Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta langkah percepatan penanganannya. Rapat tersebut berlangsung secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin malam, 12 Oktober. Pertemuan ini menjadi forum koordinasi untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi karhutla sekaligus memastikan setiap langkah penanganan berjalan secara cepat, terpadu, dan terukur.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo mengumpulkan jajaran terkait yang memiliki peran penting dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pembahasan diarahkan pada perkembangan titik kebakaran, kesiapan penanganan di lapangan, serta koordinasi antarlembaga dalam mencegah meluasnya dampak kebakaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa upaya pemadaman, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
Sejumlah pejabat hadir secara langsung maupun mengikuti rapat melalui konferensi jarak jauh. Mereka ialah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, serta Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Turut hadir Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kehadiran jajaran lintas bidang tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla memerlukan kerja bersama unsur pemerintah, pertahanan, keamanan, dan kementerian terkait. Melalui rapat terbatas ini, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai situasi terbaru sekaligus membahas langkah lanjutan yang harus segera dilakukan. Koordinasi di tingkat pusat diharapkan dapat memperkuat respons pemerintah terhadap kebakaran, mempercepat pengerahan sumber daya, dan mengurangi risiko terhadap lingkungan serta masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan laporan tersebut, enam provinsi yang paling terdampak masih melakukan pemadaman pada sejumlah area. Secara keseluruhan, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman oleh pihak terkait.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan di lapangan masih berlangsung dan memerlukan koordinasi berkelanjutan. Pemerintah terus memantau perkembangan setiap wilayah melalui laporan yang disampaikan dalam rapat. Informasi mengenai luas lahan yang masih ditangani menjadi dasar untuk menilai kebutuhan percepatan langkah pemadaman serta memastikan upaya yang dilakukan tetap terarah.
Perhatian utama pemerintah saat ini diarahkan kepada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua provinsi tersebut menjadi fokus dalam pembahasan karena masih terdapat lahan yang berada dalam proses pemadaman. Arahan pemerintah menekankan pentingnya penguatan penanganan pada wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar, disertai pemantauan terhadap perkembangan kondisi secara berkala.
Dengan masih adanya sekitar 639 hektare lahan yang belum sepenuhnya selesai ditangani, percepatan pemadaman menjadi agenda penting dalam koordinasi lintas instansi. Setiap laporan dari lapangan akan digunakan untuk memperbarui gambaran kondisi terkini dan menentukan langkah berikutnya. Pemerintah juga menempatkan kesinambungan pemantauan sebagai bagian penting dari penanganan, terutama untuk memastikan proses pemadaman di enam provinsi berjalan sesuai kebutuhan.
Rapat tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian penanganan di wilayah yang masih menghadapi proses pemadaman. Fokus pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan di lapangan. Perkembangan selanjutnya akan terus menjadi bahan evaluasi dalam koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dibahas dalam pertemuan tersebut mencakup penguatan operasi darat dan udara secara terpadu. Langkah ini diarahkan untuk mempercepat respons terhadap titik api, membatasi perluasan area terbakar, serta memastikan proses pemadaman berlangsung secara berkelanjutan di wilayah yang terdampak. Koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting agar pengerahan personel, peralatan, dan dukungan logistik dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Dalam operasi darat, penanganan melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan. Mereka terdiri atas unsur pemerintah, aparat keamanan, badan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran, pemerintah daerah, serta berbagai elemen pendukung lainnya. Personel tersebut menjalankan pemantauan, pemadaman langsung, pendinginan lahan, pembuatan sekat bakar, dan upaya pencegahan agar api tidak kembali menyala. Pengawasan di lapangan juga diperlukan untuk mengidentifikasi sumber api dan mempercepat penanganan pada area yang memiliki risiko penyebaran tinggi.
Berdasarkan perkembangan operasi, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian ini menunjukkan bahwa pengerahan kekuatan di darat memberikan hasil yang cukup efektif dalam mengendalikan api. Namun, pemantauan tetap harus dilakukan karena kondisi cuaca, angin, dan karakteristik lahan dapat memengaruhi pergerakan api serta memunculkan kembali bara yang belum sepenuhnya padam.
Operasi udara melalui water bombing juga terus dilakukan di sejumlah wilayah untuk mempercepat pemadaman. Pesawat menjatuhkan air pada titik-titik yang sulit dijangkau personel darat, terutama kawasan yang memiliki akses terbatas atau berada di area luas dengan kepulan asap tebal. Dukungan dari udara tersebut melengkapi upaya pemadaman di lapangan, sekaligus membantu menekan intensitas api sebelum tim darat melakukan pendinginan dan pemeriksaan lanjutan.
Perkembangan penanganan disebut menunjukkan kondisi yang lebih baik di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, perbaikan tersebut tidak berarti karhutla di wilayah-wilayah itu telah sepenuhnya tertangani. Operasi, pemantauan, dan pencegahan tetap perlu dilanjutkan untuk mengantisipasi titik api baru serta memastikan area yang telah dipadamkan tidak kembali terbakar.
Operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Upaya tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau, sehingga hujan dapat diarahkan ke kawasan yang membutuhkan pembasahan, terutama daerah rawan kebakaran dan lahan gambut. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk membantu pemadaman, mengurangi titik panas, serta mencegah api meluas ke kawasan permukiman, perkebunan, dan hutan lindung.
Optimalisasi operasi modifikasi cuaca dilakukan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Kendati demikian, pemerintah tetap meminta seluruh pihak karena kondisi cuaca dan tingkat kekeringan di sejumlah daerah masih berpotensi memicu kebakaran. Kehadiran hujan diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk memperkuat patroli, pemantauan titik panas, serta kesiapan personel dan peralatan pemadam.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan karhutla diperkuat melalui koordinasi lintas lembaga dan lintas wilayah. Seluruh sumber daya diminta dikerahkan secara optimal, baik untuk operasi darat, dukungan udara, pemantauan, maupun upaya pencegahan. Pemadaman harus dipercepat ketika kebakaran terdeteksi, sementara langkah antisipasi perlu dilakukan agar api tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
Rapat tersebut turut diikuti melalui konferensi video oleh Kepala BNPB, serta sejumlah pangdam, kapolda, dan gubernur dari wilayah yang mengalami karhutla. Dalam pertemuan itu hadir pula Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko, yang disebut sebagai calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Keterlibatan unsur pusat dan daerah diharapkan memastikan arahan Presiden diteruskan secara cepat, terukur, dan konsisten hingga tingkat lapangan.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
