MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, membagikan sejumlah kiat kepemimpinan kepada calon pemimpin dan para pemimpin dalam Makassar Leadership Summit. Pandangan tersebut disampaikan melalui sambungan daring dari Makassar pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Jusuf Kalla menyoroti bekal yang perlu dipersiapkan seseorang sebelum menerima amanah untuk memimpin, baik dalam organisasi, pemerintahan, maupun dunia usaha.
Pembahasan tidak hanya berfokus pada kemampuan mengambil keputusan atau mengelola sumber daya. Jusuf Kalla menekankan pentingnya kualitas pribadi yang menjadi dasar perilaku seorang pemimpin. Integritas, keberanian, kedisiplinan, serta kesediaan untuk bertanggung jawab merupakan sikap yang menentukan kepercayaan dari orang-orang yang dipimpin. Menurutnya, posisi kepemimpinan tidak semata-mata memberikan kewenangan, tetapi juga menuntut keteladanan dan komitmen untuk menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan.
Pesan tersebut relevan bagi calon pemimpin yang sedang membangun kapasitas maupun pemimpin yang telah menjalankan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan usaha, seorang pemimpin perlu memiliki pandangan yang jelas, mampu membaca perubahan, dan tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi tekanan. Kualitas pribadi akan memengaruhi cara pemimpin memperlakukan mitra, karyawan, serta pihak lain yang berkepentingan. Sikap terbuka terhadap masukan juga diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi tetap mempertimbangkan dampaknya.
Melalui pemaparannya, Jusuf Kalla mengajak peserta melihat kepemimpinan sebagai proses panjang yang dibentuk oleh pengalaman, konsistensi, dan tanggung jawab. Bekal tersebut menjadi penting karena keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari hasil finansial, melainkan juga dari kemampuan menjaga kepercayaan dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Karena itu, calon pemimpin perlu mengembangkan karakter sekaligus kecakapan praktis agar mampu menjalankan amanah secara efektif.
Jusuf Kalla menyebut tiga bekal utama yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu menjadi pintar, berani, dan mampu memperkuat kepercayaan di tengah masyarakat. Ketiganya tidak berdiri sendiri. Kecakapan diperlukan agar pemimpin dapat memahami persoalan secara utuh, keberanian dibutuhkan untuk menentukan arah ketika situasi tidak pasti, sedangkan kepercayaan menjadi modal sosial yang membuat keputusan dapat diterima dan dijalankan bersama.
Menurut Jusuf Kalla, kecakapan tidak cukup dibangun melalui pergaulan luas atau kedekatan dengan penguasa. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berpikir, menilai keadaan, dan mengubah pemahaman tersebut menjadi tindakan yang tepat. Pengetahuan membuat seseorang mampu melihat peluang sekaligus memperkirakan konsekuensi, sementara pengalaman membantu menguji apakah suatu gagasan dapat diterapkan secara nyata. Karena itu, kepemimpinan menuntut kemauan untuk terus belajar, memahami perubahan, serta bekerja berdasarkan pertimbangan yang rasional, bukan sekadar mengandalkan relasi.
Bekal berikutnya adalah keberanian. Pemimpin, sebagaimana ditekankan Jusuf Kalla, harus berani berkreasi dan mengambil risiko. Keberhasilan tidak akan diperoleh tanpa keberanian untuk mencoba pendekatan baru, menghadapi kemungkinan kegagalan, dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Keberanian bukan berarti bertindak tanpa perhitungan, melainkan kesediaan mengambil keputusan setelah risiko dipahami dan langkah mitigasi disiapkan.
Prinsip tersebut sangat relevan bagi pemimpin perusahaan. Dunia usaha selalu berhadapan dengan perubahan pasar, persaingan, regulasi, dan ketidakpastian ekonomi. Menunda keputusan terlalu lama dapat membuat perusahaan kehilangan peluang, sedangkan keputusan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu, pemimpin perusahaan perlu memadukan kecakapan analitis dengan keberanian bertindak. Pada saat yang sama, komunikasi terbuka dan konsistensi dalam memenuhi tanggung jawab harus dijaga agar kepercayaan karyawan, mitra, pelanggan, dan masyarakat tetap kuat.
Jusuf Kalla menekankan bahwa keberanian mengambil keputusan dan kemampuan melahirkan inovasi merupakan bekal penting dalam kepemimpinan maupun pengelolaan usaha. Namun, kedua hal tersebut tidak berhenti pada tahap gagasan atau keputusan awal. Setelah langkah ditetapkan dan mulai menunjukkan hasil, diperlukan konsistensi untuk menjalankan, mengevaluasi, serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Keberhasilan yang diperoleh tidak boleh membuat pelaku usaha lengah, sebab persaingan dan perubahan lingkungan bisnis dapat berlangsung setiap saat.
Konsistensi berarti kesanggupan mempertahankan arah, memenuhi komitmen, dan terus memperbaiki cara kerja tanpa kehilangan tujuan utama. Dalam praktiknya, keputusan yang berani hanya akan memberikan dampak apabila diikuti disiplin pelaksanaan. Inovasi pun harus diterjemahkan menjadi pelayanan, produk, dan proses yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan tidak dipandang sebagai hasil akhir, melainkan sebagai dasar untuk menjaga kinerja dan menciptakan pertumbuhan berikutnya.
Menurut pandangan Jusuf Kalla, keberhasilan bisnis juga tidak semata-mata bergantung pada besarnya modal. Dana memang diperlukan untuk memulai dan memperluas usaha, tetapi modal tidak otomatis menghadirkan pelanggan, mitra, atau dukungan jangka panjang. Kemampuan membangun dan mempertahankan kepercayaan menjadi unsur yang sama pentingnya. Kepercayaan tumbuh melalui kejujuran, kualitas yang konsisten, tanggung jawab, serta kesediaan memenuhi janji kepada pihak-pihak yang terlibat.
Makna penting dari pandangan tersebut ialah bahwa usaha dan modal tidak menjamin masa depan apabila tidak dilindungi oleh kepercayaan. Modal dapat berkurang, sementara strategi dapat ditiru oleh pesaing, tetapi reputasi yang terjaga dapat menjadi kekuatan yang memperpanjang usia bisnis. Kepercayaan membuat pelanggan bersedia kembali, mitra tetap bekerja sama, dan karyawan percaya pada arah organisasi. Oleh karena itu, konsistensi dalam menjalankan keputusan harus berjalan beriringan dengan upaya merawat kepercayaan sebagai fondasi kelangsungan usaha di tengah perubahan.
Jusuf Kalla menilai perusahaan tidak semestinya hanya mengejar keuntungan bagi kepentingan internal atau pemegang saham. Orientasi bisnis perlu ditempatkan dalam hubungan yang lebih luas dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Pertumbuhan usaha idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan publik, sehingga keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, laba, atau nilai investasi, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan pentingnya penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam pengelolaan perusahaan. Aspek lingkungan bukan sekadar pelengkap dalam laporan keberlanjutan, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Kegiatan usaha membutuhkan sumber daya alam, infrastruktur, serta kondisi lingkungan yang stabil. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, operasional perusahaan dan kehidupan masyarakat dapat menghadapi risiko yang semakin besar.
Kerusakan hutan, misalnya, dapat meningkatkan ancaman kebakaran, mengurangi ketersediaan air, dan memperburuk dampak kekeringan. Pada waktu lain, hilangnya kawasan resapan dapat memperbesar risiko banjir yang mengganggu permukiman, transportasi, rantai pasok, serta fasilitas produksi. Persoalan-persoalan itu menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan tidak berhenti sebagai isu ekologis. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus menghambat kegiatan usaha, meningkatkan biaya operasional, dan mengurangi kepastian dalam perencanaan bisnis.
Selain menjaga lingkungan, perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di sekitarnya. Masyarakat merupakan bagian penting dari keberlanjutan bisnis, baik sebagai tenaga kerja, konsumen, mitra, maupun pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan. Komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap kepentingan lokal, dan kontribusi yang bertanggung jawab dapat memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, hubungan timbal balik dunia usaha dan masyarakat menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat, stabil, dan berkelanjutan.
