Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menetapkan percepatan normalisasi 137 sungai di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas utama dalam penanganan pascabencana. Perintah tersebut menempatkan pembenahan alur sungai sebagai bagian penting dari upaya memulihkan wilayah terdampak banjir. Pemerintah diminta mempercepat pekerjaan agar penanganan tidak berhenti pada pemulihan sementara, sementara risiko banjir susulan masih membayangi sejumlah daerah. Normalisasi sungai diharapkan mendukung penanganan dampak bencana dan mengurangi gangguan terhadap kehidupan masyarakat ketika hujan atau aliran air kembali meningkat.
Latar belakang penetapan prioritas itu adalah banjir susulan yang masih terjadi di beberapa wilayah terdampak. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan baru, tetapi juga merusak kembali infrastruktur dan area yang sebelumnya telah ditangani. Jalan dan jembatan yang sudah diperbaiki dapat kembali terdampak, sedangkan kawasan yang telah dibersihkan dari lumpur berisiko tertutup atau rusak lagi. Kondisi ini membuat proses pemulihan berjalan berulang dan menambah kebutuhan penanganan di lapangan. Karena itu, percepatan normalisasi 137 sungai dipandang sebagai langkah yang perlu dilakukan bersamaan dengan upaya memulihkan sarana umum dan lingkungan permukiman.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sedikitnya terjadi 41 banjir susulan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak April hingga Oktober 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa gangguan banjir berulang berlangsung selama beberapa bulan setelah bencana, sehingga pekerjaan pemulihan menghadapi tantangan berkelanjutan. Tito menyampaikan penjelasan itu setelah mengikuti rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026. Dalam konteks tersebut, arahan presiden untuk mempercepat normalisasi sungai menjadi prioritas penanganan pascabencana di tiga provinsi. Fokusnya mencakup pemulihan kondisi sungai, sekaligus mendukung perlindungan infrastruktur dan kawasan yang telah dibersihkan atau diperbaiki agar tidak terus mengalami kerusakan akibat banjir susulan.
Sebanyak 137 sungai menjadi sasaran normalisasi pascabanjir di tiga provinsi. Rinciannya, Aceh memiliki 31 sungai, Sumatra Utara mencakup 48 sungai, sedangkan Sumatra Barat mencakup 58 sungai. Angka tersebut menunjukkan sebaran sungai yang diprioritaskan untuk penanganan, bukan jumlah muara. Pembedaan ini penting karena muara dicatat dalam kelompok pekerjaan tersendiri dengan total sebanyak 38 lokasi di ketiga provinsi. Dengan demikian, cakupan normalisasi sungai dan status pengerjaan muara menggambarkan dua rincian berbeda dalam agenda pascabanjir. Informasi ini memberi gambaran tentang skala pekerjaan yang direncanakan sekaligus memperlihatkan bahwa perhatian diarahkan pada alur sungai dan bagian muara.
Untuk 38 muara tersebut, tujuh telah selesai dinormalisasi, 11 masih dikerjakan, dan 20 belum tertangani. Rincian status ini menjelaskan tahap penanganan yang berbeda-beda, tetapi tidak menetapkan pembagian jumlah muara pada masing-masing provinsi. Karena itu, angka-angka tersebut perlu dibaca sebagai total untuk tiga provinsi, bukan sebagai rincian per wilayah. Jumlah 38 muara juga tidak boleh dijumlahkan atau disamakan dengan 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi. Keduanya merupakan sasaran penanganan yang berbeda. Penyebutan pekerjaan yang sudah selesai, sedang berlangsung, dan belum tertangani memberi keterangan mengenai progres pada muara, tanpa mengubah jumlah sungai yang tercakup dalam prioritas.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan alasan sungai-sungai tersebut diprioritaskan. Sedimentasi yang tinggi dapat mengurangi kapasitas aliran sungai. Ketika hujan turun, air berpotensi meluap melewati tanggul, sehingga banjir dapat kembali terjadi. Normalisasi menjadi bagian dari upaya menangani persoalan tersebut pada sungai yang masuk dalam daftar sasaran. Penjelasan ini mengaitkan sedimentasi dengan risiko luapan, bukan menyatakan bahwa setiap sungai atau muara telah memiliki kondisi maupun status pekerjaan yang sama. Sebaran 31 sungai di Aceh, 48 di Sumatra Utara, dan 58 di Sumatra Barat menunjukkan luasnya cakupan prioritas. Sementara itu, status 38 muara memperlihatkan bahwa pelaksanaan penanganan di lokasi-lokasi tersebut masih berada pada tahap yang beragam.
Dalam percepatan normalisasi 137 sungai pascabanjir, Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai pelaksana utama pekerjaan. Kementerian tersebut akan mengoordinasikan penanganan teknis, mulai dari pembersihan alur sungai hingga penguatan tanggul, sesuai kebutuhan di setiap wilayah. Pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan kerja bersama agar pekerjaan dapat berjalan lebih cepat dan menjangkau titik-titik yang terdampak. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya dilibatkan untuk mendukung kegiatan tersebut, dengan pembagian tugas yang menyesuaikan kapasitas dan kondisi setempat.
Pemerintah daerah memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sungai di wilayah masing-masing. Prabowo mendorong daerah menggunakan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat tanggul. Pemanfaatan anggaran itu diharapkan membuat penanganan tidak hanya bergantung pada pekerjaan pemerintah pusat. Dengan dukungan pendanaan daerah, kegiatan dapat diselaraskan dengan prioritas setempat, terutama pada bagian aliran yang memerlukan penanganan segera. Koordinasi pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan agar perencanaan, pelaksanaan, dan dukungan sumber daya berjalan searah.
Prabowo juga menugaskan TNI dan Polri untuk membantu pekerjaan di sekitar sungai. Perhatian khusus diberikan kepada unsur zeni, yang dapat mendukung kegiatan teknis sesuai kebutuhan lapangan. Bantuan aparat mencakup pembersihan sedimentasi yang menghambat aliran sungai serta pembangunan tanggul di sekitar aliran. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pekerjaan, terutama ketika pengerahan personel dan dukungan operasional dibutuhkan. Keterlibatan TNI dan Polri tetap berjalan bersama kementerian serta pemerintah daerah, bukan menggantikan tanggung jawab pelaksana utama. Melalui koordinasi lintas lembaga, pengerjaan normalisasi dan penguatan tanggul di tiga provinsi diharapkan lebih terorganisasi. Pembagian peran tersebut juga memungkinkan sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif, sekaligus mendukung upaya mengurangi risiko banjir berulang bagi warga di kawasan terdampak.
Pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah untuk menekan potensi hujan ekstrem di kawasan yang masih menjalani pemulihan pascabanjir. Upaya ini dipertimbangkan agar intensitas hujan dapat dikurangi sementara warga dan petugas menangani dampak bencana, termasuk membersihkan lingkungan serta memulihkan layanan dasar. Modifikasi cuaca bukan pengganti perbaikan jangka panjang, melainkan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan cuaca buruk selama proses pemulihan berlangsung. Pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi meteorologi dan koordinasi antarlembaga, sehingga langkah tersebut dapat diterapkan pada waktu dan wilayah yang dinilai paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan dan pelaksanaan operasi tersebut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat kembali menetapkan status tanggap darurat apabila bencana susulan terjadi dan menimbulkan dampak yang luas. Penetapan status tersebut memberi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah penanganan, termasuk mengerahkan sumber daya dan memenuhi kebutuhan mendesak warga. Dengan mekanisme tanggap darurat, penggunaan anggaran untuk respons bencana dapat dilakukan lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kecepatan ini penting ketika banjir kembali mengganggu permukiman, akses transportasi, fasilitas umum, atau mata pencaharian, sehingga bantuan tidak tertunda oleh proses administratif yang panjang. Pemerintah daerah tetap perlu menilai kondisi di lapangan dan memastikan keputusan diambil berdasarkan tingkat dampak serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Tito mengatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah terdampak di tiga provinsi. Edaran itu memberikan arahan agar kabupaten atau kota dapat menerapkan kembali status tanggap darurat jika banjir atau bencana lain terjadi lagi dan dampaknya cukup luas. Dengan demikian, pemerintah setempat memiliki ruang untuk merespons keadaan secara sigap, mengoordinasikan bantuan, serta mengatur penggunaan anggaran darurat demi melindungi warga.
Baca juga: DPRD Provinsi Jambi Sepakat Bentuk Pansus untuk Bahas Penanganan Karhutla | Prabowo Panggil Dua Pejabat KKP ke Kediamannya di Hambalang | Banjir Melanda Dua Kecamatan di Padang, Evakuasi Warga dan Kelompok Rentan Jadi Prioritas
96 kunjungan
