Jakarta | Polisi tengah menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri di Jakarta Selatan. Perkara ini disebut melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi berinisial F. Dugaan peristiwa tersebut dikabarkan terjadi pada 2025 di wilayah Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hingga kini, penanganan perkara masih berada pada tahap penyelidikan, sehingga informasi mengenai kejadian maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dipandang sebagai kesimpulan hukum.
Laporan itu diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penerimaan laporan menjadi langkah awal bagi kepolisian untuk menelusuri keterangan yang disampaikan pelapor serta mengumpulkan informasi yang relevan. Proses tersebut diperlukan guna memastikan rangkaian peristiwa yang dilaporkan, termasuk waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang mungkin mengetahui dugaan kejadian. Polisi juga perlu menilai informasi secara cermat sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi, menyebut terdapat tujuh korban dan seorang pelapor dalam proses awal perkara. Keterangan itu menggambarkan jumlah pihak yang tercatat dalam laporan awal, bukan penetapan resmi mengenai korban atau pihak yang bertanggung jawab. Identitas dan kondisi para santri perlu dilindungi, terutama selama penyelidikan berlangsung. Pada tahap ini, informasi yang beredar tetap harus ditempatkan sebagai dugaan dan tidak digunakan untuk mendahului proses hukum.
Penyidik diharapkan mengumpulkan keterangan dari pihak terkait serta menelaah bukti yang tersedia untuk memperoleh gambaran yang utuh. Apabila diperlukan, proses dapat mencakup pemeriksaan saksi dan koordinasi dengan pihak yang berwenang memberikan pendampingan kepada anak. Setiap langkah perlu mempertimbangkan keselamatan, privasi, dan kepentingan para santri yang disebut dalam laporan. Perkembangan resmi dari kepolisian menjadi rujukan utama untuk mengetahui status penanganan perkara. Sampai penyelidikan menghasilkan temuan dan proses hukum menetapkan fakta, dugaan terhadap F maupun uraian kejadian belum dapat dinyatakan terbukti.
Keterangan awal kepolisian menyebut dugaan modus yang tengah didalami berkaitan dengan permintaan agar santri melakukan pemijatan. Informasi tersebut menjadi bagian dari penyelidikan atas laporan dugaan kekerasan seksual di sebuah lingkungan pendidikan agama di Jakarta Selatan. Pada tahap ini, polisi masih mengumpulkan keterangan dan bahan lain untuk menelusuri peristiwa yang dilaporkan, termasuk bagaimana permintaan pemijatan itu disampaikan serta dalam situasi seperti apa hal tersebut diduga terjadi. Rincian yang tersedia belum merupakan kesimpulan hukum mengenai pihak yang dilaporkan maupun perbuatan yang dituduhkan.
La Ode Joko, kuasa hukum pelapor dan korban, menyampaikan bahwa para santri diduga dipanggil satu per satu, bukan secara bersamaan. Menurut penuturannya, pemanggilan berlangsung bergantian pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Ia juga menyebut dugaan kejadian tersebut tidak hanya berlangsung sekali, melainkan berulang. Keterangan ini menggambarkan versi yang disampaikan pihak pelapor melalui kuasa hukumnya dan masih perlu diuji dalam proses penanganan perkara. Kepolisian, pada gilirannya, berwenang menelaah kesesuaian keterangan para pihak dengan bukti serta informasi lain yang diperoleh selama penyelidikan.
Joko mengatakan, jumlah pemanggilan yang dialami masing-masing santri disebut tidak sama. Ada korban yang, menurut keterangannya, dipanggil hingga lima kali, sementara ada pula yang disebut sampai tujuh kali. Angka tersebut merujuk pada penjelasan kuasa hukum, bukan hasil penetapan pengadilan atau kesimpulan resmi yang mengukuhkan terjadinya tindak pidana. Karena itu, informasi mengenai pola pemanggilan, alasan berupa pemijatan, dan dugaan pengulangan perlu dipahami sebagai bagian dari laporan yang sedang ditangani. Proses penyelidikan diharapkan memberi ruang bagi pemeriksaan keterangan secara cermat, dengan tetap menjaga identitas dan keselamatan para santri yang terkait. Hingga ada keputusan pengadilan, dugaan tersebut tidak patut dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti; asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi pihak yang dilaporkan.
Menurut La Ode, tekanan psikologis yang diduga dialami sejumlah santri berkaitan dengan biaya pendidikan mereka. Ia menyebut biaya tersebut ditanggung oleh F, sehingga para korban berada dalam posisi yang rentan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki peran dalam pembiayaan pendidikan mereka. Dalam keterangannya, La Ode mengatakan bantuan itu kemudian diduga diungkit ketika ada santri yang menolak permintaan F. Situasi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan beban batin dan membuat korban merasa sulit menyampaikan penolakan secara bebas.
La Ode juga menyampaikan bahwa seorang korban disebut pernah mengalami perlakuan fisik keras, termasuk diinjak pada bagian perut. Keterangan itu merupakan pernyataan La Ode mengenai dugaan pengalaman korban dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah diverifikasi secara independen. Ia tidak hanya menyoroti dugaan tindakan tersebut, tetapi juga menggambarkan kemungkinan adanya ketimpangan kuasa F dan para santri, yang menurut keterangannya dapat memperbesar tekanan yang dirasakan mereka. Rincian peristiwa dan kondisi korban tetap perlu ditelusuri melalui proses pemeriksaan.
Lebih lanjut, La Ode menyatakan bahwa F mengakui perbuatannya di hadapan sejumlah guru senior. Ia juga mengatakan F mendatangi orang tua korban dan meminta maaf secara langsung. Dalam penuturan La Ode, F mengaku khilaf. Pernyataan mengenai pengakuan dan permintaan maaf itu tetap bersumber dari keterangan La Ode; tidak berarti bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi secara terpisah oleh pihak lain atau menjadi hasil akhir penyelidikan. Karena itu, informasi tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari penjelasan kuasa hukum, sementara kepolisian masih mendalami dugaan kekerasan seksual dan keterangan para pihak yang terkait.
Budi mengatakan penyelidik tengah mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk mendalami dugaan kekerasan seksual tersebut. Langkah itu mencakup penghimpunan rekaman audio dan video yang dinilai relevan dengan perkara. Selain mengumpulkan rekaman, penyelidik juga meminta keterangan dari para korban guna memperoleh informasi mengenai peristiwa yang dilaporkan. Keterangan para korban dan materi elektronik tersebut akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan, sementara penanganan perkara tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut Budi, koordinasi penanganan perkara dilakukan bersama sejumlah lembaga yang memiliki mandat terkait perlindungan perempuan dan anak. Pihak yang disebut terlibat dalam koordinasi tersebut adalah Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya, UPT PPA Provinsi DKI Jakarta, serta Komisi Nasional Perlindungan Anak. Koordinasi lintas lembaga itu dilakukan dalam rangka mendukung penanganan kasus dan memperhatikan kebutuhan korban. Namun, keterangan mengenai pengumpulan bukti dan koordinasi tersebut tidak dengan sendirinya menentukan hasil penyelidikan. Polisi masih perlu menilai informasi yang tersedia dan mencocokkannya dengan keterangan para pihak.
Di sisi lain, La Ode menyampaikan bahwa F disebut sempat berpindah tempat tinggal. Menurut keterangannya, F mula-mula berada di sebuah apartemen, lalu kemudian tinggal di hotel. La Ode mendesak polisi agar segera mengambil tindakan yang diperlukan dan mencegah F bepergian ke luar negeri. Desakan tersebut disampaikan sebagai kekhawatiran La Ode, bukan sebagai keterangan bahwa F telah meninggalkan Indonesia atau berencana melakukannya. Informasi mengenai tempat tinggal F juga masih merupakan keterangan yang disampaikan La Ode dan perlu ditempatkan dalam konteks proses pemeriksaan.
La Ode mengaitkan kekhawatirannya dengan dugaan kedekatan F dengan Syeikh Al-Misry. Ia menyebut pemuka agama tersebut pernah menjadi sorotan dalam kasus serupa. Pernyataan itu merupakan alasan yang disampaikan La Ode untuk mendesak langkah cepat dari kepolisian, bukan bukti bahwa hubungan yang disebutkan telah terkonfirmasi ataupun bahwa keterkaitan tersebut membuktikan dugaan dalam perkara ini. Karena itu, penyelidik diharapkan memeriksa seluruh informasi secara cermat, menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban, serta memastikan setiap kesimpulan didasarkan pada bukti dan keterangan yang dapat diverifikasi.
Baca juga: Mengapa Rute MRT Jakarta Menuju Tangerang Selatan Belum Dibuka ke Publik | Pasokan Melimpah, Kantor Premium Jakarta Makin Sulit Dicari | Ancaman Jamur TR4 dari Indonesia terhadap Masa Depan Pisang Dunia
121 kunjungan
