DEPOK, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat beroperasi penuh mulai awal Oktober 2026. Target tersebut menjadi tahap penting dalam penguatan ekosistem koperasi di tingkat lokal, terutama karena keberadaan koperasi diharapkan mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan secara lebih terorganisasi. Operasional penuh juga menandai kesiapan jaringan koperasi untuk menjalankan fungsi pelayanan, pengelolaan, serta koordinasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Kepastian mengenai target tersebut mengemuka setelah mayoritas calon manajer menyatakan kesediaan untuk ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan. Kesediaan itu menjadi salah satu unsur penting dalam persiapan operasional KDKMP, mengingat manajer akan berperan dalam memastikan kegiatan koperasi berjalan di lapangan. Penempatan sumber daya pengelola yang sesuai diharapkan dapat mempercepat proses transisi dari tahap persiapan menuju pelaksanaan kegiatan secara penuh.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per Senin, 5 Oktober 2026, jaringan ekosistem koperasi telah menjangkau 83.762 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Angka tersebut menggambarkan skala cakupan program yang luas, sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan KDKMP telah mencakup wilayah dari berbagai karakteristik sosial dan ekonomi. Jangkauan nasional ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi serta memastikan pelaksanaan koperasi berlangsung secara seragam, tanpa mengabaikan kebutuhan khas setiap daerah.
Perluasan jaringan tersebut didukung oleh 695.456 pengurus dan pengawas aktif. Data para pengelola itu telah melalui proses verifikasi secara nasional, sehingga dapat digunakan sebagai basis pemetaan kelembagaan dan kesiapan operasional. Validasi tersebut juga membantu memastikan bahwa setiap koperasi memiliki struktur pengelolaan yang tercatat dengan jelas. Dengan dukungan jaringan yang luas, calon manajer yang bersedia ditempatkan, serta data pengurus dan pengawas yang telah diverifikasi, pemerintah memiliki fondasi untuk mendorong KDKMP beroperasi penuh sesuai target pada awal Oktober 2026.
Operasional jaringan Koperasi Desa Merah Putih tercermin dari aktivitas transaksi yang berlangsung di berbagai wilayah. Dalam catatan perputaran ekonominya, nilai uang yang bergerak mencapai Rp207,77 miliar per hari. Angka tersebut berasal dari 83.044 transaksi yang dilakukan melalui kegiatan koperasi. Perputaran itu mencakup perdagangan komoditas lokal sekaligus pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga aktivitas koperasi terhubung dengan kegiatan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari di tingkat desa.
Transaksi perdagangan komoditas lokal menjadi bagian dari kegiatan yang mempertemukan koperasi dengan hasil produksi serta kebutuhan pasar di wilayahnya. Pada saat yang sama, koperasi juga menjalankan fungsi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui layanan dan pengadaan barang yang diperlukan. Seluruh catatan tersebut menggambarkan kegiatan operasional jaringan berdasarkan jumlah transaksi dan nilai perputaran uang yang tercatat setiap hari, tanpa memisahkan transaksi menurut jenis komoditas atau kebutuhan yang dilayani.
Dari sisi kelembagaan, sebanyak 83.363 koperasi desa telah memiliki legalitas dan badan hukum resmi. Status tersebut menjadi catatan mengenai perkembangan kelembagaan koperasi desa dalam jaringan yang sedang dibangun. Selain itu, 79.733 koperasi telah menggunakan sistem modern dan terhubung dalam satu ekosistem digital. Pemanfaatan sistem tersebut menempatkan koperasi-koperasi yang telah terhubung dalam jaringan digital yang sama, sementara kepemilikan legalitas dan badan hukum menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah tercatat secara resmi.
Data transaksi dan perkembangan kelembagaan itu menunjukkan dua unsur yang berjalan dalam jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Unsur pertama terlihat pada aktivitas ekonomi harian melalui perdagangan komoditas lokal dan pemenuhan kebutuhan pokok. Unsur kedua tercermin dari jumlah koperasi yang telah memiliki dasar hukum serta koperasi yang telah menggunakan sistem modern dan terhubung secara digital. Kedua catatan tersebut menjadi bagian dari gambaran operasional jaringan, baik melalui perputaran transaksi maupun kesiapan kelembagaan koperasi desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) akan memperoleh pendapatan bulanan dalam kisaran Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta. Besaran tersebut menjadi gambaran kompensasi bagi tenaga yang dipilih untuk mengelola operasional koperasi sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program ekonomi di tingkat desa. Nilai pendapatan dapat berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya karena mempertimbangkan kondisi setempat.
Menurut Zulkifli, manajer terpilih akan bekerja berdasarkan kontrak selama dua tahun. Hubungan kerja itu menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sehingga masa penugasan, hak, dan kewajiban manajer akan diatur secara jelas dalam perjanjian. Skema tersebut juga memberikan kepastian mengenai periode kerja selama tahap awal pengoperasian dan penguatan kelembagaan KDKMP.
Penetapan gaji disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK), lokasi penempatan, serta domisili manajer. Dengan demikian, kompensasi tidak ditetapkan secara seragam untuk seluruh daerah, melainkan mengikuti karakteristik wilayah dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Zulkifli menegaskan bahwa besaran pendapatan itu telah mencakup seluruh tunjangan kerja, sehingga komponen penerimaan manajer telah diperhitungkan dalam angka yang disampaikan.
Keterangan tersebut disampaikan Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026. Ia menyebut tanggung jawab manajer cukup berat karena posisi itu tidak hanya berkaitan dengan administrasi koperasi, tetapi juga pengembangan ekonomi desa. Manajer diharapkan mampu mengelola usaha, membangun koordinasi dengan anggota dan pemangku kepentingan, serta memastikan koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Beban tugas tersebut menjadi alasan pentingnya memilih tenaga yang memiliki kemampuan manajerial, pemahaman terhadap potensi lokal, dan komitmen untuk menjalankan koperasi secara profesional.
Penempatan resmi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) ditargetkan rampung pada 1 Oktober 2026. Tahap ini menjadi bagian penting sebelum seluruh koperasi menjalankan kegiatan secara penuh, karena manajer akan berperan dalam mengelola operasional, mengoordinasikan layanan, serta memastikan program koperasi berjalan sesuai ketentuan. Pemerintah menyiapkan proses penempatan tersebut agar setiap KDKMP yang telah siap beroperasi dapat segera memiliki pengelola.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah peserta menyampaikan keluhan mengenai lokasi kerja yang dinilai terlalu jauh dari domisili. Jarak penempatan menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kesiapan peserta untuk menjalankan tugas secara efektif. Menanggapi hal tersebut, Zulkifli mengimbau peserta agar terlebih dahulu menerima penempatan awal yang telah ditetapkan. Sikap tersebut diperlukan supaya status kelulusan mereka tidak gugur hanya karena belum sesuai dengan lokasi yang diharapkan.
Zulkifli menjelaskan bahwa penempatan awal bukan berarti lokasi kerja bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Penyesuaian masih dimungkinkan kemudian, terutama seiring bertambahnya jumlah titik KDKMP yang siap beroperasi. Dengan demikian, peserta tetap memiliki peluang untuk memperoleh lokasi yang lebih sesuai apabila tersedia kebutuhan baru di daerah lain. Mekanisme ini juga memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan pengelola secara bertahap tanpa menunda operasional koperasi yang telah siap.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menegaskan bahwa penempatan manajer tidak didasarkan pada domisili peserta. Penentuan lokasi mengacu pada proporsi kebutuhan KDKMP di setiap daerah, sehingga distribusi tenaga pengelola disesuaikan dengan jumlah dan kesiapan koperasi yang membutuhkan. Sejak awal, proses seleksi memang tidak menggunakan pendekatan kewilayahan. Oleh karena itu, jumlah peserta yang lulus di suatu daerah dapat melebihi jumlah koperasi yang tersedia di wilayah tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu alasan penempatan perlu dilakukan secara nasional dan dapat disesuaikan kembali mengikuti perkembangan kesiapan titik KDKMP.
