Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan bahwa apa yang terlihat di media sosial tidak selalu mencerminkan keseluruhan keadaan masyarakat. Linimasa setiap pengguna dapat menampilkan isu, pendapat, dan peristiwa yang berbeda, sehingga pengalaman seseorang di platform digital bukan ukuran tunggal untuk menilai apa yang sedang terjadi secara luas. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi, Marroli Jeni Indarto, menyampaikan penjelasan tersebut di kantor Komdigi pada Kamis, 29 Oktober 2026. Peringatan ini penting ketika pengguna menjadikan unggahan yang ramai atau berulang sebagai gambaran utuh tentang opini publik dan kondisi sosial.
Perbedaan tampilan tersebut berkaitan dengan cara platform mengelola dan merekomendasikan konten. Sistem algoritma menggunakan perhitungan probabilitas untuk memperkirakan materi yang berpeluang menarik perhatian pengguna. Dalam prosesnya, platform dapat mempertimbangkan aktivitas sebelumnya, topik yang diminati, serta bentuk interaksi seperti menyukai, membagikan, menonton, atau mengomentari unggahan. Konten yang diperkirakan relevan kemudian berpeluang lebih sering muncul, sedangkan materi lain mungkin jarang terlihat. Karena pola penggunaan setiap orang tidak sama, rekomendasi yang diterima pun dapat berbeda meskipun mereka mengakses layanan yang sama. Susunan linimasa dengan demikian terbentuk melalui pilihan sistem dan kebiasaan pengguna, bukan sebagai cerminan netral seluruh informasi yang tersedia.
Komdigi mengimbau masyarakat agar tidak langsung menyimpulkan kebenaran atau tingkat dukungan publik hanya dari konten yang muncul di akun masing-masing. Informasi yang terlihat berulang dapat terasa meyakinkan, tetapi frekuensi kemunculannya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa isi tersebut benar atau mewakili pandangan mayoritas. Pengguna perlu memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan bukti pendukung, serta membandingkan pemberitaan dari sejumlah sumber tepercaya. Jika sebuah klaim memicu reaksi kuat, menelusuri asal informasi sebelum membagikannya dapat membantu mengurangi penyebaran kabar keliru. Sikap kritis juga mencakup kesadaran bahwa rekomendasi platform dipengaruhi interaksi digital. Dengan memahami batas linimasa, masyarakat dapat menilai informasi secara lebih seimbang dan tidak menyamakan tampilan pribadi dengan realitas sosial secara menyeluruh.
Dorongan Komdigi agar platform media sosial lebih terbuka perlu dipahami sebagai upaya memperkuat akuntabilitas layanan digital, bukan sebagai kesimpulan bahwa suatu platform telah melakukan pelanggaran. Pengguna seharusnya memperoleh penjelasan yang mudah ditemukan mengenai cara layanan mengelola konten dan menentukan apa yang muncul di beranda atau rekomendasi. Keterbukaan tersebut juga perlu disertai tanggung jawab platform untuk menjalankan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi yang disampaikan secara jelas dapat membantu masyarakat memahami keputusan sistem, membedakan perubahan jangkauan dari gangguan teknis, serta menilai pilihan yang tersedia ketika konten atau akun terdampak. Dengan begitu, komunikasi penyedia layanan dan pengguna tidak hanya terjadi saat muncul polemik.
Penjelasan platform idealnya mencakup mekanisme rekomendasi konten, termasuk faktor umum yang memengaruhi urutan unggahan, video, atau akun yang disarankan. Pengguna perlu mengetahui apakah riwayat aktivitas, pilihan topik, lokasi, atau pengaturan tertentu dapat memengaruhi rekomendasi, serta bagaimana mereka dapat mengubah preferensi tersebut. Platform juga perlu menerangkan kebijakan moderasi secara mudah dipahami: jenis konten yang dibatasi, cara laporan ditinjau, dan alasan suatu unggahan dihapus atau jangkauannya dibatasi. Jika tersedia peninjauan lanjutan, prosedur dan perkiraan waktunya sebaiknya diterangkan. Rincian semacam ini membantu pengguna memahami keputusan yang dibuat, tanpa mengharuskan platform membuka informasi teknis yang dapat disalahgunakan untuk mengakali sistem.
Keterbukaan juga mencakup penggunaan kecerdasan buatan dalam rekomendasi, moderasi, maupun pengelolaan layanan. Platform sebaiknya menjelaskan fungsi teknologi tersebut, jenis keputusan yang dibantu otomatisasi, serta peran peninjauan manusia ketika keputusan berpotensi berdampak besar. Pengguna yang merasa dirugikan, misalnya karena konten diturunkan, akun dibatasi, atau distribusi unggahan berubah, perlu memiliki saluran pengaduan yang jelas dan mudah diakses. Platform dapat menerangkan informasi yang perlu disertakan, cara memantau perkembangan laporan, dan mekanisme meminta peninjauan ulang. Penjelasan ini memberi pengguna langkah yang nyata untuk mencari klarifikasi dan menyampaikan keberatan. Pada saat yang sama, pelaporan berkala mengenai kebijakan dan penanganan keluhan dapat menunjukkan bagaimana platform menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten.
Shadowban merujuk pada kondisi ketika sebuah konten mengalami perlambatan atau pembatasan jangkauan sehingga tidak mudah ditampilkan kepada pengguna lain. Konten tersebut mungkin tetap terlihat oleh pemilik akun, tetapi distribusinya tidak berlangsung seperti biasanya. Istilah ini kerap digunakan pengguna untuk menggambarkan dugaan bahwa unggahan mereka kurang muncul di linimasa, hasil pencarian, atau rekomendasi, meskipun belum tentu ada pemberitahuan langsung dari platform.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pengguna media sosial mengaku merasakan kondisi tersebut setelah mengunggah konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keluhan itu memunculkan pertanyaan tentang bagaimana platform menentukan konten yang dapat dijangkau lebih luas, serta apakah unggahan tertentu mengalami pembatasan. Namun, dugaan pengguna tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa shadowban benar-benar terjadi. Jangkauan konten dapat dipengaruhi beragam faktor, termasuk sistem rekomendasi dan kebijakan moderasi yang diterapkan masing-masing platform.
Marroli menganjurkan pengguna yang menduga kontennya terkena shadowban agar menggunakan saluran pengaduan dan mengajukan banding kepada platform terkait. Langkah tersebut penting karena pengelolaan sistem rekomendasi dan moderasi berada di tangan platform. Dengan menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi, pengguna dapat meminta penjelasan atau peninjauan atas keputusan yang memengaruhi konten maupun akun mereka.
Saat mengajukan pengaduan, pengguna sebaiknya menyertakan informasi yang membantu platform memahami masalah, seperti tautan unggahan, waktu publikasi, tangkapan layar, serta keterangan mengenai perubahan jangkauan yang dirasakan. Jika tersedia, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur banding ketika menerima pemberitahuan tentang penghapusan, pembatasan, atau pelanggaran kebijakan. Dokumentasi yang jelas dapat membuat laporan lebih mudah ditelusuri, meski tidak menjamin platform akan mengubah keputusan atau distribusi konten.
Pengguna juga perlu membedakan dugaan pembatasan dan penurunan jangkauan yang mungkin terjadi karena perubahan minat audiens atau mekanisme rekomendasi. Karena itu, komunikasi melalui kanal resmi menjadi cara yang lebih tepat untuk meminta klarifikasi daripada menyimpulkan penyebabnya hanya dari jumlah tayangan. Keterbukaan platform mengenai kebijakan, proses moderasi, dan jalur banding dapat membantu pengguna memahami bagaimana konten mereka diperlakukan.
Marroli menjelaskan bahwa perhatian Komdigi dalam merespons persoalan rekomendasi konten dan dugaan shadowban memiliki batas yang jelas. Kementerian tidak mengambil alih seluruh perdebatan mengenai cara kerja platform atau menilai setiap keputusan moderasi sebagai pelanggaran. Fokus penanganan diarahkan pada perkara yang masuk dalam kewenangan pemerintah, terutama ketika terdapat dugaan pelanggaran hukum. Dengan batas tersebut, pembahasan mengenai sistem rekomendasi tetap perlu dibedakan dari tindakan yang secara nyata melanggar ketentuan hukum. Penjelasan ini menempatkan peran Komdigi pada ranah pengawasan sesuai mandatnya, bukan pada pengaturan setiap pilihan teknis yang dibuat oleh penyedia platform digital.
Selain dugaan pelanggaran hukum, Komdigi juga memperhatikan risiko yang berpotensi memicu disinformasi di masyarakat. Risiko tersebut menjadi perhatian karena arus informasi pada platform dapat memengaruhi apa yang dijumpai pengguna dan bagaimana suatu isu berkembang di ruang publik. Marroli menegaskan bahwa fokus ini bukan berarti semua konten yang direkomendasikan platform dianggap bermasalah. Perhatian diarahkan pada potensi dampak yang perlu dicermati, terutama apabila keadaan dapat mendorong penyebaran informasi keliru. Karena itu, penanganan tetap bertumpu pada konteks dan risiko yang relevan, tanpa memperluasnya menjadi klaim bahwa setiap dugaan shadowban atau perubahan jangkauan konten merupakan pelanggaran.
Dalam kerangka tersebut Komdigi memandang keterbukaan platform sebagai bagian dari pembahasan yang penting sementara tindakan negara tetap dibatasi pada perlindungan kepentingan masyarakat.
