Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki banyak kekurangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Pengakuan itu menunjukkan bahwa pemerintah menyadari masih ada persoalan yang perlu ditangani dalam penerapan program, meskipun MBG dirancang untuk menjangkau kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Prabowo tidak menutupi adanya kelemahan dalam pelaksanaan di lapangan. Ia menyampaikan bahwa kekurangan tersebut memang ada dan harus menjadi perhatian bersama, bukan diabaikan atau dianggap sebagai hal yang tidak penting.
Evaluasi dan pembenahan, menurut Prabowo, perlu dilakukan secara serius agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik. Program berskala nasional ini berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi, sehingga mutu pelaksanaan dan layanan yang diterima penerima manfaat menjadi hal penting. Perbaikan tidak cukup berhenti pada pengakuan atas masalah; pemerintah perlu menilai berbagai aspek penyelenggaraan, mengenali bagian yang belum berjalan sesuai harapan, lalu menentukan langkah tindak lanjut. Dengan demikian, kekurangan yang ditemukan dapat menjadi dasar untuk memperkuat tata kelola serta meningkatkan konsistensi layanan di berbagai wilayah.
Presiden juga menempatkan program tersebut dalam kaitannya dengan masa depan anak-anak Indonesia. Pemenuhan gizi yang memadai dipandang sebagai salah satu unsur penting bagi tumbuh kembang generasi muda, sehingga pelaksanaan MBG perlu dijaga agar tujuan program benar-benar tercapai. Pengakuan terhadap kekurangan bukan berarti program tidak memiliki manfaat, melainkan menegaskan perlunya tanggung jawab dan perbaikan berkelanjutan. Pernyataan Prabowo dalam sidang kabinet itu sekaligus menjadi dorongan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencermati pelaksanaan program secara terbuka dan sungguh-sungguh. Pemerintah diharapkan menggunakan evaluasi sebagai landasan pembenahan, sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara lebih baik oleh anak-anak yang menjadi sasaran, serta mendukung upaya pemenuhan gizi mereka dalam jangka panjang.
Dalam sidang kabinet, Prabowo memaparkan sejumlah perkembangan terkait penanganan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data yang disampaikan mencakup berbagai tahap penindakan dan pemeriksaan, mulai dari penetapan tersangka hingga pemeriksaan internal. Penyebutan angka-angka tersebut memberikan gambaran mengenai langkah yang sedang berjalan, tetapi tidak berarti setiap orang yang diperiksa telah terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut pemaparan tersebut, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan. Prabowo juga menyebut bahwa Kejaksaan Agung telah memeriksa 203 orang. Pemeriksaan itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG, sedangkan hasil dan tindak lanjutnya tetap berada dalam kewenangan lembaga yang menangani perkara.
Selain proses hukum, Prabowo menyampaikan bahwa 353 orang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian tersebut merupakan tindakan kepegawaian atau administratif yang disebut dalam sidang kabinet. Angka ini disampaikan terpisah dari jumlah tersangka dan orang yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Karena kategori dan prosesnya berbeda, angka-angka itu tidak semestinya dijumlahkan atau dipahami sebagai ukuran jumlah orang yang telah dinyatakan bersalah.
Secara terpisah, Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) sedang memeriksa 2.600 orang. Pemeriksaan internal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program juga berlangsung di lingkungan BGN. Namun, jumlah orang yang sedang diperiksa tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran oleh seluruh pihak yang tercatat. Pemeriksaan merupakan langkah untuk menelusuri informasi, menguji kepatuhan, dan menentukan tindak lanjut sesuai hasil yang diperoleh.
Dengan demikian, seluruh angka tersebut perlu dipahami sebagai perkembangan yang dipaparkan Prabowo dalam sidang kabinet mengenai penanganan dugaan masalah MBG. Status tersangka, pemeriksaan kejaksaan, pemberhentian, dan pemeriksaan inspektorat adalah kategori berbeda. Kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak bergantung pada proses hukum atau pemeriksaan yang berlaku, bukan semata-mata pada fakta bahwa nama mereka termasuk dalam angka yang diumumkan.
Prabowo meminta pemerintah bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti melanggar aturan atau tidak mampu menjalankan tanggung jawab dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan ini menegaskan bahwa pelaksanaan program tidak boleh dibiarkan terganggu oleh kelalaian, penyimpangan, ataupun kinerja yang tidak memenuhi standar. Jika pemeriksaan membuktikan adanya masalah, pejabat dan pelaksana terkait harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk diberhentikan dari jabatan apabila memang tidak kompeten.
Dalam menyampaikan sikap tersebut, Prabowo menekankan bahwa jabatan bukan perlindungan bagi pihak yang gagal bekerja dengan baik. Ia menyebut, “Kalau tidak becus, pecat.” Pesan itu disertai dorongan agar pemerintah tidak berhenti pada teguran atau perbaikan sementara. Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, dan pihak yang terbukti melanggar perlu ditindak sesuai kesalahannya. Prabowo juga menyerukan, “Kita bersihkan sampai tuntas.” Artinya, penelusuran harus menjangkau persoalan dan pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya menyelesaikan gejala yang terlihat di permukaan.
Penindakan tersebut, menurut arahan itu, perlu berjalan seiring dengan evaluasi terhadap kemampuan orang-orang yang mengelola program. Mereka yang diberi tugas harus sanggup memenuhi kewajibannya secara profesional, menjaga pelaksanaan sesuai ketentuan, serta memastikan pelayanan berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah perlu membedakan kekeliruan yang dapat diperbaiki dari pelanggaran atau ketidakmampuan yang menuntut tindakan tegas. Dengan begitu, keputusan tidak diambil secara serampangan, tetapi berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang jelas.
Prabowo mengaitkan ketegasan itu dengan dampak MBG bagi generasi muda. Program ini, tegasnya, bukan sekadar urusan administrasi, melainkan berkaitan dengan kepentingan anak-anak. Ia mengingatkan, “Ini menyangkut masa depan anak-anak kita.” Karena itu, pengawasan dan penindakan dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga agar tujuan program tetap terlaksana. Setiap pihak yang terlibat harus memahami besarnya tanggung jawab tersebut dan bekerja dengan baik. Pemerintah, pada saat yang sama, diharapkan menuntaskan pemeriksaan serta memastikan bahwa langkah korektif benar-benar mencegah masalah serupa terulang.
Pemeriksaan internal oleh Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu bagian dari evaluasi yang disampaikan Prabowo terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemeriksaan tersebut menunjukkan perlunya menelaah jalannya program dan memastikan tanggung jawab para pihak diperhatikan. Dalam pemaparannya, Prabowo juga menyebut data mengenai tersangka, pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung, serta pemberhentian sebagai bentuk penindakan lain. Berbagai langkah itu menggambarkan bahwa evaluasi tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan administratif, tetapi juga mencakup penanganan terhadap dugaan pelanggaran dan persoalan pelaksanaan yang memerlukan tindak lanjut.
Arahan untuk melakukan pembenahan menegaskan bahwa pemeriksaan semata tidak cukup apabila tidak disertai tindakan yang sesuai. Pihak yang terbukti melanggar aturan atau tidak menjalankan tanggung jawabnya perlu ditindak berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penanganan harus bertumpu pada hasil pemeriksaan dan proses yang berwenang, sehingga tindakan dapat dilakukan secara tepat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyebutan pemeriksaan internal, proses di Kejaksaan Agung, data tersangka, dan pemberhentian perlu dipahami sebagai bentuk-bentuk penanganan yang dipaparkan, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan hasil atau perkembangan lain yang tidak disampaikan.
Penekanan pada evaluasi dan penindakan diarahkan pada perbaikan pelaksanaan MBG. Setiap langkah pembenahan perlu mendukung agar program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong pihak-pihak yang terlibat menjalankan perannya dengan bertanggung jawab. Pemeriksaan dapat membantu mengidentifikasi hal yang perlu ditangani, sedangkan penindakan sesuai aturan memberi kejelasan mengenai konsekuensi apabila pelanggaran atau kelalaian terbukti. Arahan tersebut menempatkan kepatuhan, tanggung jawab, dan perbaikan pelaksanaan sebagai perhatian utama.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
