Jakarta | Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah menyediakan layanan kesehatan khusus bagi warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan tersebut menekankan bahwa perlindungan masyarakat tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Selama asap masih menyelimuti permukiman, kebutuhan warga untuk memperoleh pemeriksaan dan penanganan kesehatan juga perlu menjadi bagian dari respons pemerintah.
Perhatian tersebut dinilai penting terutama di enam titik yang disebut mengalami dampak asap sangat berat, tersebar di wilayah Kalimantan, Jambi, dan Riau. Warga di kawasan terdampak berisiko terpapar asap saat menjalankan kegiatan sehari-hari, sehingga layanan kesehatan perlu mudah dijangkau dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Kehadiran dukungan medis dapat membantu masyarakat memperoleh pertolongan ketika mengalami gangguan kesehatan, sekaligus memberi perhatian kepada kelompok yang lebih rentan terhadap kualitas udara buruk.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyampaikan usulan layanan kesehatan itu dalam pembahasan mengenai penanganan karhutla bersama Presiden Prabowo Subianto. Keterangan tersebut disampaikan kepada pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu, 21 Oktober. Dalam pembahasan itu, penanganan dampak terhadap warga menjadi salah satu aspek yang perlu berjalan beriringan dengan langkah mengendalikan kebakaran.
Dengan demikian, respons terhadap karhutla perlu mencakup dua kebutuhan yang saling berkaitan: mengurangi sumber asap melalui upaya pemadaman dan melindungi kesehatan warga yang telah terpapar. Layanan khusus dapat menjadi sarana untuk memastikan dampak kesehatan tidak terabaikan ketika perhatian publik dan pemerintah tertuju pada titik api. Usulan DEN menggarisbawahi pentingnya menempatkan keselamatan masyarakat sebagai bagian dari penanganan bencana, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar wilayah dengan paparan asap tinggi. Langkah tersebut juga dapat mendukung respons yang lebih menyeluruh selama kondisi darurat berlangsung, sembari upaya pemadaman terus dilakukan di daerah terdampak.
Dukungan kesehatan yang diusulkan Dewan Energi Nasional (DEN) bagi warga terdampak asap kebakaran hutan dan lahan mencakup pelayanan khusus di lokasi yang paling terdampak. Usulan ini menempatkan kebutuhan kesehatan warga sebagai perhatian dalam penanganan dampak asap, terutama di wilayah yang paparan asapnya paling terasa. Dengan adanya layanan khusus, warga di lokasi tersebut diharapkan memperoleh dukungan yang sesuai dengan situasi yang mereka hadapi, tanpa mengabaikan bahwa usulan ini masih berfokus pada bentuk dukungan yang disampaikan.
Mari menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan pelayanan kesehatan khusus bagi warga terdampak. Ia juga menyebut penyediaan masker sebagai bagian dari dukungan yang perlu diberikan. Pernyataan tersebut menegaskan dua hal utama dalam usulan DEN: pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi warga di lokasi paling terdampak dan pembagian masker untuk membantu melindungi mereka dari paparan asap. Masker dipandang sebagai salah satu langkah perlindungan dalam menghadapi kondisi udara yang dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan.
Pelayanan khusus dan pembagian masker merupakan usulan dukungan yang saling melengkapi dalam merespons dampak asap. Pelayanan kesehatan menunjukkan perlunya perhatian terhadap kondisi warga, sedangkan masker dapat membantu mengurangi paparan asap. Penekanan pada lokasi yang paling terdampak juga menggarisbawahi bahwa dukungan yang diusulkan perlu diarahkan kepada warga di wilayah dengan dampak paling besar. Namun, informasi yang disampaikan tidak merinci bentuk pelayanan, jumlah masker, kelompok penerima secara khusus, ataupun jadwal pelaksanaan. Karena itu, uraian usulan ini terbatas pada kebutuhan pelayanan kesehatan khusus serta penyediaan masker sebagaimana dinyatakan Mari, tanpa menambahkan rincian pelaksanaan yang belum disebutkan. Langkah tersebut menggambarkan perhatian terhadap perlindungan kesehatan warga di tengah dampak asap karhutla, sekaligus kebutuhan akan respons yang mempertimbangkan lokasi terdampak. Usulan DEN ini menempatkan akses pada dukungan kesehatan sebagai bagian penting dari upaya membantu warga menghadapi paparan asap, dengan masker sebagai dukungan perlindungan yang secara eksplisit disebutkan.
Saran Dewan Energi Nasional (DEN) mengenai layanan kesehatan bagi warga terdampak asap karhutla perlu dipahami sebagai bagian dari respons yang lebih luas. Perlindungan masyarakat penting, terutama bagi kelompok rentan yang berisiko mengalami gangguan pernapasan, tetapi upaya tersebut tidak menggantikan kebutuhan untuk menangani sumber asap secara langsung. Pemadaman api dan pengendalian titik panas di lapangan tetap menjadi langkah utama untuk membatasi penyebaran kebakaran. Pada lahan gambut, penanganan juga perlu mencakup pengairan atau pembasahan kembali area yang mengering. Langkah ini membantu mengurangi kerentanan gambut terhadap api dan mendukung pendinginan, sehingga risiko api kembali menyala dapat ditekan. Dengan demikian, respons kesehatan dan tindakan lapangan harus berjalan beriringan.
Data BNPB per 19 Oktober 2026 menunjukkan bahwa dari target penanganan seluas 1.024,33 hektare di enam provinsi prioritas, sebanyak 454,25 hektare telah dipadamkan. Sementara itu, 570,08 hektare lainnya masih dalam proses pemadaman dan pendinginan. Angka tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan belum selesai setelah api terlihat padam. Pendinginan diperlukan untuk memastikan bara di dalam tanah atau vegetasi tidak kembali memicu kebakaran, sementara pengairan lahan gambut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga area tetap basah. Pemantauan berkelanjutan juga diperlukan agar tim dapat mengarahkan sumber daya ke lokasi yang masih aktif dan mencegah titik api meluas ke kawasan sekitarnya.
Di wilayah yang masih ditangani, Kalimantan Tengah mencatat area terbesar, yaitu 389,39 hektare. Sumatra Selatan menyusul dengan 108,50 hektare, kemudian Jambi 64,50 hektare, Kalimantan Selatan 7,50 hektare, dan Kalimantan Barat 0,19 hektare. Sementara itu, seluruh 3,30 hektare lahan terdampak di Riau telah berhasil dipadamkan. Rincian ini memperlihatkan perbedaan skala penanganan antardaerah dan pentingnya menyesuaikan dukungan dengan kondisi masing-masing lokasi. Selain pemadaman, koordinasi antartim, ketersediaan air, serta pengawasan setelah api padam perlu dipertahankan. Pendekatan terpadu tersebut dapat membantu mengurangi asap yang terpapar kepada warga sekaligus menekan kemungkinan kebakaran berulang. Karena itu, usulan DEN mengenai kesehatan masyarakat sebaiknya disertai perhatian konsisten pada pengendalian api dan pemulihan kelembapan lahan.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melibatkan langkah operasi di udara dan di darat. Dalam konteks penanganan yang sedang berjalan, BNPB mengerahkan dukungan udara, sementara pemerintah menyiapkan armada untuk mendukung operasi. Di darat, personel gabungan turut dikerahkan di sejumlah wilayah prioritas. Angka pengerahan tersebut memberikan gambaran mengenai sumber daya yang disiapkan, tanpa dengan sendirinya menunjukkan hasil atau perkembangan operasi di lapangan.
Pemerintah menyiapkan 49 armada udara. Dari jumlah itu, 32 unit ditugaskan untuk pengeboman air atau water bombing. Operasi ini menggunakan pesawat untuk menjatuhkan air ke area yang menjadi sasaran penanganan karhutla. Sebanyak 17 pesawat lainnya disiapkan untuk patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Dengan demikian, armada udara mencakup beberapa jenis dukungan operasional, sesuai pembagian tugas yang disebutkan dalam informasi pengerahan.
Selain dukungan dari udara, lebih dari 60 ribu personel gabungan dikerahkan di darat. Pengerahan itu berlangsung di enam provinsi prioritas. Jumlah tersebut mencakup personel dari unsur gabungan, sebagaimana disebutkan dalam keterangan mengenai upaya penanganan. Kehadiran mereka menjadi bagian dari operasi darat yang berjalan bersama pengerahan armada udara. Informasi yang tersedia tidak merinci pembagian jumlah personel di setiap provinsi ataupun rincian tugas masing-masing unsur.
Rangkaian langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla mengandalkan dukungan dari dua medan operasi: udara dan darat. Sebanyak 49 armada udara, dengan pembagian 32 unit untuk water bombing serta 17 pesawat untuk patroli dan modifikasi cuaca, disiapkan bersamaan dengan pengerahan lebih dari 60 ribu personel gabungan.
Baca juga: Perkuat Kesadaran Warga, Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Bersama Pasis Sesko TNI Sosialisasikan Pencegahan Karhutla | Lindungi Kesehatan Warga dari Dampak Karhutla, Tim Penyuluh Sesko TNI Gencarkan Edukasi | Tim Penyuluh Karhutla Sesko TNI Berikan Sosialisasi Kepada Warga Dalam Upaya Pencegahan Karhutla
