Jakarta | Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut hampir 10 juta orang dalam lima tahun. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menyampaikan bahwa pada 2019 kelompok ini berjumlah lebih dari 57 juta orang, setara sekitar 21,5 persen dari total populasi. Pada 2024, jumlahnya tercatat 47,85 juta orang atau sekitar 17 persen. Perbandingan tersebut menunjukkan penurunan jumlah maupun proporsi kelas menengah di tengah perubahan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Selisih kedua angka itu mendekati 10 juta orang. Sementara itu, turunnya proporsi dari sekitar 21,5 persen menjadi 17 persen menandakan bahwa bagian kelas menengah dalam keseluruhan populasi juga mengecil. Data ini memberi gambaran tentang perubahan komposisi penduduk, bukan sekadar pergeseran angka statistik. Meski angka agregat dapat membantu membaca arah perkembangan, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan pengalaman setiap rumah tangga atau penyebab perubahan yang dialami kelompok ini.
Dradjad menilai penyusutan tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai melemahnya daya beli. Penjelasan yang lebih utuh, menurutnya, perlu memperhatikan perubahan struktur pekerjaan, sumber pendapatan, dan pola konsumsi masyarakat. Ketiga aspek itu dapat berubah bersamaan dan memengaruhi cara rumah tangga dikategorikan serta menjalani aktivitas ekonominya. Karena itu, pembacaan terhadap data kelas menengah perlu melihat lebih luas daripada kemampuan membeli barang dan jasa pada suatu waktu. Perubahan jenis pekerjaan, cara memperoleh penghasilan, serta prioritas belanja dapat memberi konteks penting bagi angka penurunan tersebut. Data 2019 dan 2024 menjadi titik perbandingan untuk menelaah perkembangan itu, sekaligus mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat memiliki banyak dimensi. Dengan demikian, angka hampir 10 juta orang yang berkurang merupakan inti peristiwa, tetapi bukan satu-satunya petunjuk untuk memahami perubahan kelas menengah Indonesia. Kerangka yang mempertimbangkan pekerjaan, pendapatan, dan konsumsi membantu menghindari kesimpulan terlalu sederhana tentang keadaan kelompok tersebut. Penilaian lebih lanjut perlu bertumpu pada rincian data dan konteks yang relevan, tanpa menyamakan seluruh pengalaman penduduk kelas menengah.Dradjad menilai perubahan kondisi kelas menengah tidak dapat dilepaskan dari transformasi ekonomi yang berlangsung cepat. Disrupsi teknologi dan perkembangan kecerdasan buatan mengubah cara perusahaan beroperasi, jenis keterampilan yang dibutuhkan, serta jumlah pekerja yang diperlukan pada sejumlah bidang. Pada saat yang sama, perubahan geopolitik turut memengaruhi rantai pasok, investasi, dan keputusan produksi. Kombinasi faktor tersebut dapat menggeser struktur lapangan kerja, sehingga pekerjaan yang dahulu menjadi tumpuan sebagian masyarakat tidak selalu tersedia dalam bentuk atau jumlah yang sama.
Tekanan terlihat pada beberapa sektor tradisional, termasuk tekstil dan alas kaki. Perubahan permintaan, persaingan, dan proses produksi dapat membatasi peluang kerja maupun kestabilan pendapatan pekerja di sektor-sektor tersebut. Sebaliknya, sejumlah sektor jasa—seperti telekomunikasi, transportasi, hotel, dan restoran—menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, pertumbuhan sektoral tidak serta-merta berarti seluruh pekerja terdampak dapat langsung memperoleh pekerjaan baru dengan tingkat upah dan kepastian yang setara. Kebutuhan keterampilan, lokasi pekerjaan, dan kondisi kerja dapat berbeda dari pengalaman mereka sebelumnya.
Karena itu, sebagian pekerja perlu beradaptasi dengan jenis pekerjaan dan pola pendapatan yang berubah. Mereka mungkin harus mempelajari keterampilan baru, berpindah sektor, atau menggabungkan beberapa sumber penghasilan. Dradjad juga mengingatkan bahwa peralihan menuju pekerjaan informal atau aktivitas ekonomi baru perlu dicermati. Pendapatan dari pekerjaan semacam itu bisa lebih beragam dan tidak selalu tercatat dengan cara yang sama seperti penghasilan formal. Akibatnya, sumber pendapatan masyarakat mungkin belum sepenuhnya tercermin dalam pengukuran statistik yang tersedia. Catatan ini penting ketika membaca perubahan jumlah penduduk kelas menengah: angka statistik memberi gambaran penting, tetapi dinamika pekerjaan dan pendapatan yang mendasarinya juga perlu dipahami agar kondisi ekonomi rumah tangga tidak disederhanakan hanya melalui satu indikator.
Data konsumsi yang dipaparkan Dradjad menunjukkan bahwa perubahan kondisi ekonomi dan pola belanja tidak serta-merta membuat masyarakat berhenti mengonsumsi. Sejumlah kebutuhan sehari-hari masih mencatat pertumbuhan, meskipun lajunya relatif terbatas. Konsumsi makanan dan minuman, alas kaki, serta tekstil, misalnya, masih tumbuh sekitar 3%–4%. Angka tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan pokok dan barang sandang tetap berlangsung. Namun, pertumbuhan yang moderat juga dapat mencerminkan kehati-hatian rumah tangga dalam mengatur anggaran, memilih produk, atau menentukan jumlah barang yang dibeli. Dengan demikian, perubahan pada konsumsi perlu dibaca sebagai penyesuaian, bukan semata-mata sebagai hilangnya aktivitas belanja.
Di sisi lain, beberapa kategori jasa dan mobilitas menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi. Telekomunikasi, transportasi, hotel, dan restoran tumbuh sekitar 6%–7% menurut data yang disampaikan Dradjad. Perbedaan laju antarkategori menandakan bahwa pola pengeluaran masyarakat tidak bergerak seragam. Rumah tangga dapat menahan pembelian barang tertentu, tetapi tetap mengeluarkan biaya untuk layanan komunikasi, perjalanan, menginap, atau makan di luar rumah. Perkembangan tersebut memberi konteks yang lebih utuh untuk memahami konsumsi: sebagian kebutuhan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, sementara kategori lain masih berkembang. Karena itu, angka agregat tidak selalu menangkap perubahan pilihan dan prioritas belanja secara rinci.
Perubahan perilaku belanja juga terlihat dari ukuran pembelian dan pilihan saluran. Masyarakat cenderung membeli dalam jumlah lebih kecil, sekaligus semakin banyak memanfaatkan kanal belanja daring. Seseorang mungkin tetap membeli kebutuhan yang sama, tetapi mengurangi kuantitas dalam satu transaksi, lebih sering berbelanja, atau memilih penjual melalui platform digital. Pergeseran ini dapat mengubah cara konsumsi tercatat dan dirasakan, tanpa berarti permintaan lenyap. Oleh sebab itu, pelemahan pada kelompok tertentu tidak otomatis menunjukkan bahwa daya beli telah hilang sepenuhnya. Penjelasan Dradjad menekankan bahwa daya beli tidak serta-merta hilang, melainkan mengalami pergeseran: masyarakat menata ulang prioritas, jumlah pembelian, dan tempat bertransaksi. Membaca kecenderungan tersebut penting agar perubahan konsumsi tidak disederhanakan sebagai penghentian belanja oleh rumah tangga.
Dukungan terhadap kelas menengah dan kelompok yang sedang menuju kelas menengah menjadi perhatian penting karena keduanya mencakup sekitar dua pertiga penduduk Indonesia. Kelompok ini juga menyumbang lebih dari 80% konsumsi rumah tangga. Karena itu, perubahan pendapatan, pekerjaan, maupun daya beli mereka dapat berpengaruh besar terhadap konsumsi domestik, yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Menjaga kemampuan mereka untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan berbelanja dinilai penting agar tekanan ekonomi tidak semakin membatasi permintaan di dalam negeri.
Dradjad menyebut sejumlah langkah yang diarahkan untuk mendukung kesempatan kerja dan keterampilan. Pada 2027, pemerintah menyiapkan program magang bagi 150 ribu peserta serta pelatihan vokasi bagi 300 ribu orang. Pemerintah juga menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta; kebijakan ini telah menjangkau sekitar 7,5 juta pekerja dan direncanakan diperluas ke seluruh sektor pada 2027. Selain itu, terdapat potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50%. Berbagai dukungan tersebut diharapkan membantu pekerja mempertahankan pendapatan sekaligus memperbesar akses terhadap peluang kerja.
Untuk mendukung daya beli dan akses terhadap hunian, tersedia insentif PPN ditanggung pemerintah bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar. Ada pula subsidi bunga KPR sebesar 6% untuk pembelian rumah pertama dengan harga maksimal Rp500 juta. Namun, menurut Dradjad, bantuan jangka pendek perlu disertai upaya yang memperkuat kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan secara berkelanjutan. Penguatan keterampilan dan penciptaan pekerjaan baru menjadi kunci agar pekerja dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar.
Baca juga: Pemerintah Cari Sumber Baru BBM Setelah Pasokan Minyak Nasional Berkurang
53 kunjungan
