Jakarta | Polisi menyita uang palsu dengan nilai nominal sekitar Rp980 juta dalam perkara pengiriman uang lintas Sumatera–Jakarta. Penyitaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan terhadap dugaan peredaran uang palsu melalui jalur antardaerah. Dalam perkembangan pemeriksaan, penyidik menduga uang yang diamankan itu berkaitan dengan sisa kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Dugaan tersebut disampaikan berdasarkan keterangan dan bahan yang diperoleh selama proses penyidikan, sehingga belum dapat dipandang sebagai kepastian mengenai asal-usul uang.
Menurut dugaan penyidik, uang palsu itu mungkin merupakan persediaan yang tersisa setelah rangkaian pemilihan berlangsung. Kaitan dengan Pemilu dan Pilkada 2024 masih perlu ditelusuri lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui pengadaan, penyimpanan, maupun rencana pemanfaatannya. Karena itu, penyebutan “sisa pemilu” dalam perkara ini merujuk pada hipotesis penyidik, bukan kesimpulan akhir atau penetapan bahwa uang tersebut benar-benar berasal dari kegiatan tertentu selama pemilihan.
Penyidik juga menduga uang itu tidak langsung dimusnahkan atau dilepas setelah pemilihan selesai, melainkan disimpan untuk sementara waktu. Ada pula dugaan bahwa uang tersebut direncanakan untuk digunakan kembali pada kesempatan berikutnya. Namun, maksud penggunaan kembali itu masih menjadi bagian yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan penelusuran alur pengiriman. Belum ada dasar untuk menyatakan siapa yang merencanakan pemanfaatan tersebut atau kapan uang itu akan digunakan.
Penelusuran asal dan tujuan uang menjadi penting untuk menguji dugaan tersebut secara menyeluruh. Polisi perlu menghubungkan temuan barang bukti dengan keterangan yang relevan serta rangkaian pengiriman dari Sumatera menuju Jakarta. Hingga proses penyidikan menghasilkan kepastian, nilai Rp980 juta yang disita dan dugaan kaitannya dengan pemilihan tetap harus dipahami sebagai materi perkara yang sedang diperiksa. Status uang, pihak yang bertanggung jawab, dan rencana penggunaannya akan bergantung pada hasil pembuktian, bukan semata-mata pada dugaan awal penyidik.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menangkap Sudiono alias Praka dalam pengembangan perkara uang palsu senilai Rp980 juta. Penangkapan tersebut berlangsung di Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Informasi mengenai lokasi itu menempatkan penindakan di luar wilayah Lampung, tempat penyidik kepolisian menangani pengusutan perkara. Sudiono kemudian menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan yang dilakukan aparat untuk menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain serta kemungkinan hubungan perkara dengan agenda Pilkada 2024. Namun, dugaan tersebut tetap perlu dipahami sebagai arah penyelidikan, bukan kesimpulan bahwa hubungan itu telah terbukti. Keterangan resmi penyidik dan hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk mengetahui lebih jauh posisi Sudiono dalam perkara ini.
Penangkapan di Sunggal merupakan langkah dalam pengembangan kasus, sehingga penyidik diduga berupaya melengkapi informasi yang diperoleh dari proses penyidikan sebelumnya. Dalam perkara uang palsu, penelusuran terhadap orang-orang yang diduga terkait dapat membantu polisi memahami asal, peredaran, serta tujuan penggunaan uang tersebut. Meski demikian, rincian mengenai peran Sudiono, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan, ataupun keterangannya kepada penyidik tidak dijabarkan dalam informasi yang tersedia. Karena itu, belum tepat untuk menyimpulkan bahwa ia memiliki peran tertentu dalam produksi atau distribusi uang palsu. Penetapan tanggung jawab hukum harus mengikuti proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Perkembangan penyidikan juga dapat memberikan penjelasan lebih terukur mengenai alasan penangkapan dan hubungan tersangka dengan perkara utama.
Sudiono diketahui merupakan mantan bakal calon bupati Deli Serdang. Ia pernah mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah melalui jalur perseorangan pada Pilkada 2013. Riwayat tersebut menjadi latar belakang yang relevan untuk memahami perhatian terhadap kemungkinan kaitan kasus ini dengan politik, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya hubungan dengan Pilkada 2024. Pencalonannya pada 2013 terjadi dalam konteks pemilihan yang berbeda, sedangkan dugaan terkait pemilu 2024 masih harus diuji berdasarkan bukti dan keterangan para pihak. Dengan demikian, penyebutan latar politik Sudiono perlu dipisahkan dari status hukumnya dalam perkara uang palsu. Penjelasan kepolisian mengenai dasar penangkapan, hasil pemeriksaan, dan perkembangan penyidikan akan penting untuk memberikan gambaran yang utuh. Sampai informasi itu disampaikan secara resmi, publik sebaiknya membedakan fakta penangkapan dari dugaan yang masih ditelusuri aparat.
Dalam penyidikan kasus peredaran uang palsu senilai Rp980 juta, polisi menduga Sudiono memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa tersebut. Ia disebut sebagai pihak yang menyuruh, sekaligus diduga menyimpan uang palsu yang kemudian menjadi barang bukti. Dugaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik untuk menelusuri bagaimana uang tersebut disiapkan, dikuasai, dan berpotensi diedarkan. Namun, keterangan mengenai peran itu belum merupakan kesimpulan hukum dan masih harus diuji melalui proses penyidikan.
Barang bukti yang disebut dalam perkara ini berjumlah 9.800 lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000. Jika dihitung berdasarkan nilai nominal setiap lembar, keseluruhannya mencapai Rp980 juta. Jumlah tersebut menjelaskan skala barang yang sedang diperiksa polisi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh lembar telah beredar atau digunakan untuk transaksi. Penyidik perlu memastikan asal-usul uang, kondisi fisiknya, serta keterkaitannya dengan orang-orang yang diperiksa dalam perkara.
Dugaan bahwa Sudiono menyuruh dan menyimpan uang palsu juga perlu dibedakan dari fakta barang bukti yang telah ditemukan. Penetapan peran seseorang bergantung pada hasil pemeriksaan, keterangan para pihak, dan bukti lain yang dikumpulkan selama penyidikan. Karena itu, informasi mengenai dugaan keterlibatan Sudiono sebaiknya dipahami sebagai keterangan sementara dari kepolisian, bukan putusan bahwa ia telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses hukum masih diperlukan untuk menguji setiap tuduhan secara objektif.
Polisi juga masih menelusuri konteks dan kemungkinan hubungan perkara ini dengan Pilkada 2024. Sampai rangkaian pemeriksaan menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan, hubungan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang sudah terbukti. Demikian pula, fungsi Sudiono dalam dugaan tindak pidana harus dijelaskan berdasarkan bukti yang sah, bukan semata-mata berdasarkan jumlah uang yang disita. Perkembangan penyidikan akan menentukan apakah dugaan sebagai pihak yang menyuruh dan menyimpan uang palsu didukung bukti yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap hukum berikutnya.Penyidikan kasus uang palsu senilai Rp980 juta masih berlanjut. Kepolisian berupaya mengungkap asal-usul uang tersebut sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredarannya. Pengembangan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana uang itu diperoleh, disimpan, dan kemungkinan diedarkan, serta apakah terdapat pihak lain yang berperan di luar pelaku yang telah diperiksa. Hingga penyidikan memberikan kejelasan, dugaan keterkaitan uang tersebut dengan kegiatan politik masih perlu ditempatkan sebagai bagian dari informasi sementara, bukan kesimpulan akhir.
Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung Jackson Jeremia menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan sementara menunjukkan uang palsu itu disimpan pelaku sebagai sisa Pilkada serentak 2024. Keterangan tersebut disampaikan pada Selasa, 3 November 2026. Pernyataan itu menjelaskan konteks yang sedang didalami penyidik, tetapi belum dengan sendirinya memastikan siapa yang membuat uang tersebut atau bagaimana uang itu beredar. Karena itu, kepolisian masih perlu menguji keterangan yang diperoleh melalui proses pemeriksaan dan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada.
Penelusuran asal-usul menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan uang palsu. Dengan mengetahui jalur perolehan dan penyimpanan, penyidik dapat memeriksa apakah uang tersebut hanya berada pada pelaku atau pernah berpindah tangan kepada pihak lain. Pemeriksaan terhadap dugaan jaringan peredaran juga diarahkan untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan orang-orang lain, tanpa mendahului hasil penyelidikan.
Baca juga: Polresta Yogyakarta Jelaskan Duduk Perkara Uang Rp6 Juta di Alun-Alun Kidul | Polisi Ungkap Pencurian Perangkat BTS Senilai Rp481,6 Juta di Tangerang – bmwnews.id | Polisi Ungkap 86 Kasus Narkotika di Jakarta Pusat, 122 Tersangka Diamankan – https://kupasberita.net
21 kunjungan
