Jakarta | Perkembangan kecerdasan buatan menjadi salah satu topik utama dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September 2026. Perhatian terhadap AI meningkat seiring penggunaannya yang semakin luas dalam layanan publik, pendidikan, kesehatan, industri, dan komunikasi. Para pemimpin dan perwakilan negara menyoroti peluang teknologi ini untuk mempercepat pembangunan, sekaligus membahas dampak yang perlu diantisipasi ketika penerapannya berkembang lebih cepat daripada aturan dan kesiapan masyarakat.
Di hal yang mendapat pengakuan bersama ialah besarnya potensi AI. Teknologi tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas, mendukung riset, serta memperluas akses terhadap sejumlah layanan. Namun, pengakuan atas peluang itu belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh mengenai cara mengendalikan risikonya. Negara-negara masih menghadapi perbedaan pandangan tentang tata kelola, standar pengawasan, tanggung jawab perusahaan, dan ruang kebijakan nasional. Pembahasan juga mencakup bagaimana manfaat AI dapat dibagikan secara lebih merata, bukan hanya terkonsentrasi pada negara atau perusahaan yang memiliki modal, data, dan infrastruktur terbesar.
Peringatan yang mengemuka di forum PBB berpusat pada kemungkinan AI memperlebar kesenjangan digital negara maju dan negara berkembang. Akses terhadap komputasi, jaringan internet yang andal, tenaga ahli, dan data berkualitas masih tidak seimbang. Ketika teknologi AI dikembangkan dan dikuasai terutama oleh segelintir negara, negara lain berisiko menjadi pengguna tanpa kemampuan memengaruhi standar, mengembangkan solusi lokal, atau memperoleh nilai ekonomi yang sepadan. Ketimpangan itu dapat berdampak pada daya saing, kesempatan kerja, dan kemampuan pemerintah menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warganya.
Isu tersebut relevan bagi Indonesia, yang perlu memperluas akses digital sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola teknologi. Tantangannya bukan sekadar mengadopsi perangkat AI, melainkan memastikan penggunaannya aman, bermanfaat, dan sesuai dengan konteks lokal. Karena itu, pembahasan di Majelis Umum PBB menempatkan kerja sama internasional sebagai bagian penting dari agenda: negara berkembang memerlukan kesempatan untuk ikut menentukan arah kebijakan, memperoleh pengetahuan, dan berpartisipasi dalam manfaat ekonomi AI. Tanpa upaya bersama, kemajuan teknologi berpotensi memperbesar jarak yang sudah ada.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melihat kecerdasan buatan sebagai teknologi yang berpotensi membawa perubahan besar bagi masyarakat. Jika dikembangkan dan digunakan secara bertanggung jawab, AI dapat membantu mendorong kemajuan di bidang kedokteran, mendukung diagnosis yang lebih tepat, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan. Teknologi ini juga berpeluang mempercepat penemuan ilmiah dengan mengolah data dalam skala besar dan membantu peneliti menemukan pola yang sebelumnya sulit dikenali. Manfaat tersebut dapat memperluas peluang dan meningkatkan kualitas kehidupan apabila hasilnya dirasakan secara luas, bukan hanya oleh kelompok atau negara yang telah memiliki sumber daya memadai.
Namun, potensi itu tidak otomatis menghasilkan kemajuan yang merata. PBB menekankan bahwa inovasi harus berjalan seiring dengan pengawasan dan pengamanan yang memadai. Pengembangan AI perlu disertai aturan yang jelas, penilaian risiko, serta tanggung jawab dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga yang menggunakannya. Pengawasan diperlukan agar sistem bekerja secara aman dan adil, sementara perlindungan yang kuat dapat membantu menjaga hak masyarakat serta mencegah dampak buruk yang tidak diinginkan. Tanpa langkah-langkah tersebut, manfaat teknologi bisa terkonsentrasi pada pihak tertentu, sedangkan kelompok lain menanggung konsekuensinya.
Salah satu risiko yang menjadi perhatian ialah kehilangan pekerjaan ketika otomatisasi menggantikan sebagian tugas manusia. Perubahan ini dapat memberi tekanan kepada pekerja, terutama jika pelatihan ulang dan dukungan transisi tidak tersedia. AI juga berisiko memperdalam kesenjangan digital negara maju dan negara berkembang. Negara yang memiliki infrastruktur, data, keterampilan, dan modal lebih kuat dapat bergerak lebih cepat, sementara negara dengan akses terbatas tertinggal dalam pemanfaatan maupun pengembangan teknologi. Selain itu, AI dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan, sehingga tata kelola dan pengamanan perlu mengantisipasi penyalahgunaan sejak awal. Dengan demikian, mendorong inovasi saja tidak cukup: kebijakan publik juga perlu memastikan akses yang lebih merata, melindungi masyarakat dari risiko, dan membagikan manfaat AI secara adil lintas negara.
Dalam pembahasan mengenai tata kelola kecerdasan buatan, sejumlah negara menyoroti prioritas yang berbeda, meskipun sama-sama mengakui pentingnya mengelola perkembangan teknologi tersebut. Swiss menekankan perlunya regulasi yang dapat membangun kepercayaan publik tanpa menghambat manfaat AI. Pendekatan ini berupaya menjaga keseimbangan: aturan diperlukan agar penggunaan teknologi dipercaya, tetapi pengaturan juga perlu memberi ruang bagi manfaat yang dapat dihasilkan. Dengan demikian, perhatian Swiss bukan semata-mata pada pembatasan, melainkan pada kerangka yang mendukung kepercayaan sekaligus pemanfaatan AI. Penekanan tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tentang regulasi tidak hanya menyangkut seberapa ketat aturan disusun, tetapi juga bagaimana aturan dapat selaras dengan tujuan penggunaan teknologi.
Jepang, di sisi lain, mendorong kerja sama untuk memastikan keamanan AI mutakhir. Seruan ini menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam menghadapi teknologi yang berkembang dan memiliki kemampuan semakin maju. Keamanan AI mutakhir dipandang sebagai perhatian yang tidak dapat ditangani hanya melalui sudut pandang satu negara. Dorongan untuk bekerja sama menunjukkan bahwa upaya menjaga keamanan membutuhkan perhatian bersama, terutama ketika perkembangan teknologi melampaui batas nasional. Sementara itu, Arab Saudi menyoroti pentingnya etika dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Fokus tersebut menggarisbawahi bahwa pengelolaan AI tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis atau keamanan sistem, tetapi juga dengan prinsip yang memandu cara teknologi digunakan. Kedua penekanan ini menambahkan dimensi kerja sama dan tanggung jawab pada perbincangan tata kelola.
Singapura mengajukan sejumlah unsur yang saling berkaitan: pengujian teknologi, pembangunan kepercayaan, serta pelaporan insiden lintas negara. Pengujian dapat menjadi bagian dari upaya memahami sistem, sedangkan kepercayaan dan pelaporan insiden menjadi perhatian dalam pengelolaan teknologi secara lebih luas. Singapura juga mengingatkan risiko ketika sistem AI semakin mampu beroperasi secara otonom. Peringatan ini menyoroti bahwa peningkatan kemampuan sistem dapat membawa persoalan yang perlu diperhatikan dalam tata kelola. Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan negara-negara tidak seragam. Swiss menekankan regulasi yang dipercaya dan tetap membuka manfaat, Jepang mengutamakan kerja sama demi keamanan, Arab Saudi mengangkat etika serta tanggung jawab, dan Singapura menggarisbawahi pengujian, kepercayaan, pelaporan insiden, serta risiko otonomi. Perbedaan fokus ini mencerminkan luasnya aspek yang perlu dipertimbangkan saat AI dikelola.
Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menyerukan agar masyarakat internasional tidak menutup pintu bagi inovasi kecerdasan buatan. AI berpotensi menghadirkan manfaat di berbagai bidang, sehingga respons terhadap risikonya tidak semestinya berupa penolakan terhadap teknologi tersebut. Namun, ruang bagi inovasi perlu berjalan berdampingan dengan kesiapan untuk mengantisipasi dampak yang merugikan. Menurut Rahman, dunia perlu mencari keseimbangan: mendorong pengembangan dan pemanfaatan AI, sekaligus memastikan kemajuan itu tidak berlangsung tanpa pertimbangan terhadap konsekuensinya.
Seruan tersebut menempatkan aturan dan tata kelola sebagai bagian penting dari pembahasan tentang masa depan AI. Menyiapkan kerangka pengawasan bukan berarti menghambat inovasi, melainkan membantu masyarakat menghadapi risiko yang dapat muncul ketika teknologi digunakan dalam skala luas. Aturan yang disusun perlu memperhitungkan dampak negatif, serta memberi perhatian pada cara AI dikembangkan dan diterapkan. Dengan demikian, keterbukaan terhadap inovasi tidak disamakan dengan penerimaan tanpa batas. Pesan Rahman menekankan perlunya kesiapan bersama untuk menyambut manfaat teknologi sambil mengantisipasi persoalan yang menyertainya.
Sikap tersebut juga sejalan dengan perhatian terhadap tanggung jawab dalam penggunaan AI.
Baca juga: Cyber Competition 2026 Jadi Wadah Cetak Talenta Muda di Ranah Digital
