Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menghadapi serangan melalui berbagai jalur di tengah upaya bangsa untuk bangkit dan meraih kemajuan. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21 Oktober 2026. Dalam forum bersama jajaran kabinet itu, Prabowo menggambarkan tekanan yang dihadapi Indonesia sebagai tantangan yang tidak hanya muncul pada masa kini, tetapi telah berlangsung sejak negara ini berdiri.
Menurut Prabowo, gangguan terhadap Indonesia terjadi sejak awal berdirinya negara. Ia juga menyampaikan bahwa kebangkitan bangsa mendapat tekanan, seraya menyinggung bahwa berdirinya Indonesia tidak disukai oleh bangsa-bangsa tertentu. Pernyataan tersebut menempatkan perjalanan Indonesia sebagai negara merdeka dalam konteks tantangan yang berkelanjutan. Namun, ia tidak menyebut secara terperinci pihak atau bangsa yang dimaksud, sehingga tidak ada dasar untuk mengidentifikasi mereka lebih jauh.
Inti pesan yang disampaikan dalam sidang kabinet itu adalah bahwa Indonesia perlu memahami adanya tekanan di tengah peluang untuk tumbuh dan menjadi negara maju. Prabowo menyebut serangan berlangsung melalui berbagai jalur, tetapi uraian yang tersedia tidak merinci bentuk, sumber, maupun kejadian khusus yang menjadi contoh. Karena itu, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai gambaran umum mengenai tantangan yang menurutnya dihadapi bangsa, bukan keterangan terperinci tentang suatu tindakan tertentu.
Sidang kabinet paripurna menjadi kesempatan bagi Presiden menyampaikan pandangannya langsung kepada para menteri dan pejabat yang hadir. Dengan mengaitkan gangguan sejak berdirinya Indonesia dengan tekanan terhadap kebangkitan bangsa, Prabowo menekankan bahwa perjalanan menuju kemajuan berlangsung di tengah berbagai tantangan. Pernyataan itu menjadi pembuka pembahasan mengenai kondisi yang dihadapi negara, sekaligus menggarisbawahi pandangan Presiden bahwa upaya membangun Indonesia tidak terlepas dari tekanan yang perlu dicermati pemerintah.
Prabowo menyampaikan bahwa tekanan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Menurutnya, kekayaan tersebut bukan hanya menjadi modal penting bagi pembangunan, tetapi juga membuat Indonesia berada dalam posisi yang menarik perhatian. Potensi yang besar itu menghadirkan peluang sekaligus tantangan: pengelolaannya perlu dilakukan secara baik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan mendukung kemajuan negara. Dengan demikian, tekanan yang ia sebut tidak terpisah dari nilai strategis sumber daya alam Indonesia.
Dalam pandangan Prabowo, pengelolaan sumber daya alam secara tepat dapat membuka peluang lebih besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Kekayaan alam, menurut gagasan tersebut, tidak otomatis menghasilkan kemajuan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, kemampuan mengatur dan memanfaatkan sumber daya menjadi hal yang penting. Indonesia memiliki potensi untuk melangkah menuju masa depan yang lebih maju, namun peluang itu berkaitan erat dengan bagaimana kekayaan yang tersedia dijaga dan digunakan untuk kepentingan pembangunan.
Prabowo juga menyatakan bahwa kekayaan Nusantara telah dirampas selama bertahun-tahun, bahkan selama ratusan tahun. Pernyataan itu menempatkan pengalaman kehilangan kekayaan sebagai bagian dari alasan Indonesia menghadapi tekanan. Ia menggambarkan bahwa sumber daya yang bernilai telah lama menjadi perhatian pihak luar. Dalam penyampaian tersebut, klaim mengenai perampasan menjadi pengingat bahwa besarnya potensi alam tidak selalu berada sepenuhnya dalam kendali bangsa yang memilikinya, sehingga pengelolaan dan perlindungan kekayaan nasional menjadi perhatian penting.
Lebih lanjut, ia menyebut wilayah Nusantara berulang kali menjadi sasaran kekuatan negara lain yang ingin mengambil kekayaannya. Prabowo tidak hanya mengaitkan tekanan dengan keadaan saat ini, tetapi juga dengan klaim mengenai perhatian dari luar terhadap kekayaan alam Indonesia. Pesan yang disampaikan menekankan dua sisi: sumber daya alam merupakan peluang besar untuk mencapai Indonesia Emas, sekaligus alasan wilayah ini menghadapi tekanan. Oleh sebab itu, pengelolaan yang baik dipandang sebagai unsur penting agar potensi tersebut mendukung masa depan Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah selama dua tahun masa jabatannya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Penekanan tersebut menempatkan kesejahteraan dan masa depan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, keputusan yang diambil tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh penerimaan atau pujian dari pihak lain, melainkan harus dinilai dari tujuan yang hendak dicapai bagi Indonesia. Sikap ini, sebagaimana ia sampaikan, berangkat dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kepentingan bangsa dan memastikan rakyat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari arah pembangunan.
Prabowo juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap naif dalam menghadapi keadaan. Ia menyatakan bahwa upaya untuk menyenangkan semua pihak bukanlah dasar yang memadai dalam mengambil keputusan, terutama ketika kepentingan nasional menuntut pilihan yang sulit. Dalam pandangannya, kenyataan perlu dihadapi secara terbuka, termasuk ketika situasi menimbulkan tekanan atau tidak sesuai dengan harapan. Mengakui tantangan, menurut penegasan tersebut, merupakan bagian dari tanggung jawab pemimpin, bukan alasan untuk menghindari persoalan. Pemerintah perlu mempertimbangkan konsekuensi nyata dari setiap pilihan dengan tetap berpegang pada kepentingan Indonesia dan masyarakatnya.
Pilihan yang digambarkan Prabowo adalah menghadapi kesulitan dan kenyataan demi melindungi kekayaan bangsa serta rakyat Indonesia. Ia menempatkan perlindungan atas kepentingan tersebut sebagai alasan untuk tidak mengambil sikap hanya berdasarkan keinginan menjaga kenyamanan atau menyenangkan pihak lain. Pernyataan itu mencerminkan pandangan bahwa kepemimpinan dapat menuntut keputusan yang tidak mudah, tetapi tetap perlu diarahkan pada kepentingan publik. Dengan demikian, penegasan mengenai langkah pemerintah selama dua tahun masa jabatan tersebut berpusat pada tujuan melayani rakyat, menghadapi keadaan secara realistis, dan menjaga apa yang menjadi milik bangsa. Fokusnya, sebagaimana disampaikan, adalah kepentingan Indonesia dan warganya.
Prabowo mengingatkan bahwa peluang Indonesia untuk menjadi negara maju tidak akan banyak berarti apabila tata kelola dan pola lama tetap dipertahankan. Menurutnya, kekayaan alam yang besar semestinya memberi manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya mengalir keluar atau dinikmati oleh segelintir pihak. Kritik tersebut diarahkan pada sistem yang memungkinkan sumber daya nasional tidak kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Karena itu, ia menekankan perlunya keberanian untuk meninjau kembali cara negara mengelola kekayaan dan menegakkan aturan. Perubahan, dalam pandangannya, bukan semata pergantian kebijakan, melainkan pembenahan mendasar agar kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama.
Dalam menyampaikan kritiknya, Prabowo menyebut bahwa bangsa, rakyat, dan pemerintah telah ditipu. Pernyataan itu menggambarkan pandangannya mengenai dampak praktik yang merugikan kepentingan nasional, tanpa menunjuk suatu kasus atau pelaku tertentu. Ia juga menyoroti penyelundupan sebagai persoalan yang perlu ditanggapi secara serius dan sesuai hukum. Prabowo mempertanyakan apakah ada pemimpin politik atau ahli hukum yang akan menyatakan bahwa penyelundupan bukan pelanggaran. Pertanyaan tersebut ia kaitkan dengan pandangan para ahli hukum dan ahli pidana, seraya menegaskan pentingnya kejelasan sikap terhadap tindakan yang melanggar ketentuan. Dengan demikian, kritiknya berfokus pada prinsip penegakan hukum dan tanggung jawab publik, bukan pada penetapan kesalahan pihak tertentu.
Prabowo menempatkan isu itu dalam konteks yang lebih luas: bagaimana memastikan aturan berlaku dan kekayaan Indonesia benar-benar mendukung kehidupan masyarakat sendiri. Menurut peringatannya, selama sistem lama terus berjalan tanpa pembenahan, manfaat dari sumber daya nasional berisiko tidak dirasakan oleh rakyat. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan mengevaluasi mekanisme yang ada, memperkuat pengawasan, serta menjaga agar kepentingan publik tidak dikalahkan oleh praktik yang merugikan negara.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo | Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026
