Jakarta | Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketentuan tersebut tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa itu ditetapkan pada Jumat, 6 November 2026, dan menjadi dasar bagi penetapan hukum penggunaan produk yang dikenal luas sebagai vape tersebut.
Penetapan ini secara langsung menempatkan rokok elektrik dalam pembahasan hukum keagamaan yang disampaikan melalui fatwa MUI. Istilah rokok elektrik atau REL dan vape merujuk pada pokok bahasan yang disebut dalam judul fatwa, yakni hukum penggunaan perangkat tersebut. Dengan demikian, keputusan yang diumumkan MUI bukan sekadar pernyataan umum mengenai produk, melainkan ketetapan yang dicantumkan dalam dokumen bernomor dan bertahun.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 secara khusus membahas hukum penggunaan rokok elektrik. MUI menyatakan bahwa penggunaan vape berstatus haram, sehingga ketentuan itu menjadi inti dari keputusan yang ditetapkan pada 6 November 2026. Keterangan mengenai status tersebut penting disampaikan dengan merujuk langsung pada isi pokok fatwa, tanpa mencampurkannya dengan klaim lain yang tidak tercantum dalam informasi mengenai penetapan ini.
Peristiwa ini menandai adanya ketetapan resmi MUI mengenai vape pada 2026. Bagi masyarakat yang ingin memahami keputusan tersebut, rujukan utamanya adalah Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Nomor, tahun, judul, dan tanggal penetapan membantu membedakan dokumen ini dari ketentuan lain serta memperjelas bahwa status haram yang disampaikan merujuk pada penggunaan rokok elektrik sebagaimana dibahas dalam fatwa tersebut.
Komisi Fatwa MUI menyebut tiga pertimbangan dalam penilaian terhadap penggunaan vape. Pertama, vape dinilai membahayakan kesehatan. Pertimbangan ini menempatkan risiko kesehatan sebagai salah satu dasar keputusan, tanpa perlu menambahkan rincian akibat medis yang tidak tercantum dalam keterangan fatwa. Penilaian tersebut berkaitan dengan penggunaan produk vape itu sendiri, sehingga menjadi bagian penting dari alasan yang disampaikan komisi.
Kedua, penggunaan vape disebut dapat merusak lingkungan. Dasar ini menunjukkan bahwa pertimbangan fatwa tidak hanya mencakup dampak terhadap pengguna, tetapi juga memperhitungkan aspek lingkungan. Keterangan yang tersedia tidak merinci bentuk kerusakan atau kondisi tertentu, sehingga uraian ini tidak memperluasnya dengan dugaan mengenai bahan, limbah, atau dampak spesifik lainnya.
Ketiga, vape dinilai berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Rumusan ini menyatakan adanya potensi penyalahgunaan, bukan menyebut bahwa setiap perangkat vape selalu digunakan untuk tujuan tersebut. Karena itu, alasan pencegahan perlu dipahami sesuai batas keterangan yang diberikan: perhatian diarahkan pada kemungkinan vape dimanfaatkan dalam peredaran atau konsumsi zat-zat tersebut.
Pertimbangan untuk mencegah kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan itu disebut menggunakan prinsip sadd al-dzariah, yakni pendekatan pencegahan terhadap jalan atau sarana yang dapat mengarah pada hal yang dilarang. Dalam konteks ini, prinsip tersebut menjelaskan alasan pencegahan yang mendasari penilaian Komisi Fatwa MUI, bersama pertimbangan kesehatan dan lingkungan. Prinsip itu tidak mengubah keterangan mengenai tiga dasar yang disebutkan, dan tidak menjadi alasan untuk menambahkan dampak lain yang tidak tercantum.
Ketiga dasar tersebut perlu disampaikan secara terukur agar pembaca dapat membedakan alasan yang disebut komisi dari penjelasan tambahan. Keterangan yang tersedia tidak memuat petikan lengkap bunyi fatwa untuk dikutip secara verbatim. Oleh sebab itu, uraian ini menyajikan pokok pertimbangannya secara tidak langsung, tanpa mengarang atau mengatribusikan kalimat tertentu sebagai kutipan resmi. Intinya, penilaian yang dilaporkan bertumpu pada bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan sebagai sarana zat terlarang, dengan pencegahan dijelaskan melalui sadd al-dzariah.
Sebelum fatwa mengenai vape diterbitkan, Kapolri Suyudi Ario Seto meminta dukungan ulama dan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji kemungkinan larangan penggunaan vape secara menyeluruh di Indonesia. Permintaan tersebut disampaikan sebagai ajakan agar persoalan ini dibahas dari sudut pandang keagamaan sekaligus mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan. Dengan demikian, gagasan yang disampaikan Kapolri merupakan permintaan untuk melakukan kajian, bukan keputusan yang langsung menetapkan hukum penggunaan vape. Penentuan sikap keagamaan tetap berada dalam proses dan kewenangan lembaga ulama yang membahasnya.
Salah satu alasan yang dikemukakan Suyudi adalah kekhawatiran bahwa vape dapat dimanfaatkan sebagai jalur baru peredaran narkotika. Ia menyoroti kemungkinan zat terlarang dimasukkan ke dalam cairan vape, sehingga perangkat tersebut berpotensi digunakan untuk menyamarkan atau mengedarkan narkotika dalam bentuk cair. Kekhawatiran ini membuat vape dipandang bukan hanya sebagai isu kebiasaan konsumsi, tetapi juga sebagai persoalan yang bersinggungan dengan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pernyataan itu menjelaskan latar belakang usulan kajian, tanpa berarti bahwa setiap produk atau pengguna vape terbukti terkait dengan narkotika.
Permintaan Kapolri tersebut menjadi salah satu masukan yang muncul sebelum MUI menetapkan fatwa, tetapi tidak tepat dipahami sebagai satu-satunya penyebab keputusan itu. Pembahasan mengenai hukum vape dapat mencakup berbagai pertimbangan, termasuk pandangan keagamaan dan perhatian terhadap dampak kesehatan serta risiko penyalahgunaan. Karena itu, penting membedakan dorongan aparat untuk mengkaji kemungkinan larangan dari proses penilaian yang dilakukan oleh MUI. Penyampaian alasan tentang cairan narkotika juga merupakan peringatan atas potensi risiko, bukan kesimpulan bahwa seluruh cairan vape mengandung zat terlarang. Pembedaan ini membantu pembaca memahami kronologi dan konteks secara proporsional.
Suyudi menjelaskan bahwa modus peredaran narkotika dapat berubah mengikuti perkembangan cara penyamaran. Jika sebelumnya narkotika kerap ditemukan dalam bentuk padat, kini zat terlarang juga dapat diolah menjadi bentuk cair. Perubahan wujud ini penting diperhatikan karena dapat membuat penyalahgunaan lebih sulit dikenali melalui pemeriksaan kasatmata semata. Dalam keterangannya, ia menyoroti rokok elektrik sebagai salah satu media yang berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan zat tersebut. Bentuk perangkat yang lazim dipakai konsumen vape serta cairan isi ulang dapat memberi kesan bahwa produk itu merupakan barang biasa. Karena itu, perubahan dari padat ke cair bukan sekadar perbedaan tampilan, melainkan juga tantangan baru dalam mengenali peredaran ilegal.
Menurut penjelasan Suyudi, cairan yang digunakan dalam vape dapat menjadi sarana untuk membawa atau menyamarkan narkotika. Kemasan dan bentuknya tidak selalu tampak berbeda dari produk rokok elektrik yang beredar secara umum. Cairan tersebut juga dapat memiliki beragam aroma, termasuk aroma buah-buahan, sehingga karakteristiknya terasa akrab bagi pengguna. Wewangian yang lazim dijumpai pada produk vape biasa dapat mengurangi kecurigaan apabila seseorang hanya mengandalkan bau untuk menilai isi cairan. Dengan demikian, tampilan, kemasan, maupun aroma tidak cukup dijadikan patokan tunggal untuk memastikan suatu produk aman. Penjelasan ini menekankan bahwa penyamaran dapat memanfaatkan kebiasaan konsumen yang telah mengenal vape dengan beragam pilihan rasa dan aroma.
Kemiripan dengan produk vape biasa membuat narkotika dalam bentuk cair sulit dibedakan tanpa pemeriksaan yang tepat, sesuai keterangan yang disampaikan Suyudi. Produk yang terlihat seperti cairan vape dan menawarkan aroma buah dapat menyamarkan kandungan sebenarnya, sehingga pengamatan sekilas berisiko tidak mengungkap penyalahgunaan. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa rupa dan wangi yang familier bukan jaminan bahwa suatu cairan bebas dari zat terlarang. Keterangan tersebut juga menunjukkan pentingnya kewaspadaan terhadap perubahan modus peredaran narkotika, terutama ketika zat yang dahulu dikenal dalam bentuk padat muncul dalam bentuk cair dan dikemas menyerupai produk sehari-hari. Pengenalan terhadap risiko ini membantu masyarakat tidak menyamakan semua cairan vape, serta mendorong perhatian pada sumber dan kejelasan produk yang digunakan.
Baca juga: Paparan Asap Karhutla Berlangsung Lebih dari Dua Bulan, Warga Landasan Ulin Mengeluhkan Gangguan Kesehatan | Polisi Tetapkan Empat Tersangka dalam Kasus Berdarah di Ambokembang | Sorotan atas Dugaan Gangguan Kesehatan 17 Siswa Setelah Konsumsi MBG di Medan
107 kunjungan
