Kabupaten Bogor | Mantan Kapolri Dai Bachtiar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya diduga menjadi sasaran penyadapan. Menurut Dai, respons tersebut muncul dalam pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 8 November 2026. Keterangan itu disampaikan Dai kepada wartawan melalui sambungan pada Senin, 9 November 2026.
Dai juga mengatakan Prabowo menyampaikan apresiasi atas langkah Kapolri Suyudi dalam menanggapi dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan institusinya. Apresiasi tersebut, menurut penjelasan Dai, berkaitan dengan penanganan yang dilakukan secara profesional. Keterangan ini menempatkan respons Presiden dan tindakan Kapolri sebagai dua hal yang dibahas dalam pertemuan di Hambalang, tanpa mengubah status dugaan penyadapan menjadi fakta yang telah dipastikan.
Dalam penjelasannya, Dai menyebut Prabowo merasa kaget atau syok ketika mengetahui adanya dugaan bahwa dirinya disadap. Ia tidak menyampaikan bahwa pertemuan itu menghasilkan kesimpulan mengenai siapa yang diduga melakukan penyadapan atau bagaimana dugaan tersebut berlangsung. Karena itu, pernyataan tentang kejadian tersebut tetap perlu dipahami sebagai laporan Dai mengenai respons Presiden, bukan sebagai konfirmasi atas kebenaran maupun pelaku dugaan penyadapan.
Pertemuan yang melibatkan Prabowo, sepuluh mantan Kapolri, dan Kapolri Suyudi itu menjadi konteks bagi keterangan Dai mengenai sikap Presiden terhadap isu tersebut. Dai turut menyoroti apresiasi Prabowo terhadap cara Kapolri menangani dugaan pelanggaran secara profesional. Informasi yang disampaikannya kepada wartawan pada Senin itu berfokus pada dua poin: keterkejutan Prabowo setelah mengetahui dugaan penyadapan dan penghargaan terhadap langkah Kapolri. Tidak ada rincian tambahan mengenai suasana pertemuan maupun peserta lain yang disampaikan dalam keterangan tersebut.
Menurut Dai Bachtiar, Presiden Prabowo Subianto terkejut ketika mengetahui adanya dugaan penyadapan. Namun, setelah persoalan itu disampaikan, Prabowo mengapresiasi langkah Kapolri Suyudi yang menindaklanjuti laporan tersebut dan memprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku. Apresiasi itu, sebagaimana dituturkan Dai, berkaitan dengan kesediaan kepolisian menangani dugaan tersebut secara serius, bukan membiarkannya tanpa pemeriksaan.
Dai menjelaskan bahwa tindak lanjut dan proses hukum diperlukan agar persoalan tidak berkembang lebih jauh. Penanganan oleh aparat diharapkan dapat memperjelas duduk perkara, memeriksa informasi yang ada, serta memastikan tindakan berikutnya berlandaskan ketentuan hukum. Dengan demikian, langkah Kapolri dipandang sebagai upaya menjaga agar dugaan penyadapan ditangani melalui jalur yang semestinya. Penjelasan tersebut tidak serta-merta menetapkan bahwa penyadapan benar terjadi; statusnya tetap sebagai dugaan yang perlu diproses.
Dalam penuturan Dai, Prabowo juga menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan dampak apabila pelanggaran hukum semacam itu terbukti atau tidak ditangani dengan baik. Ia mencemaskan bahwa persoalan tersebut dapat berpengaruh terhadap instabilitas keamanan nasional. Kekhawatiran ini merupakan perhatian terhadap risiko yang mungkin muncul, bukan pernyataan bahwa instabilitas telah terjadi. Karena itu, penanganan yang cermat dan sesuai hukum dinilai penting untuk mencegah ketegangan meluas dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Dai menempatkan apresiasi Prabowo terhadap Kapolri dalam konteks pencegahan tersebut: dugaan penyadapan perlu ditindaklanjuti agar fakta dapat diperiksa, tanggung jawab dapat ditentukan bila ada pelanggaran, dan persoalan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pada saat yang sama, kehati-hatian diperlukan agar proses tidak mendahului hasil pemeriksaan. Dengan mengedepankan mekanisme hukum, aparat dapat merespons kekhawatiran yang disampaikan tanpa menyimpulkan perkara sebelum bukti dan keterangan dinilai. Penekanan pada proses ini sejalan dengan maksud yang disampaikan Dai, yaitu menghindari eskalasi dan memperhatikan potensi kaitannya dengan keamanan nasional.
Dai Bachtiar menjelaskan bahwa kehadirannya di Hambalang berawal dari undangan yang diterima para purnawirawan melalui Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri). Ia datang bersama sejumlah mantan Kapolri, bukan dalam kapasitas sebagai pejabat aktif, melainkan sebagai salah satu mantan pimpinan kepolisian yang diundang. Keterangan tersebut menjelaskan konteks kehadirannya, sekaligus membatasi apa yang dapat dipastikan mengenai rencana pertemuan sebelum para peserta berangkat. Dai menyampaikan bahwa para undangan tidak diberi informasi secara terperinci mengenai seluruh orang yang akan hadir. Karena itu, menurut penjelasannya, ia tidak mengetahui satu per satu siapa saja peserta lain yang nantinya akan mengikuti pertemuan di Hambalang.
Sebelum menuju lokasi, Dai dan para mantan Kapolri berkumpul terlebih dahulu di kantor atau tempat PP Polri. Dari sana, mereka kemudian berangkat bersama menuju Hambalang. Urutan tersebut menjadi bagian penting dari penjelasan Dai mengenai bagaimana dirinya sampai di lokasi, setelah menerima undangan melalui organisasi purnawirawan tersebut. Ia tidak menggambarkan keberangkatannya sebagai hasil dari koordinasi langsung dengan setiap orang yang akan hadir. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa para peserta berkumpul di PP Polri terlebih dahulu, lalu berangkat ke tempat pertemuan. Dengan demikian, keterangannya berfokus pada undangan, titik berkumpul, serta perjalanan rombongan menuju Hambalang, tanpa merinci daftar peserta secara lengkap.
Dai juga menegaskan bahwa dirinya datang sebagai mantan Kapolri. Penjelasan ini berkaitan dengan statusnya sebagai purnawirawan dan cara ia memahami undangan yang diterima. Ia tidak menyebut bahwa sejak awal dirinya mengetahui seluruh susunan kehadiran atau mengetahui secara pasti siapa saja yang akan berada di sana. Informasi yang disampaikan Dai berpusat pada proses kedatangan dan keterbatasan pengetahuannya mengenai peserta lain. Adapun pertemuan di Hambalang disebut berkaitan dengan pembahasan yang menjadi pokok pemberitaan, termasuk dugaan penyadapan serta apresiasi terhadap langkah Kapolri. Namun, dari keterangan mengenai undangan dan perjalanan tersebut, tidak perlu ditarik kesimpulan lebih luas mengenai tujuan atau agenda lain yang tidak dijelaskan. Dai hanya menerangkan bahwa ia hadir bersama para mantan Kapolri setelah diundang PP Polri, berkumpul terlebih dahulu, lalu berangkat ke Hambalang sebagai seorang mantan Kapolri.
Perkembangan perkara dugaan penyadapan nomor ponsel Prabowo bertambah setelah Irjen Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, jumlah jenderal polisi yang menjadi tersangka dalam perkara ini meningkat dari tiga menjadi empat orang. Tiga nama lain yang disebut sebagai tersangka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi. Penetapan Slamet, menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto, dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Penyidik menilai unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Status tersangka tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan bukan putusan pengadilan.
Suhermanto menjelaskan, pada awal Oktober 2026 Ahrie meminta izin kepada Slamet untuk menghapus hasil penyadapan. Slamet disebut menyetujui penghapusan berkas tersebut. Ketika itu, Slamet menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Penyadapan terhadap nomor ponsel Prabowo disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Sumber perkara juga menyebut sejumlah pihak lain ikut menjadi sasaran, termasuk pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha. Informasi mengenai pihak-pihak tersebut menjadi bagian dari konteks penyidikan, sementara rincian dan pembuktiannya tetap bergantung pada proses hukum yang berjalan.
Listyo, Ahrie, dan Eko kini ditahan di Mako Brimob setelah sebelumnya berada di rumah tahanan Mabes Polri. Slamet belum ditahan karena dilaporkan mengalami sakit pascastroke. Suhermanto menyebut Slamet dikenai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) mengenai illegal access, dengan ancaman pidana enam tahun. Ia juga dijerat Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang disebut memiliki ancaman sepuluh tahun.
Baca juga: Garda Satu Salurkan Ratusan Paket Sembako dalam Syukuran Suyudi sebagai Kapolri | Prabowo Panggil Dua Pejabat KKP ke Kediamannya di Hambalang | Gubernur Kalbar Apresiasi Sinergi Bersama Danlanud Supadio Sebelum Mutasi
6 kunjungan
