Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan pelaku industri agar memperhitungkan kebutuhan air dan dampak lingkungan secara matang sebelum membangun fasilitas data center. Menurut AHY, keputusan untuk mengembangkan infrastruktur digital tidak cukup didasarkan pada kesiapan lahan, investasi, dan jaringan listrik. Ketersediaan sumber daya air serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi juga perlu menjadi bagian penting dari perencanaan sejak awal.
Fasilitas data center membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar, terutama untuk mendukung sistem pendinginan perangkat yang beroperasi terus-menerus. Kebutuhannya dapat berbeda menurut teknologi, kapasitas, dan metode pengelolaan yang digunakan, tetapi penggunaan air tetap perlu dihitung secara cermat. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus berjalan, sementara beragam sektor industri juga memerlukan sumber daya yang sama untuk menunjang kegiatan mereka.
AHY menyoroti potensi persoalan ketika pembangunan dilakukan tanpa kajian yang memadai mengenai sumber air dan kemampuan lingkungan setempat. Jika kebutuhan fasilitas tidak diselaraskan dengan daya dukung wilayah, tekanan terhadap sumber air dapat meningkat. Kondisi tersebut berisiko memengaruhi ketersediaan air bersih bagi warga, khususnya di daerah yang pasokannya terbatas atau menghadapi persaingan pemanfaatan air dari berbagai kepentingan.
Karena itu, pengembang perlu menilai dampak proyek secara menyeluruh sebelum konstruksi dimulai, termasuk memperkirakan kebutuhan air operasional dan mengidentifikasi sumber pasokan yang berkelanjutan. Perencanaan juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar lokasi, penggunaan air oleh sektor lain, serta kemungkinan dampak terhadap ekosistem setempat. Langkah tersebut dapat membantu mencegah konflik pemanfaatan sumber daya dan mengurangi risiko lingkungan dalam jangka panjang.
Imbauan AHY menempatkan pembangunan data center dalam kerangka yang lebih luas: kemajuan infrastruktur digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Dengan perhitungan yang transparan dan kajian yang cermat, pemerintah serta pelaku usaha dapat menilai apakah suatu lokasi memiliki kapasitas yang memadai. Pendekatan ini penting agar ekspansi industri tidak mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih atau membebani lingkungan di sekitarnya.
AHY menyampaikan pandangannya mengenai pembangunan pusat data setelah mengikuti rapat koordinasi swasembada air nasional di kantornya di Jakarta, Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa kebutuhan infrastruktur digital perlu ditempatkan dalam perencanaan yang memperhitungkan ketersediaan sumber daya dan kondisi lingkungan. Pusat data berperan penting dalam mendukung berbagai layanan digital, tetapi pembangunan fasilitas semacam itu juga dapat membawa kebutuhan besar terhadap air dan energi. Karena itu, keputusan untuk mendirikannya perlu didasarkan pada penilaian yang cermat, bukan semata-mata pada pertimbangan kapasitas teknologi atau peluang investasi.
Menurut pesan yang disampaikan AHY, pendirian data center tidak seharusnya dilakukan tanpa kalkulasi rinci. Perencanaan perlu menilai kebutuhan operasional, termasuk penggunaan air, serta mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin muncul di lokasi pembangunan maupun dalam jangka panjang. Pertimbangan tersebut menjadi penting agar ekspansi infrastruktur digital tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya. Dengan memasukkan aspek air dan lingkungan sejak tahap awal, pemangku kepentingan dapat memahami konsekuensi pembangunan secara lebih utuh dan menyiapkan langkah yang sesuai sebelum proyek dijalankan.
Perhatian terhadap penggunaan air dan energi oleh industri digital, lanjut pesan itu, bukan hanya persoalan Indonesia. Isu tersebut telah menjadi bagian dari tren global, seiring pertumbuhan layanan digital dan meningkatnya kebutuhan fasilitas komputasi. Negara-negara maju pun menaruh perhatian pada besarnya sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan pusat data serta dampaknya terhadap lingkungan. Konteks ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pembangunan data center perlu mengikuti perkembangan diskusi internasional, sekaligus menyesuaikannya dengan keadaan nasional. Bagi Indonesia, koordinasi mengenai swasembada air memberi ruang untuk mengaitkan kebutuhan infrastruktur dengan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pernyataan AHY menggarisbawahi perlunya perhitungan yang matang agar pembangunan digital dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan air dan kelestarian lingkungan, tanpa mengabaikan kebutuhan energi yang menyertainya.
AHY menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan air bagi industri, termasuk fasilitas pendukung ekonomi digital, perlu direncanakan tanpa mengurangi akses masyarakat setempat. Ketersediaan air tidak hanya menjadi persoalan teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut keadilan dalam pemanfaatan sumber daya. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan sektor usaha dapat dipenuhi, sementara hak warga untuk memperoleh air bersih dan memadai tetap terlindungi. Tanpa pengaturan yang cermat, meningkatnya permintaan industri berisiko menciptakan persaingan dengan rumah tangga maupun kegiatan produktif masyarakat.
Karena itu, penggunaan air harus dibagi secara bijak dan proporsional. Kebutuhan rumah tangga perlu menjadi perhatian mendasar, diikuti pemenuhan air untuk pertanian dan peternakan yang menopang pangan serta mata pencaharian warga. Pada saat yang sama, industri memerlukan pasokan yang cukup agar kegiatan ekonomi dan investasi dapat berjalan. Pembagian yang adil tidak berarti seluruh sektor memperoleh jumlah yang sama, melainkan alokasi disusun berdasarkan kebutuhan, efisiensi, ketersediaan setempat, dan dampak terhadap lingkungan. Perencanaan, pemantauan pemakaian, serta pengelolaan sumber air yang berkelanjutan dapat membantu mencegah beban pembangunan dialihkan kepada komunitas sekitar.
Tantangan ini semakin penting seiring pertumbuhan populasi dan ekspansi ekonomi digital, yang ikut meningkatkan konsumsi air. Pusat data dan infrastruktur digital lain membutuhkan sumber daya untuk operasional, termasuk pendinginan, sehingga kebutuhan tersebut perlu masuk dalam perencanaan sejak awal. AHY mengingatkan bahwa transformasi digital, termasuk ekonomi dan keuangan digital, diperkirakan menjadi arus utama perekonomian Indonesia dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Prospek itu perlu didukung infrastruktur yang tangguh, tetapi pertumbuhannya jangan sampai terhambat oleh krisis air. Dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan dan kebutuhan warga, pemerintah dapat mendorong kemajuan digital sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan bagi masyarakat dan sektor produktif.
Menurut AHY, kebutuhan air untuk setiap pusat data tidak dapat disamaratakan. Besar kecilnya konsumsi bergantung pada kapasitas fasilitas yang dibangun. Dengan demikian, rencana pembangunan perlu melihat karakter dan skala masing-masing pusat data, bukan menganggap seluruh fasilitas memiliki kebutuhan yang identik. Perbedaan kapasitas menjadi pertimbangan penting ketika pemerintah menilai dampak pembangunan terhadap ketersediaan air dan lingkungan di sekitarnya.
Pandangan tersebut menempatkan perencanaan sebagai bagian awal yang penting dalam pengembangan pusat data. Pemerintah menilai pembangunan berbasis lingkungan perlu dipertimbangkan sejak tahap perencanaan, sebelum fasilitas dibangun dan beroperasi. Dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan fasilitas sejak awal, arah pembangunan dapat disusun dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya serta kepentingan lingkungan. Hal ini juga memungkinkan kebutuhan air dinilai sesuai kapasitas, sehingga perencanaan tidak bertumpu pada perkiraan yang sama untuk semua pusat data.
Besaran konsumsi air yang berbeda menunjukkan perlunya perhatian terhadap konteks setiap proyek. Kapasitas fasilitas menjadi dasar yang disebutkan AHY untuk memahami variasi kebutuhan tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai pusat data tidak hanya berfokus pada perkembangan industri digital, tetapi juga pada bagaimana pembangunan direncanakan agar memperhitungkan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat. Penekanan ini mengarahkan pemerintah untuk melihat kedua kepentingan tersebut secara bersamaan dalam proses pembangunan.
Menurut AHY, konsumsi air setiap pusat data berbeda-beda karena bergantung pada kapasitas fasilitasnya. Atas dasar itu, pemerintah memandang perencanaan pembangunan yang berbasis lingkungan penting dilakukan sejak tahap awal. Perhatian sejak awal tersebut dimaksudkan untuk mendorong perkembangan industri digital agar berjalan selaras dengan lingkungan. Pada saat yang sama, pembangunan tidak seharusnya mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Baca juga: Wujudkan Pembangunan Tepat Sasaran, Babinsa Turut Hadiri Musrenbangdes | Komsos Koramil 1710-03/Kuala Kencana Dan Syukuran Selesainya Pembangunan Jembatan Garuda | Sambut HUT ke-81 TNI, Kodim 0906/Kkr Lakukan Penanaman Pohon untuk Kelestarian Lingkungan
