Jakarta | Gerakan 212 bersama sejumlah organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, dan majelis taklim menyatakan akan mengupayakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Muhammad bin Husein Alatas dalam konferensi pers di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut langkah itu sebagai respons atas persoalan yang menurut kelompoknya masih belum memperoleh penjelasan memadai.
Alatas mengaitkan dorongan pemakzulan dengan polemik ijazah Gibran. Menurut pihak-pihak yang hadir, persoalan tersebut belum tuntas karena Gibran dinilai belum dapat membuktikan kepemilikan ijazahnya. Klaim itu merupakan pandangan kelompok tersebut dan menjadi alasan yang mereka kemukakan dalam menyampaikan rencana politiknya. Pernyataan dalam konferensi pers itu tidak dengan sendirinya menetapkan kebenaran tuduhan maupun kesimpulan hukum mengenai dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Dalam keterangannya, Alatas menyampaikan bahwa berbagai organisasi dan unsur masyarakat yang terlibat akan menempuh sejumlah langkah untuk mendorong proses pemakzulan. Ia menggambarkan upaya itu sebagai gerakan beruntun, meski rincian tahapan, jadwal, dan bentuk tindakan yang akan dilakukan tidak dijelaskan secara lengkap dalam pernyataan yang disampaikan. Kelompok tersebut juga menekankan bahwa tuntutan mereka berangkat dari penilaian bahwa polemik ijazah perlu mendapatkan kejelasan.
Pemakzulan wakil presiden merupakan proses konstitusional yang melibatkan lembaga-lembaga negara dan memiliki persyaratan tersendiri. Karena itu, pernyataan dukungan atau tuntutan dari kelompok masyarakat tidak serta-merta mengubah kedudukan pejabat yang bersangkutan. Rencana Gerakan 212 dan organisasi lain tersebut menunjukkan bahwa polemik ijazah Gibran terus menjadi isu politik, sementara klaim mengenai ijazah dan langkah yang akan ditempuh masih perlu dipahami berdasarkan keterangan masing-masing pihak serta proses resmi yang berlaku. Hingga konferensi pers itu, informasi yang disampaikan berfokus pada sikap dan rencana kelompok tersebut, bukan keputusan lembaga negara mengenai pemakzulan ataupun penetapan atas polemik ijazah.Alatas menilai polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi catatan serius bagi Indonesia. Menurutnya, persoalan yang menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat publik tidak dapat dipandang sebagai isu kecil, terlebih karena jabatan wakil presiden memiliki tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wakil presiden ikut berada dalam posisi penting ketika negara menghadapi beragam persoalan, sehingga kepercayaan publik dan kejelasan informasi mengenai pejabat yang memegang jabatan tersebut menjadi perhatian masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia menuntut para pemimpin menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Dalam pandangan Alatas, polemik ijazah Gibran perlu terus dikawal agar proses dan informasi yang berkaitan dengannya mendapat perhatian. Ia mengajak umat Islam untuk tetap siaga mengawal persoalan tersebut. Ajakan itu, menurutnya, merupakan bagian dari perhatian terhadap isu publik yang dinilai berkaitan dengan kepemimpinan nasional dan tanggung jawab penyelenggara negara.
Alatas juga menegaskan pandangannya bahwa Indonesia perlu dipimpin oleh sosok yang layak. Pernyataan itu disampaikan dalam konteks tanggung jawab besar yang melekat pada pemimpin, terutama ketika negara dihadapkan pada berbagai tantangan. Ia menghubungkan pentingnya kelayakan pemimpin dengan kebutuhan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan memperoleh kepercayaan masyarakat. Pandangan tersebut menjadi alasan baginya untuk meminta umat Islam tetap mengikuti perkembangan polemik ijazah Gibran. Ia tidak menyampaikan ajakan itu sebagai penetapan atas benar atau tidaknya dokumen yang dipersoalkan, melainkan sebagai seruan untuk mengawal isu tersebut. Bagi Alatas, persoalan ini tetap menjadi catatan serius karena menyentuh jabatan wakil presiden dan tanggung jawabnya dalam menjalankan pemerintahan. Ia berharap perhatian masyarakat terhadap isu tersebut tidak berhenti, seiring Indonesia menghadapi beragam persoalan yang membutuhkan kepemimpinan yang, menurut pandangannya, layak. Penilaian dan seruan itu mencerminkan sikap Alatas terhadap polemik yang sedang dibicarakan, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan mengenai status ijazah maupun tanggapan dari pihak lain.
Alatas menyatakan bahwa upaya mendorong pemakzulan Gibran tidak akan berhenti sebelum yang bersangkutan turun dari jabatan wakil presiden. Pernyataan tersebut menggambarkan komitmen politik yang hendak terus dijalankan oleh kelompok pendukung gerakan, bukan keterangan bahwa pemakzulan telah berlangsung atau keputusan resmi telah diambil. Menurut Alatas, Gerakan 212 bersama tokoh agama dan berbagai elemen umat Islam akan tetap mengupayakan tujuan itu melalui langkah-langkah yang mereka nilai perlu. Seruan tersebut menempatkan konsolidasi sebagai bagian penting dari rencana mereka untuk menjaga dukungan dan memperluas keterlibatan para pendukung.
Alatas juga mengajak para pendukung untuk berkonsolidasi serta menyatukan kekuatan. Ajakan itu ditujukan agar berbagai kelompok yang memiliki tujuan serupa dapat berkomunikasi dan menyelaraskan langkah, sehingga upaya politik mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya membangun kesepahaman di peserta gerakan, termasuk dengan tokoh agama dan unsur masyarakat yang disebut terlibat. Konsolidasi tersebut dipaparkan sebagai persiapan untuk menggalang dukungan, bukan sebagai bukti bahwa rangkaian kegiatan telah dimulai atau bahwa seluruh pihak telah mengambil keputusan yang sama.
Terkait bentuk langkah berikutnya, Alatas menyebut para pendukung siap menggelar aksi berjilid-jilid untuk mendorong pemakzulan. Ungkapan itu menunjukkan kemungkinan adanya rangkaian aksi berulang apabila kelompok tersebut memutuskan untuk melanjutkan tekanan politiknya. Namun, pernyataan tersebut tetap merupakan rencana dan komitmen yang disampaikan oleh Alatas atas nama kelompok, bukan laporan tentang aksi yang sudah terlaksana. Ia menegaskan bahwa upaya akan diteruskan sampai tuntutan agar Gibran turun dari jabatan wakil presiden tercapai. Dengan demikian, fokus seruan saat ini adalah menjaga konsolidasi, menghimpun dukungan, dan mempersiapkan langkah lanjutan yang dapat ditempuh bersama oleh Gerakan 212, tokoh agama, serta elemen umat Islam yang mendukung agenda tersebut.
Alatas meminta DPR serta seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen agar menanggapi secara serius aspirasi pemakzulan Gibran. Menurutnya, tuntutan tersebut tidak semestinya berhenti sebagai pernyataan kelompok masyarakat atau menjadi bahan perdebatan sesaat. Lembaga legislatif, kata Alatas, perlu memberi ruang bagi aspirasi warga untuk dibahas melalui mekanisme yang berlaku, sekaligus menjelaskan langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Ia memandang DPR sebagai salah satu saluran penting bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya kepada negara. Karena itu, para anggota parlemen dinilai memiliki tanggung jawab untuk mendengar suara warga, termasuk ketika aspirasi yang disampaikan berisi kritik atau tuntutan politik. Alatas menekankan bahwa fungsi perwakilan tidak hanya dijalankan ketika anggota dewan berkampanye atau meminta dukungan menjelang pemilu. Setelah terpilih, wakil rakyat tetap perlu membuka komunikasi dan merespons persoalan yang dianggap penting oleh masyarakat.
Permintaan tersebut, menurut Alatas, bukan semata-mata soal menerima atau menolak tuntutan. DPR dan partai-partai di parlemen diharapkan memeriksa dasar aspirasi, membahasnya secara terbuka, serta menyampaikan sikap dan pertimbangan kepada publik. Penjelasan yang transparan dinilai dapat membantu masyarakat memahami batas kewenangan lembaga dan proses yang tersedia. Dengan begitu, perbedaan pandangan mengenai pemakzulan dapat disalurkan melalui jalur politik dan hukum, bukan hanya berkembang menjadi polemik tanpa kejelasan tindak lanjut.
Alatas juga mengingatkan bahwa mengabaikan aspirasi warga dapat memperlebar jarak masyarakat dan lembaga perwakilan. Ia meminta partai-partai tidak memandang tuntutan tersebut sekadar sebagai isu yang menguntungkan atau merugikan kepentingan politik tertentu. Dalam pandangannya, sikap wakil rakyat perlu berangkat dari tanggung jawab konstitusional dan kesediaan mendengar, sembari tetap menguji setiap klaim secara cermat dan mengikuti prosedur yang sah.
Gerakan 212 bersama elemen umat Islam menyatakan akan terus mengawal persoalan ini.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Payung Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi dalam Revisi UU LLAJ | Persib Siapkan Dedi Kusnandar sebagai Kapten saat Menjamu Dewa United | Pemerintah Siapkan Langkah Terpadu untuk Menekan Karhutla
6 kunjungan
