Jakarta | Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan peluncuran paket insentif ekonomi untuk kuartal IV 2026. Rangkaian program tersebut dirancang untuk memperluas akses keuangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan, keluarga penerima manfaat, serta pekerja berpenghasilan rendah. Pelaksanaan bantuan dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember, dengan sebagian dana dicairkan sekaligus pada November–Desember. Nilai anggaran dan sasaran penerima ditetapkan berbeda untuk setiap program agar bantuan dapat diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan.
Salah satu program yang disampaikan adalah inisiatif satu orang satu rekening, dengan anggaran Rp1,28 triliun. Program ini menyasar warga negara Indonesia berusia di atas 17 tahun yang belum memiliki rekening. Dengan membuka kesempatan bagi kelompok tersebut untuk memiliki rekening, pemerintah mendorong perluasan kepemilikan akses keuangan formal. Rekening dapat menjadi sarana untuk menerima bantuan atau transaksi secara lebih mudah, sekaligus membantu masyarakat terhubung dengan layanan keuangan. Sasaran programnya secara khusus mencakup orang dewasa yang belum mempunyai rekening, sehingga pelaksanaannya perlu memperhatikan jangkauan informasi dan kemudahan proses pembukaan rekening bagi calon peserta di berbagai wilayah.
Dukungan untuk kebutuhan pangan diberikan melalui bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama Oktober–Desember 2026. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp17,54 triliun untuk program tersebut. Sementara itu, bantuan subsidi upah ditujukan kepada pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota (UMP/UMK). Besar bantuan ditetapkan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total anggaran Rp11,97 triliun. Pencairan subsidi upah dilakukan sekaligus pada November–Desember 2026. Melalui kombinasi dukungan pangan, bantuan pekerja, dan perluasan akses rekening, paket kuartal IV ini mencakup beberapa kebutuhan ekonomi rumah tangga menjelang akhir tahun.
Pemerintah menyiapkan rangkaian stimulus untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi selama Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Paket kebijakan tersebut mencakup potongan harga layanan transportasi serta insentif pajak, dengan rincian pelaksanaan yang berbeda menurut moda dan jenis layanan. Diskon tiket pesawat, misalnya, disebut berlaku bagi perjalanan pada 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Dengan menurunkan biaya perjalanan pada masa liburan, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat dapat bepergian, sementara permintaan terhadap layanan transportasi dan kegiatan usaha di berbagai daerah ikut bergerak. Informasi mengenai masa berlaku dan syarat pemanfaatan setiap fasilitas tetap perlu diperiksa melalui kanal resmi penyedia layanan.
Menurut Airlangga, program stimulus perjalanan telah disetujui pada pertengahan tahun. Secara keseluruhan, dukungan itu ditujukan kepada 16,6 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp883,4 miliar. Salah satu komponennya ialah potongan 30% dari harga tiket kereta, yang dialokasikan untuk 1,04 juta penerima dengan anggaran Rp95,4 miliar. Periode pelaksanaan dukungan kereta yang dicantumkan dimulai pada 7 November 2026. Rincian tersebut memberi gambaran mengenai skala bantuan sekaligus menunjukkan bahwa pelaksanaannya dapat dimulai sebelum puncak liburan. Calon penumpang sebaiknya memantau pengumuman operator mengenai ketersediaan kuota, rute yang termasuk, dan mekanisme pembelian tiket.
Dukungan untuk transportasi laut juga tercantum dalam paket tersebut. Pemerintah menyiapkan diskon 30% atas tarif dasar angkutan laut bagi 414,6 ribu penumpang, dengan anggaran Rp38,3 miliar dan pelaksanaan mulai 19 Oktober 2026. Selain itu, ada diskon 100% jasa kepelabuhan bagi 1,42 juta orang, yang didukung anggaran Rp27,7 miliar dan mulai dilaksanakan pada 7 November 2026. Karena jadwal mulai tiap program tidak seragam, masyarakat perlu membedakan tanggal pelaksanaan dari periode perjalanan tertentu, seperti jadwal diskon pesawat. Informasi resmi lebih lanjut penting untuk memastikan cakupan fasilitas, ketentuan penggunaan, dan cara memperoleh manfaatnya.
Insentif untuk angkutan udara ekonomi domestik dirancang untuk membantu menjaga keterjangkauan perjalanan pesawat sekaligus mendukung mobilitas masyarakat di dalam negeri. Dalam skema ini, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100% atas tiket penerbangan ekonomi domestik. Dengan demikian, beban PPN pada komponen yang memenuhi ketentuan insentif tidak dibebankan kepada penerima manfaat, melainkan ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut melengkapi potongan biaya pada layanan tertentu di bandara, sehingga dukungan tidak hanya diarahkan pada harga tiket, tetapi juga pada sebagian biaya jasa penumpang dan operasional penerbangan. Sasaran utamanya adalah perjalanan udara berbiaya lebih terjangkau bagi masyarakat yang menggunakan layanan ekonomi untuk bepergian antarkota domestik.
Selain PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%, paket insentif ini mencakup potongan sebesar 50% untuk pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) dan pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U). Potongan tersebut berlaku pada jenis layanan yang disebutkan dalam kebijakan dan menjadi bagian dari upaya menekan biaya perjalanan udara domestik. PJP2U berkaitan dengan pelayanan kepada penumpang di bandara, sementara PJP4U meliputi jasa yang diberikan terkait pendaratan, penempatan, serta penyimpanan pesawat udara. Dengan pengurangan pada dua kelompok jasa tersebut, pelaksanaan insentif melibatkan unsur layanan bandara selain komponen perpajakan tiket. Besaran dan cakupan yang dinyatakan itu perlu dibaca sesuai ketentuan pelaksanaan program.
Kebijakan ini ditujukan kepada 3,75 juta penerima manfaat, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp722 miliar. Periode perjalanan yang tercantum dalam bahan adalah 22 Desember–10 Januari. Adapun pelaksanaan kebijakan disebut mulai 20 Oktober 2026. Keterangan periode perjalanan dan tanggal mulai pelaksanaan tersebut disajikan sebagaimana tercantum, tanpa penambahan penafsiran mengenai hubungan di keduanya. Jumlah penerima manfaat dan anggaran memberikan gambaran tentang skala dukungan yang disiapkan pemerintah, sementara rincian PPN serta potongan layanan menjelaskan bentuk manfaat bagi perjalanan udara ekonomi domestik. Informasi ini membantu masyarakat memahami komponen yang memperoleh dukungan dan rentang waktu yang disebutkan dalam program, dengan tetap merujuk pada ketentuan resmi yang berlaku untuk pelaksanaannya.
Pemerintah berencana melanjutkan rangkaian stimulus ekonomi pada 2027, dengan sasaran menjaga daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan menopang kegiatan usaha. Di bidang ketenagakerjaan, program magang nasional direncanakan mulai April 2027, dengan kapasitas 150.000 peserta. Selain itu, sepanjang Januari–Desember 2027, sebanyak 300.000 peserta akan memperoleh peningkatan kompetensi bersertifikat hingga dukungan penempatan kerja. Rangkaian ini diarahkan untuk mempertemukan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan membantu pencari kerja memasuki pasar kerja lebih siap.
Dukungan bagi pekerja juga mencakup rencana PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah untuk seluruh sektor selama 2027, bagi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Pemerintah turut mempertimbangkan peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak, yang saat ini Rp54 juta per tahun, dengan memperhatikan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Namun, besaran baru belum ditetapkan. Ketentuannya masih difinalisasi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan konsultasi dengan DPR RI. Karena itu, rincian batas penghasilan dan pelaksanaannya perlu menunggu aturan resmi.
Untuk perumahan, rencana stimulus mencakup PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% bagi rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimum Rp5 miliar. Pelaksanaan fasilitas tersebut masih menunggu PMK. Pemerintah juga merencanakan relaksasi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), berupa diskon 50% bagi peserta bukan penerima upah sepanjang 2027.
Baca juga: TNI Run 2026 Meriahkan Rangkaian HUT Ke-81 TNI, 15.965 Pelari Padati Monas | Seminar Hukum Dan Kesehatan Dalam Rangkaian Latgabma Super Garuda Shield 2026 | Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran, Babinsa Dampingi Pembagian Bantuan Beras
