JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) segera menyelesaikan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Perkara tersebut memuat gugatan yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Tahapan penanganan perkara kini telah memasuki bagian akhir, sehingga perhatian publik tertuju pada agenda pembacaan putusan.
MK telah menjadwalkan pembacaan putusan perkara itu pada 5–6 Oktober 2026. Penetapan jadwal tersebut menjadi penanda bahwa proses pemeriksaan perkara telah bergerak menuju penyelesaian. Setelah berbagai tahapan penanganan perkara dilalui, majelis hakim konstitusi akan menyampaikan putusan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Waktu pembacaan putusan menjadi hal yang paling dinantikan dalam perkembangan perkara ini.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 secara khusus berkaitan dengan gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024. Dengan pemeriksaan yang telah berada pada tahap akhir, proses selanjutnya berfokus pada penyampaian putusan oleh MK. Agenda pada 5–6 Oktober 2026 akan menjadi tahapan penting dalam penanganan perkara tersebut, sekaligus memberikan kejelasan mengenai kelanjutan proses hukum yang sedang berjalan.
Jadwal pembacaan putusan perkara yang berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan tahapan, kegiatan, serta jadwal penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang permohonannya diajukan pada 2026.
PMK Nomor 1 Tahun 2026 memuat rangkaian proses penanganan perkara, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan permohonan, persidangan, hingga pengucapan putusan. Pengaturan melalui PMK diperlukan agar setiap tahapan memiliki kerangka waktu yang jelas serta dapat dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan lampiran PMK tersebut, perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan memiliki jadwal sidang putusan atau pengucapan putusan pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Rentang waktu itu merupakan jadwal yang ditetapkan dalam kalender penanganan perkara, bukan penetapan bahwa seluruh perkara akan dibacakan pada hari yang sama. Pelaksanaan pengucapan putusan tetap mengikuti pengaturan dan penjadwalan persidangan yang berlaku.
Ketentuan tersebut dikaitkan dengan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menjadi perkara terkait permohonan mengenai syarat pendidikan Gibran. Dengan demikian, tanggal 5–6 Oktober 2026 perlu dipahami dalam konteks lampiran PMK Nomor 1 Tahun 2026, khususnya bagian yang mengatur perkara yang pemeriksaannya diteruskan hingga tahap putusan.
Rujukan terhadap jadwal dalam PMK juga penting untuk membedakan kalender umum penanganan PHPU dan penetapan teknis untuk setiap perkara. Informasi mengenai hari dan waktu sidang secara spesifik dapat mengikuti pemberitahuan atau penetapan resmi Mahkamah Konstitusi. Selama belum ada keterangan teknis yang lebih rinci, jadwal 5 hingga 6 Oktober 2026 menjadi acuan normatif sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut, tanpa menyimpulkan adanya pelaksanaan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
Jadwal pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5–6 Oktober 2026 menjadi acuan tahapan bagi perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan hingga tahap akhir. Salah satu perkara yang tercakup dalam agenda tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan Gibran. Penetapan jadwal ini memberikan kepastian mengenai rencana persidangan, sekaligus membantu para pihak mempersiapkan kehadiran dan kebutuhan administrasi dalam proses pengucapan putusan.
Namun, jadwal tersebut tidak bersifat mutlak dan masih dapat mengalami perubahan atau penyesuaian. Ketentuan itu tercermin dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026, yang membuka kemungkinan dilakukannya penyesuaian terhadap tahapan maupun jadwal yang telah ditetapkan. Perubahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi dalam penanganan permohonan, termasuk perkembangan pemeriksaan, kebutuhan persidangan, serta pertimbangan teknis yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.
Dengan demikian, tanggal 5–6 Oktober 2026 perlu dipahami sebagai acuan agenda, bukan jaminan bahwa seluruh tahapan akan berlangsung tanpa perubahan. MK tetap memiliki ruang untuk menata kembali jadwal apabila keadaan penanganan perkara memerlukannya. Para pihak dan masyarakat perlu mengikuti pengumuman resmi MK untuk memperoleh informasi terbaru mengenai waktu, agenda, dan mekanisme pengucapan putusan, khususnya terkait perkara yang pemeriksaannya dilanjutkan dan perkara mengenai syarat pendidikan Gibran.
PMK Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan oleh Ketua MK Suhartoyo di Jakarta pada 16 September 2026. Ketentuan tersebut menjadi dasar pengaturan tahapan penanganan permohonan, termasuk kemungkinan penyesuaian jadwal selama proses berjalan. Oleh karena itu, agenda 5–6 Oktober 2026 tetap menjadi rujukan utama, dengan pelaksanaan yang mengikuti perkembangan dan kondisi aktual setiap perkara.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh pihak memberikan ruang yang cukup kepada para hakim konstitusi untuk bekerja dan mempelajari perkara syarat pendidikan Gibran secara saksama. Pernyataan tersebut disampaikan dalam persidangan pada Jumat, 2 Oktober 2026, ketika proses penanganan perkara berlanjut menjelang pembacaan putusan yang telah dijadwalkan.
Saldi menekankan bahwa para hakim perlu menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari berbagai opini yang berkembang di luar persidangan. Perdebatan di ruang publik dapat menghadirkan pandangan yang saling berhadapan mengenai perkara tersebut. Karena itu, ia mengimbau para pihak agar tidak terlalu larut dalam pertukaran opini yang berkembang di tengah masyarakat.
Permintaan itu disampaikan agar proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan tetap berlangsung berdasarkan seluruh bahan perkara yang tersedia. Hakim konstitusi membutuhkan kesempatan untuk menelaah dokumen, argumentasi, serta berbagai hal yang muncul selama persidangan secara mandiri. Ruang kerja yang bebas dari tekanan dinilai penting agar setiap hakim dapat menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan proses yang berlaku di MK.
Saldi menjelaskan bahwa setelah persidangan, para hakim akan mempelajari seluruh bahan perkara secara mandiri di ruangan masing-masing pada akhir pekan. Tahap tersebut menjadi bagian dari proses internal sebelum para hakim kembali berkumpul untuk membahas perkara secara bersama-sama.
Dalam pertemuan berikutnya, para hakim akan mendiskusikan perkara dan mengambil keputusan melalui proses yang berlangsung di lingkungan MK. Penjelasan itu menunjukkan bahwa pembahasan putusan dilakukan melalui tahapan yang terpisah dari perdebatan opini di luar persidangan. Para pihak pun diminta memberikan kesempatan kepada majelis untuk menyelesaikan kajian dan pembahasan perkara sesuai tanggung jawab konstitusionalnya.
