Jakarta | Pemerintah berencana memberikan telepon seluler gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya memperluas akses bantuan sosial melalui sistem digital. Rencana tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo. Gagasan ini menempatkan perangkat seluler sebagai sarana pendukung agar masyarakat penerima bantuan dapat terhubung dengan mekanisme penyaluran yang lebih sesuai dengan perkembangan layanan digital.
Dalam rencana itu, telepon seluler yang diberikan kepada masyarakat nantinya akan terhubung dengan rekening digital penerima. Keterhubungan tersebut menjadi unsur penting karena bantuan sosial dapat disalurkan melalui rekening yang telah terkait dengan penerima, tanpa mengharuskan masyarakat menyediakan perangkat sendiri. Dengan demikian, pemberian ponsel diarahkan untuk membantu membuka akses bagi kelompok yang selama ini mungkin menghadapi keterbatasan dalam menggunakan layanan digital.
Penyampaian rencana ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan perangkat dalam penyaluran bantuan sosial berbasis digital. Akses terhadap rekening digital tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada kemampuan penerima untuk menggunakannya. Penyediaan telepon seluler diharapkan dapat menjadi dukungan bagi masyarakat agar dapat menerima informasi dan mengakses bantuan melalui sarana yang tersedia.
Meski demikian, rencana tersebut masih menjadi bagian dari kebijakan yang disampaikan pemerintah dan belum memuat rincian teknis mengenai pelaksanaan pemberian perangkat. Pokok utama yang disampaikan adalah rencana penyediaan telepon seluler gratis bagi masyarakat serta keterhubungannya dengan rekening digital penerima. Langkah ini diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital dan memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan yang menjadi haknya.
Kebijakan pendukung yang disampaikan Hashim adalah penghapusan biaya pembukaan rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Sebelumnya, biaya untuk membuka rekening disebut dapat mencapai Rp50.000. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, nominal tersebut tetap menjadi hambatan, terutama apabila rekening hanya diperlukan untuk menerima dana bantuan sosial. Melalui kebijakan baru, setiap warga negara Indonesia nantinya diharapkan dapat memperoleh rekening tanpa dikenai biaya pembukaan.
Rekening bank memiliki peran penting dalam memperluas penyaluran bantuan sosial secara digital. Dengan rekening atas nama penerima, dana dapat dikirim langsung oleh pemerintah tanpa harus melalui pembagian tunai secara berulang. Cara ini berpotensi mempercepat pencairan, mengurangi biaya distribusi, serta meningkatkan pencatatan dan transparansi. Masyarakat juga dapat menggunakan rekening untuk menyimpan dana, melakukan pembayaran, dan menerima berbagai bantuan lain yang disalurkan secara resmi.
Kepemilikan telepon seluler kemudian menjadi penghubung rekening dan penerima manfaat. Ponsel memungkinkan warga memperoleh pemberitahuan transaksi, memeriksa saldo, menggunakan layanan perbankan digital, atau menerima informasi mengenai jadwal pencairan. Karena itu, rencana penyediaan ponsel gratis tidak berdiri sendiri, melainkan mendukung pemanfaatan rekening oleh kelompok yang sebelumnya kesulitan mengakses perangkat dan internet. Perangkat tersebut dapat membantu penerima mengelola dana secara lebih mandiri.
Alurnya dimulai dari pembukaan rekening tanpa biaya, dilanjutkan dengan pemutakhiran data penerima dan penyaluran bantuan ke rekening tersebut. Setelah itu, telepon seluler berfungsi sebagai sarana untuk mengakses informasi serta layanan keuangan yang terkait. Namun, pelaksanaan kebijakan tetap memerlukan perlindungan data pribadi, edukasi penggunaan layanan digital, jaringan yang memadai, dan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa dengan perbankan. Dengan dukungan tersebut, rekening tanpa biaya dan akses ponsel dapat memperluas jangkauan bansos digital secara lebih inklusif.
Mekanisme penyaluran bantuan sosial diarahkan mengalami perubahan dari pola pemberian uang tunai menjadi penyaluran langsung ke rekening penerima. Perubahan ini ditujukan untuk membuat proses distribusi bantuan lebih teratur, mudah ditelusuri, dan dapat diakses oleh keluarga yang membutuhkan melalui sarana digital. Dengan demikian, penerima tidak hanya memperoleh dana, tetapi juga akses yang lebih praktis untuk memeriksa serta menggunakan bantuan tersebut.
Berdasarkan keterangan Hashim, setiap warga akan memperoleh handphone yang terhubung dengan rekening digital masing-masing. Perangkat tersebut menjadi sarana untuk mengakses rekening dan menerima informasi terkait penyaluran bantuan. Seluruh dana bantuan sosial nantinya disalurkan langsung ke rekening setiap penerima, bukan diberikan secara tunai melalui mekanisme pembagian konvensional.
Skema ini menempatkan rekening digital sebagai bagian penting dari sistem bantuan sosial. Handphone yang diberikan kepada masyarakat berfungsi menghubungkan penerima dengan layanan keuangan digital, sehingga dana dapat diterima secara langsung oleh pihak yang terdaftar. Pendekatan tersebut juga diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, khususnya bagi keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan perangkat atau akses perbankan.
Keterangan mengenai rencana tersebut disampaikan Hashim dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa, 12 Oktober 2026. Dalam forum itu, ia menjelaskan bahwa setiap warga akan mendapatkan handphone yang terhubung dengan rekening digital, sementara seluruh dana bantuan disalurkan ke rekening masing-masing. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses perangkat menjadi bagian dari upaya membangun penyaluran bantuan yang berbasis rekening dan teknologi digital.
Digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bertujuan mempercepat penyaluran bantuan dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Kebijakan ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan formal. Ketika penerima bantuan memiliki rekening dan mampu menggunakan layanan digital, mereka memperoleh sarana untuk menyimpan dana, melakukan pembayaran, menerima transfer, serta mengakses berbagai produk keuangan secara lebih aman dan transparan.
Perluasan tersebut berkaitan erat dengan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara. Semakin banyak masyarakat dan aktivitas ekonomi yang masuk ke dalam sistem perbankan digital, semakin luas pula basis transaksi yang dapat dipantau dan dijangkau melalui mekanisme formal. Data transaksi yang lebih tertata dapat membantu meningkatkan akurasi kebijakan, memperkuat pengawasan, dan mendukung pemetaan kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum teridentifikasi secara memadai.
Dalam kerangka itu, pemerintah telah menugaskan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia untuk menyediakan rekening bagi sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening. Penugasan ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan layanan publik, bukan semata-mata agenda perbankan. Ketersediaan rekening juga dapat menjadi fondasi bagi penyaluran bantuan, pembayaran digital, dan akses terhadap layanan keuangan lainnya.
Perluasan akses perbankan dan digitalisasi transaksi pada akhirnya dipandang sebagai cara untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat dalam sistem formal, termasuk bagian dari grey economy. Apabila kegiatan tersebut berlangsung melalui saluran pembayaran yang lebih terdokumentasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memahami pergerakan ekonomi dan menghimpun potensi penerimaan secara optimal. Namun, penerapannya perlu disertai perlindungan data, edukasi keuangan, serta kebijakan yang tidak membebani kelompok berpenghasilan rendah.
Baca juga: Cyber Competition 2026 Jadi Wadah Cetak Talenta Muda di Ranah Digital
