Jakarta | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi meluncurkan edisi kedua Atlas Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi (KRBG) dan Atlas Peta Tapak Lokal. Kedua publikasi tersebut menyajikan informasi kebencanaan geologi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Cakupan nasional ini diharapkan membantu pengguna memahami variasi tingkat kerawanan gempa serta kondisi tanah setempat sebagai bagian dari pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian ESDM di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyampaikan keterangan pada Jumat (23/10) mengenai pentingnya kedua atlas sebagai rujukan untuk mendukung mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan. Informasi dalam atlas dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan akademisi, serta masyarakat. Dengan tersedianya data yang disusun untuk seluruh Indonesia, beragam pihak memiliki bahan acuan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan konteks wilayah masing-masing.
Atlas KRBG memberikan gambaran kawasan yang berpotensi terdampak bahaya gempa bumi, sedangkan Atlas Peta Tapak Lokal memuat informasi mengenai kondisi tanah di suatu lokasi. Kedua jenis informasi ini saling melengkapi: pemahaman atas kerawanan wilayah membantu mengenali ancaman, sementara data tapak lokal dapat menjadi pertimbangan dalam menilai karakteristik lokasi. Rujukan tersebut relevan untuk mendukung penyusunan kebijakan, penataan ruang, dan perencanaan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan risiko bencana.
Penerbitan edisi kedua memperluas ketersediaan referensi kebencanaan yang dapat digunakan lintas sektor. Pemerintah dapat menggunakannya dalam upaya pengurangan risiko, sementara pelaku usaha dan akademisi dapat menjadikannya bahan pendukung analisis serta kajian. Masyarakat pun dapat memperoleh informasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap potensi bahaya di lingkungan sekitarnya. Namun, atlas berfungsi sebagai referensi, bukan pengganti kajian teknis yang mempertimbangkan kondisi rinci suatu lokasi. Karena itu, penggunaannya dalam perencanaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dilengkapi data maupun penilaian teknis yang relevan. Penyediaan dua atlas ini menegaskan peran informasi geologi dalam membangun keputusan yang lebih tanggap terhadap risiko gempa dan kondisi tanah di berbagai daerah Indonesia.
Menurut Yuliot, pemanfaatan peta yang terintegrasi penting untuk memastikan kementerian, lembaga, dan pihak lain memiliki acuan yang sama ketika mengambil keputusan maupun melakukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana. Kesamaan rujukan membantu setiap pihak memahami informasi kerawanan gempa dan kondisi tanah dalam konteks yang sejalan, sehingga pertimbangan kebijakan dan langkah mitigasi tidak bertumpu pada dasar informasi yang berbeda. Peta dapat mendukung pembacaan wilayah yang berpotensi menghadapi bahaya serta memperjelas kebutuhan untuk menimbang risiko sebelum keputusan dibuat. Nilai utamanya terletak pada fungsi sebagai rujukan bersama, bukan sekadar tersedianya informasi dalam bentuk peta. Dengan pemahaman yang seragam, koordinasi antarpihak dapat diarahkan pada upaya pengurangan risiko yang lebih terencana.
Penggunaan acuan bersama juga dapat membantu menyelaraskan cara berbagai pemangku kepentingan menilai informasi dan menentukan respons. Kementerian dan lembaga memiliki mandat serta kebutuhan yang beragam, sementara tindakan pengurangan risiko dapat melibatkan pihak lain. Karena itu, ketersediaan informasi yang dipahami dengan kerangka serupa menjadi penting dalam proses pertukaran pandangan dan penyusunan keputusan. Peta kerawanan gempa dan kondisi tanah dapat menjadi bagian dari pertimbangan tersebut, sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak. Harapannya, informasi tidak digunakan secara terpisah tanpa hubungan yang jelas, melainkan menjadi dasar yang dapat dirujuk bersama ketika menentukan langkah. Pandangan ini menempatkan integrasi sebagai kebutuhan untuk mendukung koordinasi, bukan sebagai pengganti pertimbangan teknis maupun tanggung jawab tiap pihak.
Yuliot juga menekankan bahwa sistem kebencanaan perlu dikembangkan bersama. Pengembangan tersebut dapat mencakup inovasi dan integrasi sistem, agar upaya penanganan risiko didukung oleh keterhubungan informasi dan kerja sama antarpihak. Penekanannya adalah pada perlunya proses bersama untuk membangun sistem yang lebih terpadu, bukan pada anggapan bahwa seluruh sistem tersebut telah beroperasi atau terhubung saat ini. Dengan pengembangan yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pihak terkait, kebutuhan serta masukan masing-masing dapat dipertimbangkan dalam merancang pendekatan yang sesuai. Dalam kerangka itu, peta menjadi salah satu acuan penting untuk membantu keputusan dan tindakan mitigasi, sementara kolaborasi dan inovasi menjadi bagian dari proses pengembangan sistem kebencanaan. Tujuannya tetap mendukung upaya mengurangi risiko melalui pemahaman yang searah dan keputusan yang mempertimbangkan informasi yang relevan.
Atlas Kerawanan Gempa Bumi (KRBG) menyajikan gambaran tingkat kerawanan suatu wilayah terhadap bahaya gempa. Informasi ini membantu menunjukkan bahwa risiko tidak seragam di seluruh Indonesia: setiap daerah memiliki kondisi yang dipengaruhi oleh kedekatannya dengan sumber gempa, riwayat kejadian, serta keadaan geologi dan tanah. Peta dalam atlas mengolah berbagai informasi tersebut agar dapat dibaca sebagai dasar awal untuk mengenali potensi bahaya di suatu lokasi. Dengan demikian, atlas bukan sekadar kumpulan peta, melainkan perangkat informasi untuk memahami variasi kerawanan secara lebih terarah. Hasil pemetaan dapat mendukung pihak yang merencanakan penggunaan lahan maupun pembangunan agar mempertimbangkan kemungkinan guncangan sejak tahap awal.
Penyusunan KRBG bertumpu pada beberapa jenis data yang saling melengkapi. Sumber gempa memberikan gambaran mengenai lokasi dan karakter sumber yang dapat menghasilkan guncangan, sedangkan katalog kejadian gempa mencatat peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bahan untuk menelaah aktivitas kegempaan. Informasi karakteristik geologi digunakan untuk memahami susunan dan sifat batuan di suatu wilayah. Kondisi tanah setempat juga diperhitungkan karena jenis serta sifat tanah dapat memengaruhi respons terhadap gelombang gempa. Dengan menggabungkan unsur-unsur itu, atlas dapat menyajikan penilaian kerawanan yang lebih kontekstual dibandingkan jika hanya mengandalkan satu jenis informasi. Peta tersebut tetap perlu dibaca bersama data teknis dan kajian sesuai kebutuhan daerah.
Informasi tingkat kerawanan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan tata ruang, pengembangan permukiman, serta penentuan lokasi dan rancangan infrastruktur. Pemerintah daerah dan perencana dapat menggunakan peta untuk mengenali area yang memerlukan perhatian lebih, lalu menyesuaikan kajian lanjutan dengan karakter lokasi. Dalam perencanaan pembangunan, pemahaman atas bahaya gempa juga dapat mendukung penerapan ketentuan teknis bangunan dan penentuan prioritas penguatan fasilitas penting. Selain itu, atlas dapat membantu penyusunan langkah mitigasi, seperti pengaturan pemanfaatan ruang, peningkatan kesiapsiagaan, dan penyediaan jalur atau fasilitas pendukung. Kerawanan bukan berarti bencana pasti terjadi, tetapi informasi tersebut memungkinkan potensi bahaya diperhitungkan secara lebih sistematis dalam keputusan pembangunan dan pengurangan risiko.
Atlas Peta Tapak Lokal edisi kedua menyajikan gambaran lebih terperinci mengenai karakteristik tanah dan respons suatu wilayah ketika mengalami guncangan gempa. Salah satu parameter yang digunakan ialah kecepatan gelombang geser rata-rata hingga kedalaman 30 meter, atau Vs30. Nilai ini membantu menunjukkan kekakuan relatif lapisan tanah dekat permukaan, yang dapat memengaruhi besarnya guncangan yang dirasakan. Informasi tersebut penting karena kondisi geologi setempat berbeda-beda dan dapat membuat respons terhadap gempa tidak seragam, bahkan di kawasan yang berdekatan. Dengan peta yang lebih rinci, pengguna dapat mengenali variasi kondisi tanah sebagai bagian dari penilaian awal terhadap potensi dampak gempa.
Pada edisi kedua, resolusi spasial meningkat dari grid berukuran 300 meter menjadi 30 meter, sehingga pemetaan menjadi sepuluh kali lebih terperinci. Perubahan ini membuat perbedaan karakteristik tanah pada area yang lebih kecil tampak lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Kepala Badan Geologi, Lana Saria, menilai peningkatan resolusi dapat mendukung kajian bahaya gempa dan membantu perencanaan yang mempertimbangkan kondisi geologi setempat.
