Kabupaten Bandung | Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) berpotensi membantu petani kecil memenuhi standar mutu bahan pangan yang dibutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peran koperasi dapat menjadi penting karena persyaratan mutu tidak hanya menyangkut hasil panen, tetapi juga cara pangan ditangani, diuji, dan disimpan sebelum didistribusikan. Bagi petani dengan produksi terbatas, memenuhi seluruh ketentuan secara mandiri dapat menjadi beban yang besar dibandingkan nilai hasil penjualannya.
Biaya untuk memastikan keamanan dan kualitas pangan dapat mencakup pengujian sederhana, perlengkapan penanganan yang higienis, pelatihan bagi pekerja, serta sarana penyimpanan yang sesuai. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendingin, misalnya, membutuhkan investasi dan biaya operasional yang mungkin sulit dijangkau oleh petani kecil maupun pelaku usaha mikro. Jika setiap pemasok harus menanggung biaya tersebut sendiri, hambatan modal berisiko membatasi keterlibatan mereka dalam rantai pasok MBG, meskipun produk yang dihasilkan memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan program.
Melalui KDKMP, sejumlah kebutuhan itu dapat dikelola secara kolektif. Koperasi bisa mengatur layanan pengujian dasar untuk produk anggota, menyediakan pelatihan higiene dan penanganan pascapanen, serta mengoperasikan tempat penyimpanan bersama. Dengan berbagi fasilitas dan biaya, pengeluaran per petani dapat ditekan, sementara penerapan standar menjadi lebih konsisten. Koperasi juga dapat membantu menghubungkan pemasok dengan pembeli dan menyelaraskan jadwal produksi maupun pengiriman, sehingga kualitas bahan pangan lebih terjaga dari tingkat desa hingga titik distribusi.
Dukungan pemerintah dapat memperkuat fungsi tersebut, terutama untuk investasi awal, peningkatan kapasitas pengelola, dan akses terhadap pendampingan teknis. Bantuan perlu dirancang agar fasilitas dapat digunakan secara berkelanjutan dan dikelola secara transparan, bukan sekadar tersedia tanpa dukungan operasional. Jika tata kelolanya baik, KDKMP dapat menjadi sarana berbagi biaya sekaligus memperluas akses petani kecil ke pasar pengadaan pangan. Dengan demikian, pemenuhan standar MBG tidak harus menjadi tanggung jawab masing-masing petani, melainkan dapat dibangun melalui kerja sama yang lebih terjangkau dan terorganisasi.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dapat berperan sebagai penghubung petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Koperasi menghimpun hasil panen dan produk pangan dari berbagai produsen setempat, lalu mengatur pasokan sesuai kebutuhan menu, jumlah, jadwal, dan ketentuan mutu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan koordinasi terpusat, SPPG dapat memperoleh bahan pangan lokal secara lebih teratur, sementara produsen memiliki jalur pemasaran yang lebih jelas.
Sebelum produk dikirim, koperasi dapat menjalankan penanganan awal di titik pengumpulan. Hasil pertanian dapat disortir berdasarkan jenis, ukuran, tingkat kematangan, dan kondisi fisik, kemudian dikelompokkan menurut kelas kualitas. Koperasi juga dapat menyediakan tempat penyimpanan yang sesuai, menjaga kebersihan, melakukan pencatatan asal produk, serta mengatur pengemasan dan pengiriman. Untuk bahan tertentu, penanganan awal seperti pencucian atau pemisahan bagian yang tidak layak dapat dilakukan mengikuti persyaratan keamanan pangan dan prosedur yang ditetapkan.
Pengelolaan secara bersama membantu petani dan UMKM memenuhi standar pasokan tanpa mengharuskan setiap produsen membangun sendiri fasilitas penyimpanan, penyortiran, atau pengujian. Kebutuhan investasi dan tata kelola dapat dibagi melalui koperasi, dengan prosedur yang transparan agar biaya, harga, dan tanggung jawab mutu dipahami anggota. Koperasi tetap perlu memastikan bahwa fasilitas dan prosesnya sesuai dengan jenis pangan yang ditangani, serta menyimpan catatan untuk memudahkan penelusuran apabila muncul masalah.
Pendampingan dan sertifikasi dapat dilakukan bertahap, dimulai dari pembenahan praktik produksi, kebersihan, penyimpanan, dan pencatatan. Dinas kesehatan, BPOM, penyuluh pertanian, serta layanan pengujian milik BUMN seperti IDSurvey dapat mendukung edukasi, pemeriksaan, dan pengujian sesuai kebutuhan. Tahapan yang realistis memberi kelompok petani waktu untuk memperbaiki proses sebelum mengajukan sertifikasi yang relevan. Untuk persyaratan lanjutan, sertifikasi dapat diarahkan kepada koperasi atau agregator yang mengumpulkan dan menangani produk, bukan dibebankan kepada setiap petani secara individual. Pendekatan ini berpotensi memperluas partisipasi produsen lokal sekaligus menjaga konsistensi pasokan dan mutu bahan pangan bagi SPPG.
Dalam pola kemitraan yang diusulkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra pengelolanya berperan sebagai pembeli tetap, sementara koperasi desa mengoordinasikan pasokan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat. Koperasi menghimpun kebutuhan dari berbagai produsen agar pengiriman bahan pangan dapat memenuhi jumlah yang disepakati, menjaga mutu, dan berlangsung secara berkesinambungan. Dengan demikian, SPPG tidak perlu mengandalkan pembelian yang berubah-ubah dari banyak pemasok, sedangkan produsen memiliki jalur pemasaran yang lebih terorganisasi.
Kerja sama tersebut dapat diperkuat melalui kontrak pembelian berjangka selama tiga hingga enam bulan atau lebih, sesuai kebutuhan program dan kemampuan pasokan di wilayah setempat. Kesepakatan perlu merinci volume komoditas, jadwal dan lokasi pengiriman, standar mutu, harga, serta waktu pembayaran. Rincian yang jelas membantu koperasi menyusun rencana pengumpulan dan distribusi, sekaligus memberi produsen acuan tentang jenis serta jumlah barang yang perlu disiapkan. Standar mutu juga dapat disosialisasikan lebih awal, sehingga petani, peternak, dan UMKM mempunyai waktu menyesuaikan proses produksi maupun pengemasan.
Kontrak tidak harus menghilangkan fleksibilitas. Para pihak dapat menetapkan mekanisme peninjauan berkala untuk menyesuaikan volume atau jadwal ketika terjadi perubahan musim, hasil panen, harga bahan baku, maupun kebutuhan layanan. Namun, perubahan sebaiknya dibicarakan bersama dan dicatat agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemasok. Koperasi dapat membantu menyampaikan perubahan kebutuhan SPPG kepada para anggota serta mengatur penggantian pasokan apabila terjadi kekurangan, dengan tetap memastikan produk pengganti memenuhi standar yang ditetapkan.
Menurut Eliza, kepastian permintaan dan pembayaran dapat membantu produsen merencanakan produksi, meningkatkan kualitas, dan mengakses pembiayaan. Ketika pesanan dan jadwal pembayaran lebih mudah diperkirakan, pelaku usaha dapat menentukan kebutuhan benih, pakan, tenaga kerja, atau modal kerja dengan lebih terukur. Riwayat kontrak dan transaksi juga berpotensi menjadi informasi pendukung saat produsen mengajukan pembiayaan. Bagi koperasi dan SPPG, hubungan jangka menengah semacam ini menyediakan dasar untuk membangun pasokan lokal yang andal, sekaligus membuka ruang evaluasi atas ketepatan pengiriman dan mutu pangan secara berkala.
Usulan penggunaan platform digital untuk mempertemukan kebutuhan pangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kapasitas pemasok lokal dapat memperkuat rantai pasok Makan Bergizi Gratis (MBG). Platform tersebut dapat menampilkan kebutuhan bahan pangan secara berkala, termasuk jenis, volume, jadwal pengiriman, serta persyaratan mutu. Koperasi desa, KDKMP, BUMDes, dan usaha mikro maupun kecil dapat mencatatkan produk, ketersediaan, dan kemampuan pasok sehingga pengelola SPPG lebih mudah mencari sumber terdekat. Pencocokan langsung berpotensi memperpendek rantai perdagangan, menekan biaya distribusi, dan memperjelas asal komoditas. Apabila informasi harga dan volume transaksi juga dapat diakses pihak terkait, petani memperoleh gambaran harga yang lebih transparan dan peluang untuk bernegosiasi secara wajar.
Penguatan pemasok setempat perlu berjalan seiring dengan pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan. Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur keterlibatan KDKMP, koperasi, BUMDes, serta pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan kelayakan produk, penanganan, penyimpanan, dan distribusi pangan agar bahan yang disalurkan aman serta memenuhi standar. Aturan tersebut juga mengarahkan agar SPPG memprioritaskan pemasok dari kecamatan tempat unit layanan berada. Prioritas geografis ini dapat membantu menjaga kesegaran bahan, mempersingkat waktu pengiriman, dan membuka akses pasar bagi produsen sekitar, tanpa mengabaikan persyaratan kualitas maupun kesinambungan pasokan.
Contoh keterlibatan koperasi terlihat di Kabupaten Bandung.
Baca juga: Panen Padi Bersama Petani, Babinsa Perkuat Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan
