Jakarta | Ekonomi Indonesia masih mencatat pertumbuhan di atas 5 persen, tetapi angka tersebut belum menghapus keluhan bahwa kehidupan sehari-hari semakin berat. Kenaikan harga kebutuhan, biaya pendidikan, transportasi, dan pengeluaran rumah tangga lainnya dapat terasa langsung, sementara manfaat pertumbuhan tidak selalu hadir dengan kecepatan atau besaran yang sama bagi setiap warga. Karena itu, pertumbuhan ekonomi yang terlihat kuat pada tingkat nasional perlu dibaca bersama pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ekonom senior sekaligus pendiri Creco Research Institute, Raden Pardede, menilai capaian makroekonomi belum otomatis menggambarkan kondisi yang dirasakan seluruh kelompok masyarakat. Produk domestik bruto mengukur aktivitas ekonomi secara agregat, tetapi tidak menunjukkan secara lengkap bagaimana pendapatan, kesempatan kerja, dan kenaikan biaya hidup tersebar. Sebagian sektor atau kelompok dapat memperoleh manfaat lebih besar dari ekspansi ekonomi, sedangkan kelompok lain menghadapi upah yang terbatas, pekerjaan yang tidak pasti, atau pengeluaran yang meningkat lebih cepat daripada pendapatan.
Perbedaan angka nasional dan kondisi rumah tangga itu juga menjelaskan mengapa pertumbuhan yang relatif stabil dapat berjalan bersamaan dengan rasa tertekan. Ketika harga barang dan jasa naik, warga berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang yang lebih sempit untuk menyesuaikan pengeluaran. Mereka dapat mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan tertentu, atau menggunakan tabungan. Tekanan semacam ini tidak serta-merta terlihat dalam indikator pertumbuhan, tetapi berpengaruh pada kesejahteraan dan persepsi masyarakat terhadap keadaan ekonomi.
Perkiraan lembaga internasional memberi gambaran bahwa prospek Indonesia tetap berada di sekitar level 5 persen. Asian Development Bank (ADB), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia sama-sama memproyeksikan pertumbuhan pada kisaran tersebut, sebagaimana dipaparkan dalam sumber. Proyeksi itu menunjukkan adanya harapan atas ketahanan ekonomi, namun bukan jaminan bahwa seluruh warga akan merasakan perbaikan secara merata. Penilaian terhadap kondisi ekonomi, dengan demikian, perlu mempertimbangkan bukan hanya besarnya pertumbuhan, melainkan juga kualitas pekerjaan, daya beli, distribusi pendapatan, serta kemampuan rumah tangga menghadapi kenaikan harga. Dengan ukuran yang lebih luas, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat melihat apakah pertumbuhan turut memperbaiki kehidupan masyarakat di berbagai lapisan.Raden menyebut adanya kelompok masyarakat yang berada di kelas bawah dan kelas menengah. Mereka memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dibandingkan warga kelas bawah, tetapi belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana kelompok yang telah mencapai tingkat kelas menengah. Posisi ini membuat kondisi mereka kerap luput dari gambaran sederhana tentang kesejahteraan: tidak lagi tergolong paling miskin, namun juga belum mempunyai ruang ekonomi yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikan Raden, jumlah warga dalam kelompok menuju kelas menengah ini mencapai 143 juta orang. Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa pengalaman tekanan hidup tidak hanya dialami oleh masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Banyak rumah tangga dengan penghasilan terbatas juga masih menghadapi kesulitan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan secara stabil.
Kelompok tersebut tidak menerima bantuan sosial karena tidak masuk kategori masyarakat kelas bawah yang menjadi sasaran program. Namun, ketiadaan bantuan tidak serta-merta berarti mereka telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Penghasilan yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan pokok, tetapi belum tentu cukup untuk menghadapi biaya kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Ketika harga barang dan jasa meningkat, ruang untuk menabung atau mengantisipasi kejadian tak terduga pun dapat semakin sempit. Karena itu, status yang berada di atas kelas bawah belum tentu mencerminkan ketahanan ekonomi. Rumah tangga dalam posisi ini tetap berisiko mengalami penurunan kesejahteraan apabila kehilangan pekerjaan, menghadapi sakit, atau mengalami kenaikan pengeluaran yang tajam. Mereka mungkin tampak lebih mampu dalam ukuran tertentu, tetapi kerentanan sehari-hari tetap membatasi pilihan dan rasa aman finansial.
Raden membedakan kelompok ini dari kelas menengah yang dinilai telah memiliki kecukupan untuk menopang kehidupan keluarga. Dalam batas pendapatan yang disebutkan, kelas menengah memiliki penghasilan keluarga sekitar Rp11 juta hingga Rp30 juta per bulan. Angka tersebut menjadi pembanding untuk memahami jarak ekonomi mereka yang sekadar berada di atas kelompok bawah dan mereka yang relatif mampu memenuhi kebutuhan dengan lebih layak. Dengan demikian, 143 juta warga menuju kelas menengah bukan berarti seluruhnya miskin, tetapi juga tidak tepat menganggap mereka telah mapan. Pemetaan kelompok ini penting dalam membaca kondisi ekonomi secara lebih utuh, terutama ketika pertumbuhan nasional melampaui lima persen. Pertumbuhan agregat dapat berjalan bersamaan dengan kesulitan rumah tangga, sehingga ukuran kesejahteraan perlu memperhatikan kecukupan pendapatan, kestabilan pengeluaran, dan kemampuan menghadapi guncangan. Tanpa melihat posisi tersebut, tekanan hidup yang dialami banyak warga berisiko tidak tercermin secara memadai dalam pembahasan tentang kemajuan ekonomi.Raden menilai angka pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen belum otomatis menunjukkan bahwa manfaat pembangunan telah dirasakan merata. Salah satu alasannya, pertumbuhan tersebut belum cukup kuat menghasilkan pekerjaan formal dalam jumlah memadai. Pekerjaan formal umumnya menyediakan kepastian hubungan kerja, perlindungan, dan pendapatan yang lebih teratur. Ketika kesempatan seperti itu terbatas, banyak warga bertahan di kegiatan informal yang cenderung rentan terhadap perubahan permintaan dan kondisi ekonomi. Karena itu, laju pertumbuhan makro perlu dibaca bersama keadaan pasar kerja dan kualitas pekerjaan yang tersedia.
Gambaran ketimpangan itu tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Agustus 2026. Sebanyak 85,73 juta penduduk bekerja dalam kegiatan informal, lebih banyak dibandingkan 62,25 juta pekerja formal. Selisih tersebut menunjukkan bahwa kegiatan informal masih menjadi penopang utama mata pencaharian bagi banyak orang. Besarnya jumlah pekerja informal tidak dengan sendirinya berarti setiap pekerjaan di sektor itu buruk, tetapi kondisi tersebut menandakan bahwa akses terhadap pekerjaan dengan perlindungan dan kestabilan yang lebih baik belum menjangkau semua pekerja. Perubahan struktur ekonomi perlu diikuti penciptaan pekerjaan formal yang cukup luas.
Persoalan pendapatan juga penting dalam menilai dampak pertumbuhan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional pada Agustus 2026, rata-rata upah atau gaji buruh, karyawan, dan pegawai tercatat sebesar Rp3,42 juta. Angka rata-rata ini memberi gambaran umum, tetapi tidak menghapus perbedaan penghasilan antarwilayah, jenis pekerjaan, dan kelompok pekerja. Raden menyoroti bahwa pendapatan masyarakat perlu tumbuh lebih cepat daripada inflasi agar daya beli benar-benar meningkat. Jika kenaikan harga menggerus tambahan penghasilan, warga tetap dapat merasakan tekanan biaya hidup meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan ekspansi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak cukup bertumpu pada capaian pertumbuhan agregat. Menurut Raden, perhatian perlu diarahkan pada kualitas pertumbuhan: apakah kegiatan ekonomi menciptakan pekerjaan yang layak, memperluas kesempatan kerja formal, serta mendorong pendapatan riil warga. Evaluasi kebijakan juga perlu melihat apakah hasil pertumbuhan menjangkau pekerja dengan kondisi paling rentan. Fokus pada aspek tersebut membantu menjelaskan mengapa angka ekonomi yang positif belum selalu sejalan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menyampaikan bahwa jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut hampir 10 juta orang dalam lima tahun. Pada 2019, kelompok ini tercatat lebih dari 57 juta orang, atau sekitar 21,5 persen dari jumlah penduduk. Pada 2024, angkanya menjadi 47,85 juta orang, setara kurang lebih 17 persen populasi. Perubahan tersebut menandai pergeseran penting dalam susunan sosial-ekonomi masyarakat.
Baca juga: Dampak Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 bagi Ekonomi Warga Lombok | Meneguhkan Peran Saudagar dalam Kemandirian Ekonomi Umat Menjelang Kongres SI ke-42 | Keluhan Warga Kendari atas QR Code BBM Bersubsidi yang Telah Terpakai di SPBU Lain
471 kunjungan
