Jakarta | Presiden ke-7 Joko Widodo dijadwalkan menghadiri sidang perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan Dokter Tifa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026. Kehadirannya menjadi perhatian karena Jokowi disebut akan datang sebagai saksi dalam persidangan yang berkaitan dengan tudingan mengenai keaslian ijazah yang digunakannya. Kepastian rencana tersebut disampaikan oleh ajudannya, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, yang membenarkan bahwa Jokowi akan hadir. Sidang itu dijadwalkan berlangsung di pengadilan tersebut pada hari yang telah ditentukan, dengan Jokowi hadir untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Perkara ini melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa, yang disebut dalam tudingan terkait ijazah tersebut.
Syarif juga menerangkan bahwa Jokowi telah berada di Jakarta sejak Rabu malam, 4 November 2026, menjelang agenda persidangan pada keesokan harinya. Keterangan itu memberikan informasi mengenai keberadaan Jokowi sebelum ia dijadwalkan datang ke PN Jakarta Timur. Namun, dari informasi yang disampaikan ajudan tersebut, belum ada rincian lebih lanjut mengenai waktu kedatangan Jokowi di pengadilan ataupun susunan agenda sidang secara terperinci. Hal yang telah dikonfirmasi adalah rencana kehadirannya sebagai saksi dan fakta bahwa ia sudah berada di Jakarta sejak malam sebelumnya. Dengan demikian, keterangannya menjadi sumber utama informasi mengenai kesiapan Jokowi menghadiri sidang pada Kamis.
Sidang pada 5 November itu menjadi bagian dari proses hukum atas perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu. Kehadiran seorang saksi dalam persidangan dapat membantu memberikan keterangan yang relevan bagi pemeriksaan perkara, sesuai pertanyaan yang diajukan dan tata cara di pengadilan. Dalam konteks ini, Jokowi dijadwalkan hadir untuk memberikan kesaksian, sementara proses persidangan tetap berjalan mengikuti agenda dan ketentuan yang berlaku. Informasi mengenai rencana kehadiran tersebut disampaikan oleh Syarif, bukan melalui rincian tambahan mengenai isi kesaksian. Karena sidang belum berlangsung saat jadwal itu diumumkan, keterangan yang tersedia terbatas pada konfirmasi kehadiran dan keberadaan Jokowi di Jakarta sejak Rabu malam. Perkembangan berikutnya bergantung pada pelaksanaan agenda persidangan di PN Jakarta Timur.
Dalam persidangan yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan rencana menghadirkan Joko Widodo sebagai saksi. Penyampaian itu menjadi bagian dari keterangan jaksa mengenai agenda pemeriksaan yang hendak dilakukan sebelum persidangan terhadap terdakwa Roy Suryo ditutup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, pemanggilan tersebut masih disampaikan sebagai rencana, bukan keterangan bahwa Jokowi telah hadir atau telah memberikan kesaksian di ruang sidang. Rencana itu juga memberi konteks mengenai saksi yang menurut jaksa hendak dipanggil sebelum proses persidangan ditutup.
Selain Jokowi, jaksa menyebut rencana pemanggilan AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Nama tersebut disampaikan bersama rencana menghadirkan Jokowi dalam persidangan yang sama. Keterangan mengenai kedua rencana pemanggilan itu berasal dari penyampaian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tersebut. Karena disampaikan sebagai agenda yang direncanakan, informasi itu tidak dengan sendirinya memastikan bahwa pemanggilan telah terlaksana, bahwa para saksi hadir, ataupun bahwa pemeriksaan terhadap mereka sudah berlangsung. Hal yang dapat dicatat dari keterangan tersebut adalah jaksa menyebut dua nama yang hendak dipanggil sebelum majelis hakim menutup persidangan terdakwa Roy Suryo di PN Jakarta Timur.
Urutan waktu yang disampaikan menjadi pokok konteks rencana pemeriksaan: jaksa mengutarakannya sebelum persidangan ditutup, bukan sebagai laporan tentang hasil pemeriksaan saksi. Sidang pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan demikian menjadi kesempatan ketika rencana menghadirkan Jokowi dan AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah disebutkan kepada persidangan. Informasi yang tersedia terbatas pada pernyataan mengenai rencana pemanggilan tersebut dan kaitannya dengan penutupan persidangan. Tidak ada rincian lain yang disertakan mengenai waktu pemanggilan, bentuk kesaksian, atau hal yang akan disampaikan oleh masing-masing saksi. Karena itu, konteksnya perlu dipahami sebagai agenda yang disampaikan jaksa pada hari tersebut, tanpa menganggap bahwa proses pemanggilan maupun pemeriksaan telah selesai dilakukan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar pemeriksaan Joko Widodo sebagai saksi dijadwalkan bersamaan dengan persidangan terdakwa Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa. Permohonan tersebut disampaikan jaksa dalam persidangan perkara yang melibatkan Roy Suryo dan para terdakwa lainnya. Dengan usulan itu, agenda pemeriksaan Jokowi tidak ditempatkan pada jadwal yang berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan hari sidang Dokter Tifa.
Dalam penyampaian di ruang sidang, JPU mengajukan penundaan pemeriksaan Jokowi hingga Kamis, 5 November 2026. Tanggal tersebut diminta sebagai waktu untuk menghadirkan Jokowi dan memeriksanya dalam kapasitas sebagai saksi. Permintaan penundaan itu merupakan usulan jaksa kepada majelis hakim, bukan keterangan bahwa pemeriksaan pada tanggal tersebut telah dipastikan berlangsung. Penetapan jadwal akhir tetap mengikuti keputusan dalam proses persidangan.
Usulan untuk menyatukan jadwal tersebut berkaitan secara langsung dengan sidang Dokter Tifa, sehingga pemeriksaan saksi yang diminta JPU diharapkan berlangsung pada hari yang sama dengan persidangan terdakwa itu. Jaksa menyampaikan tanggal yang diajukan secara spesifik, yakni Kamis, 5 November 2026. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan di persidangan mencakup permohonan penjadwalan dan waktu yang diusulkan, tanpa mengubahnya menjadi kepastian mengenai kehadiran saksi.
Dokter Tifa adalah nama yang dikenal untuk Tifauzia Tyassuma, salah satu terdakwa dalam perkara tersebut. Karena itu, permohonan JPU menempatkan agenda pemeriksaan Jokowi dalam kaitan dengan jadwal sidang yang melibatkan dirinya. Pokok penyampaian jaksa adalah agar pemeriksaan Jokowi digeser dan dilaksanakan bersamaan dengan persidangan Dokter Tifa pada 5 November 2026. Permintaan itu tercatat sebagai bagian dari jalannya persidangan dan perlu dibedakan dari keputusan resmi majelis mengenai jadwal pemeriksaan saksi berikutnya.
Pihak-pihak yang terkait langsung dengan rencana pemeriksaan dalam perkara ini mencakup Joko Widodo atau Jokowi dan seorang ajudannya, yang disebut sebagai saksi yang hendak dipanggil oleh jaksa penuntut umum (JPU). Rencana tersebut menempatkan keduanya sebagai pihak yang akan dimintai keterangan dalam persidangan, bukan sebagai terdakwa. Kehadiran Jokowi dijadwalkan pada 5 November 2026 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan demikian, tanggal dan tempat itu menjadi informasi utama mengenai agenda pemeriksaan yang diberitakan.
Selain Jokowi dan ajudannya, nama Roy Suryo serta Dokter Tifa berkaitan langsung dengan agenda tersebut karena keduanya merupakan terdakwa dalam persidangan yang menjadi konteks rencana pemanggilan saksi. Persidangan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa berlangsung di PN Jakarta Timur, tempat rencana kehadiran Jokowi dijadwalkan. Keterkaitan nama-nama ini perlu dipahami menurut peran yang disebut: Jokowi dan ajudannya sebagai saksi yang hendak dipanggil JPU, sedangkan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai terdakwa. Informasi ini menjelaskan siapa yang berada dalam posisi berbeda di dalam proses persidangan.
Rencana pemeriksaan itu tetap merupakan agenda yang dijadwalkan, sehingga penyebutan tanggal 5 November 2026 tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah pemeriksaan telah berlangsung atau bagaimana jalannya sidang. Pihak yang disebut hendak dipanggil adalah Jokowi bersama ajudannya, sementara perkara yang menjadi latar persidangan melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa sebagai terdakwa. Seluruh agenda tersebut dikaitkan dengan PN Jakarta Timur. Uraian ini terbatas pada identitas pihak, peran yang disebut, lokasi, dan tanggal rencana kehadiran, tanpa menyimpulkan hasil pemeriksaan ataupun perkembangan lain yang belum dinyatakan.
Baca juga: Sidang Roy Suryo Terganggu Pemadaman Listrik, Jaksa Bacakan Tanggapan atas Eksepsi | Aksi Nasional Pendidikan BEM SI Dijadwalkan di Depan DPR, Pengendara Diminta Waspada
483 kunjungan
