Jakarta | Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) menyampaikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI dalam kaitannya dengan revisi undang-undang pemilihan umum. Salah satu pokok perhatian yang disampaikan adalah cara menilai calon pemimpin, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Menurut pandangan yang diangkat RAPI, penilaian tersebut sebaiknya tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi. Dokumen tetap menjadi bagian dari proses pencalonan, tetapi keberadaannya tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran untuk melihat kelayakan seseorang memimpin.
Masukan ini menempatkan kualitas kepemimpinan sebagai hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan aturan pemilu. Persyaratan administratif dapat menunjukkan bahwa calon telah memenuhi ketentuan formal yang berlaku. Namun, kelengkapan dokumen saja belum menggambarkan keseluruhan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mengemban tanggung jawab publik. Karena itu, RAPI mendorong agar pembahasan mengenai kualifikasi calon juga mempertimbangkan makna substantif dari kepemimpinan, bukan semata-mata aspek yang dapat diperiksa melalui berkas.
Gagasan tersebut berlaku bagi calon pemimpin nasional maupun daerah. Keduanya akan memegang tanggung jawab publik, meskipun berada pada lingkup pemerintahan yang berbeda. Dengan demikian, perhatian terhadap kualifikasi tidak seharusnya dibatasi pada terpenuhinya persyaratan administratif saat pencalonan. Masukan RAPI mengajak pemerintah dan DPR RI memandang revisi undang-undang pemilihan umum sebagai kesempatan untuk memberi ruang pada penilaian yang lebih menyeluruh terhadap calon pemimpin. Hal ini bukan berarti mengabaikan tata cara dan persyaratan formal, melainkan menegaskan bahwa pemeriksaan administrasi perlu ditempatkan sebagai salah satu unsur, bukan keseluruhan penilaian.
Dalam konteks pembahasan revisi, pokok usulan tersebut menyoroti pentingnya standar pencalonan yang mampu menangkap lebih dari sekadar kepatuhan dokumen. Perhatian terhadap kualitas calon dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan tidak hanya menguji kelengkapan persyaratan, tetapi juga menempatkan kecakapan memimpin sebagai pertimbangan yang relevan. RAPI menyampaikan pandangan ini sebagai masukan bagi pemerintah dan DPR RI, dengan penekanan bahwa kualifikasi kepemimpinan nasional dan daerah layak dinilai secara lebih luas daripada kelengkapan administrasi semata.
RAPI berpandangan bahwa pemilih perlu menilai calon pemimpin secara lebih menyeluruh daripada sekadar memeriksa kelengkapan dokumen pencalonan. Persyaratan administrasi tetap menjadi bagian penting dalam proses pemilihan, tetapi pemenuhan berkas tidak dengan sendirinya menunjukkan kemampuan seseorang untuk memimpin. Karena itu, perhatian publik juga perlu diarahkan pada kualitas pribadi dan kapasitas calon. Integritas menjadi salah satu pertimbangan utama: pemilih dapat mencermati konsistensi sikap, kejujuran, tanggung jawab, serta kesediaan calon untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Penilaian semacam ini membantu membedakan kelayakan formal dan kecakapan yang dibutuhkan dalam menjalankan amanah.
Selain integritas, kecerdasan calon juga patut dipertimbangkan. Kecerdasan dalam konteks kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan atau kemampuan menyampaikan gagasan, tetapi juga dengan kecakapan memahami persoalan, menimbang berbagai pilihan, dan merumuskan kebijakan yang relevan. Pemilih dapat memperhatikan apakah calon mampu menjelaskan solusi secara masuk akal, memahami kebutuhan warga, serta mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang. Dengan melihat cara calon merespons tantangan dan berdialog dengan masyarakat, pemilih memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kesiapan mereka. Aspek tersebut melengkapi informasi administratif, bukan menggantikannya, dan dapat menjadi dasar untuk membandingkan kualifikasi para kandidat secara lebih bermakna.
Gagasan RAPI mengenai penilaian yang lebih menyeluruh berlaku bagi calon pemimpin di tingkat nasional maupun daerah. Di setiap tingkat pemerintahan, pemimpin menghadapi persoalan dan tanggung jawab yang berbeda, sehingga pemilih perlu mempertimbangkan kesesuaian kemampuan calon dengan tugas yang akan dijalankan. Pada tingkat nasional, perhatian dapat mencakup pemahaman terhadap isu luas dan kemampuan menentukan arah kebijakan; di daerah, pemahaman atas kebutuhan setempat dan kapasitas menanggapi persoalan warga juga penting. Hal itu tidak berarti persyaratan administrasi perlu dihapus atau diabaikan. Dokumen tetap berfungsi memastikan ketentuan pencalonan dipenuhi. Namun, penilaian pemilih tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan berkas. Dengan mempertimbangkan integritas, kecerdasan, rekam jejak, serta gagasan calon, masyarakat dapat membuat pilihan yang lebih informatif dan menilai kualifikasi kepemimpinan secara proporsional.
Ketua Presidium RAPI, Derek Loupatty, menyampaikan pandangan bahwa penilaian terhadap calon pemimpin tidak semestinya berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi. Ia menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Gedung Joeang, Menteng Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Menurut pandangan yang disampaikannya, dokumen persyaratan memang menjadi bagian dari proses seleksi, tetapi kelengkapan berkas saja belum cukup untuk menggambarkan kesiapan seseorang dalam memimpin.
Pembedaan memenuhi persyaratan administratif dan memiliki kapasitas kepemimpinan penting agar proses penilaian dapat berlangsung lebih menyeluruh. Administrasi dapat menunjukkan bahwa calon telah mengikuti ketentuan formal yang berlaku. Namun, penilaian terhadap kepemimpinan juga perlu memberi ruang untuk melihat kemampuan, pengalaman, serta kesesuaian calon dengan tanggung jawab yang akan diemban. Dengan pendekatan tersebut, proses seleksi tidak hanya memeriksa apakah persyaratan telah dipenuhi, tetapi juga mempertimbangkan kualitas yang relevan untuk menjalankan tugas.
Pesan Derek menempatkan substansi sebagai unsur penting dalam menentukan calon pemimpin. Penyelenggara seleksi, menurut arah pandangan itu, perlu memastikan bahwa aspek di luar dokumen formal turut diperhatikan secara proporsional. Penilaian yang lebih utuh dapat membantu pihak terkait memahami apa yang ditawarkan setiap calon, sekaligus memberi dasar yang lebih kuat bagi keputusan akhir. Hal ini tidak berarti administrasi dapat diabaikan; kelengkapan tetap diperlukan sebagai dasar kepatuhan pada aturan. Akan tetapi, administrasi sebaiknya menjadi salah satu komponen, bukan satu-satunya tolok ukur.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai cara menilai calon pemimpin. Dengan menekankan perlunya perhatian melampaui kelengkapan berkas, Derek mengingatkan bahwa mutu proses seleksi bergantung pada keseimbangan pemeriksaan formal dan pertimbangan substantif. Pandangan itu mendorong penilaian yang cermat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi, sehingga calon yang dipilih tidak hanya memenuhi persyaratan di atas kertas, tetapi juga dinilai berdasarkan kesiapan untuk memikul amanah kepemimpinan. Keterangan kepada wartawan itu sekaligus menegaskan fokus RAPI pada kualitas proses penentuan pemimpin.
Informasi yang tersedia menyebut RAPI mengajukan usulan untuk menggantikan kerumitan administrasi ijazah dalam penilaian calon pemimpin. Namun, bagian sumber yang menjelaskan bentuk usulan tersebut terpotong. Karena itu, mekanisme yang dimaksud tidak dapat dipastikan dari keterangan yang ada. Tidak tersedia dasar untuk menyatakan apakah RAPI mengusulkan dokumen alternatif, metode verifikasi tertentu, perubahan persyaratan, atau langkah lain. Menambahkan rincian seperti itu berisiko menyajikan dugaan sebagai fakta. Batas informasi ini penting dicatat agar pembahasan tetap akurat dan pembaca dapat membedakan hal yang benar-benar disebutkan dengan rincian yang belum dijelaskan oleh sumber.
Hal yang dapat ditegaskan adalah perhatian RAPI terhadap kerumitan administrasi ijazah. Persyaratan dokumen dapat menjadi bagian dari proses penilaian, tetapi keterangan yang tersedia menunjukkan bahwa penilaian calon pemimpin sebaiknya tidak berhenti pada kelengkapan administratif. RAPI juga mendorong perhatian yang lebih besar terhadap kualifikasi, khususnya integritas dan kecerdasan. Penekanan tersebut menggambarkan pentingnya mempertimbangkan kualitas pribadi dan kemampuan seseorang, bukan semata-mata memeriksa berkas. Meski demikian, sumber yang terpotong tidak menjelaskan bagaimana bobot aspek-aspek itu akan diterapkan atau bagaimana proses penilaiannya disusun. Hal tersebut perlu dibedakan dari pesan umum yang telah disampaikan.
Dengan demikian, penjelasan mengenai usulan pengganti tidak dapat diperluas lebih jauh tanpa informasi tambahan yang dapat diverifikasi. Pembaca sebaiknya memahami bahwa RAPI menyoroti kerumitan administrasi ijazah dan menghendaki penilaian kualifikasi yang memperhatikan integritas serta kecerdasan.
