Jakarta | Kementerian Perhubungan mengungkap usulan untuk kembali menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), maupun kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), pada masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Gagasan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang membahas evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 sekaligus persiapan menghadapi periode libur berikutnya. Rapat berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Oktober.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan usulan itu akan dibawa ke pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Forum lintas kementerian tersebut menjadi tempat untuk membicarakan lebih lanjut kemungkinan penerapan kebijakan, termasuk relevansinya dalam mendukung pengelolaan perjalanan masyarakat saat libur akhir tahun. Dengan demikian, penyampaian dari Kemenhub saat ini merupakan langkah awal untuk mengajukan dan mengoordinasikan gagasan tersebut.
Status usulan perlu dibedakan dari keputusan resmi. Hingga pembahasan lanjutan dilakukan, belum ada ketetapan bahwa WFH atau WFA akan diberlakukan pada Nataru 2026/2027. Karena itu, masyarakat dan instansi tidak sepatutnya menganggap jadwal maupun aturan pelaksanaannya sudah ditentukan. Keputusan akhir masih memerlukan pembahasan dengan pihak terkait dan pengumuman resmi dari pemerintah.
Rapat evaluasi dan persiapan tersebut menghubungkan pengalaman penyelenggaraan Nataru sebelumnya dengan perencanaan periode mendatang. Usulan pola kerja fleksibel menjadi salah satu hal yang akan dibicarakan dalam koordinasi, bukan kebijakan yang telah diberlakukan. Informasi lebih terperinci mengenai waktu, cakupan pekerja, atau mekanisme WFA belum disampaikan sebagai ketentuan. Perkembangan berikutnya bergantung pada hasil rapat bersama Kemenko PMK dan keputusan pemerintah. Untuk sementara, pokok informasinya adalah Kemenhub akan membawa usulan tersebut ke forum koordinasi berikutnya. Penegasan ini penting agar publik dapat membedakan wacana kebijakan dari keputusan yang mengikat. Jika kemudian disepakati, pemerintah dapat mengumumkan penerapan dan petunjuk teknis melalui saluran resmi sebelum masa libur tiba. Sampai ada pengumuman semacam itu, rencana WFA Nataru masih berada pada tahap usulan dan pembahasan lintas kementerian.
Usulan penerapan work from anywhere (WFA) pada masa Natal dan Tahun Baru 2026/2027 masih berupa opsi yang disampaikan Aan, bukan keputusan final pemerintah. Salah satu skema yang dibahas adalah pelaksanaan pada 21–22 Desember, sedangkan alternatif lainnya ialah satu hari sebelum puncak arus mudik Nataru. Karena perkiraan puncak perjalanan berada pada 23 Desember, rentang 21–22 Desember menjadi pilihan waktu yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi pergerakan pekerja di jalan menjelang periode tersibuk. Namun, pilihan tanggal dan penerapannya tetap perlu dikaji oleh pihak terkait, termasuk dengan memperhatikan kebutuhan layanan publik, kesiapan organisasi, serta kesinambungan kegiatan ekonomi selama libur akhir tahun. Keputusan resmi belum diumumkan.
Untuk masa setelah libur, Aan juga menyebut 4 Januari sebagai opsi WFA, atau sebagai waktu satu hari setelah puncak arus balik. Akan tetapi, perkiraan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menempatkan puncak arus balik pada 4 Januari. Kedua keterangan tersebut perlu disajikan secara cermat: tanggal 4 Januari disebut sebagai opsi dalam usulan, sementara tanggal yang sama juga diperkirakan menjadi puncak perjalanan kembali. Karena itu, pembaca sebaiknya tidak menganggap opsi tersebut sebagai jadwal yang sudah disahkan ataupun menyimpulkan bahwa tanggalnya telah disesuaikan dengan perkiraan puncak. Penentuan akhirnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Secara umum, Kemenhub memprediksi puncak arus mudik terjadi pada 23 Desember dan puncak arus balik diperkirakan jatuh pada 4 Januari. Perkiraan ini menjadi konteks penting untuk memahami usulan waktu kerja fleksibel, bukan penetapan otomatis hari WFA. Pengaturan kerja jarak jauh pada tanggal-tanggal tersebut bergantung pada evaluasi dan keputusan pemerintah serta masing-masing instansi atau perusahaan. Oleh sebab itu, jadwal yang disebut Aan sebaiknya dipahami sebagai pilihan yang sedang dipertimbangkan dalam rangka Nataru 2026/2027. Informasi mengenai penerapan dan tanggal final perlu menunggu pengumuman resmi, tanpa menambahkan tahun kalender tertentu pada penyebutan 4 Januari.
Evaluasi pelaksanaan mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 menjadi salah satu bahan yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan kebijakan untuk periode selanjutnya. Dalam paparan evaluasi Kementerian Perhubungan, Aan menyampaikan bahwa penyelenggaraan Nataru tersebut berlangsung lancar. Pernyataan ini menggambarkan penilaian atas pelaksanaan operasi pada periode yang telah berlalu, bukan pengumuman mengenai jadwal atau keputusan kerja fleksibel pada Nataru 2026/2027.
Salah satu indikator yang disampaikan dalam evaluasi itu adalah tingkat kepuasan masyarakat. Sebanyak 87,9 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan operasi Nataru 2025/2026. Angka tersebut memberi gambaran tentang tanggapan responden terhadap layanan dan penyelenggaraan selama periode tersebut. Namun, persentase kepuasan perlu dibaca sesuai konteks survei dan tidak serta-merta mewakili seluruh pengalaman masyarakat. Karena itu, angka ini merupakan bagian dari informasi evaluasi yang dipaparkan Kemenhub, bukan satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan tentang kebijakan berikutnya.
Dalam mempertimbangkan pengaturan Nataru selanjutnya, hasil evaluasi periode sebelumnya dapat menjadi masukan bersama faktor-faktor lain yang relevan. Pemerintah masih perlu menilai kebutuhan perjalanan, kondisi operasional, kesiapan layanan, serta koordinasi antarpihak sebelum menetapkan langkah yang akan diberlakukan. Dengan demikian, penilaian bahwa Nataru 2025/2026 berlangsung lancar dan tingkat kepuasan 87,9 persen tidak dengan sendirinya memastikan bahwa kebijakan tertentu, termasuk penerapan atau jadwal WFA, akan diberlakukan pada 2026/2027. Informasi mengenai evaluasi ini sebaiknya dipahami sebagai salah satu rujukan dalam proses pembahasan. Keputusan resmi untuk periode mendatang tetap menunggu penilaian dan pengumuman pemerintah, sehingga masyarakat maupun pelaku perjalanan perlu membedakan hasil evaluasi yang sudah disampaikan dan kebijakan yang belum ditetapkan. Pendekatan tersebut membantu menjaga pemberitaan tetap akurat, sekaligus menghindari anggapan bahwa capaian kepuasan pada satu periode otomatis menentukan bentuk pengaturan kerja atau transportasi pada periode berikutnya.
Kementerian Perhubungan telah menerima sejumlah rekomendasi perbaikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Masukan tersebut disampaikan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terlibat atau berkaitan dengan layanan transportasi selama periode libur akhir tahun. Keterlibatan banyak pihak memberi gambaran mengenai pengalaman dan catatan yang muncul dalam pelaksanaan layanan, sekaligus menyediakan perspektif yang dapat dipertimbangkan dalam persiapan periode Nataru berikutnya.
Pihak yang menyampaikan rekomendasi mencakup asosiasi, badan usaha jalan tol (BUJT), serta kementerian dan lembaga terkait. Dengan menghimpun masukan dari unsur yang beragam, Kemenhub memperoleh bahan evaluasi yang berasal dari pemangku kepentingan dengan peran berbeda dalam penyelenggaraan perjalanan masyarakat. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari catatan bersama mengenai hal-hal yang dapat diperbaiki, tanpa mengesampingkan koordinasi antarpihak yang diperlukan dalam penyediaan layanan transportasi.
Menurut Aan, hasil evaluasi dan masukan dari para pemangku kepentingan itu akan menjadi modal dasar bagi kementerian dalam menyiapkan layanan angkutan Nataru berikutnya. Artinya, rekomendasi yang diterima tidak hanya dicatat sebagai umpan balik atas penyelenggaraan sebelumnya, tetapi juga menjadi bahan awal dalam memahami kebutuhan persiapan ke depan. Pernyataan tersebut menempatkan evaluasi sebagai salah satu landasan bagi Kemenhub untuk menyusun persiapan layanan pada masa libur akhir tahun selanjutnya.
Masukan dari asosiasi, BUJT, serta kementerian dan lembaga terkait menunjukkan pentingnya evaluasi yang melibatkan berbagai pihak setelah periode perjalanan yang padat. Catatan tersebut dapat membantu kementerian melihat aspek layanan yang memerlukan perhatian ketika menyiapkan Nataru 2026/2027.
Baca juga: Komandan Lanud Sjamsudin Noor Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla Kalsel dalam Rapat Evaluasi
