Denpasar | Gubernur Bali Wayan Koster bertemu dengan perwakilan Aksi Kamisan yang terdiri atas unsur serikat pekerja, buruh, dan mahasiswa di Kantor Gubernur Bali pada Rabu (21/10). Pertemuan tersebut membahas usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali untuk 2027, dari kisaran Rp3,2 juta menjadi Rp5,2 juta. Angka yang diusulkan itu menjadi pokok perhatian dalam pertemuan, dengan para peserta menyampaikan aspirasi mengenai besaran upah minimum pada tahun mendatang.
Usulan tersebut berarti kenaikan sekitar Rp2 juta dibandingkan kisaran UMP yang menjadi acuan saat ini. Meski demikian, angka Rp5,2 juta masih merupakan usulan yang dibahas, bukan keputusan final mengenai UMP Bali 2027. Penetapan upah minimum memerlukan proses lebih lanjut, sehingga pembicaraan dalam pertemuan ini menjadi bagian dari penyampaian aspirasi dan pembahasan awal atas besaran yang diharapkan.
Kehadiran perwakilan pekerja, buruh, dan mahasiswa dalam forum bersama gubernur menunjukkan bahwa isu pengupahan melibatkan berbagai kelompok yang berkepentingan. Bagi pekerja, upah minimum berkaitan dengan pendapatan yang diterima; bagi pemerintah, penetapannya perlu dibahas melalui pertimbangan yang relevan. Dalam pertemuan itu, fokus yang disampaikan adalah usulan perubahan dari kisaran Rp3,2 juta menuju Rp5,2 juta, serta kebutuhan untuk membicarakan angka tersebut dalam konteks penetapan upah provinsi.
Belum ada rincian mengenai hasil akhir atau keputusan penetapan UMP 2027 yang dapat disimpulkan hanya dari berlangsungnya pertemuan tersebut. Karena itu, usulan Rp5,2 juta perlu dipahami sebagai tuntutan yang dibawa oleh perwakilan Aksi Kamisan untuk dibahas bersama pemerintah daerah. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pembahasan resmi dan keputusan yang nantinya ditetapkan. Pertemuan di Kantor Gubernur Bali itu menandai penyampaian langsung aspirasi terkait kenaikan upah, dengan selisih usulan yang cukup besar dibandingkan kisaran UMP sebelumnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan sependapat bahwa pekerja perlu memperoleh penghasilan yang layak. Pendapatan yang memadai penting untuk membantu buruh memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus menjaga daya beli rumah tangga. Namun, pandangan tersebut tidak serta-merta menjadi keputusan mengenai besaran upah minimum provinsi (UMP) Bali untuk 2027. Usulan UMP sebesar Rp5,2 juta masih perlu dikaji melalui proses dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, sikap mendukung kesejahteraan pekerja perlu dipahami sebagai prinsip umum, bukan sebagai persetujuan atas angka tertentu.
Menurut Koster, kebijakan pengupahan harus disusun dengan mengikuti regulasi yang mengatur penetapan upah minimum. Pemerintah perlu mempertimbangkan ketentuan, indikator, serta tahapan yang menjadi dasar dalam proses tersebut sebelum menetapkan keputusan. Pendekatan berbasis aturan diperlukan agar kebijakan memiliki landasan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, pembahasan usulan kenaikan tidak hanya bertumpu pada harapan pekerja atau satu angka yang diajukan, tetapi juga pada kajian yang relevan dan prosedur resmi.
Selain memperhatikan kebutuhan buruh, penetapan upah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha. Kemampuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menjaga kelangsungan pekerjaan merupakan bagian dari kondisi yang perlu dicermati dalam merumuskan kebijakan. Keseimbangan perlindungan pekerja dan iklim usaha dapat membantu memastikan bahwa keputusan pengupahan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak. Pertimbangan tersebut tidak menghilangkan pentingnya penghasilan yang layak, tetapi menempatkannya bersama faktor lain dalam proses kebijakan.
Dengan demikian, posisi Koster menekankan perlunya pembahasan yang cermat dan berimbang. Pemerintah tetap perlu mendengar aspirasi pekerja, menelaah kondisi usaha, serta merujuk pada regulasi sebelum menentukan UMP Bali untuk 2027. Hingga proses tersebut menghasilkan keputusan resmi, usulan Rp5,2 juta sebaiknya diperlakukan sebagai masukan yang sedang dikaji, bukan sebagai angka yang telah dipastikan. Sikap ini menjaga ruang bagi evaluasi lebih lanjut tanpa menyimpulkan bahwa usulan tersebut telah disetujui ataupun ditolak.
Simulasi awal dengan formula pengupahan yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali pada 2027 diperkirakan berada di sekitar Rp200 ribu. Dengan perkiraan tersebut, besaran UMP akan berada di kisaran Rp3,4 juta. Angka ini memberi gambaran awal mengenai hasil penghitungan apabila ketentuan yang sekarang digunakan menjadi acuan, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi untuk penetapan UMP mendatang.
Perkiraan itu berbeda cukup jauh dari usulan UMP sebesar Rp5,2 juta. Selisih angka simulasi dan usulan tersebut menunjukkan bahwa kedua nilai mencerminkan hasil atau harapan yang berbeda. Usulan Rp5,2 juta menjadi bahan yang sedang dikaji, sementara simulasi sekitar Rp3,4 juta menggambarkan keluaran awal dari formula yang berlaku saat ini. Karena itu, perbandingan keduanya perlu disampaikan secara jelas tanpa menyamakan usulan dengan hasil perhitungan ataupun keputusan yang telah ditetapkan.
Simulasi tersebut juga dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak (KHL). Penilaian ini menegaskan bahwa kenaikan sekitar Rp200 ribu, meskipun dapat membawa UMP ke kisaran Rp3,4 juta, belum dianggap mencukupi untuk mendekati kebutuhan hidup layak. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya berkaitan dengan besaran kenaikan berdasarkan formula, tetapi juga dengan jarak hasil simulasi dan kebutuhan yang menjadi pertimbangan dalam usulan. Namun, angka yang tersedia saat ini hanya memberikan gambaran awal. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa UMP 2027 akan ditetapkan pada Rp3,4 juta maupun Rp5,2 juta. Hasil akhir tetap bergantung pada proses penetapan yang berlaku dan keputusan resmi. Sampai keputusan tersebut tersedia, angka Rp200 ribu, kisaran Rp3,4 juta, dan usulan Rp5,2 juta perlu dipahami sesuai konteksnya: sebagai hasil simulasi awal, perkiraan besaran, dan nilai yang diusulkan untuk dikaji. Penjelasan ini menjaga perbandingan tetap faktual, sekaligus menunjukkan bahwa hasil hitung formula saat ini belum menjawab penilaian mengenai kecukupan terhadap KHL.Pemerintah Provinsi Bali menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali untuk melakukan kajian mendalam terkait usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp5,2 juta untuk 2027. Penugasan ini menempatkan BRIDA sebagai pihak yang mengkaji perhitungan, sebelum terdapat kesimpulan mengenai besaran upah minimum yang akan ditetapkan. Dengan demikian, usulan tersebut masih menjadi bahan kajian dan belum dapat diperlakukan sebagai keputusan resmi pemerintah daerah.
Dalam kajian itu, BRIDA menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan koefisien alfa 0,9. Formula tersebut menjadi acuan dalam proses analisis terhadap usulan yang dibahas. Penggunaan koefisien alfa merupakan bagian dari metode penghitungan yang sedang ditelaah, bukan pengumuman bahwa UMP Bali 2027 telah diputuskan pada angka tertentu. Penjelasan mengenai formula ini penting agar masyarakat dapat membedakan proses perhitungan dan keputusan akhir mengenai upah minimum.
Kajian oleh BRIDA masih berlangsung. Karena proses tersebut belum selesai, belum ada hasil akhir yang dapat disampaikan untuk memastikan apakah usulan Rp5,2 juta akan menjadi besaran UMP 2027. Pemerintah Provinsi Bali juga belum menetapkan keputusan mengenai angka UMP berdasarkan informasi tentang penugasan kajian ini. Oleh sebab itu, angka yang diusulkan perlu dipahami sebagai usulan yang sedang diperiksa, sementara koefisien alfa 0,9 menjadi salah satu unsur dalam formula yang digunakan. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil kajian dan keputusan resmi yang akan disampaikan oleh pihak berwenang. Sampai informasi lebih lanjut tersedia, tidak tepat menyimpulkan bahwa usulan telah disetujui atau ditolak, maupun memperkirakan kapan kajian akan diselesaikan. Fokus saat ini adalah proses kajian yang dilakukan BRIDA sesuai penugasan Pemerintah Provinsi Bali, dengan formula penghitungan upah minimum sebagai dasar analisis.
