JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar-Rahman, menilai alokasi subsidi untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) perlu dipahami sebagai bagian dari strategi pelayanan publik. Menurutnya, dana tersebut tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai beban pengeluaran daerah, karena memiliki peran penting dalam memastikan warga dapat mengakses transportasi yang aman, terjangkau, dan terintegrasi.
Ryan menyampaikan pandangan itu setelah rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas rencana pengembangan layanan angkutan perairan Transjakarta. Pembahasan tersebut menempatkan dukungan pembiayaan sebagai salah satu unsur penting dalam memperluas pilihan mobilitas masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal atau beraktivitas di wilayah yang terhubung dengan jalur perairan.
Selain menjaga keterjangkauan, subsidi juga dipandang dapat memperkuat produktivitas ekonomi Jakarta. Transportasi yang mudah diakses membantu pekerja mencapai tempat kerja, pelajar menuju institusi pendidikan, serta pelaku usaha menghubungkan kegiatan ekonomi di berbagai kawasan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengguna Transjakarta, tetapi juga oleh perekonomian kota secara lebih luas.
Ryan menekankan bahwa kebijakan subsidi perlu diikuti pengelolaan yang akuntabel, peningkatan kualitas layanan, dan perluasan jangkauan rute. Pendekatan tersebut penting agar setiap alokasi anggaran menghasilkan manfaat yang terukur dan berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan angkutan perairan, dukungan itu diharapkan mampu memperkuat sistem transportasi multimoda sekaligus membuka akses baru bagi masyarakat Jakarta.
Pengembangan rute perairan atau Transjakarta laut diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan transportasi publik hingga wilayah Kepulauan Seribu. Gagasan ini menunjukkan bahwa akses mobilitas masyarakat tidak hanya perlu diperkuat di kawasan daratan, tetapi juga di wilayah kepulauan yang memiliki karakter geografis berbeda. Kehadiran layanan perairan diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas, sehingga transportasi publik dapat menjangkau lebih banyak warga secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem yang telah tersedia.
Dalam proses pengembangannya, Transjakarta sebagai badan usaha milik daerah berbentuk perseroan daerah tetap perlu berlandaskan mandat pelayanan publik. Status perseroan daerah tidak semestinya menggeser orientasi utama perusahaan dari pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat. Perluasan layanan harus mempertimbangkan kepentingan warga, keterjangkauan akses, serta peran transportasi publik dalam mendukung pemerataan pelayanan. Dengan prinsip tersebut, pengembangan rute perairan tidak hanya dipandang sebagai ekspansi usaha, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang lebih inklusif.
Fraksi Gerindra menilai pengalaman panjang Jakarta dalam mengelola transportasi massal dapat menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama interkoneksi lintas provinsi. Pengalaman tersebut mencakup pengelolaan layanan, pembangunan koordinasi antarpihak, serta pemahaman terhadap kebutuhan integrasi transportasi dalam skala yang lebih luas. Pengetahuan dan kapasitas yang telah terbentuk dapat digunakan untuk membuka peluang kolaborasi dengan daerah lain, tanpa mengabaikan mandat pelayanan publik. Kerja sama lintas provinsi juga perlu diarahkan pada terciptanya konektivitas yang saling mendukung, sehingga pengembangan Transjakarta laut dan layanan transportasi lainnya dapat berjalan sebagai bagian dari jaringan mobilitas yang terhubung. Dengan pendekatan itu, perluasan menuju Kepulauan Seribu memiliki dasar kebijakan yang menempatkan akses masyarakat, kesinambungan layanan, dan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama.
Gagasan memperluas angkutan perairan di Jakarta sejalan dengan pandangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya pada Rabu (7/10). Dalam forum tersebut, Pramono mengapresiasi dukungan tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta, termasuk Fraksi Gerindra, terhadap pengembangan angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif. Dukungan lintas fraksi dinilai menjadi modal penting untuk memastikan kebijakan transportasi tidak hanya berorientasi pada kawasan daratan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan.
Layanan angkutan perairan dipandang mendesak karena dapat membuka keterisolasian sejumlah wilayah, terutama di Kepulauan Seribu. Kehadiran moda transportasi yang lebih teratur dan terhubung dengan jaringan lainnya berpotensi memperluas pemerataan akses terhadap pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Mobilitas yang lebih mudah juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk perdagangan, pariwisata, serta distribusi kebutuhan pokok antarpulau.
Meski demikian, ekspansi layanan perairan perlu dilakukan tanpa mengurangi mutu dan keandalan bus Transjakarta di darat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memastikan penambahan cakupan layanan berjalan seiring dengan pemeliharaan armada, ketepatan waktu, keselamatan penumpang, serta kualitas integrasi antarmoda. Langkah tersebut penting karena bus Transjakarta tetap menjadi tulang punggung mobilitas harian bagi banyak warga Jakarta.
Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah pembentukan anak usaha yang dapat menangani pengembangan layanan tertentu secara lebih fokus. Skema ini diharapkan membantu menjaga konsentrasi operasional, pembagian tanggung jawab, dan pengelolaan sumber daya tanpa mengganggu layanan utama. Namun, pembentukan entitas baru harus disertai kajian yang terbuka, target kinerja yang jelas, serta mekanisme pengawasan publik. Transparansi anggaran, evaluasi berkala, dan pelibatan DPRD maupun masyarakat menjadi unsur penting agar perluasan transportasi benar-benar memberi manfaat luas.
Perkembangan jumlah pelanggan menunjukkan bahwa layanan Transjakarta terus memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Berdasarkan data eksekutif, jumlah pelanggan hingga triwulan III 2026 telah mencapai 329,2 juta orang. Angka tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 438,5 juta penumpang pada akhir tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan angkutan umum yang terjangkau, terintegrasi, dan mampu menjangkau berbagai kawasan tempat masyarakat beraktivitas.
Pemerintah menilai pergerakan masyarakat di kawasan aglomerasi tidak semestinya dibatasi oleh batas administratif. Karena itu, pengembangan layanan Transjabodetabek akan terus menjadi bagian dari agenda konektivitas lintas daerah. Perluasan konektivitas diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sekaligus mendukung peningkatan kualitas jalan di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Hubungan transportasi yang lebih terintegrasi juga diperlukan untuk menyesuaikan layanan dengan pola perjalanan masyarakat yang melintasi wilayah kota dan kabupaten.
Sejalan dengan agenda tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan manajemen Transjakarta masih mematangkan sejumlah aspek operasional. Proses itu mencakup kajian teknis, penilaian kesiapan armada perairan, serta penyempurnaan regulasi yang diperlukan agar pelaksanaan layanan memenuhi ketentuan dan kepatuhan hukum. Setiap aspek masih berada dalam tahap pematangan, sehingga hasil kajian dan bentuk pelaksanaan akhirnya belum dapat dipastikan.
Penguatan layanan Transjakarta, termasuk koneksi menuju kawasan aglomerasi, pada akhirnya bergantung pada kesinambungan perencanaan, kesiapan sarana, dan koordinasi antarlembaga. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan pelanggan serta kebutuhan perjalanan lintas wilayah, agenda tersebut diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang lebih terhubung dan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi. Langkah lanjutan tetap akan mengikuti hasil kajian teknis, kesiapan armada, serta regulasi yang disepakati oleh pihak-pihak terkait.
