Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertemu dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan keuangan daerah, dengan perhatian pada anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi. Kedua topik itu menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan jajaran pemerintah yang menangani urusan dalam negeri dan keuangan negara.
Pembahasan mengenai anggaran pemulihan pascabencana Sumatra berkaitan dengan kebutuhan pendanaan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks tersebut, kepastian dukungan anggaran menjadi salah satu hal yang dibicarakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian dari upaya pemulihan setelah bencana, sehingga pembahasan pendanaan diarahkan pada kebutuhan yang terkait dengan kedua tahap tersebut. Pertemuan Tito dan Suahasil menjadi ruang untuk membicarakan aspek anggaran bagi proses pemulihan itu.
Selain pendanaan pemulihan bencana, Tito dan Suahasil juga membahas bantuan pemerintah bagi daerah yang berprestasi. Topik ini menempatkan dukungan kepada daerah berprestasi sebagai salah satu persoalan dalam agenda pembicaraan. Dengan demikian, pertemuan di kantor pusat Kemendagri mencakup dua hal utama: kepastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, serta bantuan pemerintah bagi daerah yang menunjukkan prestasi. Kedua pembahasan tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai dukungan pemerintah terhadap daerah.
Pertemuan pada 27 Oktober itu mempertemukan kedua menteri untuk membicarakan kebutuhan pendanaan pemulihan dan bentuk bantuan pemerintah yang ditujukan kepada daerah berprestasi. Fokus pada anggaran pascabencana dan bantuan daerah memberikan gambaran mengenai lingkup persoalan keuangan daerah yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pembicaraan berlangsung di Kemendagri, Jakarta, dengan dua pokok bahasan sebagaimana disampaikan, tanpa mengubah perhatian utama pada pemulihan Sumatra dan dukungan bagi daerah berprestasi.
Pembiayaan untuk penanganan pascabencana di Sumatra pada 2027 menjadi salah satu pokok pembahasan Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Dalam kapasitasnya sebagai ketua satgas, Tito menyoroti perlunya kepastian sumber dana agar tahapan pemulihan dapat berjalan sesuai jadwal. Pembicaraan tersebut berkaitan dengan kebutuhan membiayai pekerjaan yang tidak hanya berlangsung pada satu tahun anggaran, melainkan mencakup rangkaian kegiatan lintas tahun. Kepastian dukungan fiskal dipandang penting bagi pemerintah daerah dan pelaksana program untuk menyusun langkah kerja, menentukan prioritas, serta menjaga kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak di berbagai wilayah Sumatra.
Menurut dokumen rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra dirancang berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Kerangka waktu tersebut menjadi acuan untuk menata kebutuhan dan urutan kegiatan, termasuk pembiayaan yang diperlukan pada setiap tahap. Karena itu, pembahasan mengenai anggaran 2027 tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari komitmen pemulihan yang telah disusun dalam rencana induk. Tito menyampaikan bahwa anggaran bagi kebutuhan tersebut diharapkan dapat tersedia setelah pembahasan bersama Menteri Keuangan. Harapan itu diperlukan supaya program yang telah direncanakan dapat diteruskan tanpa jeda yang menghambat layanan, pembangunan kembali, maupun pemulihan kondisi sosial dan ekonomi warga. Dengan kepastian pendanaan, instansi terkait dapat mengatur pelaksanaan pekerjaan secara terukur serta menjaga sasaran pemulihan tetap sejalan dengan kebutuhan lapangan.
Suahasil menekankan bahwa seluruh program yang sudah memperoleh anggaran pada 2026 perlu diselesaikan sesuai rencana. Pada saat yang sama, pemerintah harus menyiapkan dukungan untuk kegiatan pada 2027 dan 2028, sehingga pelaksanaan tidak terputus ketika memasuki tahun anggaran berikutnya. Ia menegaskan bahwa ketersediaan anggaran mengikuti rencana induk yang menjadi pedoman bersama. Dengan demikian, perencanaan dana dan pekerjaan perlu diselaraskan sejak awal, termasuk untuk memastikan kebutuhan setiap tahap telah diperhitungkan. Suahasil juga menegaskan bahwa pekerjaan yang telah direncanakan tidak boleh terbengkalai ataupun dibiarkan tidak selesai. Penekanan tersebut mencerminkan pentingnya kesinambungan pendanaan, pemantauan pelaksanaan, dan tanggung jawab seluruh pihak agar program pemulihan dapat dituntaskan sesuai sasaran serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain membahas kepastian pendanaan pemulihan pascabencana di Sumatra, Tito dan Suahasil turut menyoroti persoalan fiskal di sejumlah daerah. Perhatian diarahkan pada wilayah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan menghadapi keterbatasan dalam mengelola kebutuhan belanja. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya mencari solusi yang sesuai dengan kondisi keuangan daerah, tanpa mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan program. Kedua menteri membicarakan perlunya melihat persoalan tersebut secara lebih terperinci, termasuk memahami tekanan yang muncul dalam struktur belanja daerah. Dengan begitu, langkah berikutnya dapat didasarkan pada pembahasan teknis dan kondisi yang dihadapi masing-masing wilayah, bukan semata-mata pada gambaran umum. Pemerintah juga perlu memperhitungkan banyaknya program dari pusat ketika menelaah kemampuan fiskal dan kebutuhan pembiayaan daerah. Namun, pembicaraan yang disampaikan belum menetapkan daerah tertentu sebagai sasaran ataupun menyebutkan hasil akhir dari proses pencarian solusi tersebut. Fokusnya adalah membuka ruang koordinasi antarkementerian untuk mengkaji persoalan secara bersama.
Tito menyebut akan dibentuk tim teknis yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Tim tersebut disiapkan untuk membahas persoalan daerah dengan kapasitas fiskal rendah serta mencari kemungkinan solusi atas kesulitan yang dihadapi. Pelibatan kedua kementerian memungkinkan pembahasan berlangsung dari sisi pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah. Bentuk kerja tim, jadwal pembahasan, maupun rumusan kebijakan yang akan dihasilkan belum dirinci dalam keterangan tersebut. Karena itu, pembentukan tim teknis dapat dipahami sebagai langkah untuk memperdalam koordinasi dan mengidentifikasi isu yang perlu ditangani, bukan sebagai keputusan final mengenai dukungan atau alokasi anggaran. Pembahasan lanjutan diharapkan memberi ruang bagi pemerintah untuk menelaah kebutuhan secara lebih sistematis. Isu yang dibicarakan mencakup kemampuan daerah memenuhi belanja rutin sekaligus menjalankan program-program pemerintah pusat yang jumlahnya disebut banyak. Kedua kementerian akan membahas persoalan itu melalui tim yang direncanakan, sementara rincian mekanisme penyelesaian tetap menunggu pembahasan lebih lanjut.
Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah porsi pembiayaan belanja pegawai yang berada di atas kisaran 40–50 persen. Besarnya porsi tersebut disebut dalam konteks tantangan fiskal yang perlu dibahas, terutama ketika daerah juga berhadapan dengan banyak program pemerintah pusat. Keterangan itu tidak menyatakan bahwa seluruh daerah mengalami keadaan yang sama, ataupun menjelaskan besaran belanja pegawai di wilayah tertentu. Angka tersebut menjadi gambaran persoalan yang dibawa ke pembahasan, bukan penetapan batas atau kesimpulan mengenai kondisi semua pemerintah daerah. Tim teknis dapat menelaah bagaimana komposisi belanja dan kapasitas fiskal berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan program, serta ruang yang tersedia untuk merespons kebutuhan daerah. Pada tahap ini, belum ada rincian tentang bentuk solusi, perubahan pembiayaan, atau daerah yang akan dibahas secara khusus. Pembicaraan Tito dan Suahasil menegaskan perlunya kajian bersama atas kesulitan fiskal, dengan memperhatikan porsi belanja pegawai dan banyaknya program pusat. Informasi yang tersedia terbatas pada rencana pembentukan tim dan pokok persoalan yang akan dibahas.Selain membahas kepastian pendanaan untuk pemulihan pascabencana di Sumatra, pertemuan Tito dan Suahasil juga menyinggung insentif fiskal serta dukungan pemerintah bagi daerah yang menunjukkan kinerja baik. Pembahasan ini menempatkan bantuan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan. Dukungan tersebut bukan semata-mata alokasi yang diberikan tanpa pertimbangan, melainkan bentuk apresiasi atas capaian yang dinilai melalui mekanisme penilaian.
