Jakarta | Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya terbuka untuk berdialog dengan fraksi-fraksi lain di parlemen guna membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Hasto di kawasan Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10/2026). Sikap tersebut menempatkan komunikasi antarkelompok di parlemen sebagai salah satu ruang untuk membicarakan implikasi putusan tersebut.
Keterbukaan berdialog, sebagaimana disampaikan Hasto, memberi kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk bertukar pandangan mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik. Pembahasan dapat digunakan untuk memahami isi putusan MK, lingkup persoalan yang dicakup, serta langkah yang dinilai relevan setelah putusan itu dibacakan. Dengan demikian, tindak lanjut tidak semata-mata menjadi perdebatan satu pihak, melainkan dapat dibicarakan melalui saluran politik yang tersedia di parlemen.
Hasto tidak menutup kemungkinan pembicaraan dengan fraksi lain, tetapi pernyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti sudah ada kesepakatan mengenai bentuk tindak lanjut tertentu. Dialog menjadi proses untuk menyampaikan argumentasi dan mendengarkan pandangan berbeda. Dalam isu yang menyangkut putusan lembaga peradilan dan persyaratan pencalonan, ketepatan memahami dasar hukum serta batas kewenangan masing-masing lembaga tetap menjadi bagian penting dari pembahasan.
Pernyataan PDIP ini juga menunjukkan bahwa partai tersebut bersedia membuka komunikasi politik terkait isu yang menyangkut persyaratan pencalonan Gibran. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada apakah fraksi-fraksi lain merespons ajakan pembahasan itu dan bagaimana percakapan tersebut berlangsung. Untuk saat ini, hal yang disampaikan Hasto adalah kesiapan berdialog, bukan keputusan akhir mengenai langkah parlemen. Publik dapat mencermati proses pembahasan dan keterangan resmi dari pihak terkait agar memperoleh gambaran yang utuh tentang perkara tersebut.
Dalam menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan penilaian bahwa perkara tersebut mengingatkan publik pada dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Pandangan itu disampaikan sebagai bagian dari kritiknya terhadap proses dan dampak putusan yang mengubah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Hasto menyoroti bahwa pembahasan mengenai putusan tersebut tidak semestinya berhenti pada aspek teknis pencalonan, tetapi juga perlu mempertimbangkan persoalan tata kelola kekuasaan serta kepatuhan terhadap aturan.
Menurut Hasto, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Ia menilai terdapat pula unsur yang dapat berkaitan dengan pelanggaran pidana, khususnya jika penggunaan kekuasaan dalam proses tersebut terbukti melampaui kewenangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pernyataan itu merupakan penilaian Hasto atas situasi yang ia soroti, bukan penetapan bahwa tindak pidana telah terjadi. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran pidana tetap berada pada proses dan lembaga yang berwenang, dengan mempertimbangkan bukti serta aturan yang berlaku.
Penekanan Hasto terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan juga menunjukkan bahwa ia memandang persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada perdebatan politik mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut menyentuh kepercayaan publik terhadap lembaga negara, konsistensi penerapan hukum, dan pentingnya memastikan kekuasaan dijalankan sesuai batas kewenangan. Namun, penyampaian kritik politik perlu dibedakan dari kesimpulan hukum yang telah diputus secara resmi. Dengan demikian, pandangan Hasto sebaiknya dipahami sebagai sikap dan evaluasinya terhadap Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, sementara status dugaan pelanggaran etik maupun pidana harus merujuk pada hasil pemeriksaan atau putusan otoritatif, bukan semata-mata pada pernyataan seorang tokoh politik.
Dalam menyoroti persyaratan pencalonan Gibran, Hasto mengungkit keterangan yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Hasto, dokumen ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran disebut tidak tersedia sebagai bukti dalam persidangan tersebut. Ia mengangkat hal itu sebagai bagian dari pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan, bukan sebagai kesimpulan baru di luar keterangan yang dibahas. Pernyataan tersebut menempatkan dokumen pendidikan sebagai salah satu pokok yang perlu dijelaskan dalam pembicaraan mengenai proses pencalonan. Hasto juga menegaskan bahwa persoalan ini dapat dibahas melalui dialog, sejalan dengan sikap PDIP yang menyatakan siap berdialog mengenai putusan MK dan persyaratan pencalonan.
Selain dokumen pendidikan, Hasto mempersoalkan aturan teknis Komisi Pemilihan Umum yang berlaku pada tahapan pendaftaran pemilihan presiden. Ia menyoroti sebuah pasal yang, menurut penilaiannya, muncul secara khusus dalam konteks pencalonan Gibran. Sorotan itu berkaitan dengan bagaimana ketentuan teknis disusun dan digunakan ketika proses pendaftaran berlangsung. Hasto mempertanyakan dasar serta penerapan aturan tersebut, terutama karena ia melihat adanya kaitan langsung pasal itu dan persyaratan yang menjadi perdebatan. Pokok keberatannya, sebagaimana disampaikan, adalah perlunya penjelasan mengenai proses penetapan aturan dan kesesuaiannya dengan tahapan pencalonan. Ia tidak hanya membicarakan bunyi aturan, tetapi juga waktu kemunculannya dan konteks penerapannya dalam proses tersebut.
Hasto turut mengkritik apa yang ia pandang sebagai intervensi kekuasaan dalam persoalan batas usia pencalonan. Dalam pandangannya, isu usia tidak seharusnya dipisahkan dari pertanyaan mengenai pengaruh kekuasaan terhadap perubahan atau penerapan ketentuan. Ia juga menyampaikan dugaan kejanggalan terkait pemenuhan syarat minimum ijazah, dengan merujuk pada keterangan mengenai dokumen yang disebut tidak tersedia sebagai bukti. Kritik tersebut disampaikan sebagai pertanyaan terhadap proses dan kelengkapan persyaratan, bukan sebagai rincian tambahan mengenai dokumen atau prosedur yang tidak disebutkan. Dengan demikian, sorotan Hasto mencakup dua hal yang saling berkaitan dalam perdebatan pencalonan: aturan usia dan bukti pemenuhan persyaratan pendidikan. Ia menyatakan siap membahas persoalan tersebut melalui dialog.
Hasto menilai polemik mengenai batas usia dan persyaratan minimum ijazah bagi calon pejabat tidak semata-mata berkaitan dengan penafsiran aturan. Persoalan itu, menurutnya, juga menyentuh etika dan moral dalam penyelenggaraan negara, termasuk bagaimana pejabat serta lembaga publik memberi teladan kepada masyarakat. Ketika persyaratan pencalonan menjadi bahan perdebatan luas, publik tidak hanya memeriksa apakah ketentuan hukum telah dipenuhi, tetapi juga menilai kewajaran proses dan nilai-nilai yang mendasarinya. Karena itu, Hasto memandang keterbukaan dalam menjelaskan dasar keputusan sebagai hal penting. Kejelasan diperlukan agar masyarakat dapat memahami hubungan aturan formal, tanggung jawab moral, dan standar kepantasan yang diharapkan dari para pemimpin. Dalam pandangannya, kepercayaan publik turut dibentuk oleh cara persoalan seperti ini ditangani, bukan hanya oleh hasil akhirnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perdebatan yang berkepanjangan berisiko memicu delegitimasi terhadap proses politik dan institusi yang terlibat. Jika pertanyaan masyarakat tidak dijawab secara meyakinkan, polemik mengenai syarat pencalonan dapat berkembang menjadi keraguan yang lebih luas terhadap legitimasi kepemimpinan. Hasto mengkhawatirkan dampak tersebut dapat menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beban itu, menurut penilaiannya, bukan hanya berupa kritik politik, melainkan juga tantangan untuk menjaga kepercayaan publik sejak awal masa pemerintahan. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan secara hati-hati, terbuka, dan berlandaskan hukum dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak terus memperlebar jarak pemerintah dan masyarakat. Penjelasan yang jernih juga dapat membantu membedakan perdebatan mengenai norma hukum dari penilaian tentang etika dan keteladanan.
Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Hasto menyebut PDIP mendengarkan masukan dari para guru besar serta berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat. Masukan akademisi dipandang sebagai bahan pertimbangan untuk membaca persoalan secara lebih utuh, sementara suara publik menunjukkan perhatian dan harapan warga terhadap proses pencalonan. Ia juga menempatkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pedoman bagi partai dalam menindaklanjuti persoalan.
Baca juga: Tanpa Putusan Pengadilan? Warga Gubeng Buka Posko Keprihatinan dan Bongkar Polemik Lahan
