Kabupaten Agam | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta 29 kementerian dan lembaga yang telah memperoleh persetujuan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Berbagai pekerjaan pemulihan di tiga provinsi tersebut ditargetkan tuntas sebelum 31 Desember 2026. Arahan itu menekankan pentingnya mengubah alokasi anggaran yang sudah disetujui menjadi kegiatan nyata yang segera dirasakan masyarakat terdampak.
Tito menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono di Jakarta pada Selasa. Dalam koordinasi itu, pemerintah mendorong setiap kementerian dan lembaga terkait agar menjalankan peran sesuai tugasnya, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan pekerjaan berjalan selaras di wilayah terdampak. Tenggat akhir 2026 menjadi sasaran bersama bagi berbagai upaya pemulihan, sehingga pelaksanaan di lapangan perlu terus dipantau dan hambatan yang muncul ditangani secara tepat.
Ruang lingkup pekerjaan yang menjadi sasaran mencakup pemulihan fasilitas umum maupun kegiatan ekonomi warga. Sekolah yang terdampak perlu kembali mendukung proses belajar, sementara rumah-rumah warga harus dipulihkan agar keluarga dapat menempati hunian yang layak. Perbaikan jalan dan jembatan juga menjadi bagian penting karena akses yang berfungsi membantu mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi kebutuhan dan pelaksanaan layanan. Selain itu, pemulihan kafe dan warung diharapkan membantu kegiatan usaha setempat kembali berjalan.
Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian bangunan, tetapi juga upaya mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan terdampak. Karena itu, keterlibatan 29 kementerian dan lembaga perlu disertai koordinasi yang terarah, agar pekerjaan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan setempat. Pemerintah menargetkan pemulihan berbagai sektor tersebut berlangsung sampai seluruh pekerjaan yang disepakati selesai sebelum batas waktu. Fokus pada sekolah, hunian, infrastruktur, dan usaha warga memberi gambaran tentang prioritas pemulihan yang hendak dicapai di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga akhir 2026.
Menurut Tito, pemulihan di wilayah Sumatera yang terdampak bencana menunjukkan kemajuan, terutama pada layanan pemerintahan dan fasilitas publik. Sebagian besar aktivitas pelayanan telah kembali berjalan sehingga warga dapat mengakses kebutuhan dasar secara lebih baik. Meski proses pemulihan masih berlangsung, berfungsinya kembali berbagai layanan menjadi penanda penting bahwa penanganan tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat. Pemerintah terus mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan layanan tersebut tetap tersedia dan menjangkau warga di daerah terdampak.
Fasilitas kesehatan juga berangsur pulih. Rumah sakit umum dan puskesmas di kawasan terdampak telah beroperasi, sehingga pelayanan medis kembali dapat diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG dilaporkan relatif lancar. Ketersediaan energi dan bahan bakar ini mendukung aktivitas rumah tangga, layanan publik, serta kegiatan pemulihan di lapangan. Kelancaran pasokan perlu dijaga agar warga dan petugas memiliki dukungan yang memadai selama proses perbaikan infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi berlanjut.
Akses transportasi pun semakin membaik. Tito menyampaikan bahwa sebagian besar ruas jalan nasional dan provinsi telah kembali fungsional, membantu pergerakan warga maupun distribusi logistik. Jembatan permanen juga telah dibangun untuk menggantikan infrastruktur yang rusak, sehingga konektivitas antardaerah dapat dipulihkan dengan lebih andal. Dalam upaya tersebut, Tito mengapresiasi keterlibatan TNI dan Polri, termasuk dalam pembangunan jembatan, fasilitas sanitasi, dan sarana penyediaan air bersih. Dukungan personel kedua institusi membantu mempercepat penyediaan infrastruktur penting bagi masyarakat. Pemulihan layanan, pasokan, serta akses jalan dan jembatan menjadi bagian yang saling terkait: kelancaran mobilitas memudahkan bantuan dan layanan menjangkau warga, sementara sanitasi dan air bersih mendukung kesehatan masyarakat. Tito menekankan perlunya kerja bersama agar fasilitas yang telah berfungsi dapat dipertahankan, kebutuhan yang belum terpenuhi segera ditangani, dan pemulihan berlangsung merata di seluruh kawasan terdampak.
Banjir dan tanah longsor susulan kembali menambah tantangan dalam pemulihan bencana di Sumatera. Sejumlah jalan dan jembatan dilaporkan kembali mengalami kerusakan, sehingga pergerakan warga maupun upaya penanganan di lapangan menghadapi hambatan. Kerusakan yang terjadi setelah bencana awal ini membuat akses antardaerah belum sepenuhnya pulih dan dapat memperlambat pengiriman bantuan serta kebutuhan bagi masyarakat terdampak.
Salah satu jalur yang terdampak adalah akses menuju Bireuen, Aceh. Kondisi jalan dan jembatan yang kembali rusak menjadi kendala bagi proses pemulihan, terutama ketika jalur tersebut dibutuhkan untuk menghubungkan kawasan terdampak dengan wilayah lain. Situasi ini menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya bergantung pada pendataan dan perbaikan kerusakan sebelumnya, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan dampak bencana susulan. Pemerintah dan pihak terkait perlu terus memantau kondisi akses agar langkah pemulihan dapat dilakukan sesuai keadaan terkini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut sejumlah wilayah masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Tapanuli Tengah, Kabupaten Agam, dan Padang Pariaman. Penyebutan daerah-daerah tersebut menandai perlunya perhatian berkelanjutan dalam upaya pemulihan. Namun, daftar itu tidak berarti seluruh wilayah menghadapi jenis kerusakan yang sama. Kondisi masing-masing daerah dapat berbeda, sehingga kebutuhan penanganan perlu ditentukan berdasarkan situasi di lapangan. Perkembangan cuaca dan kemungkinan bencana susulan juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan, terutama ketika infrastruktur penghubung kembali terdampak. Dengan akses yang terganggu, koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait menjadi penting untuk memastikan informasi kerusakan diperbarui dan dukungan diarahkan ke lokasi yang memerlukan. Perbaikan jalan maupun jembatan perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan warga, sambil tetap memperhatikan keselamatan petugas dan masyarakat. Kendala tersebut menjadi salah satu alasan pemulihan di sejumlah daerah harus terus dipantau, agar langkah penanganan dapat menyesuaikan perubahan kondisi tanpa mengabaikan wilayah lain yang masih membutuhkan dukungan.
Pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Program pemulihan tersebut dirancang berlangsung selama tiga tahun, sehingga penanganan tidak hanya berfokus pada kebutuhan darurat, tetapi juga mencakup pemulihan secara bertahap dan terencana. Berdasarkan perencanaan yang disiapkan, kebutuhan anggaran untuk menjalankan berbagai kegiatan tersebut mencapai Rp100,1 triliun. Besarnya kebutuhan ini mencerminkan cakupan pekerjaan yang harus ditangani, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemulihan layanan dan kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memperhitungkan bahwa sebagian anggaran yang direncanakan pada tahun ini mungkin belum dapat direalisasikan. Karena itu, pemerintah mengusulkan agar anggaran yang belum terserap atau belum bisa digunakan sesuai jadwal dapat dialihkan ke 2027. Usulan tersebut dimaksudkan agar dana tetap tersedia untuk melanjutkan pekerjaan pemulihan, bukan hilang dari perencanaan ketika pelaksanaan di lapangan memerlukan waktu lebih panjang. Pengaturan waktu anggaran diharapkan dapat disesuaikan dengan kesiapan kegiatan dan kondisi wilayah terdampak.
Rencana pendanaan juga perlu memberi ruang bagi kebutuhan lanjutan apabila terjadi bencana susulan. Kerusakan baru dapat menambah pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga perhitungan kebutuhan tidak hanya bertumpu pada dampak yang telah terdata sebelumnya. Pemerintah mengusulkan agar kebutuhan pembiayaan tambahan tersebut turut ditampung dalam perencanaan, sehingga respons terhadap perubahan situasi dapat dilakukan tanpa mengabaikan program pemulihan yang sedang berjalan. Dengan demikian, pelaksanaan rencana tiga tahun dapat menyesuaikan prioritas berdasarkan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Tito berharap koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan erat dalam mengawal rencana serta penggunaan anggaran.
Baca juga: Kementerian PKP Dorong Palembang Percepat Penanganan 3.067 Rumah Tidak Layak Huni | Sinergi Bersama Hadapi Potensi Bencana, Personel Kodim Bojonegoro Segarkan Kemampuan Jinakkan Api | HADR Latgabma SGS 2026 Perkuat Respons Terpadu Hadapi Bencana
