Makassar | Pemerintah menyiapkan Kalimantan Timur sebagai salah satu basis utama pengembangan industri petrokimia nasional. Rencana tersebut diarahkan untuk membangun sejumlah fasilitas di beberapa titik wilayah provinsi itu, sehingga kegiatan pengolahan dan produksi dapat berkembang sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya bertumpu pada satu lokasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hilirisasi industri di dalam negeri dan meningkatkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan bahan baku petrokimia. Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam agenda tersebut, meskipun rincian lokasi, jenis fasilitas, jadwal pembangunan, dan kapasitas produksi masih perlu ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pengembangan itu setelah melaporkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahlil memberikan keterangan tersebut di Balikpapan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Pelaporan kepada presiden menunjukkan bahwa pengembangan industri petrokimia di Kalimantan Timur dibahas sebagai agenda pemerintah pada tingkat nasional. Tahap berikutnya mencakup koordinasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebutuhan proyek, menentukan peran masing-masing pihak, serta menyusun langkah pelaksanaan. Informasi yang disampaikan menjadi gambaran awal mengenai arah kebijakan, bukan pengumuman lengkap tentang seluruh rancangan teknis pembangunan.
Rencana pembangunan fasilitas di beberapa titik dapat membuka ruang bagi keterhubungan penyedia bahan baku, unit pengolahan, infrastruktur pendukung, dan pengguna hasil produksi. Agar rencana tersebut berjalan efektif, perencanaan perlu memperhatikan ketersediaan pasokan, akses energi dan transportasi, kebutuhan investasi, serta dampak lingkungan dan sosial di sekitar kawasan. Pemerintah juga perlu menjelaskan tahapan pengembangan dan mekanisme pengawasan seiring proses persiapan berlangsung. Penataan yang terukur akan membantu memastikan setiap fasilitas memiliki fungsi yang saling melengkapi dan memberi nilai tambah di daerah. Dengan demikian, Kalimantan Timur diproyeksikan berperan lebih besar dalam rantai industri petrokimia nasional, sembari mendukung sasaran hilirisasi yang disampaikan pemerintah.
Rencana membangun basis industri petrokimia di Kalimantan Timur bergantung pada ketersediaan gas alam yang memadai dan berkelanjutan. Salah satu sumber yang dipertimbangkan berasal dari Lapangan Maha dan Sumur Jangkrik, yang berada di lepas pantai Selat Makassar. Gas dari kawasan ini dapat menjadi bahan baku bagi industri, termasuk untuk produksi metanol, apabila pengembangan lapangan, penyaluran, serta kesepakatan pasokannya mendukung kebutuhan fasilitas pengolahan. Pemanfaatan gas domestik juga berpotensi memperkuat hubungan kegiatan hulu migas dan industri hilir di wilayah tersebut.
Dukungan pasokan juga dinilai dapat berasal dari aset dan proyek yang dikelola perusahaan Italia, Eni S.p.A. Di antaranya adalah Blok Muara Bakau dan Blok West Ganal, serta pengembangan Blok Geliga. Sumber-sumber tersebut menjadi bagian dari gambaran potensi gas di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur dan sekitarnya. Namun, kontribusi setiap blok terhadap kebutuhan industri akan bergantung pada hasil pengembangan, jadwal produksi, ketersediaan fasilitas, dan keputusan penyaluran gas. Karena itu, pencantuman aset-aset tersebut menunjukkan peluang sumber pasokan, bukan kepastian bahwa seluruh gasnya akan diarahkan ke pabrik metanol.
Secara keseluruhan, potensi produksi gas di area tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Angka ini menggambarkan potensi kawasan, bukan volume yang saat ini sudah diproduksi, tersedia untuk dijual, atau dialokasikan bagi industri petrokimia. Realisasi pasokan memerlukan penilaian teknis dan komersial, termasuk penetapan jadwal pengembangan, kapasitas infrastruktur, serta perjanjian produsen dan calon pengguna. Kepastian mengenai volume dan waktu penyaluran akan menjadi faktor penting dalam perencanaan fasilitas pengolahan. Dengan dasar pasokan yang jelas, pengembang dapat menilai skala fasilitas dan kebutuhan investasi secara lebih terukur. Perencanaan bertahap dapat membantu menyelaraskan pertumbuhan kapasitas industri dengan perkembangan produksi gas, sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian kebutuhan bahan baku dan pasokan aktual di masa mendatang.
Rencana pengembangan industri petrokimia di Kalimantan Timur mencakup produksi amonia, blue ammonia, dan metanol. Ketiga produk tersebut memiliki peran dalam rantai pasok industri dan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ketersediaan bahan kimia di dalam negeri. Perhatian khusus diberikan pada metanol karena kebutuhan nasional masih dipenuhi melalui impor dalam jumlah besar.
Indonesia masih mengimpor sekitar 2,7 juta ton metanol per tahun. Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan domestik yang belum sepenuhnya dipasok oleh produksi dalam negeri. Metanol digunakan sebagai bahan baku maupun bahan pendukung dalam berbagai kegiatan industri, sehingga ketersediaannya berpengaruh terhadap kelancaran rantai pasok sektor-sektor yang memanfaatkannya. Pengembangan fasilitas petrokimia di Kalimantan Timur diarahkan untuk menambah sumber pasokan domestik dan menyediakan alternatif bagi pengguna industri.
Dalam konteks itu, produksi metanol direncanakan sebagai bagian dari strategi substitusi impor. Jika pasokan lokal berkembang, kebutuhan yang selama ini dipenuhi dari luar negeri dapat dilayani lebih banyak oleh industri dalam negeri. Strategi ini juga menempatkan pembangunan industri petrokimia sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan eksternal, sekaligus mendorong penguatan kemampuan produksi nasional. Namun, rencana tersebut tidak mengubah fakta bahwa impor masih menjadi bagian penting dari pemenuhan kebutuhan metanol saat ini.
Amonia dan blue ammonia turut masuk dalam rencana pengembangan bersama metanol. Kehadiran jenis produk yang beragam mencerminkan cakupan industri petrokimia yang tidak hanya berfokus pada satu komoditas. Amonia merupakan produk kimia yang memiliki kegunaan industri, sedangkan blue ammonia merujuk pada jenis amonia yang diproduksi dengan perhatian pada pengelolaan emisi karbon. Pengembangan ketiganya di Kalimantan Timur diharapkan membentuk basis produksi yang mendukung kebutuhan sektor industri serta memperluas pasokan produk petrokimia dari dalam negeri. Rincian teknis pembangunan dan sasaran produksi belum menjadi dasar untuk menetapkan besaran dampak terhadap impor.
Dalam menyiapkan Kalimantan Timur sebagai basis industri petrokimia, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia agar membuka ruang bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudahan berusaha dipandang penting untuk menarik modal, teknologi, dan kemampuan produksi yang dibutuhkan. Namun, pendekatan tersebut perlu berlandaskan prinsip bisnis yang saling menguntungkan, sehingga kerja sama tidak hanya menarik bagi perusahaan, tetapi juga mendukung kepentingan nasional dan memberi nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Contoh kemitraan yang disebut dalam konteks pengelolaan sumber daya energi adalah kerja sama Eni S.p.A. dan Petronas melalui konsorsium Searah. Konsorsium tersebut mengelola produksi gas di Blok Muara Bakau. Keterlibatan perusahaan internasional dalam kegiatan hulu migas dapat membantu mendorong pengembangan lapangan dan pemanfaatan sumber daya, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan energi dan bahan baku industri. Kemitraan semacam ini menunjukkan bahwa investasi dapat dijalankan melalui kolaborasi antarpelaku usaha, bukan semata-mata hubungan pemerintah dan satu perusahaan.
Bahlil menegaskan bahwa pemberian kemudahan kepada investor tidak berarti aturan yang berlaku dikesampingkan. Perusahaan tetap harus menjalankan kegiatan sesuai ketentuan, sementara pemerintah berkewajiban memastikan tata kelola investasi berjalan dengan baik. Menurut prinsip yang disampaikan, manfaat proyek perlu dirasakan oleh semua pihak terkait: pemerintah memperoleh kontribusi bagi negara, pengusaha lokal mendapat peluang untuk terlibat, dan investor asing memperoleh kepastian serta ruang usaha yang wajar. Keseimbangan kepentingan tersebut menjadi dasar penting bagi kemitraan yang berkelanjutan.
Dalam kerangka kerja sama itu, Bahlil juga meminta Eni dan Searah berbagi ilmu serta pengalaman dengan talenta muda Indonesia. Permintaan tersebut menempatkan pengembangan kemampuan generasi muda sebagai bagian dari pendekatan kemitraan, agar keterlibatan investor turut membuka kesempatan belajar dan memperluas kapasitas tenaga kerja nasional.
Baca juga: TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah | Panglima TNI Tinjau JS Kunisaki, Dukung Penanganan Karhutla di Kalimantan | Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat
