Jakarta | PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) menyebut tiga faktor utama yang membuat lembaga keuangan nasional maupun internasional semakin tertarik membiayai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Indonesia. CEO Denera, Fadli Rahman, memaparkan faktor-faktor tersebut dalam media briefing di Jakarta pada Senin, 19 Oktober 2026. Menurutnya, ketertarikan itu tidak berdiri pada satu aspek saja, melainkan ditopang oleh skala usaha, dukungan pemerintah, serta perubahan tata kelola perizinan.
Faktor pertama adalah kapasitas usaha yang besar dan berjangka panjang. Proyek PSEL dirancang untuk mengolah sampah dalam jumlah signifikan sekaligus menghasilkan listrik secara berkelanjutan. Skala tersebut dapat menciptakan basis operasi dan pendapatan yang berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga relevan bagi lembaga pembiayaan yang menilai kelayakan investasi dalam horizon panjang. Namun, besarnya kapasitas juga menuntut perencanaan matang, pasokan sampah yang konsisten, serta pengelolaan teknologi dan operasional yang andal.
Kedua, proyek memperoleh dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterlibatan kedua tingkat pemerintahan dinilai penting karena PSEL berkaitan dengan kebijakan energi, pengelolaan persampahan, penyediaan lahan, dan kebutuhan layanan publik. Dukungan yang jelas dapat membantu menyelaraskan prioritas nasional dengan kebutuhan daerah tempat fasilitas dibangun. Bagi calon pemberi pinjaman, kepastian arah kebijakan dan koordinasi antarpihak menjadi pertimbangan dalam mengukur risiko pelaksanaan, keberlanjutan proyek, serta peluang pemenuhan kewajiban jangka panjang.
Faktor ketiga adalah reformasi institusi yang mempermudah proses perizinan. Penyederhanaan prosedur dan pembagian tanggung jawab yang lebih terarah berpotensi mengurangi ketidakpastian waktu sebelum proyek memasuki tahap konstruksi dan operasi. Proses yang lebih efisien juga membantu investor dan kreditur memahami persyaratan, tahapan persetujuan, serta pihak yang berwenang mengambil keputusan. Ketiga faktor itu saling melengkapi: skala usaha menyediakan peluang, dukungan pemerintah membangun landasan kebijakan, dan perizinan yang lebih sederhana memperjelas jalur pelaksanaan. Kombinasi tersebut, menurut paparan Denera, memperkuat daya tarik PSEL bagi lembaga keuangan yang mempertimbangkan pembiayaan proyek di Indonesia.
Skala usaha menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembiayaan proyek pengolahan sampah menjadi listrik. Proyek semacam ini memiliki cakupan besar dan dirancang untuk berjalan dalam jangka panjang. Karakter tersebut perlu diperhitungkan oleh pihak yang menilai kebutuhan modal, struktur pembiayaan, serta komitmen yang diperlukan selama proyek berlangsung. Dengan demikian, pembicaraan mengenai kelayakan pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan awal, tetapi juga dengan bagaimana proyek yang berskala besar dapat dijalankan dalam rentang waktu yang panjang.
Dalam konteks itu, dukungan pemerintah pusat hingga pemerintah daerah juga menjadi faktor yang diperhatikan. Fadli menyebut dukungan finansial atau fiskal dari berbagai tingkat pemerintahan sebagai bagian penting dari pertimbangan pembiayaan. Dukungan tersebut dapat hadir dalam bentuk bantuan maupun keterlibatan pemerintah pada beberapa kebutuhan proyek. Peran pemerintah pusat dan daerah menjadi relevan karena proyek memerlukan sejumlah prasyarat yang terkait dengan lokasi, infrastruktur, dan proses administrasi. Bentuk dukungan yang disebutkan mencakup penyediaan lahan, pembangunan transmisi, serta bantuan terkait perizinan.
Penyediaan lahan merupakan salah satu aspek yang disebut dalam rangkaian dukungan tersebut. Selain itu, pembangunan transmisi juga termasuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah untuk proyek. Fadli turut menyebut bantuan terkait perizinan sebagai bentuk dukungan lainnya. Ketiga hal ini menggambarkan jenis keterlibatan pemerintah yang dipertimbangkan dalam pembiayaan proyek, tanpa mengubah karakter usaha yang besar dan berjangka panjang. Bagi pihak yang menilai pembiayaan, informasi mengenai bentuk dukungan yang tersedia dari pemerintah pusat hingga daerah menjadi bagian dari gambaran proyek. Karena itu, skala usaha dan dukungan pemerintah dapat dibahas secara berdampingan ketika menjelaskan pertimbangan pembiayaan. Penyediaan lahan, pembangunan transmisi, dan bantuan perizinan merupakan unsur dukungan yang secara khusus disebut Fadli, sementara sifat proyek yang besar serta jangka panjang menjadi konteks skala usahanya. Hal-hal tersebut menempatkan dukungan pemerintah sebagai bagian dari pembahasan mengenai pembiayaan, bukan sebagai pengganti kebutuhan untuk mempertimbangkan skala dan jangka waktu proyek itu sendiri.
Reformasi kelembagaan menjadi salah satu terobosan penting untuk membuat investasi proyek pengolahan sampah menjadi listrik lebih sederhana dan terukur. Bagi investor, tantangan tidak hanya terletak pada teknologi dan kebutuhan modal, tetapi juga pada banyaknya instansi, tahapan, serta persetujuan yang harus dikoordinasikan. Mekanisme layanan satu pintu atau one door policy dirancang untuk mengurangi kerumitan tersebut, sehingga mitra terpilih dapat berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan proyek tanpa harus mengurus setiap persoalan secara terpisah.
Dalam skema ini, Danantara dan Denera berperan menghubungkan investor atau mitra terpilih dengan pihak terkait melalui satu jalur koordinasi. Denera bersama pemerintah menangani persoalan perizinan dan membantu menyelaraskan proses antarlembaga. Pendekatan tersebut bukan berarti menghilangkan prosedur yang diwajibkan, melainkan membuat tanggung jawab, alur komunikasi, dan tindak lanjutnya lebih jelas. Investor memperoleh titik kontak yang terkoordinasi, sementara urusan administratif dapat ditangani oleh pihak yang memahami kewenangan dan persyaratan masing-masing.
Penanganan risiko investasi mencakup sejumlah kebutuhan mendasar yang dapat memengaruhi kelayakan dan jadwal proyek. Di antaranya ialah kepastian penyediaan lahan, pemenuhan izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta persetujuan bangunan gedung (PBG). Selain itu, proyek membutuhkan perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) dengan PT PLN (Persero). Kejelasan atas aspek-aspek tersebut membantu investor menilai risiko sejak awal, memperkirakan tahapan pengembangan, dan menyusun pembiayaan secara lebih realistis.
Fadli menekankan arti penting pengelolaan berbagai prasyarat itu secara terpadu agar beban koordinasi tidak sepenuhnya jatuh kepada investor. Dengan adanya satu pintu, persoalan lintas sektor dapat ditangani melalui koordinasi Denera, Danantara, pemerintah, dan PLN sesuai peran masing-masing. Penyederhanaan ini berpotensi meningkatkan kepastian proses, meskipun setiap proyek tetap harus memenuhi ketentuan teknis, lingkungan, dan hukum yang berlaku. Bagi calon mitra, kepastian mengenai siapa yang mengurus lahan, perizinan, dan kontrak listrik membuat iklim investasi lebih mudah dipahami dan dievaluasi.
Percepatan persiapan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) mulai terlihat pada tiga lokasi tahap pertama, yaitu Denpasar, Bekasi, dan Bogor Raya. Ketiganya telah memasuki tahap konstruksi tiang pancang atau piling tepat satu tahun setelah peraturan presiden diterbitkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa proses dari penetapan kebijakan menuju pekerjaan fisik dapat berlangsung dalam waktu relatif singkat ketika tahapan proyek ditangani secara terkoordinasi.
Masuknya proyek ke tahap piling merupakan penanda bahwa pekerjaan tidak lagi terbatas pada perencanaan atau pembahasan awal. Konstruksi fondasi menjadi langkah penting untuk mempersiapkan pembangunan fasilitas, sekaligus memperlihatkan kemajuan nyata kepada para pihak yang terlibat. Bagi investor, progres fisik seperti ini dapat membantu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kesiapan proyek dan kelanjutan pelaksanaannya. Namun, capaian tersebut juga bergantung pada penyelesaian berbagai persyaratan yang mendahului konstruksi.
Fadli menjelaskan urutan proses yang memungkinkan investor kemudian memusatkan perhatian pada desain dan investasi. Sebelum tahap tersebut, sejumlah kebutuhan dasar proyek perlu ditangani atau diterbitkan. Di antaranya adalah penetapan status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), penyelesaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tersedianya Perjanjian Jual Beli Listrik (PPA), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kejelasan pada aspek-aspek ini menjadi bagian dari kesiapan proyek, bukan sekadar kelengkapan administratif.
Dengan demikian, investor tidak harus memulai dari seluruh proses perizinan dan persiapan secara bersamaan. Setelah status, dokumen lingkungan, kesepakatan pembelian listrik, dan persetujuan bangunan ditangani, fokus dapat diarahkan pada rancangan fasilitas serta keputusan investasi.
Baca juga: PLTMH Hadir di Kampung Tabukeker, Buka Akses Listrik dan Air Bersih bagi Masyarakat | Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
