Kabupaten Bogor | Mantan Kapolri Dai Bachtiar menyebut Presiden Prabowo Subianto terkejut setelah mendengar adanya dugaan penyadapan terhadap dirinya. Pernyataan tersebut menjadi inti dari kabar mengenai isu penyadapan yang dibicarakan dalam sebuah pertemuan di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dai menyampaikan keterangan itu kepada wartawan pada Senin, 9 November 2026. Dari informasi yang disampaikan, reaksi terkejut tersebut merujuk pada tanggapan Prabowo ketika mendengar isu itu; tidak ada rincian tambahan mengenai isi percakapan yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut.
Pertemuan yang menjadi latar pembahasan isu itu berlangsung pada Minggu, 8 November 2026. Prabowo hadir bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan 10 mantan Kapolri di Hambalang. Keterangan Dai menempatkan dugaan penyadapan sebagai salah satu hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun, informasi yang tersedia tidak menjelaskan kapan dugaan itu pertama kali diketahui, bagaimana hal tersebut disampaikan dalam forum, ataupun siapa yang diduga melakukan penyadapan. Karena itu, pernyataan tentang keterkejutan Presiden perlu dipahami sesuai batas keterangan yang disampaikan Dai, tanpa menambahkan detail percakapan yang belum tersedia.
Penjelasan Dai kepada wartawan disampaikan sehari setelah pertemuan itu, sehingga keterangannya menjadi informasi publik mengenai respons Prabowo terhadap dugaan tersebut. Meski demikian, penyebutan adanya dugaan penyadapan tidak dengan sendirinya memastikan bahwa penyadapan benar terjadi. Keterangan yang dirujuk hanya menyebut Prabowo terkejut setelah mendengar isu tersebut dan mengonfirmasi bahwa persoalan itu dibahas bersama Kapolri serta para mantan Kapolri. Belum ada rincian lain dalam informasi ini tentang tindak lanjut atau hasil pembahasan. Dengan demikian, pokok peristiwa yang dapat disampaikan adalah reaksi yang diutarakan Dai, waktu penyampaian keterangannya, serta tempat dan peserta pertemuan pada 8 November 2026.
Dai menyampaikan bahwa Prabowo mengapresiasi langkah cepat Kapolri dalam menindaklanjuti dugaan penyadapan. Keterangan tersebut menempatkan respons kepolisian sebagai perhatian dalam pertemuan di Hambalang, tanpa menyatakan bahwa dugaan itu telah terbukti. Apresiasi yang disampaikan Dai merujuk pada tindakan untuk merespons persoalan tersebut, bukan pada kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab atau bagaimana penyadapan dilakukan. Dengan demikian, informasi mengenai sikap Prabowo dalam bagian ini bersumber dari penjelasan Dai dan perlu dipahami sesuai batas keterangan itu.
Menurut Dai, tindak lanjut yang cepat dipandang penting agar persoalan dapat ditangani sebelum menimbulkan dampak yang lebih jauh. Penjelasan ini menggambarkan alasan di balik apresiasi yang ia sampaikan: dugaan tersebut perlu mendapat perhatian dan respons yang memadai. Namun, keterangan Dai tidak dengan sendirinya menjelaskan hasil penyidikan, langkah teknis yang telah ditempuh, maupun perkembangan penanganan setelah pertemuan. Hal-hal itu memerlukan keterangan dari pihak terkait dan informasi lanjutan. Karena itu, sikap yang disebut Dai sebaiknya dibedakan dari status resmi penyidikan ataupun temuan yang mungkin muncul kemudian.
Dai juga menjelaskan konteks kehadirannya bersama para purnawirawan Polri di Hambalang. Mereka datang atas undangan Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Keterangan mengenai undangan tersebut menjelaskan alasan rombongan berada di lokasi, sekaligus memberi konteks bagi penyampaian informasi tentang apresiasi Prabowo terhadap respons Kapolri. Kehadiran para purnawirawan itu tidak perlu ditafsirkan sebagai bukti tambahan mengenai dugaan penyadapan atau sebagai pernyataan bersama tentang hasil penanganannya. Berdasarkan penuturan Dai, hal yang dapat dicatat ialah Prabowo mengapresiasi tindak lanjut cepat Kapolri, langkah itu dianggap penting untuk mencegah dampak yang lebih luas, dan kunjungan berlangsung atas undangan PP Polri.
Perkembangan penyidikan perkara dugaan penyadapan nomor ponsel Presiden ditandai dengan bertambahnya jumlah jenderal polisi yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Kini, daftar tersebut bertambah dengan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru. Dengan demikian, total tersangka dari kalangan jenderal polisi dalam perkara ini menjadi empat orang.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menyatakan bahwa penetapan Slamet dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Gelar perkara merupakan tahapan untuk membahas dan menilai temuan penyidik sebelum mengambil keputusan terkait status hukum seseorang. Keterangan tersebut menjelaskan dasar penetapan tersangka yang disampaikan kepolisian, tetapi proses penyidikan tetap berjalan untuk menguji dugaan serta mengumpulkan bukti yang diperlukan. Status tersangka juga tidak sama dengan putusan bersalah, karena penentuan kesalahan berada pada proses peradilan.
Menurut peran yang disebut penyidik, Slamet diduga memberi izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus jejak hasil penyadapan. Dugaan ini menjadi bagian dari materi yang ditelusuri dalam penyidikan, termasuk bagaimana hasil penyadapan ditangani dan siapa saja yang diduga terlibat dalam rangkaian tindakan tersebut. Pada saat kejadian yang dipersoalkan, Slamet menjabat sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Posisi itu dicatat dalam penjelasan mengenai konteks perannya, sementara penyidik masih perlu menguraikan hubungan kewenangan jabatan, dugaan pemberian izin, dan penghapusan jejak yang dimaksud.
Penambahan nama Slamet memperluas lingkup pemeriksaan terhadap dugaan penyadapan tersebut. Selain mendalami dugaan peran masing-masing tersangka, penyidik perlu menyusun kronologi berdasarkan keterangan, dokumen, dan bukti digital yang relevan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta langkah hukum yang ditempuh dalam perkara ini. Hingga ada penjelasan resmi lebih lanjut, informasi mengenai peran para tersangka perlu dipahami sebagai dugaan yang sedang diselidiki, bukan kesimpulan akhir mengenai keterlibatan ataupun kesalahan mereka.
Menurut bahan sumber, dugaan penyadapan terhadap nomor telepon seluler Prabowo disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Rentang waktu tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena membantu menggambarkan kapan aktivitas yang dipersoalkan diduga terjadi. Namun, informasi mengenai periode itu tetap perlu dipahami sebagai keterangan dalam perkara, bukan sebagai kesimpulan hukum yang telah ditetapkan pengadilan. Penyidik juga disebut menelusuri kemungkinan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya menyasar satu nomor atau satu orang. Bahan sumber mencantumkan sejumlah kelompok lain yang diduga menjadi sasaran, yakni pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Cakupan target yang beragam ini menunjukkan luasnya pihak yang disebut dalam penelusuran, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan atau kerugian pada setiap pihak. Rincian mengenai siapa yang menjadi sasaran, kapan akses dilakukan, dan bagaimana data diperoleh masih harus merujuk pada keterangan penyidik serta proses pembuktian.
Dalam perkembangan penanganan perkara, status penahanan para tersangka disebut tidak sama. Tiga tersangka lainnya dilaporkan ditahan di Mako Brimob setelah sebelumnya ditempatkan di Rumah Tahanan Mabes Polri. Perubahan lokasi penahanan tersebut merupakan keterangan mengenai penempatan mereka selama proses hukum berjalan, bukan penetapan bersalah. Sementara itu, Slamet, yang juga dikenal dengan julukan Kapten Jack, tidak ditahan. Menurut penyidik, alasan tidak dilakukannya penahanan adalah kondisi kesehatan Slamet yang sedang sakit. Keterangan tersebut menjelaskan perbedaan perlakuan penahanan sebagaimana disampaikan dalam sumber, tanpa mengubah status perkara yang masih berada dalam tahap penyidikan. Penahanan maupun keputusan untuk tidak menahan seseorang tidak dapat diperlakukan sebagai putusan mengenai benar atau tidaknya dugaan tindak pidana.
Terhadap Slamet, penyidik menyebut sejumlah pasal yang disangkakan. Pertama, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) mengenai illegal access, dengan ancaman pidana paling lama enam tahun. Berikutnya, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dalam keterangan sumber disebut memiliki ancaman pidana 10 tahun.
Baca juga: Prabowo Panggil Dua Pejabat KKP ke Kediamannya di Hambalang
6 kunjungan
