Jakarta | Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati keputusan penggugat yang mencabut gugatan terkait ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menurut Gibran, keputusan untuk menarik gugatan merupakan hak pihak yang mengajukan perkara. Ia tidak menyampaikan penilaian lebih jauh mengenai alasan di balik pencabutan tersebut dan memilih menyerahkan penanganan perkara kepada pengadilan. Sikap itu disampaikan kepada awak media setelah ia menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jelambar, Jakarta Barat, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Gibran menegaskan bahwa proses hukum selanjutnya berada dalam kewenangan majelis hakim. Karena itu, ia menyerahkan langkah berikutnya kepada hakim yang menangani perkara dan menghormati mekanisme yang berlaku di PTUN Jakarta. Pernyataan tersebut mencerminkan sikapnya untuk tidak mendahului keputusan pengadilan maupun memberikan kesimpulan di luar proses persidangan. Pencabutan gugatan akan ditangani sesuai prosedur hukum, sementara majelis hakim memiliki kewenangan untuk menentukan tindak lanjut berdasarkan aturan dan berkas perkara. Dengan demikian, perkembangan perkara tetap mengikuti jalur resmi yang telah ditetapkan pengadilan.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga berharap seluruh rangkaian persidangan dapat berjalan lancar dan memberikan kejelasan kepada warga. Ia menempatkan proses hukum sebagai ruang bagi pihak-pihak terkait untuk memperoleh kepastian melalui prosedur yang berlaku. Harapan tersebut penting bagi masyarakat yang mengikuti kabar perkara, terutama agar informasi mengenai perkembangan dan status hukumnya dapat dipahami secara terang. Sikap menghormati pencabutan gugatan serta menyerahkan kelanjutan perkara kepada majelis hakim sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian tetap merujuk pada kewenangan lembaga peradilan. Warga diharapkan menunggu penjelasan resmi dan mengikuti perkembangan perkara melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan bersandar pada dugaan atau informasi yang belum terverifikasi. Hingga majelis hakim menetapkan tindak lanjut, proses tersebut menjadi ranah pengadilan. Pernyataan Gibran setelah salat Jumat itu menegaskan bahwa ia menghormati pilihan penggugat sekaligus menginginkan proses berjalan tertib, lancar, dan memberi kejelasan bagi publik.Gibran menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kerangka tersebut, persoalan yang berkaitan dengan hukum perlu ditempatkan pada mekanisme dan kewenangan yang berlaku, bukan diselesaikan melalui penilaian sepihak. Ia menyampaikan bahwa pengadilan adalah lembaga yang berwenang mengungkap kebenaran melalui proses peradilan. Pernyataan ini menempatkan pengadilan sebagai institusi yang menangani perkara berdasarkan prosedur hukum. Karena itu, proses peradilan menjadi ruang bagi pihak terkait untuk mengajukan perkara dan bagi lembaga peradilan menjalankan kewenangannya. Penegasan tersebut disampaikan dalam konteks pencabutan gugatan ijazah di PTUN Jakarta, dengan tetap menghormati proses hukum yang menjadi kewenangan pengadilan.
Menurut Gibran, prinsip negara hukum juga mencakup kesetaraan setiap penduduk dan masyarakat di hadapan hukum. Artinya, hukum berlaku bagi semua orang tanpa membedakan kedudukan, latar belakang, ataupun status. Pesan itu menekankan bahwa setiap orang memiliki posisi yang sama ketika berhadapan dengan hukum. Kesetaraan tersebut menjadi dasar bagi proses hukum yang dapat diikuti oleh siapa pun sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penyampaiannya, ia tidak menempatkan satu kelompok sebagai pihak yang memperoleh perlakuan khusus. Penekanannya adalah bahwa seluruh penduduk dan masyarakat berada dalam kedudukan setara di mata hukum, sementara penanganan suatu perkara diserahkan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.
Dengan merujuk pada kewenangan pengadilan, Gibran menegaskan bahwa pengungkapan kebenaran berlangsung melalui proses peradilan. Proses itulah yang menjadi jalur untuk menangani perkara sesuai aturan, sekaligus menjaga agar persoalan hukum diputuskan oleh lembaga yang berwenang. Pesan tentang kesetaraan hukum melengkapi penegasan tersebut: setiap penduduk dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan ini menggarisbawahi dua hal yang disampaikan Gibran, yakni peran pengadilan dalam mengungkap kebenaran dan prinsip perlakuan setara dalam hukum. Ia menyampaikan penghormatan terhadap proses dan kewenangan peradilan, tanpa mengurangi arti bahwa hukum berlaku bagi seluruh masyarakat. Penegasan itu berkaitan dengan perkara yang menjadi perhatian publik di PTUN Jakarta.
Gibran menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk menghadapi tahapan sidang pembuktian di PTUN Jakarta. Persiapan tersebut, menurut keterangannya, dilakukan sebagai bagian dari kesiapan untuk mengikuti proses persidangan apabila perkara berlanjut ke tahap pemeriksaan bukti. Ia juga menyatakan tidak keberatan apabila dokumen-dokumen yang telah disiapkan itu dibuka. Dengan demikian, posisi yang disampaikan Gibran adalah bahwa pihaknya siap memperlihatkan dokumen dalam proses hukum, bukan menghindari pemeriksaan atas bukti yang relevan.
Keterangan mengenai kesiapan tersebut kemudian berhadapan dengan perkembangan perkara, yakni pencabutan gugatan oleh pihak penggugat. Karena gugatan dicabut, tahapan pembuktian yang sebelumnya dipersiapkan tidak berjalan sebagaimana rencana. Dokumen yang telah disiapkan untuk tahap itu pun tidak berlanjut ke pemeriksaan dalam sidang pembuktian, berdasarkan perkembangan tersebut. Gibran mengaitkan pernyataannya dengan kondisi itu: pihaknya telah siap membuka dokumen, tetapi proses yang semestinya memberi ruang bagi pembuktian tidak diteruskan setelah gugatan ditarik. Pernyataan ini menjelaskan kesiapan pihaknya sekaligus menunjukkan bahwa agenda pembuktian bergantung pada kelanjutan perkara.
Dalam menanggapi pencabutan gugatan, Gibran menyampaikan sikapnya terhadap keputusan penggugat dan menjelaskan bahwa persiapan dokumen sebelumnya telah dilakukan untuk mengikuti tahapan sidang. Ia tidak menyatakan bahwa dokumen tersebut telah diperiksa di persidangan; yang disampaikannya adalah kesiapan untuk membukanya apabila pembuktian berlangsung. Perbedaan dokumen yang disiapkan dan dokumen yang benar-benar diuji di ruang sidang menjadi penting dalam memahami perkembangan perkara. Setelah memberikan tanggapan itu, Gibran menutup keterangannya. Ia menyatakan akan kembali menjalankan aktivitas pekerjaannya, sehingga pernyataan mengenai dokumen dan pencabutan gugatan menjadi bagian dari tanggapannya sebelum kembali pada kegiatan tersebut.
PT Mercy Toga Kirana mengajukan gugatan terkait ijazah Gibran pada 15 Juli 2026. Gugatan tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Objek yang dipersoalkan berkaitan dengan keputusan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan oleh direktorat tersebut. Perkara itu kemudian tercatat dan diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
PT Mercy Toga Kirana sebelumnya juga tercatat sebagai salah satu pihak yang menggugat ketentuan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Catatan tersebut menjadi bagian dari latar belakang perusahaan yang mengajukan perkara terkait keputusan penyetaraan pendidikan itu. Meski demikian, proses gugatan di PTUN Jakarta berjalan sebagai perkara tersendiri, dengan tahapan persidangan yang mencakup agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat.
Perkembangan penting terjadi dalam sidang PTUN Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026. Persidangan pada hari itu semula dijadwalkan membahas jawaban tergugat II. Namun, agenda tersebut tidak berlangsung seperti rencana karena gugatan berakhir dengan pencabutan. Denny Indrayana, selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana, mengajukan permohonan pencabutan gugatan ketika persidangan sedang berlangsung. Dengan demikian, proses perkara memasuki tahap baru setelah pihak penggugat menyampaikan langkah tersebut di hadapan majelis hakim.
Setelah mengajukan pencabutan, Denny meninggalkan ruang sidang sebelum seluruh proses persidangan selesai. Peristiwa itu menandai perubahan agenda pada sidang yang semula diperuntukkan bagi pembahasan jawaban tergugat II. Informasi mengenai pencabutan tersebut penting untuk menjelaskan perkembangan perkara, tetapi tidak dengan sendirinya menjabarkan alasan di balik keputusan penggugat. Berdasarkan rangkaian kejadian yang disampaikan, perkara bermula dari gugatan pada Juli 2026 atas keputusan penyetaraan pendidikan Gibran, lalu berujung pada pengajuan pencabutan oleh kuasa hukum perusahaan dalam persidangan akhir Oktober di PTUN Jakarta.
Baca juga: Panglima TNI Kunjungi ITS Giuseppe Garibaldi di Jakarta | Sambut HUT ke-81 TNI, Bhakti Kesehatan TNI Layani Masyarakat di Jakarta
