Jakarta | Polda Metro Jaya menyatakan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret Betrand Peto, atau disebut sebagai BP dalam keterangan kepolisian, telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap ini dimulai pada 27 Oktober 2026. Perubahan status tersebut menunjukkan bahwa perkara kini ditangani dalam proses penyidikan, yakni tahap ketika penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas peristiwa yang dilaporkan.
Peningkatan ke tahap penyidikan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan yang beredar telah terjadi atau bahwa pihak tertentu telah dinyatakan bersalah. Perkara ini masih berupa dugaan, sementara proses pembuktian sedang berjalan. Karena itu, informasi mengenai kasus perlu disampaikan secara cermat dengan membedakan keterangan resmi, laporan atau dugaan, dan fakta yang nantinya dapat ditetapkan melalui proses hukum.
Dalam tahap ini, penyidik dapat menelusuri keterangan para pihak, memeriksa saksi, serta mengumpulkan dan menilai bukti yang relevan sesuai ketentuan. Langkah-langkah tersebut bertujuan menyusun gambaran peristiwa secara lebih utuh dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Detail mengenai materi pemeriksaan maupun kesimpulan penyidik belum dapat dianggap final selama rangkaian penyidikan masih berlangsung.
Publik juga perlu memperhatikan perlindungan privasi dan asas praduga tak bersalah, terutama karena perkara menyangkut dugaan kekerasan seksual dan nama seseorang. Penyebaran klaim yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan dampak bagi pihak-pihak terkait serta mengganggu penanganan perkara. Informasi lanjutan sebaiknya merujuk pada keterangan resmi kepolisian dan perkembangan proses hukum, bukan spekulasi di ruang publik.
Dengan demikian, hal yang dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia ialah bahwa Polda Metro Jaya mulai menangani perkara ini pada tahap penyidikan sejak 27 Oktober 2026. Status tersebut menandai berlanjutnya pemeriksaan, bukan keputusan tentang kebenaran dugaan maupun penetapan kesalahan. Penilaian atas perkara akan bergantung pada bukti dan proses hukum yang berjalan, serta informasi resmi yang disampaikan oleh pihak berwenang pada tahap berikutnya.
Penyidik Polda Metro Jaya berencana meminta keterangan tambahan dari Betrand Peto dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pemeriksaan lanjutan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman laporan dugaan kekerasan seksual yang tengah ditangani kepolisian. Hingga keterangan disampaikan, penyidik belum mengumumkan waktu pasti pemeriksaan berikutnya. Karena itu, rencana tersebut perlu dipahami sebagai langkah penyidikan, bukan sebagai kesimpulan mengenai peristiwa maupun pihak-pihak yang terlibat. Status saksi menunjukkan bahwa keterangannya diperlukan untuk membantu penyidik menyusun rangkaian informasi dan menguji kesesuaiannya dengan keterangan lain. Penanganan perkara masih berlangsung, sementara pembuktian tetap menjadi tugas penyidik berdasarkan bahan yang dihimpun secara bertahap.
Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Onkoseno menyampaikan bahwa penyidik akan memeriksa lebih lanjut korban dan para saksi. Keterangan itu disampaikan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap korban dan saksi dimaksudkan untuk melengkapi pembuktian dalam perkara tersebut. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa proses pengumpulan keterangan belum selesai. Penyidik masih perlu memperoleh informasi yang relevan dari orang-orang yang dinilai mengetahui atau mengalami hal terkait laporan. Dalam perkara dugaan tindak pidana, keterangan setiap pihak dinilai bersama alat bukti lain, sehingga proses klarifikasi dapat membantu membangun gambaran peristiwa secara lebih utuh.
Pemeriksaan lanjutan dapat memberi kesempatan kepada penyidik untuk mengonfirmasi informasi yang telah diterima, memperjelas bagian yang masih perlu didalami, serta membandingkan keterangan antarpihak. Namun, rincian materi yang akan ditanyakan kepada Betrand Peto maupun saksi lainnya belum dijelaskan dalam keterangan tersebut. Kepolisian juga belum menyampaikan hasil akhir dari rangkaian pemeriksaan. Dengan demikian, perkembangan perkara sebaiknya merujuk pada informasi resmi yang disampaikan pihak berwenang, tanpa mendahului proses hukum atau menyimpulkan tanggung jawab seseorang. Publikasi perkembangan penyidikan perlu tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dan privasi pihak yang terlibat, terutama korban. Langkah berikutnya akan bergantung pada kebutuhan penyidik setelah keterangan dan bukti yang tersedia ditelaah lebih lanjut.
Penyidik Subdit 1 Direktorat Reserse PPA dan PPO telah meminta keterangan dari 11 orang saksi dalam penanganan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Betrand Peto. Informasi mengenai jumlah tersebut disampaikan oleh Onkoseno. Dengan demikian, keterangan yang tersedia menyebut sebelas orang telah dimintai keterangan, tanpa merinci isi keterangan masing-masing.
Menurut Onkoseno, daftar saksi itu mencakup pelapor berinisial ANW. Selain ANW, terdapat sejumlah orang lain dengan inisial DYP, MIP, NA, J, MGW, JNH, DG, NG, dan AMP. Daftar tersebut juga mencantumkan ABT alias BP. Seluruh inisial dan nama alias itu disebut sebagai bagian dari 11 orang yang telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Jumlah dan daftar saksi tersebut merujuk pada keterangan Onkoseno. Informasi yang disampaikan itu mengidentifikasi siapa saja yang termasuk dalam daftar berdasarkan inisial atau nama alias, tetapi tidak memuat uraian lebih lanjut mengenai hubungan mereka dengan perkara. Karena itu, penyebutan nama-nama tersebut di sini terbatas pada daftar yang disampaikan, tanpa menambahkan keterangan mengenai peran, status, atau hal lain yang tidak tersedia.
Angka 11 mencakup ANW, DYP, MIP, NA, J, MGW, JNH, DG, NG, AMP, serta ABT alias BP. Penyebutan ini menegaskan cakupan daftar sebagaimana disampaikan Onkoseno dan tidak mengubah informasi yang tersedia. Tidak ada rincian tambahan mengenai proses permintaan keterangan maupun substansi keterangan para saksi dalam informasi tersebut. Uraian ini hanya mencatat bahwa penyidik telah meminta keterangan dari sebelas orang, serta menyampaikan identitas mereka sebatas inisial atau alias yang disebutkan. Dengan batas informasi tersebut, daftar saksi dapat disampaikan secara jelas tanpa menarik kesimpulan di luar keterangan Onkoseno.
ANW, perempuan berusia 26 tahun, dilaporkan membuat laporan terhadap Betrand Peto pada Sabtu, 12 September 2026. Berdasarkan informasi yang disampaikan mengenai laporan tersebut, perkara itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Laporan itu disebut berawal dari peristiwa yang diduga terjadi di sebuah klub malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, pada dini hari. Hingga ada keterangan resmi dan proses pemeriksaan lebih lanjut, uraian tersebut tetap merupakan dugaan yang disampaikan pelapor, bukan fakta yang telah dipastikan melalui putusan hukum.
Dalam keterangannya, ANW mengaku mengalami dugaan pelecehan serta kekerasan fisik dalam kejadian tersebut. Ia juga disebut memiliki bukti visum yang menunjukkan adanya luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Keterangan mengenai visum itu menjadi bagian dari informasi yang menyertai laporan, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan siapa yang bertanggung jawab atau memastikan rangkaian peristiwa yang terjadi. Penilaian terhadap bukti dan keterangan para pihak merupakan bagian dari proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Rincian yang muncul dalam laporan perlu dipahami sebagai klaim yang masih harus diuji. Laporan polisi menandai adanya pengaduan yang memerlukan penanganan, bukan kesimpulan bahwa tindak pidana telah terbukti. Karena itu, penyebutan dugaan pelecehan dan kekerasan fisik harus tetap disertai penjelasan bahwa informasi tersebut berasal dari pengakuan ANW. Sikap berhati-hati juga penting dalam pemberitaan mengenai perkara yang sedang didalami, terutama untuk menghindari penyajian tuduhan sebagai fakta final. Keterangan tentang lokasi, waktu, dan bukti visum dapat memberi konteks awal atas laporan, namun belum menjelaskan keseluruhan hasil pemeriksaan. Perkembangan perkara dan penjelasan resmi dari pihak terkait diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap serta berimbang. Sampai proses hukum menghasilkan kepastian, status peristiwa dan dugaan keterlibatan pihak yang dilaporkan tetap perlu dinyatakan secara proporsional.
Baca juga: Kekerasan OPM Tewaskan Sopir Angkutan Masyarakat, TNI Perkuat Pengamanan Dan Kejar Pelaku
