Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan harga telur ayam di tingkat konsumen mulai turun setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ia mengapresiasi koordinasi dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim), yang menurutnya menjadi bagian dari upaya menindak anomali dalam distribusi telur. Keterangan tersebut disampaikan Amran di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam pernyataannya, ia mengaitkan perkembangan harga di tingkat konsumen dengan langkah penindakan yang mulai berjalan, tanpa menyebutkan besaran penurunan harga.
Amran mengatakan koordinasi pemerintah dan aparat diperlukan untuk merespons persoalan distribusi yang dinilai tidak berjalan semestinya. Penindakan terhadap anomali itu, menurut dia, telah mulai dilakukan. Pemerintah menyoroti alur penyaluran karena gangguan atau ketimpangan distribusi dapat memengaruhi ketersediaan barang dan harga yang dibayar konsumen. Namun, keterangan yang disampaikan tidak memerinci bentuk anomali, lokasi penindakan, ataupun pihak yang menjadi sasaran. Karena itu, pernyataan mengenai harga yang mulai melandai perlu dipahami sebatas perkembangan yang dikemukakan menteri, bukan sebagai angka perubahan yang telah dirinci.
Apresiasi Amran terhadap Kabareskrim menunjukkan bahwa penanganan masalah tersebut melibatkan koordinasi lintas lembaga. Dalam konteks itu, pemerintah menghubungkan pengawasan dan penindakan dengan upaya menjaga distribusi telur tetap berjalan. Harga di tingkat konsumen menjadi perhatian karena perubahan pada jalur pasok dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meski demikian, belum ada angka pembanding atau rentang waktu yang disebutkan untuk menjelaskan seberapa jauh harga bergerak. Pernyataan tersebut juga tidak merinci apakah penurunan terjadi merata di berbagai daerah atau hanya teramati pada pasar tertentu. Informasi yang tersedia hanya menyebut bahwa harga konsumen mulai turun setelah koordinasi dilakukan dan penindakan atas anomali distribusi berjalan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada pemantauan pasokan dan tindak lanjut pihak terkait. Dengan demikian, sorotan utama pemerintah dalam keterangan itu adalah kaitan tindakan terhadap persoalan distribusi dan kondisi harga telur yang mulai melandai, bukan klaim mengenai besaran dampak yang belum disampaikan.
Perbedaan harga telur ayam di tingkat peternak dan konsumen menjadi salah satu latar belakang pemerintah menyoroti distribusi komoditas tersebut. Menteri Pertanian Amran menyebut harga yang diterima peternak berada pada kisaran Rp20.000–Rp21.000 per kilogram. Sementara itu, harga yang dibayar konsumen di sejumlah pasar dilaporkan mencapai Rp40.000–Rp45.000 per kilogram. Jarak harga yang lebar ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi pasokan, sehingga pemerintah mempertanyakan bagaimana kenaikan berlangsung sepanjang rantai distribusi.
Menurut Amran, harga telur di tingkat peternak semestinya berada pada kisaran Rp26.000–Rp30.000 per kilogram. Dengan demikian, nilai yang diterima peternak saat ini justru lebih rendah daripada kisaran yang dinilai wajar, sedangkan konsumen menghadapi harga yang jauh lebih tinggi. Amran juga mengatakan harga konsumen sebesar Rp40.000–Rp45.000 per kilogram telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Selisih harga di sumber produksi dan harga jual akhir itu menjadi perhatian karena dapat menunjukkan adanya ketimpangan dalam penyaluran maupun pembentukan harga.
Konteks lain yang disampaikan Amran adalah kondisi produksi telur ayam yang disebut mengalami surplus. Bahkan, sebagian telur dapat diekspor, menurut keterangannya. Informasi tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa harga tinggi di tingkat konsumen dianggap sebagai anomali: pasokan secara umum dinilai mencukupi, tetapi harga di pasar tetap meningkat, sementara harga yang diterima peternak relatif rendah. Kondisi ini mendorong pemerintah menelusuri alur distribusi dan pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Penindakan yang disoroti berangkat dari kebutuhan untuk memahami penyebab kesenjangan tersebut, memastikan harga bergerak lebih wajar, serta menjaga agar kepentingan peternak dan konsumen tidak terabaikan. Perbandingan angka tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah persoalan terutama muncul pada distribusi, bukan semata-mata akibat kekurangan produksi. Pemerintah menempatkan selisih harga sebagai indikator penting dalam pengawasan pasar, khususnya ketika harga eceran melampaui batas yang berlaku dan pasokan disebut berlebih.
Untuk membantu peternak menghadapi mahalnya bahan baku pakan, pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek berupa pengadaan bungkil kedelai dan penyaluran jagung. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses peternak terhadap bahan pakan dengan harga yang lebih terjangkau, terutama ketika harga di pasar swasta berada pada tingkat lebih tinggi. Ketersediaan bahan baku yang lebih mudah dijangkau menjadi salah satu perhatian dalam upaya menjaga keberlangsungan usaha peternakan unggas.
Pemerintah membeli bungkil kedelai untuk kemudian menyalurkannya langsung kepada peternak dengan harga Rp8.630 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga yang disebut berlaku di pasar swasta, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Selisih harga itu memberi pilihan pasokan dengan biaya pembelian bahan baku yang lebih ringan bagi peternak yang dapat mengakses penyaluran tersebut. Langkah ini berfokus pada penyediaan bahan pakan, bukan penetapan harga telur di tingkat konsumen.
Selain bungkil kedelai, jagung disalurkan melalui skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog bagi peternak kecil. Dalam skema ini, pemerintah memberikan subsidi agar jagung dapat disediakan dengan harga yang lebih terjangkau. Penyaluran melalui Bulog menjadi jalur intervensi pemerintah untuk mendukung ketersediaan salah satu bahan utama pakan ternak, sekaligus membantu peternak kecil memperoleh pasokan melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Kedua langkah tersebut merupakan dukungan jangka pendek pada sisi input produksi.
Pengadaan dan penyaluran bahan pakan ini berlangsung di tengah perhatian terhadap ketimpangan distribusi serta pergerakan harga telur. Perbedaan harga bungkil kedelai pasokan pemerintah dan pasar swasta menunjukkan pentingnya akses terhadap sumber bahan baku. Namun, rincian jumlah peternak penerima maupun besaran perubahan biaya produksi tidak dapat dipastikan dari informasi yang tersedia. Karena itu, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya menyediakan alternatif pasokan dengan harga lebih rendah, sementara efektivitas dan jangkauannya perlu dinilai berdasarkan data pelaksanaan dan distribusi yang lebih lengkap.
Langkah lanjutan untuk merespons ketimpangan distribusi telur ditempatkan dalam kerangka koordinasi lintas lembaga. Pemerintah menilai penanganan persoalan pangan tidak cukup hanya dengan memantau pergerakan harga, tetapi juga perlu memastikan rantai pasok berjalan dengan baik dan pasokan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Dalam proses tersebut, koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk mengawal kebijakan serta merespons persoalan distribusi. Pendekatan ini diharapkan mendukung tata kelola pangan yang lebih tertib, tanpa mengabaikan kebutuhan para pelaku usaha di sepanjang rantai pasok.
Amran sebelumnya menyampaikan perkembangan koordinasi tersebut dalam rapat koordinasi terbatas pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin, 26 Oktober 2026. Pembahasan itu berlangsung di tengah perhatian pemerintah terhadap harga telur yang mulai melandai, namun masih disertai ketimpangan distribusi. Karena itu, pemantauan kondisi pasar dan kerja sama antarlembaga tetap diperlukan untuk melihat apakah pasokan tersalurkan secara merata. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga menjadi konteks bagi langkah pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan, sementara dukungan kepada sektor peternakan dipandang penting untuk menjaga keberlanjutan produksi.
Dukungan bagi sektor peternakan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat fondasi pasokan dalam negeri. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi peternak dan keberlangsungan usaha mereka, sekaligus mendorong pengembangan produk yang dapat memberi nilai tambah bagi hasil peternakan. Dengan begitu, penanganan persoalan telur tidak hanya berfokus pada perubahan harga dalam jangka pendek, tetapi juga pada penguatan sektor dan pengelolaan hasil produksi.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
