Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi kritik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengenai besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 yang disebut lebih rendah daripada Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi. Menurut Pramono, perbandingan tersebut perlu dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru. UMP dan UMK merupakan jenis penetapan upah yang berbeda, sehingga angka dari keduanya tidak semestinya disandingkan begitu saja tanpa melihat dasar pembanding yang sama.
Pramono menekankan pentingnya membandingkan upah secara setara atau apple-to-apple. Artinya, penilaian perlu mempertemukan kategori upah yang sejenis, dengan cakupan wilayah dan dasar penetapan yang relevan. Jika UMP Jakarta dibandingkan dengan UMK Bekasi, perbedaan jenis standar dan wilayah harus diperhitungkan terlebih dahulu. Pendekatan tersebut, menurutnya, membantu publik memahami konteks kebijakan pengupahan serta menghindari anggapan bahwa satu angka secara langsung menunjukkan tingkat kesejahteraan pekerja yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Di sisi lain, Pramono menyatakan UMP Jakarta masih berada jauh di posisi teratas apabila dibandingkan dengan UMP provinsi-provinsi lain di Indonesia. Karena itu, ia meminta agar pembahasan tidak hanya berfokus pada perbandingan dengan UMK di daerah sekitar, tetapi juga memperhatikan posisi Jakarta dalam skala nasional. Pernyataan tersebut menjadi tanggapan pemerintah provinsi atas sorotan serikat pekerja, sementara penetapan upah tetap perlu mempertimbangkan mekanisme dan hasil pembahasan bersama. Pramono juga menekankan bahwa keputusan mengenai UMP ditempuh melalui proses tripartit, yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dengan membandingkan kategori yang tepat dan memahami proses tersebut, perdebatan mengenai UMP Jakarta 2027 diharapkan dapat berlangsung berdasarkan konteks yang jelas, bukan semata-mata pada perbedaan angka jenis upah yang berlainan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan. Besaran tersebut menjadi acuan upah minimum bagi pekerja di ibu kota pada tahun mendatang. Dibandingkan UMP 2026, yang menjadi dasar perhitungan kenaikan, nominal UMP 2027 bertambah Rp407.065. Kenaikan itu setara dengan 7,1 persen, sehingga jumlah upah minimum bulanan yang ditetapkan pemerintah daerah melampaui Rp6,1 juta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa penetapan UMP tersebut merupakan hasil kesepakatan tripartit. Prosesnya melibatkan tiga unsur, yakni pengusaha, buruh, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembahasan, pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan kepentingan para pihak. Dengan demikian, angka yang diumumkan bukan keputusan sepihak pemerintah, melainkan hasil pembicaraan bersama di perwakilan pekerja, kalangan pengusaha, dan pemerintah.
Pramono mengakui bahwa pembahasan untuk mencapai kesepakatan itu tidak mudah. Setiap unsur membawa pertimbangan dan kepentingan yang perlu dibicarakan sebelum angka akhir dapat ditentukan. Meski prosesnya berlangsung dengan berbagai pertimbangan, seluruh pihak akhirnya mencapai keputusan bersama mengenai besaran UMP Jakarta 2027. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan keputusan tersebut akan dijalankan, sejalan dengan hasil kesepakatan tripartit yang telah dicapai.
Pramono juga menilai kenaikan sebesar Rp407.065 atau 7,1 persen itu cukup signifikan. Penilaian tersebut merujuk pada perbandingan nominal UMP 2027 dan UMP tahun sebelumnya. Besaran baru ini sekaligus menunjukkan hasil akhir dari proses perundingan yang melibatkan pemerintah, buruh, dan pengusaha. Bagi pekerja, UMP menjadi patokan minimum penghasilan bulanan, sedangkan bagi pemberi kerja, angka yang ditetapkan menjadi acuan dalam memenuhi ketentuan pengupahan di wilayah Jakarta. Dengan kesepakatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keputusan yang telah dicapai akan menjadi dasar pelaksanaan UMP Jakarta pada 2027.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2027 sekitar Rp6,13 juta per bulan belum mencukupi kebutuhan hidup layak bagi pekerja di ibu kota. Menurutnya, angka tersebut juga berpotensi lebih rendah daripada proyeksi upah minimum kabupaten (UMK) Bekasi. Perbandingan ini, kata Iqbal, menimbulkan persoalan bagi pekerja yang tinggal atau bekerja di kawasan Jakarta dan sekitarnya, sebab biaya hidup di ibu kota tetap tinggi sementara upah yang ditetapkan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari.
Atas dasar itu, Iqbal mendesak agar UMP Jakarta 2027 direvisi menjadi Rp6.210.000 per bulan. Ia mengkritik perbedaan besaran upah pekerja di Jakarta dan Bekasi, terutama jika pekerja di wilayah penyangga dapat menerima upah minimum lebih besar daripada pekerja di pusat kegiatan ekonomi nasional. Ia berpandangan, penetapan upah perlu mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja secara layak dan dilakukan dengan ukuran yang konsisten. Usulan revisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan nominal upah di dua wilayah yang berdekatan itu.
Iqbal menjelaskan bahwa angka yang diajukan berangkat dari perhitungan inflasi DKI Jakarta sebesar 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen. Kedua komponen itu, menurut formula yang ia gunakan, dijumlahkan lalu dikalikan dengan indeks tertentu sebesar 1,0. Ia menilai pendekatan tersebut menghasilkan kenaikan yang lebih sesuai untuk menjaga daya beli pekerja. Sebaliknya, ia mengkritik keputusan gubernur yang dinilai menggunakan indeks 0,77, sehingga besaran kenaikan dan nilai UMP akhirnya lebih rendah daripada tuntutannya.
Dalam perbandingannya, Iqbal menyebut UMK Bekasi dapat mencapai Rp6.350.000 apabila dihitung dengan indeks 1,0. Angka proyeksi itu lebih tinggi daripada UMP Jakarta sekitar Rp6,13 juta, sekaligus memperkuat kritiknya terhadap ketimpangan upah antardaerah. Ia meminta pemerintah meninjau kembali parameter yang dipakai dalam penetapan tersebut, termasuk indeks yang menjadi dasar perhitungan. Bagi Iqbal, revisi menjadi Rp6.210.000 bukan sekadar perubahan nominal, melainkan upaya agar upah minimum Jakarta lebih mencerminkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta beban hidup pekerja di ibu kota.
Jika tuntutan agar keputusan UMP Jakarta 2027 direvisi tidak dipenuhi, KSPI DKI Jakarta menyatakan akan menempuh sejumlah langkah lanjutan. Salah satu opsi yang disampaikan adalah mengajukan keberatan resmi terhadap penetapan tersebut. Organisasi buruh itu juga menyebut kemungkinan membawa persoalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan menggugat keputusan pemerintah yang dinilai perlu ditinjau kembali. Rencana tersebut menjadi bagian dari respons atas keberatan mereka terhadap kebijakan pengupahan.
Pengajuan keberatan formal dipandang sebagai jalur untuk menyampaikan dasar penolakan secara tertulis sekaligus meminta pemerintah mempertimbangkan ulang keputusan. Apabila upaya itu tidak menghasilkan perubahan, gugatan ke PTUN disebut sebagai pilihan berikutnya. Namun, langkah hukum tersebut masih berupa rencana atau ancaman yang dinyatakan oleh pihak buruh. Belum ada kepastian bahwa keberatan telah diajukan atau gugatan sudah didaftarkan, sehingga perkembangan prosesnya tetap bergantung pada keputusan organisasi dan situasi berikutnya.
Di luar jalur hukum, elemen buruh juga menyiapkan kampanye publik untuk memperluas perhatian terhadap tuntutan revisi UMP. Mereka berencana melanjutkan aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah. Aksi lanjutan itu disebut sebagai agenda yang mungkin ditempuh, bukan kegiatan yang sudah dipastikan berlangsung pada tanggal tertentu. Dengan kampanye dan demonstrasi, kelompok pekerja berharap keberatan mereka mendapat tanggapan serta ruang pembahasan yang lebih terbuka.
Para buruh turut mendorong DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk membahas kebijakan pengupahan tersebut. Pemanggilan itu diharapkan membuka forum bagi wakil rakyat untuk meminta penjelasan mengenai dasar penetapan UMP dan menampung pandangan pekerja. Sama seperti opsi keberatan dan aksi, dorongan kepada DPRD ini merupakan rencana yang disampaikan elemen buruh, bukan keputusan lembaga legislatif yang telah terlaksana.
Baca juga: Pencari Kerja di Jakarta Dijanjikan Akses Gratis ke Seluruh Transportasi Pemprov DKI pada 2027 | PN Jakarta Pusat Batalkan Putusan KPPU soal Bunga Pinjol, AFPI Apresiasi | Pensi Bareng 2026 di SMAN 35 Jakarta, Panggung Bakat dan Kebersamaan Siswa
5 views





