Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membantu mengurangi absensi siswa, terutama di kalangan anak dari rumah tangga termiskin. Temuan tersebut disampaikan anggota DEN Mochammad Firman Hidayat berdasarkan kajian yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan sejumlah lembaga lain. Kajian ini berupaya melihat hubungan akses terhadap makanan bergizi di sekolah dan pengalaman siswa selama mengikuti kegiatan belajar. Perhatian terhadap kelompok termiskin menjadi penting karena keterbatasan ekonomi dapat memengaruhi kecukupan pangan dan kemampuan anak hadir secara teratur di sekolah. Dengan demikian, hasil kajian memberikan bahan awal untuk memahami kemungkinan kontribusi MBG terhadap partisipasi pendidikan, sekaligus menilai kelompok yang mungkin memperoleh manfaat paling besar dari pelaksanaannya.
Untuk mengumpulkan informasi, kajian menggunakan modul khusus yang dimasukkan ke dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pengumpulan data melalui modul tersebut mulai dilaksanakan pada September 2025 dan mencakup seluruh wilayah Indonesia. Cakupan nasional memungkinkan pengalaman siswa diamati dalam konteks daerah dan kondisi sosial ekonomi yang beragam, bukan hanya pada sejumlah sekolah atau lokasi tertentu. Keterlibatan BPS dan lembaga lain juga menjadi bagian dari upaya menyediakan dasar data yang lebih sistematis bagi pembahasan kebijakan. Meski demikian, keluasan cakupan survei perlu dibaca bersama batasan metode dan indikator yang dipakai. Data tersebut membantu menggambarkan pola yang terjadi, tetapi penafsiran tentang dampak program tetap perlu mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi kehadiran dan kegiatan belajar siswa.
Modul tersebut meneliti tiga indikator utama: absensi sekolah, semangat belajar, dan rasa lapar yang dialami siswa selama kegiatan belajar. Ketiganya memberi gambaran tentang kehadiran sekaligus kondisi anak ketika berada di kelas. Absensi menunjukkan apakah siswa mengikuti kegiatan sekolah, sementara semangat belajar dan rasa lapar membantu menjelaskan pengalaman mereka selama pembelajaran berlangsung. Dalam konteks temuan DEN, potensi penurunan ketidakhadiran, khususnya pada kelompok termiskin, menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dari pelaksanaan MBG. Namun, indikator-indikator ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa program menjadi satu-satunya penyebab perubahan. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk memantau pelaksanaan, membandingkan pengalaman antarkelompok, serta menilai apakah layanan menjangkau siswa secara konsisten. Karena penyaluran belum merata, pemerataan akses tetap menjadi pertimbangan penting agar potensi manfaat bagi kehadiran dan pengalaman belajar dapat dirasakan lebih luas.Dalam kajian DEN, kehadiran siswa menjadi salah satu aspek yang dikaitkan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil kajian menunjukkan bahwa siswa yang menerima MBG cenderung lebih jarang absen dibandingkan siswa yang tidak menerima program tersebut. Temuan ini menggambarkan adanya perbedaan pola kehadiran kedua kelompok, dan dapat menjadi petunjuk mengenai potensi manfaat MBG dalam mendukung keteraturan siswa mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Namun, hasil tersebut perlu dipahami sebagai temuan yang teramati dalam kajian, bukan bukti bahwa program menjadi satu-satunya penyebab perubahan absensi.
Menurut Firman, perbedaan kehadiran terlihat cukup besar pada kelompok desil 1, yaitu kelompok masyarakat paling miskin. Di kelompok ini, siswa yang tidak memperoleh MBG cenderung lebih sering tidak masuk sekolah dibandingkan siswa yang menerima makanan bergizi tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa keterkaitan penerimaan MBG dan absensi dapat tampak lebih kuat pada kelompok dengan kondisi sosial ekonomi paling rentan. Meski demikian, informasi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan setiap ketidakhadiran atau memastikan bahwa seluruh siswa dalam kelompok tersebut mengalami pola yang sama.
Kajian juga mencatat bahwa penurunan absensi makin besar seiring meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah. Dengan kata lain, sekolah dengan cakupan atau frekuensi penerimaan program yang lebih tinggi menunjukkan penurunan absensi yang lebih besar dalam pengamatan yang disampaikan. Temuan ini memberi gambaran bahwa konsistensi penyaluran mungkin relevan ketika menilai hubungan MBG dengan kehadiran siswa. Pada saat yang sama, variasi kondisi antarsekolah dan kemungkinan faktor lain yang memengaruhi absensi perlu diperhatikan dalam membaca hasilnya. Secara keseluruhan, data tersebut memperlihatkan potensi manfaat MBG bagi kehadiran, terutama bagi siswa dari keluarga paling miskin, sambil tetap membatasi klaim pada hubungan yang teramati dalam kajian DEN.
Kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tidak hanya mencatat kaitan penerimaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kehadiran siswa, tetapi juga menemukan hubungan dengan semangat belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat program bagi kegiatan pendidikan dapat berkaitan dengan pengalaman siswa saat menerima makanan. Namun, hubungan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya penyaluran. Mutu menu yang disajikan menjadi faktor penting dalam cara siswa merasakan manfaat MBG. Karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan kualitas makanan, selain cakupan penerima dan keteraturan distribusi. Dengan melihat aspek-aspek tersebut bersama-sama, pemerintah dapat memahami kondisi yang mendukung siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan lebih bersemangat.
Firman menyampaikan bahwa 95 persen siswa penerima MBG melaporkan semangat belajar lebih tinggi ketika kualitas menu dinilai sangat baik. Angka itu menggambarkan kuatnya keterkaitan penilaian siswa terhadap makanan dan dorongan mereka untuk belajar. Sebaliknya, ketika kualitas makanan dinilai buruk, persentase siswa yang menyatakan semangat belajarnya meningkat turun cukup tajam. Perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa makanan yang tersedia belum tentu memberikan pengalaman yang sama bagi setiap penerima. Menu yang dinilai kurang baik dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan, sedangkan makanan dengan mutu sangat baik beriringan dengan laporan semangat belajar yang lebih tinggi. Temuan ini tetap perlu dibaca sebagai hubungan dalam kajian, bukan bukti bahwa kualitas menu sendirian menentukan hasil belajar.
Atas dasar temuan tersebut, Firman merekomendasikan agar Presiden memberi perhatian pada kualitas menu MBG. Perhatian itu penting karena mutu makanan berkorelasi dengan rasa lapar siswa sekaligus semangat mereka dalam belajar. Apabila menu tidak memadai atau tidak sesuai kebutuhan, siswa mungkin tetap merasa lapar, sehingga dukungan program terhadap kesiapan belajar menjadi kurang optimal. Sebaliknya, kualitas menu yang terjaga dapat membantu memastikan bahwa makanan yang diterima benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa. Rekomendasi tersebut menempatkan standar mutu sebagai bagian penting dari pelaksanaan program, bukan sekadar pelengkap proses penyaluran. Pemerintah dapat menggunakan temuan ini untuk meninjau penyusunan menu, konsistensi kualitas, serta pemantauan pengalaman penerima. Dengan demikian, keberhasilan MBG dinilai tidak hanya dari jumlah siswa yang menerima makanan, tetapi juga dari mutu yang sampai kepada mereka dan kaitannya dengan keseharian belajar.
Data per September yang dikaji Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau seluruh kelompok secara merata. Penerima program masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pola ini menjadi perhatian karena kebutuhan dukungan gizi tidak hanya berada di kota, sementara akses layanan dan jangkauan program di kawasan perdesaan perlu diperhatikan. Dengan demikian, capaian jumlah penerima perlu dibaca bersama sebaran lokasi mereka, agar pertumbuhan pelaksanaan MBG tidak menutupi kesenjangan akses kelompok masyarakat dan wilayah yang berbeda.
Ketimpangan juga terlihat dari latar belakang ekonomi siswa penerima. Berdasarkan data tersebut, jumlah siswa dari keluarga kaya yang menerima MBG masih lebih banyak daripada siswa dari keluarga miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa sasaran program belum sepenuhnya mencerminkan prioritas bagi kelompok yang paling membutuhkan.
