Jakarta | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyediakan kebijakan pengurangan sanksi administrasi bagi sejumlah kewajiban perpajakan. Kebijakan ini memberi ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan, termasuk kemungkinan penghapusan penuh, sesuai ketentuan yang berlaku. Besarnya keringanan tidak sama untuk setiap kasus. Penentuannya bergantung pada jenis sanksi yang dikenakan serta kapan wajib pajak menyelesaikan kewajiban, seperti melunasi pajak atau menyampaikan laporan.
Cakupan kebijakan yang dibahas meliputi sanksi akibat keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa. Keduanya merupakan jenis pelaporan yang memiliki kewajiban dan tenggat berbeda, sehingga ketentuan pengurangan sanksinya perlu dipahami berdasarkan konteks masing-masing. Selain itu, terdapat pula sanksi yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dengan demikian, wajib pajak perlu memastikan terlebih dahulu jenis kewajiban dan sanksi yang sedang dihadapi sebelum menilai apakah suatu pengurangan dapat dimanfaatkan.
Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Meidijati menjelaskan bahwa persyaratan serta periode untuk memperoleh pengurangan tidak berlaku seragam. Ketentuan untuk mendapatkan penghapusan penuh dapat berbeda dari ketentuan yang memberikan pengurangan sebagian. Perbedaan tersebut juga dapat berkaitan dengan waktu pembayaran atau pelaporan, serta jenis sanksi administrasi yang menjadi dasar permohonan atau fasilitas. Oleh sebab itu, mengetahui besaran maksimal pengurangan saja belum cukup; wajib pajak juga perlu memperhatikan tenggat dan syarat khusus yang ditetapkan untuk setiap skema.
Pemahaman atas perbedaan ini penting agar wajib pajak dapat menentukan langkah secara tepat, mulai dari menuntaskan kewajiban yang tertunda hingga memeriksa kelayakan pengurangan. Informasi resmi DJP mengenai jenis sanksi, periode, dan persyaratan perlu dijadikan rujukan sebelum mengambil tindakan. Jika terdapat ketidakjelasan terkait penerapan ketentuan pada situasi tertentu, wajib pajak dapat meminta penjelasan melalui kanal layanan DJP. Pendekatan tersebut membantu memastikan bahwa pengurangan yang diperoleh sesuai dengan aturan, sekaligus menghindari anggapan bahwa semua keterlambatan otomatis berhak atas penghapusan sanksi secara penuh.
Wajib pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau terlambat membayar pajak dapat memperoleh pengurangan sanksi administrasi, tetapi besarnya bergantung pada waktu pelunasan atau pelaporan serta jenis SPT yang memenuhi ketentuan. Pengurangan 100% bukan pembebasan yang otomatis berlaku bagi seluruh tunggakan atau keterlambatan. Fasilitas ini terbatas pada kondisi dan rentang waktu yang ditetapkan, sehingga wajib pajak perlu memeriksa masa pajak, status SPT, dan tanggal penyelesaian kewajibannya.
Pengurangan sanksi sebesar 100% berlaku apabila wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa September 2026 yang berstatus kurang bayar, dengan pelunasan pajak terutang atau pelaporan dilakukan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Artinya, SPT yang dimaksud harus sesuai dengan kategori tersebut dan penyelesaiannya harus berada di dalam rentang tanggal itu. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, jangan menganggap pengurangan penuh tetap tersedia. Pastikan pula kewajiban pokok pajak dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Besaran pengurangan menurun untuk penyelesaian pada periode berikutnya. Apabila pelunasan atau pelaporan dilakukan pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan yang berlaku adalah 50%. Untuk pelunasan atau pelaporan pada 1 April hingga 30 Juni 2027, persentasenya menjadi 25%. Dengan demikian, menunda penyelesaian dapat mengurangi besarnya potongan yang mungkin diperoleh. Tanggal-tanggal tersebut merupakan batas periode yang disebutkan, bukan dasar untuk memperluas fasilitas ke jenis SPT atau keadaan lain yang tidak tercakup.
Sebelum mengajukan atau mengandalkan pengurangan, wajib pajak sebaiknya mencocokkan dokumen dan bukti tanggal pembayaran maupun penyampaian SPT. Simpan bukti penerimaan elektronik, kode billing, dan bukti pembayaran sebagai dokumentasi. Periksa informasi resmi Direktorat Jenderal Pajak atau konsultasikan kasus khusus kepada petugas pajak, terutama jika terdapat pembetulan SPT, beberapa masa pajak, atau sanksi dengan dasar berbeda. Uraian persentase di atas hanya menjelaskan jadwal dan kondisi yang disebutkan, serta tidak menjamin pengurangan bagi keterlambatan di luar ketentuan tersebut.
Wajib pajak yang dikenai sanksi administrasi terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dapat memperoleh pengurangan sanksi hingga 100% apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengurangan penuh bukan diberikan secara otomatis hanya karena sanksi tersebut berkaitan dengan PPS. Ada persyaratan yang harus diperhatikan, terutama pelunasan pokok pajak terutang serta waktu penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kedua hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah wajib pajak dapat mengajukan pengurangan sampai seluruh sanksi administrasinya dihapus. Karena itu, wajib pajak perlu mencermati tanggal dan kewajiban pembayaran yang tercantum dalam ketetapan pajak, bukan hanya besaran sanksi yang dikenakan.
Salah satu batas waktu yang menjadi syarat adalah rentang penerbitan SKPKB. Ketentuan ini berlaku bagi SKPKB yang diterbitkan mulai 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2027. Di samping berada dalam rentang tersebut, wajib pajak perlu melunasi pokok pajak terutang sesuai tenggat yang ditentukan. Meidijati menekankan bahwa untuk memperoleh penghapusan sanksi secara penuh, pembayaran pokok pajak harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah SKPKB diterbitkan. Dengan demikian, tanggal penerbitan surat menjadi titik awal untuk menghitung tenggat pelunasan. Wajib pajak sebaiknya segera menelaah surat dan menyiapkan pembayaran agar tidak keliru menentukan batas waktu.
Sebagai ilustrasi, jika SKPKB terbit 1 Januari, pembayaran tidak boleh melewati 1 Februari. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tenggat dihitung berdasarkan tanggal terbit surat, bukan berdasarkan waktu wajib pajak menerima atau mulai menindaklanjutinya. Untuk menghindari keterlambatan, tanggal penerbitan sebaiknya dicatat dan pelunasan pokok pajak direncanakan sebelum batas akhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tenggat satu bulan, persyaratan untuk memperoleh penghapusan penuh tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, pemeriksaan atas SKPKB dan bukti pembayaran perlu dilakukan secara cermat. Memahami rentang penerbitan yang ditetapkan serta menyelesaikan pokok pajak tepat waktu membantu wajib pajak menilai kelayakan pengurangan sanksi hingga 100% berdasarkan ketentuan terkait PPS.
Pengurangan sanksi administrasi tidak selalu berarti penghapusan seluruh jumlah yang dikenakan. Dalam kategori sanksi PPS, tersedia pula pengurangan sebagian dengan besaran yang dikaitkan dengan waktu pelunasan. Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat satu bulan, tetapi paling lambat dua bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, pengurangan sanksi yang disebutkan adalah sebesar 25%. Dengan demikian, tanggal penerbitan SKPKB menjadi titik awal untuk menghitung periode tersebut, sedangkan tanggal pembayaran perlu dipastikan sebagai dasar menilai apakah pelunasan masih berada dalam rentang yang dimaksud.
Ketentuan waktu ini perlu dibaca secara cermat. Pelunasan dalam periode dua bulan setelah penerbitan SKPKB tidak otomatis berarti seluruh sanksi dihapus; besaran yang dijelaskan untuk periode tersebut adalah 25%. Wajib pajak sebaiknya mencocokkan tanggal pada dokumen ketetapan dengan tanggal pembayaran dan menyimpan bukti transaksi yang menunjukkan kapan pembayaran dilakukan. Jika terdapat perbedaan tanggal penerbitan, tanggal diterima, atau tanggal pembayaran, jangan langsung mengasumsikan bahwa tanggal yang paling menguntungkan berlaku. Periksa ketentuan dan dokumen yang menjadi dasar pengenaan sanksi, serta pastikan kategori sanksinya memang termasuk PPS. Informasi untuk kategori ini tidak dapat serta-merta diterapkan pada jenis sanksi lain.
Sebelum mengandalkan fasilitas pengurangan, wajib pajak perlu memeriksa tiga hal utama: kategori sanksi yang dikenakan, rentang waktu pelaporan atau pelunasan yang relevan, dan tenggat pembayaran pokok pajak. Ketiganya berhubungan, tetapi tidak selalu menggunakan titik awal atau batas waktu yang sama. Pastikan pula apakah syarat pembayaran pokok telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa menyamakan syarat tersebut dengan besaran pengurangan sanksi.
Baca juga: Memahami Papua: Koops TNI Habema Menyalakan Kembali Asa di Lembah Ugimba
