Jakarta | Presiden RI Prabowo Subianto menanyakan keberadaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menyapa para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober. Momen itu terjadi setelah Prabowo lebih dahulu menyapa pejabat negara yang hadir. Dalam rangkaian sapaan berikutnya, ia menyebut sejumlah gubernur yang hadir, sebelum menanyakan Dedi, yang dikenal luas dengan sebutan KDM. Pertanyaan itu menjadi bagian dari interaksi Prabowo dengan para kepala daerah di acara tersebut.
Prabowo memulai sapaan kepada gubernur dengan menyebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Setelah itu, ia menyapa Gubernur Banten Andra Soni, kemudian Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu M. Iqbal. Nama Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka turut disebut dalam urutan tersebut. Prabowo juga menyapa Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Saat menyebut Sherly, ia menyampaikan komentar mengenai tepuk tangan untuk gubernur itu sebagai bagian dari sapaan di hadapan peserta Rakornas TPAKD. Rangkaian tersebut berlangsung ketika presiden menyapa para pemimpin provinsi yang hadir dalam pertemuan nasional itu.
Setelah menyebut beberapa gubernur tersebut, Prabowo menanyakan di mana Dedi Mulyadi berada. Ia merujuk kepada Gubernur Jawa Barat itu dengan nama KDM, sebutan yang dikenal publik. Peristiwa ini berlangsung dalam sesi sapaan, bukan dalam pemaparan agenda khusus mengenai Jawa Barat. Rakornas TPAKD 2026 mempertemukan pejabat negara dan kepala daerah dalam agenda terkait percepatan akses keuangan di daerah. Dalam konteks acara itu, sapaan Prabowo kepada para gubernur menjadi momen yang menghubungkan presiden dengan sejumlah pemimpin daerah yang hadir, termasuk pertanyaannya tentang keberadaan KDM.
Saat menyapa para kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Prabowo menyebut Jawa Barat. Namun, pejabat dari provinsi tersebut yang hadir dalam acara itu adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, bukan Gubernur Dedi Mulyadi yang akrab disebut KDM. Perbedaan nama provinsi yang disebut dan pejabat yang hadir kemudian menjadi bagian dari momen ringan dalam acara tersebut. Sapaan itu berlangsung di tengah suasana pertemuan yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan perwakilannya, sehingga kehadiran Erwan menjadi perhatian ketika Prabowo mencari sosok yang biasanya memimpin Jawa Barat.
Mengetahui KDM tidak berada di tempat, Prabowo mempertanyakan keberadaannya. Ia berkelakar bahwa sosok yang paling dekat dengannya justru tidak hadir, lalu menyebut kemungkinan Dedi sedang sibuk. Ucapan tersebut disampaikan sebagai candaan dalam suasana menyapa, bukan sebagai penjelasan mengenai alasan pasti ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat itu. Tidak ada keterangan lebih lanjut dalam momen tersebut tentang penyebab Dedi tidak hadir, sehingga dugaan bahwa ia sedang sibuk tetap sebatas kemungkinan yang disebut Prabowo. Respons itu membuat sapaan kepada perwakilan Jawa Barat berlangsung dengan nada akrab, tanpa mengubah pokok informasi bahwa Erwan hadir mewakili provinsi tersebut.
Ketidakhadiran KDM juga bukan satu-satunya di kepala daerah yang disebut dalam acara. Gubernur Bali Wayan Koster diwakili oleh Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. Dari Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Seno Aji hadir mewakili Gubernur Rudy Mas’ud. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur diwakili Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, karena Gubernur Khofifah Indar Parawansa tidak hadir. Dengan demikian, sejumlah wakil gubernur hadir dalam Rakornas TPAKD untuk mewakili pimpinan daerah masing-masing. Momen Prabowo menanyakan KDM menjadi salah satu bagian percakapan yang mencairkan suasana, sementara daftar perwakilan menunjukkan bahwa beberapa gubernur memang tidak hadir secara langsung dalam pertemuan itu.
Prabowo menjelaskan bahwa sapaan kepada para gubernur yang hadir dalam Rakornas TPAKD bukan sekadar bentuk penghormatan kepada pejabat. Ia ingin masyarakat di daerah mengetahui siapa pemimpin mereka. Dengan menyebut dan menyapa para kepala daerah, keberadaan mereka di hadapan peserta sekaligus dapat diketahui publik yang mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Prabowo, pengenalan terhadap pemimpin daerah penting agar masyarakat mengetahui siapa yang memimpin wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan pemakluman kepada kepala daerah yang tidak hadir. Prabowo mengatakan memahami bahwa sebagian dari mereka mungkin memiliki pekerjaan yang harus ditangani di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengertian atas tanggung jawab kepala daerah, bukan sebagai penjelasan pasti mengenai alasan setiap pejabat yang absen. Karena itu, ketidakhadiran para gubernur tidak dapat disimpulkan seluruhnya disebabkan oleh urusan pekerjaan di wilayah masing-masing.
Prabowo kemudian menyinggung jumlah bupati yang hadir. Ia menyebut ada 230 bupati dalam kegiatan tersebut. Angka itu menggambarkan banyaknya kepala daerah yang datang untuk mengikuti Rakornas TPAKD. Ia sempat berkelakar bahwa bila nama para bupati itu dibacakan satu per satu, dirinya bisa ditegur oleh panitia. Candaan tersebut muncul saat ia menjelaskan banyaknya peserta yang perlu disapa, sekaligus menjaga agar acara tetap berjalan sesuai susunan yang telah disiapkan.
Ucapan Prabowo memperlihatkan bahwa sapaan kepada kepala daerah memiliki tujuan untuk memperkenalkan para pemimpin kepada masyarakat, sementara penyebutan jumlah peserta menjadi cara ringkas untuk mengakui kehadiran mereka. Ia tidak membacakan seluruh nama bupati, tetapi menyampaikan angka kehadiran dan melontarkan gurauan mengenai kemungkinan teguran panitia. Dalam konteks acara, pendekatan itu membuat penyampaian terasa lebih santai tanpa mengubah pesan utamanya: masyarakat diharapkan mengenal pemimpin di daerah masing-masing, sedangkan kepala daerah yang berhalangan hadir tetap dipahami dalam kerangka tanggung jawab dan situasi mereka. Pernyataan itu juga tidak merinci siapa saja yang tidak hadir ataupun alasan khusus setiap orang. Oleh sebab itu, keterangan tentang pekerjaan di daerah perlu dipahami sebagai pemakluman umum yang disampaikan Prabowo, bukan kepastian tentang seluruh ketidakhadiran. Fokusnya tetap pada sapaan, pengenalan pemimpin, dan kehadiran para kepala daerah dalam forum tersebut.Sebelum menyampaikan pidato, Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengenai pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD). Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh OJK bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Ia menilai capaian tersebut patut dihargai dan menjadi kebanggaan, mengingat pembentukan tim di seluruh daerah memerlukan koordinasi serta kerja bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan TPAKD diharapkan mendukung pemerataan akses keuangan dan memperkuat keterhubungan masyarakat dengan layanan keuangan formal.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak lain yang berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD. Menurutnya, pencapaian cakupan nasional tersebut mencerminkan komitmen banyak pihak untuk mendorong akses keuangan yang lebih luas di tingkat daerah.
Sejumlah pejabat turut menghadiri Rakornas TPAKD. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. Hadir pula Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko PMK Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran para pejabat tersebut mencerminkan keterlibatan lintas lembaga dalam agenda perluasan akses keuangan daerah.
Baca juga: Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo
