JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji pengembangan layanan Transjakarta laut untuk memperluas jangkauan transportasi publik hingga wilayah Kepulauan Seribu. Rencana ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem mobilitas yang lebih merata bagi warga Jakarta, termasuk masyarakat yang tinggal di pulau-pulau berpenghuni dan selama ini bergantung pada layanan penyeberangan. Melalui pengembangan tersebut, konektivitas daratan utama Jakarta dan Kepulauan Seribu diharapkan dapat berlangsung lebih teratur, aman, serta mudah diakses.
Pembahasan mengenai transportasi laut terintegrasi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada 7 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, pengembangan layanan laut dipandang perlu disusun berdasarkan kondisi geografis, pola perjalanan, serta kebutuhan harian masyarakat kepulauan. Kajian yang matang diperlukan agar rute, jadwal, kapasitas armada, titik pemberhentian, dan mekanisme layanan dapat menjawab kebutuhan penumpang secara nyata. Integrasi dengan jaringan transportasi darat juga menjadi aspek penting supaya perjalanan warga tidak terhenti ketika mereka tiba di pelabuhan.
Kehadiran layanan Transjakarta laut diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas warga untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal. Akses transportasi yang lebih baik dapat mendukung pergerakan pelaku usaha, nelayan, pedagang, pekerja pariwisata, serta distribusi barang dan hasil produksi masyarakat. Wisatawan pun berpotensi memperoleh pilihan perjalanan yang lebih tertata menuju Kepulauan Seribu.
Karena itu, perencanaan perlu menempatkan warga kepulauan sebagai dasar utama pengambilan keputusan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pemetaan kebutuhan, mengevaluasi keterjangkauan tarif, serta memastikan layanan tetap berjalan secara konsisten. Dengan pendekatan tersebut, perluasan transportasi laut tidak berhenti sebagai proyek konektivitas, melainkan berkembang menjadi layanan publik yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi rencana pengembangan layanan Transjakarta Laut untuk Kepulauan Seribu. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuktikan bahwa pemerintah mampu menghadirkan perhatian dan pelayanan yang lebih nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Ramly menilai, kehadiran layanan transportasi laut dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas antarpulau serta mengurangi kesenjangan akses Kepulauan Seribu dan wilayah daratan Jakarta. Transportasi yang teratur, aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan warga dinilai dapat membantu mobilitas masyarakat, termasuk untuk bekerja, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan agar rencana tersebut tidak berhenti pada upaya menampilkan keberhasilan pemerintah. Kepulauan Seribu, kata Ramly, tidak boleh diperlakukan hanya sebagai etalase program atau simbol pencapaian pembangunan. Setiap kebijakan perlu disusun berdasarkan kondisi lapangan, karakter geografis, serta kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut.
Ia mendorong pemerintah untuk melibatkan warga, pengemudi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahap perencanaan layanan. Masukan dari masyarakat diperlukan agar rute, jadwal keberangkatan, kapasitas kapal, tarif, serta fasilitas pendukung benar-benar dapat digunakan secara efektif. Evaluasi berkala juga penting dilakukan setelah layanan berjalan, sehingga berbagai kendala dapat segera ditangani.
Ramly menegaskan bahwa keberhasilan Transjakarta Laut tidak semata-mata diukur dari peluncuran armada atau banyaknya rute yang tersedia. Ukuran utamanya adalah manfaat yang dirasakan warga secara langsung dan berkelanjutan. Dengan orientasi tersebut, apresiasi terhadap pemerintah dapat diikuti oleh kepercayaan publik serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Seribu.
Menurut Ramly, kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat Kepulauan Seribu bukan semata-mata pembangunan rute baru, melainkan kepastian jadwal keberangkatan yang rutin. Kepastian tersebut diperlukan karena warga mengandalkan transportasi laut untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan kesehatan, berbelanja, serta mengurus berbagai keperluan administrasi di wilayah daratan. Jadwal yang tidak teratur dapat memperpanjang waktu perjalanan dan menyulitkan masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari.
Ramly menilai layanan transportasi laut perlu dirancang dengan frekuensi yang mampu menjawab pola mobilitas warga. Salah satu contoh yang dapat dipertimbangkan adalah keberangkatan kapal setiap 15 menit sekali pada jam-jam tertentu. Dengan interval yang lebih singkat dan konsisten, masyarakat tidak harus menunggu terlalu lama di pelabuhan atau menyesuaikan seluruh kegiatannya dengan jadwal yang terbatas. Sistem semacam itu juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan transportasi laut sebagai moda yang aman, terjangkau, dan dapat diandalkan.
Namun, Ramly mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya memusatkan perhatian pada konektivitas menuju Kepulauan Seribu. Perencanaan transportasi tetap harus mempertimbangkan kebutuhan warga Jakarta secara keseluruhan, termasuk akses perjalanan di kawasan permukiman, pusat kegiatan, dan wilayah penyangga. Layanan yang terintegrasi, seperti angkutan gratis melalui JakLingko, juga perlu dipertahankan dan diperkuat agar masyarakat memiliki pilihan perjalanan yang mudah dijangkau tanpa menambah beban biaya.
Untuk memastikan standar pelayanan berjalan konsisten, Ramly meminta agar pengelolaan layanan tersebut diserahkan kepada Transjakarta secara profesional. Menurutnya, Transjakarta memiliki pengalaman dalam mengatur operasional, menetapkan jadwal, mengawasi kualitas layanan, serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Pengelolaan yang terkoordinasi diharapkan dapat menghadirkan layanan laut dan darat yang lebih tertib, transparan, serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga.
Kajian mengenai layanan Transjakarta laut untuk wilayah Kepulauan Seribu masih berlangsung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak terkait sedang menilai berbagai aspek agar rencana tersebut benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga kepulauan. Pembahasan tidak hanya mencakup rute dan jadwal perjalanan, tetapi juga skema operasional yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah, pola aktivitas masyarakat, serta ketersediaan armada dan awak kapal.
Aspek keselamatan pelayaran menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana layanan memenuhi standar keselamatan, termasuk kelayakan kapal, prosedur pelayaran, kapasitas penumpang, kesiapan petugas, dan sistem penanganan keadaan darurat. Selain itu, kelayakan dermaga di setiap titik pemberhentian turut dikaji agar akses naik turun penumpang berlangsung aman, tertib, dan dapat melayani kelompok masyarakat dengan kebutuhan berbeda.
Penyesuaian tarif juga menjadi perhatian agar layanan tetap terjangkau bagi warga Kepulauan Seribu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa rencana pengembangan tersebut memperoleh dukungan dari tujuh fraksi DPRD DKI. Dukungan politik itu menjadi salah satu dasar untuk melanjutkan pembahasan secara lebih terukur, sekaligus memastikan kebijakan yang dirumuskan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Pemprov DKI Jakarta, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan PT Transportasi Jakarta berkoordinasi dalam mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan. Pembahasan meliputi landasan regulasi, pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, serta model bisnis yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Setiap pilihan akan diuji berdasarkan keberlanjutan operasional dan kualitas pelayanan, bukan semata-mata pertimbangan administratif. Pengembangan transportasi laut ini juga tidak akan mengganggu operasional Transjakarta di darat. Layanan bus koridor, nonkoridor, serta armada pendukung lainnya diharapkan tetap berjalan optimal dan memenuhi kebutuhan perjalanan warga di wilayah daratan.
