Kabupaten Asahan | Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyediaan anggaran sekitar Rp42 triliun untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Persetujuan tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi, termasuk perbaikan infrastruktur dan pemulihan layanan publik. Besaran anggaran itu mencakup kebutuhan yang direncanakan untuk 2027 serta dana yang sebelumnya telah tersedia dalam anggaran 2026, tetapi belum sempat disalurkan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebutuhan untuk tahun 2027 diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun. Selain itu, sekitar Rp9 triliun yang berasal dari anggaran 2026 masih belum disalurkan kepada kementerian dan lembaga terkait. Menurut Tito, waktu penyaluran pada tahun anggaran tersebut terlalu pendek sehingga dana belum dapat diteruskan kepada instansi pelaksana. Karena itu, perhitungan kebutuhan pemulihan memperhitungkan kedua komponen tersebut, dengan total sekitar Rp42 triliun.
Kebutuhan anggaran itu dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyatakan tidak ada masalah dengan penyediaan dana yang diperlukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Pernyataan itu menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pembiayaan pemulihan, meski realisasi tetap bergantung pada proses penganggaran dan pelaksanaan program oleh instansi yang bertanggung jawab. Penggunaan dana perlu diselaraskan dengan rencana kerja dan kebutuhan masing-masing daerah terdampak.
Tito juga menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak diberikan secara langsung kepadanya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dana akan dialokasikan kepada kementerian dan lembaga yang menjalankan proyek serta program pemulihan sesuai kewenangannya. Dengan mekanisme itu, instansi pelaksana dapat mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sementara koordinasi antarlembaga dibutuhkan agar penyaluran berjalan tepat sasaran. Kejelasan pembagian anggaran dan jadwal pencairan menjadi unsur penting agar persetujuan pemerintah berujung pada pekerjaan nyata bagi masyarakat terdampak.
Program pemulihan bencana Sumatra pada 2027 akan dijalankan oleh kementerian dan lembaga sesuai bidang serta tanggung jawab masing-masing. Kementerian Pekerjaan Umum diperkirakan menjadi salah satu pelaksana utama, terutama untuk pekerjaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Tito menyampaikan sejumlah sasaran pekerjaan, meliputi pembangunan jalan, sekolah, rumah ibadah, dan pasar. Selain pembangunan fisik, dukungan juga diarahkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar kegiatan usaha dapat kembali berjalan dan warga memiliki sumber penghidupan.
Ragam proyek tersebut mencakup kebutuhan dasar sekaligus fasilitas penunjang kehidupan masyarakat. Jalan yang dibangun atau dipulihkan dapat membantu membuka akses antarwilayah, sementara sekolah dan rumah ibadah mendukung kembalinya layanan pendidikan serta kegiatan sosial. Pasar menjadi bagian penting dalam menghidupkan kembali perdagangan setempat. Di sisi lain, bantuan bagi UMKM diharapkan memperkuat pemulihan ekonomi warga. Pelaksanaan setiap kegiatan tetap memerlukan perencanaan, alokasi dana, dan koordinasi antarlembaga agar sasaran proyek sesuai dengan kebutuhan di wilayah terdampak.
Tito meminta kepastian anggaran segera diterbitkan. Dengan kejelasan tersebut, kementerian dan lembaga dapat menyampaikan kebutuhan pendanaan kepada Kementerian Keuangan dan menyiapkan proses pengadaan lebih awal. Menurut keterangannya, setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan terbit, proses lelang dapat dimulai. Langkah ini penting untuk menghindari keterlambatan administrasi yang berpotensi menggeser jadwal pekerjaan. Kementerian dan lembaga juga perlu menyiapkan dokumen serta rencana kegiatan sehingga proses pengadaan dapat berjalan sesuai ketentuan dan proyek siap dilaksanakan ketika dana tersedia.
Pekerjaan di lapangan diharapkan mulai berjalan sejak Januari 2027, atau paling lambat Februari. Pelaksanaan tersebut direncanakan setelah anggaran ditransfer, sehingga ketersediaan dana menjadi salah satu penentu utama jadwal. Karena itu, penerbitan kepastian anggaran, persetujuan pembiayaan, proses lelang, dan transfer dana perlu berlangsung secara berurutan tanpa jeda yang tidak perlu. Jika tahapan tersebut terlaksana tepat waktu, program pemulihan dapat bergerak lebih cepat menuju pembangunan fasilitas publik dan dukungan ekonomi bagi masyarakat Sumatra.
Rencana induk pemulihan Sumatra untuk periode 2026–2028 memuat 11.520 kegiatan yang dirancang untuk memulihkan infrastruktur dasar sekaligus menghidupkan kembali kegiatan sosial dan ekonomi. Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencakup pembangunan maupun perbaikan jalan, jembatan, dan sungai, serta pemulihan sekolah dan rumah warga. Program juga menyasar sektor pertanian dan pertambakan, yang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat terdampak. Cakupan kegiatan yang luas mencerminkan bahwa pemulihan tidak berhenti pada perbaikan kerusakan fisik, tetapi juga perlu menopang layanan publik dan mata pencaharian.
Pelaksanaan utama rencana tersebut melibatkan 23 kementerian dan lembaga, dengan kebutuhan pembiayaan sekitar Rp100,16 triliun. Alokasi yang direncanakan terdiri atas Rp38,93 triliun pada 2026, Rp32,84 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028. Di luar pelaksana utama, 10 kementerian dan lembaga pendukung memerlukan sekitar Rp575,4 miliar. Dengan memasukkan kebutuhan pendukung, total pembiayaan rencana induk diperkirakan mencapai sekitar Rp100,67 triliun. Pembagian kebutuhan lintas tahun memberi gambaran mengenai skala komitmen anggaran, sementara realisasi setiap program tetap bergantung pada kesiapan kegiatan, koordinasi antarlembaga, dan proses penyaluran.
Untuk 2026, kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga pusat yang diajukan mencapai sekitar Rp39,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp29,9 triliun telah disalurkan kepada 33 kementerian dan lembaga. Angka pengajuan tahunan ini memberi konteks tersendiri terhadap alokasi dalam rencana induk, karena mencerminkan kebutuhan yang diajukan untuk pelaksanaan tahun berjalan. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sekitar Rp12,34 triliun bagi pemerintah daerah. Dukungan itu mencakup Rp268 miliar melalui belanja tidak terduga, sekitar Rp10,65 triliun berupa tambahan transfer ke daerah, serta sekitar Rp1,4 triliun tambahan transfer untuk belanja pegawai dan penanganan bencana. Penyaluran kepada pusat dan daerah menjadi unsur penting agar pemulihan dapat berlangsung di berbagai wilayah terdampak.
Tito menyoroti bahwa realisasi penggunaan tambahan transfer ke daerah untuk penanganan bencana masih berbeda tajam antarwilayah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran belum selalu diikuti kecepatan pemanfaatan di tingkat daerah. Di Sumatra Barat, realisasi tertinggi tercatat sebesar 54 persen, sementara terdapat daerah yang baru menggunakan 5 persen. Jarak tersebut menjadi perhatian karena dana tambahan ditujukan untuk mendukung kebutuhan pemulihan yang mendesak. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang telah tersedia segera diterjemahkan menjadi kegiatan nyata, sesuai kebutuhan masyarakat terdampak dan kondisi lapangan.
Di Sumatra Utara, Kabupaten Asahan telah merealisasikan 60 persen dana, sedangkan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba masih mencatat realisasi nol persen. Kondisi serupa terlihat di Aceh: Kabupaten Pidie telah menggunakan 93 persen, tetapi Kabupaten Bireuen belum merealisasikan dana tersebut. Angka-angka ini menggambarkan kesenjangan pelaksanaan, bukan sekadar perbedaan besaran alokasi. Tito mengingatkan agar pemerintah daerah menelaah hambatan administrasi maupun teknis yang memperlambat belanja, lalu mempercepat pelaksanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas. Kebutuhan penanganan bencana harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
Tito mengimbau daerah menggunakan tambahan transfer itu untuk penanganan bencana, bukan mengalihkannya ke kebutuhan lain yang tidak berkaitan. Dana tersebut juga tidak semestinya dibiarkan menjadi sisa anggaran ketika warga masih memerlukan bantuan, layanan dasar, dan pemulihan sarana. Penggunaan yang tepat waktu penting agar dukungan anggaran memberi dampak langsung, mulai dari respons darurat hingga perbaikan infrastruktur. Pemerintah daerah diminta bergerak sesuai kewenangannya, menyusun langkah berdasarkan kebutuhan, dan tidak hanya menunggu arahan atau bantuan pemerintah pusat. Kecepatan bertindak perlu berjalan bersama pelaporan yang tertib agar pemanfaatan dana dapat dipantau.
Tantangan semakin besar karena sedikitnya 41 bencana susulan terutama.
Baca juga: Kami ingin anggaran dan program pencegahan benar-benar menyentuh daerah rawan, bukan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi | Wuhan Open 2026: Peluang Pertemuan Sabalenka-Swiatek dan Tantangan Awal Janice Tjen | Sebaran Hotspot di Sumatra Capai 2.895 Titik, Riau Catat 14 Titik Panas
476 kunjungan
