JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Polda Metro Jaya menyatakan akan memfasilitasi dan mengawal masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum pada sejumlah lokasi aksi di Jakarta dan sekitarnya, Senin, 5 Oktober 2026. Pengawalan tersebut disiapkan sebagai bagian dari pelayanan kepolisian untuk menjaga agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto. Ia menegaskan bahwa kehadiran personel kepolisian dalam kegiatan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya berorientasi pada aspek ketertiban, tetapi juga pada pemberian ruang yang layak bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Polda Metro Jaya menyiapkan 3.983 personel untuk mendukung pengawalan di berbagai lokasi yang menjadi tempat penyampaian pendapat. Penempatan personel dilakukan untuk membantu kelancaran kegiatan, mengatur situasi di lapangan, serta menjaga keamanan masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi aksi. Kepolisian juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk menghormati hak pengguna jalan, mematuhi aturan, dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.
Langkah tersebut mencerminkan upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat ketika hak menyampaikan pendapat dijalankan. Pengawalan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan pelayanan dan komunikasi, sehingga pelaksanaan aksi dapat berlangsung secara kondusif. Polda Metro Jaya akan memantau situasi di sejumlah titik dan menyesuaikan pengamanan berdasarkan kondisi lapangan, tanpa mengurangi hak warga untuk menyampaikan aspirasi di muka umum.
Budi Hermanto mengimbau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di Jakarta agar melakukannya secara tertib dan damai. Penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sehingga setiap peserta aksi diharapkan mengikuti ketentuan yang berlaku serta menghormati ruang publik dan pengguna jalan lainnya. Imbauan tersebut ditujukan agar pesan yang disampaikan dapat berlangsung secara teratur, tanpa mengganggu hak warga lain dan tanpa menimbulkan keadaan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat.
Pengamanan yang dilakukan memiliki dua tujuan utama. Pertama, menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kedua, memastikan masyarakat lain tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman. Dengan demikian, pengamanan tidak hanya ditujukan kepada peserta aksi, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas yang tetap perlu bekerja, bepergian, menjalankan layanan, serta melaksanakan kegiatan sehari-hari.
Pengawalan penyampaian aspirasi di Jakarta dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan komunikatif, persuasif, dan humanis. Pendekatan tersebut menjadi prinsip dalam pelaksanaan tugas agar komunikasi petugas dan pihak yang menyampaikan aspirasi berlangsung secara tertib, saling menghormati, serta tetap berada dalam koridor yang berlaku. Setiap personel diarahkan untuk menjalankan perannya secara profesional dengan memperhatikan situasi secara objektif dan mengutamakan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Dalam pelaksanaan pengamanan, komunikasi ditempatkan sebagai bagian penting untuk menjaga koordinasi dan membangun pemahaman bersama. Sikap persuasif diterapkan melalui penyampaian informasi yang jelas, santun, dan proporsional. Sementara itu, pendekatan humanis menekankan perlakuan yang menghargai martabat setiap pihak. Prinsip tersebut menjadi pedoman agar tugas pengawalan berjalan secara terukur, tidak berlebihan, dan sesuai dengan tanggung jawab institusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Budi menyampaikan bahwa petugas diinstruksikan untuk bertindak secara profesional dan prosedural guna menjamin keselamatan semua pihak. Instruksi itu menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas harus mengikuti prosedur yang berlaku, sekaligus mempertahankan standar kerja yang bertanggung jawab. Profesionalitas mencakup kepatuhan terhadap ketentuan, ketelitian dalam menjalankan kewenangan, serta kemampuan menjaga komunikasi secara baik. Adapun penerapan prosedur dimaksudkan untuk memastikan seluruh tahapan pengawalan memiliki dasar kerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan prinsip komunikatif, persuasif, dan humanis tersebut, pengamanan diarahkan untuk mendukung penyampaian aspirasi secara tertib dengan tetap memperhatikan keselamatan seluruh pihak. Petugas menjalankan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menjaga sikap yang profesional sepanjang pelaksanaan pengawalan. Penekanan pada keselamatan, prosedur, serta komunikasi yang baik menjadi landasan dalam memastikan tugas kepolisian terlaksana secara bertanggung jawab.
Polda Metro Jaya menyiagakan 3.983 personel gabungan untuk mengawal penyampaian aspirasi di wilayah Jakarta. Dukungan tersebut melibatkan berbagai unsur yang bekerja sesuai tugas dan kewenangannya, sehingga pengamanan dapat dilaksanakan secara terkoordinasi. Dari jumlah itu, sebanyak 3.219 personel berasal dari Polri, 255 personel merupakan anggota TNI, 109 personel berasal dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan 400 personel lainnya merupakan pengamanan dalam.
Personel gabungan tersebut tidak hanya ditempatkan untuk mengawal kegiatan penyampaian pendapat di lokasi aksi. Mereka juga disiapkan untuk menjaga keamanan di sekitar titik kegiatan, mengamankan jalur yang dilalui massa, serta memantau pergerakan peserta selama kegiatan berlangsung. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, potensi kepadatan, dan kebutuhan pengamanan pada setiap area yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi.
Selain aspek keamanan, dukungan personel juga mencakup pengaturan arus lalu lintas. Petugas akan mengupayakan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan, termasuk mobilitas pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi penyampaian aspirasi. Rekayasa lalu lintas dapat diterapkan secara situasional berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan, seperti kepadatan kendaraan, jumlah massa, serta tingkat keterisian ruas jalan. Pengaturan tersebut dapat berupa pengalihan arus atau penyesuaian akses pada ruas tertentu apabila diperlukan. Langkah ini ditujukan untuk menyeimbangkan hak warga dalam menyampaikan pendapat dengan hak pengguna jalan lain untuk tetap bergerak dan menjalankan aktivitasnya.
