Jakarta | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa data awal dari Badan Pengelola Investasi Danantara mencatat sekitar 40–50 juta warga negara Indonesia (WNI) belum memiliki rekening bank. Pada saat yang sama, sekitar 170 juta WNI disebut telah mempunyai rekening. Angka tersebut memberi gambaran awal mengenai jangkauan kepemilikan rekening di masyarakat, tetapi belum dapat langsung digunakan untuk menetapkan siapa yang berhak menerima program pembukaan rekening gratis.
Tito menegaskan perlunya verifikasi sebelum pemerintah menentukan calon penerima. Data Danantara akan diperiksa dan dicocokkan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diperlukan agar jumlah warga yang belum tercatat dalam sistem perbankan dapat diketahui lebih akurat, sekaligus mengurangi risiko data ganda atau ketidaksesuaian identitas. Karena itu, taksiran awal puluhan juta orang tidak otomatis berarti seluruhnya akan ditetapkan sebagai penerima program satu orang satu rekening.
Menurut Tito, penyisiran dirancang untuk mengidentifikasi penduduk berusia 17 tahun ke atas yang belum tercatat memiliki rekening dalam sistem perbankan. Pemerintah akan memetakan data secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, hingga desa. Rincian wilayah tersebut diharapkan membantu pemerintah melihat sebaran kebutuhan secara lebih jelas dan menindaklanjuti pemeriksaan berdasarkan data administrasi kependudukan yang tersedia.
Kepada awak media, sebagaimana dikutip pada Jumat, 23 Oktober 2026, Tito menjelaskan bahwa informasi Danantara masih perlu dicocokkan dengan basis data Dukcapil sebelum menjadi pijakan penentuan sasaran. Dengan demikian, proses verifikasi bukan sekadar mengulang penghitungan, melainkan memastikan calon penerima memenuhi kriteria dan tercatat sebagai penduduk yang dapat diidentifikasi. Hasil pencocokan akan menjadi dasar yang lebih kuat bagi pemerintah untuk menyusun daftar warga yang belum memiliki rekening serta merancang pelaksanaan program secara terarah. Pemerintah juga dapat menggunakan pemetaan tersebut untuk menilai kebutuhan pembukaan rekening di tiap wilayah, tanpa menganggap angka agregat sebagai keputusan final. Pendekatan ini menjaga agar penetapan sasaran bertumpu pada data yang teruji dan sesuai kondisi kependudukan.Kriteria awal calon penerima program pembukaan rekening gratis mencakup tiga unsur: berusia 17 tahun ke atas, termasuk dalam kelompok desil satu hingga empat, serta belum memiliki rekening. Kriteria tersebut digunakan untuk menyisir data masyarakat yang berpotensi menjadi sasaran program. Dengan demikian, pendataan tidak semata-mata didasarkan pada usia atau kondisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan apakah seseorang telah mempunyai rekening. Pemeriksaan terhadap unsur-unsur tersebut membantu menyusun daftar calon yang relevan sebelum proses penetapan lebih lanjut dilakukan.
Setelah data disisir berdasarkan kriteria itu, Tito menyampaikan bahwa data calon penerima akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari alur verifikasi dan tindak lanjut antarlembaga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menindaklanjuti data yang diterima, kemudian menentukan pihak yang berhak memperoleh fasilitas pembukaan rekening gratis. Karena keputusan kelayakan berada pada tahap lanjutan tersebut, masyarakat yang namanya tercatat dalam pendataan tidak serta-merta dapat dianggap pasti menerima bantuan. Data awal berfungsi sebagai bahan pemeriksaan, bukan pengumuman final penerima.
Skema bantuan yang disebut Tito mencakup pemberian bantuan keuangan sebesar Rp50.000 kepada penerima yang telah ditetapkan. Dana itu digunakan sebagai setoran awal ketika rekening dibuka untuk mereka. Artinya, pembukaan rekening dan setoran awal merupakan fasilitas yang diberikan melalui program kepada orang-orang yang dinyatakan memenuhi syarat setelah proses penentuan. Besaran tersebut perlu dipahami sebagai nominal bantuan keuangan untuk setoran awal, bukan sebagai saldo tambahan yang otomatis diterima semua orang yang masuk dalam daftar penyisiran. Pelaksanaan skema tetap mengikuti hasil tindak lanjut kementerian terkait serta penetapan penerima yang berhak. Warga dapat mencermati informasi resmi mengenai verifikasi dan hasil penetapan, terutama sebelum menganggap dirinya telah lolos atau menyerahkan data tambahan. Pendekatan ini membedakan kriteria umum, calon penerima yang terdata, dan penerima yang akhirnya ditetapkan. Dengan demikian, tujuan pendataan adalah mendukung proses seleksi yang tertib, sementara keputusan mengenai hak menerima pembukaan rekening gratis tetap menunggu pemeriksaan berikutnya.Pemeriksaan silang terhadap calon penerima program pembukaan rekening gratis menemukan bahwa terdapat 25 juta warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, dari kelompok desil satu hingga empat, yang belum memiliki rekening. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada awak media pada Kamis, 22 Oktober 2026. Jumlah yang terverifikasi ini lebih rendah daripada sasaran awal program, yaitu 74 juta orang. Perbedaan perkiraan awal dan hasil pencocokan data menjadi dasar penyesuaian jumlah calon penerima yang akan diprioritaskan. Dengan demikian, cakupan program kini merujuk pada temuan pemeriksaan, bukan pada sasaran awal yang lebih besar. Pemerintah menggunakan proses tersebut untuk memastikan rencana bantuan menjangkau warga yang memenuhi kriteria dan belum mempunyai rekening.
Penurunan jumlah sasaran turut mengubah kebutuhan pembiayaan program pada 2026. Alokasi anggaran yang disiapkan turun 66,32 persen, dari kebutuhan awal sebesar Rp3,8 triliun menjadi Rp1,28 triliun. Angka yang lebih rendah itu mengikuti hasil verifikasi, yang menunjukkan jumlah warga tanpa rekening dalam kelompok sasaran lebih sedikit daripada perkiraan sebelumnya. Dana tersebut dirancang untuk membiayai setoran awal sebesar Rp50.000 bagi setiap warga yang memenuhi kriteria. Setoran awal dimaksudkan sebagai dukungan ketika penerima membuka rekening, sesuai skema program yang disiapkan pemerintah. Perubahan alokasi ini mencerminkan penyesuaian terhadap jumlah calon penerima yang telah diperiksa, sekaligus menetapkan kebutuhan anggaran berdasarkan data yang tersedia. Anggaran Rp1,28 triliun bukan lagi dihitung berdasarkan sasaran awal 74 juta orang, melainkan menyesuaikan temuan 25 juta warga yang belum memiliki rekening.
Airlangga juga menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan data penerima. Penggunaan DTSEN akan menjadi bagian penting dalam menetapkan warga yang dapat memperoleh setoran awal, dengan memperhatikan kelompok desil satu hingga empat serta syarat usia dan kepemilikan rekening. Acuan tunggal tersebut menghubungkan hasil pemeriksaan silang dengan proses penentuan penerima, sehingga pelaksanaan program dapat bertumpu pada data sosial dan ekonomi nasional. Temuan 25 juta orang, pengurangan sasaran dari 74 juta, dan penyesuaian anggaran menjadi informasi yang saling berkaitan dalam perencanaan program 2026. Pemerintah menyiapkan dana untuk setoran awal bagi warga yang memenuhi kriteria, sementara DTSEN menjadi rujukan identifikasi penerima. Rincian ini menjelaskan dasar perubahan cakupan dan pembiayaan program pembukaan rekening gratis.
Pemerintah berencana menyosialisasikan pentingnya masyarakat menggunakan jasa perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan rekening. Sosialisasi tersebut menempatkan layanan perbankan sebagai sarana yang dapat mendukung kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. Dengan semakin banyak masyarakat menggunakan rekening, aktivitas keuangan diharapkan dapat tercatat dengan lebih baik. Langkah ini juga berkaitan dengan program pembukaan rekening gratis yang calon penerimanya sedang diverifikasi pemerintah. Namun, informasi yang disampaikan mengenai sosialisasi ini berfokus pada tujuan penggunaan jasa perbankan, tanpa merinci jadwal maupun tata cara pelaksanaannya.
Menurut Tito, perluasan penggunaan rekening diharapkan membuat transaksi keuangan masyarakat lebih mudah dilacak. Catatan transaksi melalui rekening dapat membantu memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pergerakan uang, dibandingkan aktivitas yang tidak tercatat dalam sistem perbankan. Harapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemudahan individu dalam bertransaksi, tetapi juga dengan kebutuhan pemerintah untuk memahami kondisi keuangan secara lebih luas.
Baca juga: Melestraikan Kebudayaan Daerah, Dandim 0906/Kkr Hadiri Pembukaan Erau | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
