Jakarta | Megawati Soekarnoputri meminta agar penegakan hukum atas dugaan penyadapan terhadap presiden dan sejumlah tokoh diperkuat. Dalam pidatonya di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Senin, 9 November 2026, ia menekankan bahwa dugaan tindakan penyadapan di luar proses penindakan hukum perlu ditangani secara tegas. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai desakan agar aparat memastikan setiap tindakan pengumpulan informasi dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar hak warga negara.
Megawati juga menyebut Listyo Sigit, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi dalam seruannya agar pihak-pihak yang diduga terlibat dihukum berat apabila terbukti melakukan penyadapan di luar penindakan hukum. Ucapan itu merupakan tuntutan politik dan hukum, bukan penetapan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Hingga ada pemeriksaan dan keputusan melalui mekanisme yang berwenang, dugaan tersebut harus diperlakukan sebagai tuduhan yang memerlukan pembuktian serta tanggapan dari pihak-pihak terkait.
Desakan tersebut menyoroti pentingnya batas yang jelas penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan tindakan tanpa dasar hukum yang sah. Penggunaan alat penyadapan, menurut prinsip negara hukum, perlu memiliki landasan kewenangan, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pengawasan yang memadai. Karena itu, penanganan laporan atau dugaan semacam ini semestinya dilakukan secara transparan, independen, dan berdasarkan bukti, tanpa mendahului proses pemeriksaan.
Seruan Megawati sekaligus mendorong perhatian pada perlindungan privasi dan akuntabilitas lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan. Penguatan aturan dapat mencakup kejelasan prosedur persetujuan, pencatatan penggunaan perangkat, serta mekanisme pengaduan dan pemeriksaan ketika muncul dugaan penyalahgunaan. Namun, langkah tersebut perlu dibahas melalui proses hukum dan kebijakan yang berlaku, bukan melalui kesimpulan sepihak. Dengan demikian, tuntutan agar pelaku dijatuhi hukuman berat harus dipahami sebagai dorongan agar pelanggaran yang terbukti memperoleh sanksi setimpal, sementara asas praduga tak bersalah tetap dijaga bagi siapa pun yang disebut dalam dugaan itu.
Dalam menyoroti persoalan penyadapan, Megawati menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan tanpa dasar yang jelas. Ia meminta agar aturan mengenai penyadapan diperkuat, sehingga penggunaannya berada dalam batas hukum dan tidak bergantung pada kehendak pihak tertentu. Penegasan itu menempatkan hukum sebagai landasan utama: sebelum penyadapan dilakukan, harus dapat dijelaskan dasar yang membenarkannya. Dengan demikian, pembicaraan mengenai penyadapan bukan hanya menyangkut kemampuan memperoleh informasi, melainkan juga kewenangan dan batas tindakan. Menurut pandangan yang disampaikan, penguatan aturan diperlukan untuk memastikan tindakan sensitif ini tidak berlangsung secara sewenang-wenang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan Megawati mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan menjadi bagian penting dari tuntutannya. Pertanyaan itu menunjukkan perlunya kejelasan tentang pihak yang dapat menjalankan tindakan tersebut, bukan sekadar penerimaan bahwa penyadapan bisa dilakukan. Tanpa jawaban yang jelas mengenai kewenangan, batas tindakan yang berlandaskan hukum dan tindakan tanpa dasar dapat menjadi kabur. Karena itu, ia menekankan agar aturan yang mengatur penyadapan diperkuat dan memberikan pijakan yang tegas. Pokok pernyataannya bukan merinci tata cara atau lembaga tertentu, melainkan meminta agar kewenangan melakukan penyadapan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipahami.
Tuntutan tersebut menegaskan bahwa penyadapan harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan dilakukan secara bebas tanpa alasan yang dapat dijelaskan. Bagi Megawati, kejelasan landasan hukum berkaitan langsung dengan pertanyaan tentang siapa yang memiliki kewenangan. Kedua hal itu perlu diperhatikan bersama: aturan yang lebih kuat dan batas kewenangan yang jelas. Dengan menyoroti aspek tersebut, ia mendorong agar penyadapan tidak diperlakukan sebagai tindakan yang dapat dilakukan oleh siapa saja atau tanpa dasar. Pernyataannya meminta kepastian mengenai legitimasi tindakan, tanpa menambahkan rincian tentang aturan maupun proses hukum tertentu. Inti pesannya adalah bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum yang jelas.
Megawati mengaitkan kekhawatirannya untuk memiliki ponsel dengan dugaan adanya penggunaan alat sadap. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa kemungkinan penyadapan membuatnya merasa tidak nyaman untuk menggunakan perangkat komunikasi pribadi. Pernyataan tersebut menggambarkan kekhawatiran yang ia rasakan, bukan penetapan mengenai siapa yang melakukan penyadapan atau bagaimana alat itu digunakan. Karena itu, dugaan tersebut perlu dipahami sesuai batas informasi yang disampaikan: Megawati merasa cemas, sementara identitas pihak yang mungkin terlibat tidak disebutkan.
Ia juga mengatakan bahwa bukti mengenai penggunaan alat sadap semakin menguatkan kekhawatirannya. Bagi Megawati, keberadaan bukti itu menjadi alasan tambahan untuk mempertanyakan keamanan komunikasi dan perlindungan privasi. Namun, keterangannya tidak merinci bentuk bukti, waktu penggunaannya, maupun pihak yang bertanggung jawab. Hal-hal tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari pernyataan bahwa bukti penggunaan alat sadap memperkuat kecemasan. Pemisahan apa yang disampaikan dan apa yang belum dijelaskan penting agar dugaan tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak didukung keterangan.
Megawati menegaskan bahwa penyadapan tidak semestinya dilakukan tanpa dasar yang semestinya. Pernyataan itu menempatkan persoalan pada pentingnya aturan dan landasan yang jelas sebelum tindakan yang menyentuh privasi dilakukan. Kekhawatirannya tentang penggunaan ponsel, menurut penjelasannya, berkaitan dengan dugaan penyadapan serta bukti yang disebut memperkuat dugaan tersebut. Sikap ini juga menunjukkan mengapa pengawasan terhadap tindakan penyadapan dan perlindungan hak pribadi menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi. Meski demikian, informasi yang tersedia tidak menjelaskan siapa pengguna alat, sasaran penyadapan, ataupun rincian teknisnya. Oleh sebab itu, pembaca sebaiknya membatasi pemahaman pada pernyataan Megawati: ia merasa khawatir memiliki ponsel, menyebut adanya bukti yang menguatkan kekhawatiran itu, dan berpandangan bahwa penyadapan harus memiliki dasar yang layak. Dengan menjaga batas tersebut, pemberitaan dapat menyampaikan inti pernyataan tanpa menambahkan dugaan baru atau memastikan hal-hal yang belum diungkapkan.Megawati menyampaikan kritik terhadap orang-orang yang melakukan penyadapan dengan mengajak mereka memikirkan kembali nilai perikemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Menurut pesannya, tindakan mengawasi atau merekam kehidupan orang lain bukan semata-mata persoalan teknis maupun kepentingan tertentu. Tindakan tersebut juga menyangkut penghormatan terhadap martabat dan ruang pribadi seseorang. Karena itu, ia mempertanyakan apakah para pelaku benar-benar mempertimbangkan nilai kemanusiaan ketika menjalankan perbuatan tersebut.
Untuk menggambarkan dampaknya, Megawati meminta para pelaku membayangkan keadaan keluarga mereka sendiri apabila mengalami hal serupa. Pertanyaan itu mengarahkan perhatian pada akibat penyadapan bagi orang yang menjadi sasaran, sekaligus bagi keluarga yang mungkin ikut merasakan tekanan dan keresahan. Dengan ajakan tersebut, kritiknya menekankan pentingnya empati: sebelum melakukan sesuatu terhadap orang lain, seseorang perlu menimbang bagaimana tindakan itu akan terasa apabila menimpa diri sendiri atau orang-orang terdekatnya. Pesan ini disampaikan sebagai seruan moral, bukan sebagai uraian mengenai kasus tertentu.
Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga menyayangkan pekerjaan buzzer yang, menurut ucapannya, bersedia menjelekkan orang yang tidak mereka kenal demi memperoleh uang. Ia menyoroti kesediaan untuk menyerang reputasi seseorang tanpa hubungan langsung dengannya, ketika imbalan menjadi alasan bekerja. Kritik tersebut memperlihatkan keprihatinan atas cara komunikasi yang dapat merendahkan orang lain, terutama ketika dilakukan oleh pihak yang bahkan tidak mengenal sasaran kritiknya. Pernyataan itu tidak perlu diperluas menjadi tuduhan terhadap semua orang yang bekerja di bidang komunikasi digital; pokok yang disampaikan adalah penyesalan terhadap perilaku mencela demi bayaran.
Baik kritik mengenai penyadapan maupun komentar tentang buzzer berangkat dari perhatian pada sikap dan tanggung jawab terhadap sesama. Megawati mengingatkan agar nilai kemanusiaan tidak diabaikan ketika seseorang bertindak terhadap orang lain, baik dengan mengusik privasi maupun dengan menyebarkan penilaian yang merendahkan.
26 kunjungan
