Jakarta | Amerika Serikat pernah menjalani hampir empat tahun tanpa wakil presiden setelah Harry S. Truman mengambil alih jabatan presiden. Kekosongan itu bermula pada April 1945 dan baru berakhir ketika masa jabatan presiden berikutnya dimulai pada Januari 1949. Peristiwa tersebut terjadi karena aturan saat itu tidak menyediakan mekanisme untuk menunjuk wakil presiden baru di tengah masa jabatan.
Truman sebelumnya terpilih sebagai wakil presiden Franklin D. Roosevelt dalam pemilihan umum 1944. Ia mulai menjalankan tugas pada Januari 1945, ketika Roosevelt memasuki masa jabatan keempatnya. Namun, Truman hanya sempat menjadi wakil presiden selama kurang dari tiga bulan. Pada masa itu, ia tidak banyak dilibatkan dalam sejumlah urusan penting pemerintahan, sehingga belum mengetahui secara menyeluruh berbagai persoalan yang sedang dihadapi presiden.
Pada 12 April 1945, Roosevelt meninggal dunia akibat pendarahan otak di Warm Springs, Georgia. Wafatnya terjadi kurang dari tiga bulan setelah ia memulai masa jabatan keempat. Truman yang berada di Gedung Putih segera dipanggil untuk menerima kabar tersebut. Setelah mengetahui bahwa Roosevelt telah meninggal, ia harus mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara dalam situasi perang dunia yang belum berakhir.
Beberapa jam kemudian, Truman disumpah sebagai presiden oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Harlan Fiske Stone, di Gedung Putih. Upacara berlangsung di Ruang Kabinet dan dihadiri anggota keluarga serta pejabat pemerintahan. Truman menjadi presiden ke-33 Amerika Serikat. Masa kepemimpinannya berlangsung dari 1945 hingga 1953, mencakup sisa Perang Dunia II dan awal periode pascaperang.
Setelah sumpah jabatan, Truman tidak memiliki wakil presiden. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, jabatan tersebut tetap kosong sampai pemilihan presiden berikutnya. Karena itu, selama sebagian besar masa jabatan pertamanya, presiden harus menjalankan tugas tanpa pejabat yang dapat menggantikannya apabila ia tidak mampu bertugas. Masa tanpa wakil presiden ini menjadi bagian penting dari peralihan kepemimpinan setelah Roosevelt wafat dan memperlihatkan bagaimana sistem pemerintahan Amerika kala itu menangani kekosongan jabatan.
Ketika Franklin D. Roosevelt meninggal pada 12 April 1945, Wakil Presiden Harry S. Truman mengambil sumpah sebagai Presiden Amerika Serikat. Peralihan itu membuat jabatan wakil presiden yang sebelumnya dipegang Truman menjadi kosong. Kekosongan tersebut tidak segera diisi melalui pemilihan atau penunjukan pengganti. Dengan demikian, selama sisa masa jabatan Roosevelt, Truman menjalankan tugas kepresidenan tanpa wakil presiden di sisinya.
Menurut catatan sejarah Senat Amerika Serikat, jabatan itu tetap kosong sampai Januari 1949, ketika masa jabatan presiden berikutnya dimulai. Truman pun memimpin tanpa wakil presiden selama kira-kira tiga tahun sembilan bulan. Rentang waktu ini merupakan bagian penting dari sejarah pemerintahan Amerika Serikat, terutama karena menunjukkan bagaimana aturan yang berlaku saat itu menangani pergantian kepemimpinan dan urutan suksesi apabila seorang presiden wafat ketika wakil presidennya naik menggantikan.
Alasan kekosongan itu bertahan adalah tidak adanya mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong di tengah masa jabatan presiden. Pada masa tersebut, Konstitusi Amerika Serikat tidak menyediakan prosedur bagi presiden untuk menunjuk wakil presiden baru, ataupun bagi Kongres untuk mengesahkan calon pengganti. Karena itu, jabatan tersebut dibiarkan kosong hingga masa jabatan baru dimulai, ketika seorang wakil presiden terpilih dapat mulai bertugas bersama presiden yang baru dilantik. Ketentuan untuk mengisi kekosongan wakil presiden baru ditetapkan kemudian melalui Amendemen ke-25, yang diratifikasi pada 1967. Pengalaman Truman kerap disebut untuk menjelaskan mengapa perubahan aturan itu diperlukan: bila jabatan tersebut kosong, presiden tetap dapat menjalankan pemerintahan, tetapi tidak memiliki wakil presiden yang siap mengambil alih apabila terjadi kekosongan pada jabatan presiden. Peristiwa ini sepenuhnya berkaitan dengan sejarah konstitusional dan pemerintahan Amerika Serikat, bukan Indonesia.
Harry S. Truman mulai menjabat pada 12 April 1945, setelah kematian Franklin D. Roosevelt, ketika Perang Dunia II belum berakhir dan ia belum lama menjadi wakil presiden. Ia harus segera mengambil keputusan dalam situasi yang belum sepenuhnya ia ketahui. Di Eropa, pasukan Sekutu menerima penyerahan Jerman Nazi pada 8 Mei 1945. Namun, perang melawan Jepang di kawasan Pasifik masih berlangsung, sementara pemerintah Amerika menghadapi tekanan untuk mengakhiri konflik secepat mungkin.
Truman menyetujui penggunaan senjata atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Pemerintahannya mempertimbangkan bahwa serangan tersebut dapat mendorong Jepang menyerah dan menghindarkan Sekutu dari invasi darat yang diperkirakan akan menimbulkan korban sangat besar. Keputusan itu tetap menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah kepresidenan Amerika. Perdebatan mencakup dampak kemanusiaan bom, perkiraan korban dalam invasi, serta peran faktor militer dan diplomatik. Jepang mengumumkan penyerahan diri pada 14 Agustus, meskipun penandatanganan resmi berlangsung kemudian, pada September.
Berakhirnya perang tidak serta-merta membawa stabilitas. Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Soviet memburuk karena perbedaan kepentingan politik dan ideologi, serta meningkatnya persaingan atas pengaruh di Eropa. Sebagai tanggapan, pemerintahan Truman mengembangkan kebijakan containment, atau pembendungan, untuk membatasi ekspansi Soviet dan penyebaran komunisme tanpa memulai perang langsung. Pendekatan ini menjadi landasan penting kebijakan luar negeri Amerika pada awal Perang Dingin.
Pada 1947, Doktrin Truman menjanjikan dukungan kepada negara-negara yang menghadapi tekanan dari kekuatan bersenjata atau kelompok yang berupaya mengambil alih pemerintahan. Kebijakan tersebut mula-mula menyediakan bantuan bagi Yunani dan Turki, yang dinilai rentan terhadap pengaruh Soviet. Pada tahun yang sama, Marshall Plan menawarkan bantuan ekonomi untuk membantu pemulihan negara-negara Eropa yang hancur akibat perang. Program itu ditujukan untuk mendorong stabilitas dan pembangunan, sekaligus mengurangi kondisi yang dapat memperkuat dukungan terhadap komunisme. Dengan demikian, masa awal kepemimpinan Truman ditandai oleh keputusan perang yang mendesak dan pembentukan strategi jangka panjang bagi tatanan pascaperang.
Kekosongan jabatan wakil presiden yang berlangsung hampir empat tahun berakhir setelah Harry S. Truman memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 1948. Selama masa tersebut, Truman menjalankan tugas kepresidenan tanpa wakil presiden, menyusul wafatnya Franklin D. Roosevelt pada April 1945 dan naiknya Truman dari jabatan wakil presiden menjadi presiden. Karena tidak tersedia mekanisme untuk menunjuk pengganti di tengah masa jabatan, posisi itu tetap kosong hingga pemilihan berikutnya.
Truman kembali dilantik pada Januari 1949, kali ini untuk masa jabatan penuh yang diperoleh melalui pemilihan. Bersamanya, Alben W. Barkley dilantik sebagai wakil presiden. Dengan demikian, jabatan yang lama kosong kembali terisi melalui proses pemilihan dan pelantikan reguler. Namun, pengalaman tersebut juga menyoroti persoalan yang lebih luas: apa yang terjadi apabila seorang presiden tidak memiliki wakil presiden dan kemudian tidak mampu menjalankan tugas, atau apabila jabatan wakil presiden kembali kosong karena kematian maupun pengunduran diri.
Pengalaman hampir empat tahun tanpa wakil presiden menjadi salah satu latar belakang penting dalam pembahasan aturan suksesi dan pengisian jabatan tersebut. Sebelum perubahan konstitusi, kekosongan wakil presiden pada dasarnya harus bertahan sampai masa jabatan berakhir. Keadaan ini dapat mengurangi kepastian dalam pemerintahan, terutama karena wakil presiden merupakan pejabat pertama dalam urutan suksesi kepresidenan. Para pembuat kebijakan kemudian berupaya menyediakan prosedur yang jelas, bukan hanya mengandalkan pemilihan presiden berikutnya untuk mengisi posisi itu.
Perubahan tersebut diwujudkan melalui Amendemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat, yang diratifikasi pada 1967. Aturan ini memungkinkan presiden mengajukan calon wakil presiden ketika jabatan itu kosong.
Baca juga: Pemerintah Dorong Pengaktifan Kembali Dewan Pertimbangan Transmigrasi di Bawah Kepemimpinan Presiden | Mentrans Usulkan Pengaktifan Kembali DPT dengan Kepemimpinan Presiden | BRI Buka Akses Pemesanan SBR015 dengan Pilihan Tenor Dua dan Empat Tahun
16 kunjungan
