Jakarta | Prabowo Subianto bukan satu-satunya presiden Indonesia yang pernah menjadi sasaran penyadapan. Sejumlah kasus yang terungkap menunjukkan bahwa komunikasi pemimpin negara dapat dipantau, baik oleh pihak di dalam negeri maupun badan intelijen asing. Di nama yang pernah dikaitkan dengan peristiwa semacam ini adalah mantan Presiden B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Joko Widodo sebelum menjabat sebagai presiden.
Kasus yang melibatkan Habibie terjadi pada 10 Desember 1998. Percakapan teleponnya dengan Jaksa Agung M. Andhi Ghalib disadap sehari setelah pemeriksaan terhadap mantan Presiden Soeharto. Rekaman percakapan tersebut kemudian disiarkan melalui majalah Panji Masyarakat edisi 24 Februari 1999. Peristiwa itu menjadi sorotan karena komunikasi presiden dan pejabat penegak hukum yang sedang menangani perkara penting dapat direkam dan dipublikasikan.
Beberapa tahun kemudian, SBY menjadi sasaran pengawasan Badan Intelijen Australia saat masih menjabat sebagai presiden. Pemantauan itu tidak hanya mencakup telepon seluler SBY, tetapi juga komunikasi istrinya, sejumlah menteri senior, serta gerak-gerik elektronik anggota keluarganya. Aktivitas telepon seluler SBY dilaporkan dipantau selama 15 hari pada Agustus 2009. Pengungkapan tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik Indonesia dan Australia.
SBY meminta penjelasan resmi dari pemerintah Australia melalui surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott. Hubungan kedua negara kemudian berangsur mencair pada Mei 2014, setelah Australia menunjukkan komitmen untuk membahas kode etik hubungan bilateral. Upaya itu dimaksudkan untuk membangun kembali kepercayaan dan mengatur kerja sama intelijen kedua negara.
Tjahjo Kumolo juga pernah mengungkap bahwa rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah disadap sejak akhir 2013, sebelum Jokowi menjadi presiden. Saat menanggapi kabar tersebut, Jokowi menyatakan tidak mengetahui adanya penyadapan dan meminta agar hal itu ditanyakan kepada Tjahjo. Pernyataan tersebut menempatkan pengungkapan itu sebagai informasi yang disampaikan pihak lain, bukan sesuatu yang ia klaim telah ketahui sendiri.
Pada Juni 2015, dokumen yang disebarkan WikiLeaks mengungkap bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) menargetkan tiga presiden Prancis secara berturut-turut. Pengungkapan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak terbatas pada satu masa pemerintahan, melainkan menjangkau beberapa periode kepemimpinan. Namun, sumber yang tersedia tidak merinci nama ketiga presiden itu, sehingga identitas mereka tidak dapat dipastikan dari informasi tersebut.
Dokumen itu disebut memuat daftar nomor telepon pejabat di Istana Élysée, pusat pemerintahan kepresidenan Prancis. Selain daftar tersebut, laporan mengindikasikan adanya akses ke saluran telepon langsung presiden. Informasi ini menggambarkan betapa dekatnya sasaran pengawasan dengan pusat pengambilan keputusan negara. Meski demikian, keberadaan nomor dalam daftar atau akses terhadap saluran komunikasi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh cara penyadapan dilakukan maupun berapa lama pengawasan berlangsung.
Materi yang disebut berhasil disadap mencakup sejumlah persoalan penting bagi Prancis dan Eropa. Percakapan terkait krisis keuangan global dan utang Yunani dilaporkan termasuk di dalamnya, pada saat stabilitas ekonomi kawasan menjadi perhatian besar. Dokumen juga menyinggung pembahasan tentang pengelolaan politik serta masa depan Uni Eropa. Isu-isu tersebut menunjukkan bahwa pengawasan diarahkan bukan hanya pada urusan domestik, tetapi juga pada strategi diplomatik dan kebijakan regional.
Di topik lain yang tercatat adalah hubungan pemerintahan François Hollande dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, termasuk dinamika kerja sama dua negara berpengaruh di Eropa. Percakapan mengenai upaya Prancis memengaruhi daftar pemimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa juga disebut masuk dalam cakupan penyadapan. Selain itu, dokumen mencakup keterlibatan Prancis dalam konflik Palestina serta perselisihan Paris dan Washington mengenai spionase Amerika Serikat di Prancis.
Ragam isu tersebut memperlihatkan nilai strategis komunikasi kepresidenan bagi negara lain yang ingin memahami posisi, prioritas, dan pertimbangan diplomatik Prancis. Pengungkapan ini sekaligus menyoroti ketegangan kepentingan keamanan nasional dan kepercayaan antarnegara. Ketika sekutu menjadi sasaran pengumpulan informasi, dampaknya dapat meluas dari privasi pejabat hingga hubungan bilateral dan koordinasi kebijakan internasional.
Jerman juga menjadi salah satu negara yang terdampak oleh kegiatan penyadapan NSA. Kanselir Angela Merkel dan anggota pemerintahannya disebut termasuk sasaran pemantauan, sehingga informasi tersebut memicu skandal politik di negara itu. Isu ini menjadi sensitif karena menyangkut komunikasi pemimpin pemerintahan dan pejabat tinggi sebuah negara yang memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat. Namun, uraian mengenai kasus ini perlu dibatasi pada informasi yang disebutkan dalam sumber, tanpa menambahkan dugaan tentang siapa yang mengungkapnya atau bagaimana operasi penyadapan dilakukan.
Menurut informasi yang dikutip, NSA mengincar 125 nomor telepon pejabat tinggi Jerman. Sasaran yang disebut tidak hanya mencakup saluran telepon kantor, tetapi juga mesin faks. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap komunikasi pejabat tidak terbatas pada satu jenis perangkat. Meski demikian, jumlah nomor dan jenis saluran itu tidak dengan sendirinya menjelaskan isi seluruh komunikasi, siapa yang mendengarkannya, ataupun langkah teknis yang digunakan. Informasi yang tersedia hanya menyebut sasaran pemantauan dan beberapa materi percakapan yang terpantau.
Di materi tersebut terdapat percakapan Merkel mengenai krisis keuangan internasional pada 2009. Pada tahun yang sama, komunikasi Merkel mengenai isu Iran dengan putra mahkota Uni Emirat Arab juga disebut terpantau. Catatan lain berkaitan dengan pembicaraan tentang krisis zona euro pada 2011. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa topik yang disebut mencakup persoalan ekonomi dan hubungan internasional, tetapi tidak memberikan rincian lengkap mengenai isi pembicaraan atau konteks setiap kontak.
Penyebutan Merkel bersama anggota pemerintah Jerman dan 125 nomor pejabat menempatkan kasus tersebut sebagai persoalan politik, bukan semata isu teknis komunikasi. Pemantauan terhadap kepala pemerintahan negara lain dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepercayaan dan hubungan antarnegara. Dalam kasus Jerman, informasi tentang saluran kantor, mesin faks, serta sejumlah percakapan terkait isu penting menjadi bagian dari laporan yang memicu kontroversi. Fakta-fakta tersebut menggambarkan luasnya sasaran yang dilaporkan, tanpa memastikan rincian tambahan yang tidak dicantumkan dalam sumber.
Pada 2021, proyek Pegasus menarik perhatian dunia setelah sebuah penyelidikan lintas media mengungkap kumpulan data yang memuat sekitar 50 ribu nomor ponsel dari berbagai negara. Bahan sumber menyebut proyek tersebut berhasil menembus basis data global dan menghasilkan daftar nomor yang diduga menjadi sasaran potensial pengawasan. Skala daftar itu memicu kekhawatiran mengenai penggunaan teknologi pengintaian digital dan dampaknya terhadap privasi, keamanan, serta kebebasan pejabat publik dan warga biasa. Namun, jumlah nomor yang tercantum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap pemiliknya telah disadap. Daftar tersebut perlu dipahami secara cermat, bukan sebagai catatan pasti atas keberhasilan penyusupan ke seluruh perangkat.
Dari data yang diperiksa, nomor ponsel 14 kepala negara dan pemerintahan teridentifikasi. Tiga nama yang disebut dalam bahan sumber ialah Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Temuan mengenai nomor para pemimpin ini menempatkan isu tersebut dalam sorotan diplomatik, karena pengawasan terhadap pejabat tertinggi dapat menimbulkan pertanyaan tentang keamanan komunikasi resmi dan hubungan antarnegara. Identifikasi nomor dalam daftar, bagaimanapun, tidak sama dengan konfirmasi bahwa perangkat mereka terinfeksi spyware. Pembedaan ini penting agar laporan mengenai potensi sasaran tidak berubah menjadi klaim penyadapan yang belum dibuktikan.
Pegasus adalah spyware yang dibuat oleh NSO Group, perusahaan asal Israel. Menurut keterangan dalam bahan sumber, perangkat lunak ini dapat mengekstraksi data dari ponsel, melakukan pemantauan pasif, serta mengumpulkan data secara aktif melalui berbagai aplikasi pesan populer.
Baca juga: Strategi TikTok Shop Menyasar Pembeli saat Puncak Belanja Akhir Tahun | APA KRITERIA TNI YANG HEBAT MENURUT PRESIDEN PRABOWO? | Tujuh Tokoh TNI Menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo
467 kunjungan
