Kabupaten Kotawaringin Barat | Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen Kristomei Sianturi, menyatakan akan mengecek kembali luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan dengan mencocokkan data satelit dengan sumber informasi lain. Langkah itu disampaikan Kristomei seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Ia mengatakan, sebelum mengambil langkah lebih lanjut, dirinya akan melakukan konsolidasi serta menelaah data dan fakta yang tersedia.
Rencana pemeriksaan itu menempatkan pencocokan informasi sebagai bagian awal dari tugasnya. Data satelit akan dibandingkan dengan sumber lain untuk memeriksa kembali luasan kebakaran yang tercatat. Kristomei belum menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut dalam pernyataannya seusai pelantikan. Ia menegaskan bahwa konsolidasi dan penelaahan terhadap bahan yang ada akan dilakukan terlebih dahulu, sehingga pemeriksaan bertumpu pada data dan fakta yang tersedia. Dengan demikian, angka luas lahan terbakar belum menjadi kesimpulan yang diumumkan dalam kesempatan itu.
Kristomei menyampaikan rencana tersebut setelah resmi dilantik sebagai Kepala BNPB. Ia menyatakan akan lebih dahulu menghimpun dan menelaah informasi yang tersedia sebelum memastikan kembali luas area yang terbakar. Proses itu mencakup pencocokan data satelit dengan sumber informasi lain, bukan hanya mengandalkan satu jenis data. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi luasan masih akan dilakukan. Ia tidak menyebutkan angka luas kebakaran dalam keterangan itu, dan belum memaparkan hasil perbandingan antarsumber. Untuk tahap awal, ia menyebut konsolidasi serta pemeriksaan atas data dan fakta yang tersedia sebagai langkah yang akan ditempuh.
Pemeriksaan luas kebakaran hutan dan lahan akan dilakukan setelah laporan sebelumnya menyebut masih terdapat lahan yang berada dalam proses pemadaman. Kepala BNPB, Kristomei, menyampaikan bahwa perkiraan area yang masih terbakar perlu dipastikan dengan membandingkan data dari sejumlah sumber pemantauan. Karena itu, informasi yang telah beredar belum dapat diperlakukan sebagai hasil akhir verifikasi. Pengecekan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi di lapangan, termasuk bagian wilayah yang masih terbakar dan membutuhkan penanganan.
Salah satu sumber yang akan digunakan ialah Sistem Pemantauan Karhutla atau Sipongi. Data dari sistem tersebut akan dicocokkan dengan hasil pemantauan NASA untuk membantu memperkirakan luas area yang masih terbakar. Perbandingan ini menjadi langkah verifikasi, bukan pengumuman angka luas kebakaran yang telah dipastikan. Kedua sumber akan ditelaah sebagai bahan pembanding agar perkiraan tidak hanya bergantung pada satu hasil pemantauan. Proses tersebut diharapkan membantu BNPB memahami cakupan kebakaran berdasarkan informasi yang tersedia, sembari memperhatikan bahwa kondisi penanganan masih dapat berubah.
Selain menghitung perkiraan luasan, BNPB juga akan meninjau dampak kebakaran. Pemeriksaan ini diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak terbatas pada area yang terbakar, tetapi turut mencakup konsekuensi yang perlu diketahui masyarakat. Kristomei mengatakan hasil pemeriksaan akan diumumkan kepada publik setelah proses pengecekan dilakukan. Dengan demikian, angka maupun keterangan mengenai dampak sebaiknya menunggu hasil verifikasi, bukan diasumsikan sudah tersedia. Pengumuman tersebut akan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memahami perkembangan kebakaran dan tindak lanjut penanganannya. Hingga hasil itu disampaikan, laporan tentang lahan yang masih dalam proses pemadaman tetap menjadi konteks penting dalam membaca situasi, tanpa mendahului kesimpulan dari pencocokan data Sipongi dan pemantauan NASA.
Pemeriksaan ulang atas luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan setelah pemerintah menerima laporan mengenai kondisi penanganan di lapangan. Dalam rapat terbatas penanganan karhutla di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan perkembangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Data tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai cakupan kebakaran dan langkah yang masih diperlukan, sekaligus mendorong pencocokan dengan informasi satelit agar gambaran luas area terdampak dapat dipastikan.
Menurut laporan Suharyanto, sebanyak 639,23 hektare lahan masih dalam proses pemadaman oleh satuan tugas (satgas) di lapangan. Angka itu menggambarkan area yang ketika laporan disampaikan belum sepenuhnya tertangani, sehingga upaya pemadaman masih berlangsung. Pemantauan terhadap perkembangan luasan penting karena kondisi kebakaran dapat berubah seiring kegiatan penanganan dan temuan terbaru. Karena itu, data yang tercatat perlu dibaca bersama informasi hasil pemantauan lain, termasuk citra satelit, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai lokasi serta skala karhutla.
Enam provinsi yang disebut sebagai lokasi lahan terbakar adalah Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Sebagian besar area terdampak merupakan lahan gambut, karakteristik yang membuat penanganan kebakaran memerlukan perhatian khusus. Api pada lahan gambut dapat menjalar di bawah permukaan, sehingga titik yang tampak padam belum tentu menandakan bahwa seluruh bagian terdampak telah aman. Informasi mengenai jenis lahan tersebut menjadi konteks penting saat satgas melanjutkan pemadaman dan pemerintah memeriksa kesesuaian angka luasan. Pencocokan data satelit dengan laporan lapangan diharapkan membantu memastikan cakupan kebakaran secara lebih cermat, tanpa mengabaikan perkembangan terbaru di masing-masing provinsi. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan informasi yang lebih terverifikasi untuk memahami situasi dan menilai kebutuhan penanganan berikutnya.Suharyanto menyampaikan bahwa kebakaran dengan area terluas dalam laporan berada di Kalimantan Tengah. Temuan titik api baru tercatat di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Berdasarkan data yang disampaikan, luas area yang dilaporkan terbakar di lokasi tersebut mencapai 513,89 hektare. Angka ini menjadi perhatian karena menunjukkan besarnya dampak kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Pemeriksaan terhadap titik-titik kebakaran dan kondisi area terdampak diperlukan untuk memperoleh gambaran lapangan yang lebih terperinci, termasuk memastikan perkembangan api dan kebutuhan penanganan.
Suharyanto juga menjelaskan bahwa lahan yang terbakar di lokasi itu merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Keterangan mengenai jenis lahan tersebut menjadi bagian dari informasi yang digunakan dalam membaca situasi kebakaran dan menentukan langkah penanganan. Pada hari laporan disampaikan, Pangdam Kalimantan Tengah telah memimpin penanganan langsung di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi menunjukkan keterlibatan unsur daerah dalam merespons kejadian, sekaligus mendukung koordinasi personel dan upaya pengendalian. Penanganan di kawasan Tanjung Puting dilakukan di tengah ditemukannya titik api baru, sehingga pemantauan kondisi dan komunikasi antarpihak menjadi penting agar respons dapat disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.
Dalam penanganan bencana, Kristomei menekankan bahwa keselamatan masyarakat dan pencegahan jatuhnya korban harus menjadi prioritas. Upaya tersebut memerlukan kerja bersama berbagai unsur, bukan hanya tindakan dari satu lembaga atau kelompok. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menyatukan peran pihak-pihak yang terlibat, sementara respons yang cepat membantu memastikan kebutuhan mendesak dapat ditangani. Penanganan juga perlu berlangsung secara integratif, dengan menghubungkan informasi, sumber daya, dan langkah kerja, serta sinkron agar tindakan di berbagai tingkat tidak berjalan sendiri-sendiri. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam merespons kebakaran maupun bencana lain, dengan perlindungan warga tetap ditempatkan sebagai pertimbangan utama selama upaya di lapangan berlangsung.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
