Jakarta | Sidang gugatan hak asuh anak Sarwendah dan Ruben Onsu kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Persidangan kali ini memasuki tahap pembuktian surat yang diajukan oleh pihak tergugat. Agenda tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara, ketika dokumen atau bukti tertulis disampaikan dalam persidangan untuk diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, fokus sidang pada hari itu adalah materi pembuktian dari pihak tergugat, bukan penyampaian putusan akhir atas gugatan hak asuh anak tersebut.
Ruben maupun Sarwendah tidak hadir secara langsung dalam persidangan. Keduanya menyerahkan jalannya proses hukum kepada tim kuasa hukum masing-masing. Kehadiran para pengacara memungkinkan agenda sidang tetap dilaksanakan, sementara para pihak diwakili dalam proses yang berlangsung di pengadilan. Informasi yang tersedia tidak menerangkan alasan Ruben dan Sarwendah tidak datang, sehingga ketidakhadiran mereka tidak dapat dikaitkan dengan dugaan atau penjelasan tertentu. Perhatian pada sidang ini tetap tertuju pada agenda yang dijadwalkan serta langkah hukum yang ditempuh masing-masing pihak melalui perwakilan mereka.
Pemeriksaan bukti surat merupakan tahapan yang dapat membantu majelis hakim menelaah dokumen yang diajukan dalam perkara. Pada persidangan 14 Oktober tersebut, bukti yang diperiksa berasal dari pihak tergugat. Rangkaian proses berikutnya akan mengikuti agenda yang ditetapkan pengadilan dan perkembangan pemeriksaan perkara. Hingga sidang ini berlangsung, belum ada keterangan bahwa majelis telah menjatuhkan putusan mengenai gugatan hak asuh anak. Karena itu, persidangan ini perlu dipahami sebagai kelanjutan proses hukum, dengan para pihak tetap mengandalkan tim kuasa hukum untuk menyampaikan kepentingan dan bukti masing-masing di hadapan pengadilan. Informasi tentang agenda dan kehadiran para pihak sebaiknya dibedakan dari kesimpulan mengenai hasil perkara, yang masih menunggu tahapan serta keputusan pengadilan.Mark Adrianus Ambarita, kuasa hukum Sarwendah, menjelaskan bahwa dokumen yang diajukan oleh pihak Ruben telah diunggah melalui sistem peradilan elektronik atau e-Court. Dalam persidangan tersebut, timnya memperoleh informasi mengenai berkas yang masuk melalui platform tersebut. Menurut Mark, jumlah dokumen yang disampaikan pihak Ruben diperkirakan sekitar 13 bukti surat. Pengajuan secara daring ini menjadi bagian dari proses administrasi dan pembuktian dalam perkara hak asuh anak yang sedang berjalan. Keterangan tersebut memberi gambaran tentang jumlah berkas yang diajukan, tetapi belum menjelaskan secara rinci materi maupun pokok bahasan setiap dokumen yang tercatat dalam sistem peradilan.
Mark menegaskan bahwa pada saat memberikan keterangan, pihaknya belum dapat memastikan isi dari keseluruhan bukti surat tersebut. Karena berkas diunggah melalui e-Court, tim Sarwendah perlu membuka dan menelaah dokumen yang tersedia terlebih dahulu. Jumlah sekitar 13 bukti itu, dengan demikian, belum dapat disamakan dengan penilaian terhadap kekuatan atau relevansi bukti dalam perkara. Isi dokumen juga tidak dipaparkan kepada publik dalam keterangan tersebut. Sikap ini menunjukkan bahwa informasi yang telah diketahui tim masih terbatas pada adanya pengajuan dan perkiraan jumlah berkas, sementara substansi masing-masing dokumen menunggu pemeriksaan lebih lanjut oleh kuasa hukum.
Tim Sarwendah menyatakan akan memeriksa berkas yang diajukan pihak Ruben sebelum menyampaikan tanggapan atau menentukan langkah berikutnya. Penelaahan itu diperlukan agar setiap dokumen dapat dipahami dalam konteks perkara dan dinilai secara cermat, termasuk apabila diperlukan respons dalam proses persidangan. Setelah pemeriksaan dilakukan, barulah tim dapat mempertimbangkan sikap yang sesuai berdasarkan materi yang benar-benar tercantum dalam bukti surat. Untuk sementara, kuasa hukum belum menyampaikan kesimpulan mengenai isi ataupun dampak dokumen tersebut. Proses pemeriksaan berkas menjadi tahapan penting sebelum kedua pihak melanjutkan pembahasan pembuktian dan sebelum publik memperoleh informasi lebih jelas tentang dokumen yang diajukan dalam sidang hak asuh anak.
Dalam agenda sidang hak asuh anak yang memuat pemeriksaan 13 bukti dari Ruben, tim kuasa hukum Sarwendah memiliki tugas untuk menelaah dokumen yang diajukan. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dari proses persidangan karena setiap berkas perlu dipahami sebelum dinilai lebih lanjut. Tim akan mencermati isi dan bentuk dokumen, termasuk informasi yang tercantum di dalamnya serta kaitannya dengan perkara. Langkah ini membantu kuasa hukum menyusun penilaian secara cermat dan memastikan bahwa setiap bukti diperiksa berdasarkan materi yang benar-benar diserahkan dalam persidangan, bukan hanya berdasarkan uraian atau dugaan mengenai isi berkas tersebut.
Penelaahan juga mencakup validasi atas kesesuaian dokumen dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kuasa hukum perlu melihat apakah jenis berkas dan cara pengajuannya memenuhi persyaratan yang relevan, serta apakah dokumen tersebut dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian. Pemeriksaan semacam ini merupakan bagian dari kerja hukum yang lazim dilakukan ketika bukti disampaikan oleh pihak lain. Namun, proses menilai kelayakan atau relevansi suatu dokumen berbeda dari menyimpulkan perkara secara keseluruhan. Karena itu, agenda ini sebaiknya dipahami sebagai tahap pemeriksaan, bukan sebagai penentu hasil akhir mengenai hak asuh anak maupun penilaian atas pokok sengketa.
Aspek lain yang akan dicermati adalah status setiap berkas, yakni apakah dokumen yang diajukan berupa dokumen asli atau salinan. Perbedaan tersebut penting untuk diketahui agar tim dapat menilai bentuk bukti yang tersedia dan mempertimbangkan langkah pemeriksaan berikutnya sesuai prosedur. Pengecekan keaslian bukan berarti bahwa tim telah menemukan masalah pada dokumen; hal itu merupakan bagian dari verifikasi yang perlu dilakukan secara objektif. Sejauh informasi yang tersedia, hasil pemeriksaan belum disampaikan. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan bagaimana penilaian tim terhadap 13 bukti tersebut. Keterangan mengenai validasi, status asli atau salinan, serta kesesuaian hukumnya baru dapat dijelaskan setelah pemeriksaan berlangsung dan informasi resmi mengenai hasilnya tersedia.
Mark menjelaskan bahwa agenda pembuktian surat dalam sidang hak asuh anak tidak mengharuskan pihak yang berperkara hadir secara langsung. Pada tahap ini, pemeriksaan dokumen dan penyampaian keterangan mengenai bukti ditangani oleh tim kuasa hukum masing-masing pihak. Karena itu, ketidakhadiran prinsipal tidak serta-merta menghambat proses persidangan, selama tim pengacara dapat menjalankan agenda yang telah ditetapkan. Penjelasan tersebut memberi gambaran mengenai pembagian peran dalam persidangan, terutama ketika perkara telah memasuki tahap pengajuan dan pemeriksaan bukti tertulis. Kehadiran langsung para pihak bukan fokus utama dalam agenda tersebut, sebab dokumen disiapkan serta disampaikan melalui kuasa hukum yang mewakili mereka di ruang sidang.
Menurut Mark, peran prinsipal lebih dibutuhkan ketika proses masih berada pada tahap mediasi. Dalam mediasi, pihak-pihak yang bersengketa perlu terlibat untuk menyampaikan pandangan, mendengar opsi penyelesaian, dan mempertimbangkan kesepakatan yang mungkin dicapai. Namun, setelah tahapan itu berlalu dan perkara berjalan melalui agenda persidangan, penanganan teknis telah diserahkan kepada tim pengacara. Tim tersebut bertugas mengikuti jalannya sidang, menyiapkan dokumen, serta menyampaikan bukti sesuai prosedur. Dengan demikian, agenda pembuktian surat berbeda dari mediasi, baik dari sisi tujuan maupun pihak yang menjalankan peran utama. Keterangan Mark menekankan bahwa pada tahap ini pekerjaan hukum sehari-hari berada di tangan kuasa hukum, sementara prinsipal tidak harus selalu berada di tempat.
Pihak Sarwendah memperkirakan akan menyampaikan bukti surat dalam sidang pekan berikutnya. Rencana itu menjadi bagian dari tahapan pembuktian dalam perkara hak asuh anak, setelah timnya mempersiapkan dokumen yang akan diajukan. Pengajuan tersebut nantinya memberi kesempatan bagi majelis untuk memeriksa materi tertulis yang disampaikan masing-masing pihak.
Baca juga: Prajurit Korem 161/Wira Sakti Hadirkan Keceriaan bagi Anak-Anak Terdampak Gempa NTT | Trauma Healing Korem 161/WS Bangkitkan Keceriaan Anak-Anak Korban Gempa Flores
