Jakarta | Pemerintah Belanda menyiapkan program efisiensi aparatur yang mencakup pengurangan sekitar 25.000 pekerjaan pegawai negeri sipil dalam beberapa tahun ke depan. Rencana tersebut mengandalkan kecerdasan buatan (AI) dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengubah cara instansi menjalankan tugas. Pengurangan tenaga kerja menjadi bagian dari penataan administrasi, bukan sekadar sasaran jumlah pegawai. Pemerintah ingin meninjau proses kerja, mengurangi kegiatan yang dapat diotomatisasi, serta mengarahkan kapasitas aparatur pada layanan yang lebih membutuhkan penilaian dan interaksi manusia.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan sekaligus mengendalikan belanja negara. Dengan bantuan AI, pekerjaan rutin seperti pemrosesan dokumen, pengelolaan data, dan tugas administratif tertentu berpotensi diselesaikan lebih cepat. Otomatisasi juga dapat membantu instansi menggunakan sumber daya secara lebih terarah. Namun, penerapannya menuntut penyesuaian prosedur, pengawasan, dan keterampilan pegawai agar teknologi mendukung layanan publik, bukan sekadar menggantikan tenaga kerja tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Target penghematan anggaran dirancang bertahap. Pemerintah membidik pengurangan biaya sebesar 900 juta euro per tahun pada 2027. Setelah itu, nilai penghematan diharapkan meningkat secara progresif hingga mencapai 3,5 miliar euro setiap tahun pada 2035. Angka tersebut menggambarkan sasaran tahunan pada tahap-tahap kebijakan, bukan jumlah kumulatif yang diperoleh selama seluruh periode. Realisasi target akan bergantung pada kecepatan perubahan organisasi, keputusan penerapan AI, dan kemampuan instansi mempertahankan mutu pelayanan selama perampingan berlangsung.
Dalam padanan nilai yang disebutkan, target 3,5 miliar euro setara dengan sekitar 3,9 miliar dolar AS atau Rp70,2 triliun, dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS. Perbandingan ini memberi gambaran skala penghematan yang hendak dicapai, meskipun nilai konversi dapat berubah mengikuti pergerakan kurs. Bagi pemerintah, pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas merupakan dua tujuan yang berjalan beriringan. Karena itu, ukuran keberhasilan program tidak hanya terletak pada jumlah posisi yang berkurang, tetapi juga pada efisiensi kerja dan kemampuan layanan publik memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Belanda berencana memaparkan langkah-langkah pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas kerja pada awal tahun depan. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan cara kerja aparatur dengan tuntutan layanan publik yang terus berkembang. AI dipandang sebagai sarana pendukung agar proses pemerintahan dapat berjalan lebih efisien, bukan sekadar teknologi baru yang diterapkan tanpa tujuan yang jelas.
Harapannya, penggunaan teknologi ini membantu instansi pemerintah menjalankan tugas dengan sumber daya manusia yang lebih sedikit. Sistem berbasis AI berpotensi menangani pekerjaan tertentu secara lebih cepat, membantu pengolahan informasi, dan mengurangi beban administratif. Dengan demikian, pegawai dapat lebih memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan penilaian, keahlian, serta interaksi langsung dengan masyarakat. Namun, penerapannya tetap memerlukan perencanaan, pengawasan, dan pertimbangan terhadap dampak pada kualitas pelayanan.
Sekretaris Negara untuk Pemerintahan Efektif, Eric van den Burg, menyampaikan arah kebijakan tersebut pada 26 Oktober. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat terus bekerja dengan cara lama. Pesan itu menggarisbawahi perlunya perubahan dalam tata kelola dan organisasi pemerintahan, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat sementara kapasitas aparatur menghadapi batas tertentu. Menurut arah yang disampaikan, pemerintah perlu berani mengambil pilihan-pilihan sulit untuk mencapai susunan pemerintahan pusat yang lebih sederhana, cerdas, dan kecil.
Pernyataan tersebut menghubungkan agenda efisiensi dengan perubahan cara kerja, bukan hanya pengurangan jumlah pegawai. Pemerintahan yang lebih ringkas diharapkan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya, sementara teknologi dapat membantu menyederhanakan proses yang berulang. Karena itu, rencana pemaparan pada awal tahun depan akan menjadi kesempatan untuk menjelaskan bagaimana AI dapat digunakan secara praktis dalam kegiatan pemerintah, serta bagaimana produktivitas hendak ditingkatkan tanpa mengabaikan kebutuhan layanan publik.
Keberhasilan pendekatan ini akan bergantung pada keputusan tentang tugas yang sesuai untuk dibantu AI, kesiapan organisasi, dan kejelasan tanggung jawab manusia. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penerapan teknologi berjalan sejalan dengan aturan dan kepentingan warga. Dengan kerangka tersebut, AI dapat menjadi salah satu alat untuk mendukung pemerintahan yang lebih efisien, selaras dengan dorongan van den Burg untuk meninggalkan pola kerja lama dan membangun pusat pemerintahan yang lebih sederhana.
Jumlah pegawai pemerintah Belanda mencapai rekor sekitar 160.000 orang pada akhir 2025. Angka tersebut meningkat 41 persen dibandingkan jumlah pada 2018, sehingga memperbesar perhatian terhadap ukuran dan biaya aparatur negara. Kenaikan itu terjadi meskipun pemerintahan sebelumnya pernah menyatakan komitmen untuk mengurangi jumlah pegawai pemerintah. Perbedaan janji pengurangan dan perkembangan jumlah staf menjadi latar penting bagi rencana efisiensi terbaru. Pemerintah kini meninjau kembali kebutuhan tenaga kerja di berbagai bagian administrasi, dengan tujuan membatasi pengeluaran serta menata kembali kapasitas birokrasi. Namun, perubahan yang direncanakan bukan sekadar pengurangan menyeluruh dengan persentase seragam di setiap lembaga.
Pemangkasan diperkirakan tidak akan berlaku merata. Kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari langkah pengurangan, mencerminkan kebutuhan untuk mempertahankan kapasitas pada fungsi keamanan dan pertahanan negara. Sebaliknya, kementerian, inspektorat, serta lembaga yang melaksanakan kebijakan kemungkinan akan lebih terdampak. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa pemerintah hendak memusatkan efisiensi pada bagian administrasi dan pelaksanaan tertentu, bukan mengurangi tenaga kerja secara rata di seluruh sektor publik. Dampak akhirnya dapat berbeda menurut mandat, struktur, dan kebutuhan operasional masing-masing organisasi. Karena itu, angka pengurangan perlu dipahami sebagai perkiraan yang bergantung pada departemen, bukan sebagai target identik bagi semua pegawai negara.
Dalam surat kepada parlemen, Van den Burg menyebutkan bahwa sejumlah departemen dapat menghadapi dampak signifikan. Pada beberapa bagian, pengurangan pegawai diperkirakan mencapai 45 persen, sementara angka di bagian lain dapat menyentuh 60 persen. Besaran tersebut memperlihatkan skala perubahan yang mungkin dihadapi unit-unit tertentu, meskipun tidak berarti semua kementerian atau lembaga akan mengalami pemangkasan sebesar itu. Rincian dampak akan bergantung pada keputusan yang diterapkan kepada masing-masing departemen dan fungsi yang dianggap dapat dijalankan dengan lebih sedikit staf. Besarnya pengurangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan lembaga mempertahankan layanan dan melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, angka rekor 160.000 pegawai menjadi dasar perdebatan, tetapi konsekuensi utama rencana ini akan ditentukan oleh bidang mana yang dipangkas dan seberapa jauh pengurangannya diterapkan.
Upaya mengurangi birokrasi menjadi bagian penting dari agenda efisiensi aparatur Belanda, sekaligus mendampingi pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah menargetkan penghapusan 500 aturan yang dinilai tidak diperlukan atau terlalu birokratis setiap tahun. Sasaran ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya ditempuh melalui teknologi, tetapi juga dengan meninjau kembali prosedur dan ketentuan yang menambah beban kerja. Aturan yang tidak lagi relevan dapat memperlambat layanan, menyulitkan pelaksanaan tugas, dan menyita waktu pegawai. Dengan mengurangi hambatan tersebut, pemerintah berharap proses administrasi menjadi lebih mudah dipahami serta lebih cepat dijalankan oleh aparatur dan masyarakat.
Penyederhanaan aturan juga diarahkan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang lebih ramping dan mudah dikelola. Ketika prosedur berlapis dikurangi, kebutuhan untuk mengoordinasikan pekerjaan administratif dapat ditekan, sehingga struktur kerja dapat dibuat lebih sederhana. Kebijakan ini turut dimaksudkan untuk menahan kebutuhan akan tambahan pegawai, bukan sekadar memangkas aturan di atas kertas. Organisasi yang lebih efisien diharapkan dapat menangani tugas dengan sumber daya yang tersedia, sambil mengalihkan perhatian aparatur kepada pekerjaan yang memerlukan penilaian, keahlian, dan interaksi langsung. Dengan demikian, pengurangan birokrasi menjadi pelengkap upaya modernisasi pelayanan publik.
Perkembangan teknologi dipandang.
Baca juga: Wujudkan Dukungan Pembangunan di Desa, Babinsa Hadiri Musrenbangdes | Tujuh Jenazah Tiba Melalui Jalur Udara, Lanud Sjamsudin Noor Teguhkan Dukungan SAR KM Virgo | Panen Padi Bersama Petani, Babinsa Perkuat Dukungan Terhadap Ketahanan Pangan
